Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang terkait dugaan kasus korupsi pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ingin tinggal di Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari 17 orang tersebut, 8 di antaranya merupakan PNS dan 9 orang pihak swasta. Para pihak swasta tersebut merupakan perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

“Sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta,” kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Budi menyebut dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Sejumlah pihak lainnya juga diamankan di Jakarta.

Sebagai konteks, kasus ini merupakan rangkaian operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

“Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram,” ucap Budi.

Budi mengimbau pihak-pihak terkait untuk kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK guna dimintai keterangan, sehingga dapat memperkaya informasi maupun bukti dalam perkara ini.

Ia menambahkan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini.

Penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

“Terkait konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kami akan update,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel usai pencegatan kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menjadi ujian nyata diplomasi Indonesia di tengah memanasnya konflik Gaza.

Kasus tersebut bukan hanya soal perlindungan warga negara di luar negeri. Pemerintah Indonesia juga harus menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina, sembari bergerak cepat membebaskan para relawan tanpa memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza itu dicegat militer Israel di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur. Di dalam armada tersebut terdapat sembilan WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

Situasi itu segera memicu perhatian pemerintah Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan pemerintah langsung bergerak setelah menerima informasi penahanan relawan Indonesia.

"Memang betul, saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini," ujar Dudung dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan awal yang diterima pemerintah, lima WNI telah ditahan militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar Mediterania Timur.

Pemerintah kemudian bergerak melalui berbagai jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, hingga KJRI Istanbul.

Langkah antisipasi juga disiapkan, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen para relawan disita. Dukungan medis pun dipersiapkan jika sewaktu-waktu diperlukan.

Dudung menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembebasan WNI, tetapi juga mengecam tindakan militer Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia mendesak Israel membebaskan seluruh relawan dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina tetap berjalan sesuai hukum humaniter internasional.

Diplomasi Tanpa Hubungan Resmi

Namun situasi menjadi jauh lebih rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa menggunakan jalur komunikasi langsung seperti dalam penanganan kasus perlindungan WNI pada umumnya.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui keterbatasan tersebut. Karena itu, pemerintah mengandalkan negara-negara yang memiliki akses komunikasi dengan Israel, terutama Turki dan Yordania.

“Jadi kita sudah melakukan komunikasi teman-teman di Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang di-intercept dan ditahan oleh Israel,” ujar Sugiono di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026).

Turki menjadi salah satu pihak paling penting dalam proses tersebut. Selain tetap memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Ankara juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza.

Selain Turki, Indonesia juga memanfaatkan jaringan diplomatik di Mesir, Italia, Yordania, dan sejumlah negara lain untuk memonitor kondisi para relawan.

Seiring berkembangnya situasi, kasus penahanan relawan GSF 2.0 pun berubah menjadi perhatian internasional karena melibatkan warga dari berbagai negara.

Tekanan Internasional dan Peran Multilateral

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai Indonesia tidak bekerja sendirian dalam proses pembebasan para relawan.

"Pemerintah Indonesia saya pikir juga berkoordinasi dengan sesama negara yang warganya ditahan oleh Israel," ujar Teuku Rezasyah kepada Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Menurut dia, koordinasi multilateral menjadi penting karena Israel dinilai berpotensi memanfaatkan isu penahanan relawan asing untuk kepentingan politik dan diplomatik.

Teuku menyebut pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kantor HAM PBB, hingga Special Rapporteur PBB untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel.

Di saat yang sama, sejumlah negara Eropa mulai meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel.

"Negara-negara Uni Eropa sudah memanggil Dubes Israel yang ada di sana," ujar Teuku.

Dia menilai kombinasi tekanan internasional, kecaman publik global, serta koordinasi antarpemerintah menjadi faktor utama yang mempercepat pembebasan para relawan.

"Semua faktor kunci. Diplomasi Indonesia berperan. Kemudian juga PBB juga berperan. Kemudian juga opini publik dunia berperan," katanya.

Di tengah tekanan geopolitik yang sensitif, pemerintah Indonesia memilih menjalankan pendekatan diplomasi tertutup. Tidak banyak detail negosiasi yang dibuka ke publik.

Pemerintah hanya memberikan pembaruan terbatas terkait kondisi WNI dan proses diplomasi yang sedang berlangsung.

Menurut Teuku Rezasyah, pendekatan tersebut justru penting dalam situasi sensitif seperti konflik Israel-Palestina.

"Diplomasi bekerja dalam sunyi. Tidak mencari popularitas," katanya.

Pendekatan itu akhirnya membuahkan hasil ketika pada Kamis (21/5/2026), Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa sembilan WNI telah dibebaskan.

Pemerintah menyebut pembebasan dilakukan melalui koordinasi diplomatik intensif yang melibatkan banyak pihak.

Sorotan HAM dan Perlindungan Jurnalis

Kasus tersebut juga memunculkan perhatian terhadap isu hak asasi manusia dan perlindungan jurnalis. Beberapa relawan yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut diketahui berasal dari kalangan media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai para jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal.

"Jurnalis yang meliput misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun target intimidasi militer," ujar Ketua AJI Nani Afrida.

AJI juga mendesak pemerintah Indonesia memperkuat tekanan internasional melalui berbagai forum global serta bekerja sama dengan jaringan jurnalis internasional.

"Ketika jurnalis Indonesia menghadapi ancaman di level internasional, negara harus hadir secara nyata," kata Nani.

Setelah dibebaskan, sembilan WNI dibawa menuju Istanbul, Turki, sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menjelaskan para relawan harus menjalani sejumlah prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pemulihan kondisi psikologis.

"Akan ada proses testimoni, visum dan tes kesehatan oleh pihak Turki dan secepatnya akan kita pulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai," ujar Achmad Rizal kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/5/2026).

Turki kembali memainkan peran penting dalam proses tersebut, baik sebagai negara transit maupun fasilitator diplomasi selama proses pembebasan berlangsung.

Keberhasilan pembebasan sembilan relawan Indonesia juga memunculkan apresiasi politik terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai Sugiono berhasil menunjukkan diplomasi yang efektif tanpa banyak pencitraan.

"Pak Sugiono memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang hari ini mulai langka yakni tidak banyak bicara, tidak sibuk membangun sensasi, tetapi fokus bekerja dan menghadirkan hasil nyata," ujar Bahtra, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Sugiono menunjukkan pendekatan yang tenang tetapi memiliki daya tekan kuat.

"Diplomasi tidak dijalankan dengan kegaduhan, tetapi melalui kerja senyap yang terukur dan penuh perhitungan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan atau suap proyek. Operasi senyap ini berlangsung pada Jumat (13/3/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan tim penindakan lembaga antirasuah telah mengamankan 27 orang yang terdiri dari ASN dan pihak swasta.

"Adapun terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap diduga adanya penerimaan uang dilakukan oleh pihak bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata Budi kepada jurnalis, Jumat (13/3/2026).

Selain mengamankan 27 orang, KPK juga menyita uang, tapi Budi belum dapat merincikan nominalnya karena tim masih melakukan kegiatan di lapangan dan pemeriksaan intensif terhadap para terperiksa.

OTT ini merupakan ketiga di Jawa Tengah. Pertama, Bupati Pati, Sudewo yang ditangkap pada Senin (19/1/2026). Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Caperdes (calon perangkat desa) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya, jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka mereka diancam tidak dapat mengikuti seleksi di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Kedua, pada Selasa (3/3/2026), KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan ditetapkan sebagai tersangka di keesokan harinya. Dia diduga menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan perusahaan keluarga dalam pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Pekalongan.

Tak hanya itu, dia disangkakan menerima gratifikasi. Dari upaya monopoli pengadaan jasa, Fadia menerima Rp5,5 miliar dari nilai kontrak antara perusahaan dengan Pemkab Pekalongan senilai Rp46 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap dengan menyasar Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Kegiatan tertangkap tangan berlangsung pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

KPK belum mengungkapkan detail konstruksi perkara karena masih menggali informasi dari para pihak yang diamankan dan barang bukti yang sudah disita KPK.

Namun, KPK sudah menyampaikan beberapa fakta dalam penyelidikan tertutup ini. Mulai perkara yang ditangani hingga pihak yang diamankan. KPK juga sudah melakukan ekspos kepada pimpinan dan direncanakan konferensi pers penetapan tersangka dan penahanan berlangsung hari ini.

Berikut fakta-fakta OTT Bupati Pekalongan:

1. Bupati Ditangkap di Semarang

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq ditangkap di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

Tidak sendiri, tim penindakan KPK juga mengamankan ajudan dan orang kepercayaan Fadia Arafiq.

"Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati," kata Budi kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

2. Kasus Pengadaan Outsourcing

Pada Selasa (3/3/2026) malam, Budi menjelaskan bahwa perkara korupsi yang menyeret Fadia salah satunya pengadaan barang dan jasa di sektor outsourcing yang melibatkan beberapa dinas di Pemkab Pekalongan.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas," kata Budi.

Budi menjelaskan, diduga telah terjadi pengaturan pemenangan vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu agar bisa mengerjakan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

3. Sita BBE dan Sejumlah Kendaraan

Budi menyampaikan, tim lembaga antirasuah menyita Barang Bukti Elektronik (BBE) dan sejumlah kendaraan saat melakukan kegiatan tertangkap tangan. Namun, Budi belum mengumumkan jumlah kendaraan yang disita.

"Nanti kami akan update. Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga ada yang diamankan," ucapnya.

4. KPK Amankan Sekda Pemkab Pekalongan hingga Pihak Swasta

Menjelang Selasa (3/3/2026) malam, Budi menuturkan bahwa tim kembali mengamankan sejumlah pihak sebanyak 11 orang yang di antaranya Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, ASN, dan pihak swasta.

Mereka langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa secara mendalam sekaligus melengkapi konstruksi perkara.

"Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan," jelas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi resmi menetapkan pria berinisial R (29) sebagai tersangka kasus pencurian kayu (illegal logging) di kawasan konservasi Cagar Alam (CA) Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penetapan ini merupakan hasil operasi senyap tim gabungan yang digelar sejak 18 Februari 2026.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang berhasil menghentikan aktivitas perusakan di jantung kawasan konservasi tersebut. Ia menegaskan bahwa proses hukum akan dikawal secara maksimal hingga ke meja hijau.

“Kami menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam pengungkapan kasus ini. Terima kasih kepada BKSDA Sultra, Korwas PPNS Polda Sultra, Polsek Tampo, Koramil Tampo, dan masyarakat yang telah bersinergi. Kami akan segera menyelesaikan pemberkasan agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Ali Bahri dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Kasus ini terbongkar berkat laporan masyarakat yang curiga dengan suara mesin pemotong kayu (chainsaw) dari dalam kawasan Cagar Alam. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan langsung melakukan penyergapan dan menemukan aktivitas pengolahan satu pohon jati berukuran raksasa.

Di lokasi kejadian, petugas menemukan batang jati yang telah dipotong menjadi tiga bagian, di mana bagian tengahnya memiliki dimensi panjang 475 cm dengan diameter mencapai 80 cm. Tim juga berhasil menggagalkan upaya pengangkutan kayu tersebut menggunakan satu unit mobil dump truck berwarna kuning tanpa nomor polisi.

Tersangka R sempat berupaya melarikan diri saat penyergapan, tetapi berhasil diringkus petugas. Dalam pemeriksaan awal, R mengakui keterlibatannya dalam proses pemuatan kayu hasil olahan ilegal tersebut. Saat ini, barang bukti berupa mobil dan batang log jati besar tersebut telah diamankan dan dititipkan di Polsek Tampo.

Atas perbuatannya, penyidik menahan R di Rutan Polda Sultra. Tersangka dijerat dengan Pasal 40 ayat (1) huruf “e” Jo. Pasal 19 ayat (2) huruf “e” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 20 KUHP.

Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, tersangka R terancam hukuman berat berupa pidana penjara paling lama 11 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba merusak kawasan cagar alam demi keuntungan pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan tertangkap tangan di Depok, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan uang ratusan juta disita dari operasi senyap itu.

"Ada ratusan juta," kata Fitroh dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Perkara ini diduga terkait suap dan salah satu pihak yang diamankan adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH).

Kendati demikian, lembaga antirasuah belum memberikan detail konstruksi perkara dan memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum bagi pihak yang diamankan.

Sebelumnya pada Rabu (4/2/2026), KPK melakukan operasi senyap yang menyasar anak buah Menteri Keuangan Purbaya, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait impor barang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin terkait suap pengkondisian restitusi pajak.

Dalam kasus KPP Madya Banjarmasin, KPK telah menetapkan 3 tersangka, ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Mulyono meminta kepada Venasius Rp1,5 miliar agar restitusi pajak dapat dilakukan. Uang dibagi-bagi kepada tiga orang itu. Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tertangkap tangan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Bea Cukai Jakarta," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Namun Fitroh belum menjelaskan perkara yang tengah diusut. Selain itu, KPK juga melakukan operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banjarmasin.

Fitroh menyebut perkara yang ditangani terkait restitusi pajak. Di kedua kasus tersebut, Fitroh belum merincikan siapa saja pihak yang diamankan dan detail konstruksi perkara.

Hanya saja, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak yang diamankan.

Terkait tertangkap tangan di kantor pelayanan pajak, sebelumnya KPK lebih dulu menyasar KPP Jakarta Utara. Perkaranya mengenai suap pengurangan nilai pajak dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Ada lima orang yang ditetapkan dalam kasus di KPP Jakarta Utara, yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; dan Edy Yulianto selaku Staf PT WP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tertangkap tangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.

"KPP Banjarmasin," katanya, Rabu (4/2/2026).

Hanya saja Fitroh maupun juru bicara KPK belum memberikan rincian detail perkara yang ditangani dan siapa saja pihak yang diamankan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum bagi pihak yang diamankan.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Pajak Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya juga turut mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.

"Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (9/1/2026).

Namun, Budi belum menjelaskan identitas dari delapan orang yang telah ditangkap itu. Dia hanya mengatakan saat ini delapan orang itu tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkasnya.

Di samping itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan dalam OTT ini pihaknya telah menangkap sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak.

"Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP [wajib pajak]," ujar Fitroh.

Adapun, dalam operasi senyap yang dilakukan oleh komisi anti-rasuah kali ini berkaitan dengan dugaan suap terkait pengurangan nilai pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," pungkas Fitroh.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan peristiwa tertangkap tangan atau akrab didengar OTT tidak menargetkan pihak tertentu. Rangkaian operasi senyap berdasarkan hasil laporan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam menanggapi pertanyaan anggota DPR saat rapat kerja di Komisi III mengenai adanya pihak tertentu yang ditarget untuk tertangkap tangan.

Menurut Setyo, tim lembaga antirasuah melakukan penyelidikan tertutup dengan basis laporan.

"Yang pertama, OTT tidak menargetkan satu pihak atau pihak lain, semua berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk kepada pihak pengaduan dan pelayanan masyarakat yang ada di KPK," katanya, Rabu (28/1/2026).

Dari laporan tersebut, tim kemudian menelaah dan menganalisis untuk nantinya ditindaklanjuti sebagai penyelidikan tertutup sehingga terjadilah peristiwa tertangkap tangan.

Setyo menjelaskan peristiwa tertangkap tangan kerap dimaknai bahwa pelaku berada di lokasi dan disaksikan langsung oleh tim KPK.

Namun, dia mengatakan saat ini ada modus baru di mana pihak yang diduga melakukan korupsi melancarkan aksinya melalui perantara atau tidak menerima secara langsung.

"Jadi OTT yang sekarang ini prosesnya sudah beralih, modusnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin secara langsung, face to face ketemu. Ada serah terima secara fisik. Tapi sekarang menggunakan layering," jelasnya.

Setyo menuturkan ada bukti-bukti yang merujuk kepada pihak tertentu, meskipun pihak tersebut tidak berada di lokasi saat kegiatan tertangkap tangan, tapi termasuk dalam rangkaian tersebut.

Setelah tertangkap tangan, tim memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum apakah menjadi tersangka atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan operasi senyap ini menjaring pegawai pajak pada Kantor Pajak Jakarta Utara.

"Benar, pegawai pajak kantor Jakarta Utara," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).

Hanya saja, Fitroh belum merinci lebih detail terkait dengan OTT ini, termasuk soal duduk perkara dan jumlah orang yang ditangkap.

Namun demikian, operasi senyap komisi anti-rasuah ini diduga berkaitan dengan persoalan masalah pengurangan pajak.

Adapun, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak, apakah menjadi tersangka atau saksi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump patut menepuk dada karena berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro melalui operasi Absolute Resolve tanpa korban jatuh dari pasukan Delta Force AS.

Operasi senyap dan taktis ini berhasil mengevakuasi Maduro ke Kota New York, AS, untuk diadili, meskipun penyerangan itu penuh dengan kontroversi mengenai legalitas dan alasan Donald Trump melakukan penyergapan di Caracas, Venezuela.

Aksi pasukan elit Angkatan Darat AS itu bukan tanpa persiapan. Pada Agustus 2025, sebuah tim rahasia CIA menyelinap ke Venezuela untuk mengumpulkan informasi tentang Nicolás Maduro, yang dicap Trump sebagai teroris narkoba.

Berdasarkan laporan New York Times, tim CIA melakukan operasi senyap selama berbulan-bulan di Caracas. Pasukan intelijen itu mengumpulkan informasi mengenai aktivitas harian pemimpin Venezuela yang berkuasa sejak 2013 itu.

Mereka memanfaatkan jejaring orang dalam serta drone siluman di seputar kediaman Maduro. Misi berbahaya itu tidak mudah. Apalagi kedutaan besar AS di Caracas ditutup. Para petugas CIA tidak dapat beroperasi di bawah kedok diplomasi.

Namun, misi itu sukses. Menurut Jenderal Dan Caine, Kepala Staf Gabungan Operasi Absolute Resolve, intelijen mampu mengumpulkan informasi mulai dari ke mana Maduro pergi, apa yang dimakan, dan bahkan, hewan peliharaannya.

Informasi tersebut sangat penting untuk operasi militer selanjutnya, sebuah serangan subuh pada hari Sabtu oleh komando elit Delta Force. Operasi militer AS ini paling berisiko sejak SEAL Team 6 Angkatan Laut membunuh Osama bin Laden di sebuah rumah persembunyian di Pakistan pada 2011.

Berbeda dengan operasi yang kacau di masa lalu, seperti oleh militer AS di Panama atau CIA di Kuba, penangkapan Maduro ini nyaris tanpa cela. Komando Delta Force telah berlatih secara intensif dengan membuat miniatur kompleks kediaman Maduro yang dibangun di Kentucky.

Mereka berlatih menerobos pintu baja dengan kecepatan dan determinasi yang tinggi. Militer pun telah siap selama beberapa hari untuk melaksanakan misi tersebut. Namun, ketegangan yang meningkat membuat Maduro berganti-ganti lokasi sejak akhir tahun lalu.

Untuk melaksanakan operasi tersebut, militer AS membutuhkan konfirmasi bahwa Maduro berada di kompleks yang telah mereka latih untuk diserang.

Dalam beberapa hari menjelang serangan, Amerika Serikat mengerahkan semakin banyak pesawat Operasi Khusus, pesawat perang elektronik khusus, drone Reaper bersenjata, helikopter pencarian dan penyelamatan, dan jet tempur ke wilayah tersebut.

Taktik Delta Force AS Menembus Pertahanan Udara Caracas

Operasi secara resmi dimulai pukul 16.30 pada Jumat sore. Para pejabat AS memberikan persetujuan pertama untuk meluncurkan sejumlah aset ke udara. Namun, peluncuran itu belum tentu misi penuh yang akan diizinkan.

Selama enam jam berikutnya, para pejabat terus memantau kondisi di lapangan, termasuk cuaca dan keberadaan Maduro. Adapun Donald Trump menghabiskan malam di teras Mar-a-Lago, klubnya di Florida, sembari santap makan malam bersama para ajudan dan sekretaris kabinet.

Para ajudan presiden memberitahunya bahwa mereka akan menghubungi malam hari, sekitar pukul 22.30, untuk persetujuan akhir. Trump melakukannya melalui telepon. Kemudian bergabung dengan para pejabat senior keamanan nasional di lokasi yang aman di properti tersebut.

Di Venezuela, operasi tersebut dimulai dengan serangan siber yang memutus aliran listrik ke sebagian besar wilayah Caracas. Kota yang berdiri sejak 1567 itu diselimuti kegelapan. Namun, pesawat, drone, hingga helikopter mampu mendekat tanpa terdeteksi.

Lebih dari 150 pesawat militer, termasuk drone, pesawat tempur, dan pesawat pengebom, ikut serta dalam misi tersebut. Mereka lepas landas dari 20 pangkalan militer dan kapal Angkatan Laut yang berbeda.

Sebelum operasi itu dimulai, pada Sabtu pagi, ledakan dahsyat menggema di seluruh Caracas saat pesawat tempur AS menyerang radar dan baterai pertahanan udara. Meskipun beberapa ledakan yang diposting di media sosial tampak dramatis, seorang pejabat AS mengatakan bahwa sebagian besar ledakan tersebut adalah penghancuran instalasi radar dan menara transmisi radio.

Setidaknya 40 orang tewas dalam serangan hari Sabtu di Venezuela, termasuk personel militer dan warga sipil. Total korban saat operasi itu, menurut seorang pejabat senior Venezuela, mencapai ratusan orang.

Kemudian, pesawat tempur, pesawat pengebom, dan drone datang ke Venezuela untuk menemukan dan menghancurkan pertahanan udara negara itu, guna membuka jalan bagi helikopter yang membawa pasukan Delta Force.

Meskipun pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan, helikopter AS diserang saat mereka bergerak menuju kompleks kediaman Maduro sekitar pukul 02.01 waktu setempat. Salah satu helikopter terkena tembakan.

Dua pejabat AS mengatakan bahwa sekitar setengah lusin tentara terluka dalam operasi keseluruhan. Para operator Delta Force yang ditugaskan untuk menangkap Maduro diangkut ke target mereka — di pangkalan militer Venezuela yang paling terlindungi.

Mereka diangkut oleh unit penerbangan elit Operasi Khusus Angkatan Darat, Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160, menerbangkan helikopter MH-60 dan MH-47 yang telah dimodifikasi.

Resimen ke-160, yang dijuluki Night Stalkers, mengkhususkan diri dalam misi berisiko tinggi pada malam hari, seperti penyisipan, evakuasi, dan penggerebekan. Unit ini melakukan apa yang disebut Pentagon sebagai misi pelatihan di dekat pantai Venezuela dalam beberapa bulan terakhir.

Setelah mendarat, Delta Force bergerak cepat melalui gedung untuk menemukan Maduro. Sekitar 1.300 mil dari ruangan di dalam Mar-a-Lago, Trump dan para pembantu utamanya menyaksikan penggerebekan tersebut secara langsung melalui kamera di atas pesawat.

Pejabat AS mengatakan bahwa pasukan Operasi Khusus membutuhkan waktu tiga menit setelah mendobrak pintu untuk bergerak melalui gedung menuju lokasi Maduro. Sekitar lima menit setelah memasuki gedung, Delta Force melaporkan bahwa mereka telah menahan Maduro dan istrinya.

Pasukan Delta Force dengan cepat memasukkan pasangan tersebut ke dalam helikopter. Pada pukul 4:29 pagi waktu Caracas, Maduro dan istrinya dipindahkan ke USS Iwo Jima, kapal perang AS di Karibia yang ditempatkan sekitar 100 mil dari pantai Venezuela selama operasi tersebut.

Pasangan itu dipindahkan dari Iwo Jima ke pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantánamo, tempat FBI menyiapkan pesawat Boeing 757 untuk membawanya ke bandara di utara Manhattan.

Alutsista Operasi Absolute Resolve

Operasi Absolute Resolve dimulai dengan perintah Presiden Donald Trump pada 2 Januari malam, pukul 22.46 waktu Amerika bagian timur. Pesawat militer berbagai jenis mulai lepas landas di 20 titik yang berbeda. Baik dari pangkalan darat maupun kapal induk.

Total ada 150 pesawat yang dilibatkan. Selain dari daratan Amerika, pesawat lepas landas dari pangkalan militer Amerika di Puerto Rico. Di Laut Venezuela, kapal perang Amerika sudah mengepung dan memblokade sejak Agustus 2025.

Awalnya ditempatkan tiga kapal destroyer, dan terus bertambah. Pada Oktober, kapal induk tercanggih USS Girard Ford bergerak ke Laut Karibia disertai dengan carrier battle group.

Selama blokade, kapal Amerika menembaki kapal yang dicurigai penyelundupkan narkoba dan menahan beberapa kapal tanker yang keluar dari Venezuela.

Pada saat operasi Absolute Resolve, kapal itu siaga dan melakukan bantuan perang elektronika. Adapun pasukan udara yang dilibatkan meliputi pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat early warning, pesawat perang elektronika, serta helikopter angkut dan serang.

Ada beberapa jenis pesawat perang elektronika yang digunakan. Yang utama adalah EC-130H. Selain itu ada EA-18G Growler. Pesawat early warning, seperti E-2 Hawkeye dan E-3 Sentry juga membantu melakukan serangan elektronika.

Pesawat itu membombardir dengan pancaran gelombang elektromagnetik multispektrum untuk mengganggu dan melumpuhkan kemampuan deteksi radar Venezuela.

Secara kasat mata, langit Venezuela tampak sunyi, tetapi dalam spektrum elektromagnetik sangat riuh dan bising. Ini membuat radar dan sistem pertahanan udara milik Venezuela menjadi buta, tuli, dan lumpuh.

Hal itu membuat elemen utama konvoi helikopter melenggang memasuki langit Venezuela tanpa terdeteksi radar. Konvoi itu terdiri dari Soar ke-160 atau 160th Special Operation Efficient Regiment, resimen pasukan khusus Amerika yang dijuluki Night Stalker.

Saat ini, Soar ke-160 ditempatkan menjadi bagian dari Joint Special Operation Command (JSOC), Komando Gabungan Operasi Khusus. Dalam JSOC, Night Stalker dikenal sebagai Task Force Brown.

Supaya konvoi helikopter ini tetap aman, harus dipastikan tidak ada satupun pesawat militer terutama pesawat tempur Venezuela yang terbang. Pesawat Early Warning E-2D Hawkeye dan E-3 Sentry terus memindai langit Venezuela.

Jika ada pesawat yang terbang, maka pesawat tempur F-35, F-22, dan F-18 akan segera menghabisinya. Pesawat-pesawat intai juga terus memonitor wilayah laut dan daratan Venezuela. Setiap pergerakan pasukan maupun aset militer dipastikan terdeteksi.

Pesawat intai yang digunakan meliputi RC-135 Riffet Joint. Ini adalah pesawat sinyal intelijen untuk mendeteksi, menganalisa, dan menentukan posisi sinyal musuh.

Selain RC-135, ada juga CN-235--yang juga diproduksi oleh PTPN—sebagai pesawat mata-mata dan sinyal intelijen. Lalu P-8A Poseidon merupakan pesawat intai dan patroli maritim. Ada lagi pesawat E-11A PSCN atau Battlefield Airborne Communication Node.

Ini menjadi semacam server penghubung komunikasi semua elemen yang terlibat. Ada yang mengistilahkan pesawat ini sebagai wifi terbang yang memastikan semua elemen operasi bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Untuk melakukan mata-mata jarak jauh dan secara langsung di atas wilayah Venezuela digunakan pesawat tanpa awak RG-130 dan MG-9 Reaper.

Intinya, semua pergerakan dan posisi pertahanan udara Venezuela diketahui. Tidak hanya diidentifikasi, tetapi juga dihancurkan. Pesawat tempur siluman F-35 meluncurkan rudal udara ke darat untuk menghancurkan pertahanan udara Venezuela.

Venezuela memiliki sistem pertahanan udara S-300VM dan Buk M2E besutan Rusia dan China. Dengan dibungkamnya pertahanan udara Venezuela, rombongan helikopter pasukan Delta Force berhasil mencapai kediaman tempat Presiden Maduro tanpa hambatan berarti.

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat di hari Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025), KPK melaksanakan operasi senyap sebanyak tiga kali dan menjaring Bupati Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Banten.

Awalnya, KPK melakukan giat operasi senyap di Banten yang dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025). Pada Kamis (18/12/2025), lembaga antirasuah mengumumkan telah mengamankan total 9 orang dan menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah aparat penegak hukum. Operasi ini disebut dalam tahap penyelidikan tertutup.

"Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Jubir KPK, bahwa memang ada pengamanan, dan ada oknum Jaksa," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Kamis (18/12/2025).

Fitroh mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan tersebut. Dalam operasi ini Tim Penindakan menyita uang dalam bentuk rupiah senilai Rp900 juta.

Memasuki malam hari, pihak dari Kejaksaan Agung (Kejagung) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers, Plt. Deputi Penindakan dan Ekskusi KPK mengumumkan bahwa kasus ini dilimpahkan ke Kejagung.

"Kami telah melakukan penyerahan, penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap, dalam konteks tertangkap tangan. Kemudian kami komunikasikan dengan kolega kami di Kejaksaan Agung," kata Asep.

Pada kesempatan yang sama, Sesjam Intel Kejagung, Sarjono Turin, membenarkan pelimpahan tersebut sehingga perkara yang melibatkan jaksa dalam kasus ini akan segera diperiksa tim Kejagung pada Jumat (19/12/2025).

"Terhadap informasi dugaan tersebut, sehingga dari kerja sama ini penyerahan terhadap dua terduga ini besok kita akan tindaklanjuti di kejaksaan agung, di gedung bundar," ujarnya.

Barulah pada Jumat (19/12/2025), Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa pihaknya lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyidikan dan telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK Dan Jaksa Penuntut Umum berinisial RV.

Adapun pihak jaksa yang dilimpahkan KPK adalah Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Selain itu, ada dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

Anang menuturkan bahwa telah menetapkan mereka sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan waga negara asing asal Korea Selatan.

"Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta," katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12E Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta. Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

Kasus Suap Bupati Bekasi

Di sela-sela penangkapan jaksa di Banten, pada Kamis (18/12/2025) tim KPK juga secara pararel melaksanakan giat tertangkap tangan di Kabupaten Bekasi. Total pihak yang diamankan 10 orang termasuk Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Pemeriksaan berlangsung lama, di mana pada Sabtu (20/12/2025) dini hari, KPK baru mengumumkan pihak yang ditetapkan tersangka dan konstruksi perkaranya.

Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya HM Kunang (HMK) sebagai tersangka dugaan suap proyek yang mencapai Rp14,2 miliar. Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan status tersangka kepada Sarjan selaku pihak swasta.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Alhasil terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade berama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar.

"Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar," ucap Asep

Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Atas perbuatannya, Ade bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.

Kasus Suap di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Masih di waktu yang sama, Kamis (18/12/2025), KPK kembali mengumumkan bahwa tim penyidik mengamakan enam orang di wilayah Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Lalu, KPK juga menjelaskan secara rinci konstruksi perkara pada hari Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Secara sederhana, KPK mengumumkan dua kasus di hari yang sama. Kembali ke kasus di Kalimantan Selatan, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan agar laporan yang diadukan ke Kejari Hulu Sungai Utara tidak ditangani.

Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Tri Taruna Fariadi (TAR) selaku Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yaitu APN dan ASB untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Asep menjelaskan bahwa setelah menjabat sebagai Kajari pada Agustus 2025, Albertinus menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

"Bahwa penerimaan uang tersebut, berasal dari dugaan tindak pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)," ucap Asep.

Asep mengatakan permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar laporanpengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

Asep menyebut bahwa pemberian uang tersebut berlangsung pada November-Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asus menerima Rp63,2 juta per periode Februari-Desember 2025.

Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta. KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus.