Bisnis.com, BATAM – Memasuki bulan suci Ramadan, seruan menjaga toleransi dan ketenteraman masyarakat kembali menguat. Kementerian Agama melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kepulauan Riau, Zoztafia, bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, kompak mengingatkan pentingnya saling menghargai dan menolak aksi sweeping terhadap rumah makan.

Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Zoztafia, menegaskan bahwa kunci menjalani Ramadan di tengah masyarakat majemuk adalah sikap saling memahami.

Ia mengimbau warga yang tidak berpuasa agar menghormati umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah, sementara umat Muslim diharapkan meningkatkan kesabaran.

“Jaga ketenteraman ini. Semestinya kita lebih mempererat hubungan kemesraan. Tokoh agama semuanya normatif, pasti memahami itu,” ujar Zoztafia di Batam.

Ia mencontohkan keharmonisan di lingkungan Kanwil Kemenag Kepri yang dihuni pegawai dari beragam latar belakang agama. Menurutnya, kerukunan harus dimulai dari institusi dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

“Kami di Kanwil banyak yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan semuanya harmonis. Saya kira tokoh agama pasti paham untuk menjaga situasi,” katanya.

Terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas), Zoztafia menitipkan pesan agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghargai dan tidak melakukan tindakan sepihak.

Senada, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai aksi sweeping terhadap rumah makan sebagai tindakan yang tidak tepat dan kontraproduktif dalam membangun harmoni sosial.

“Sweeping itu tidak baik dan justru membuat kontraproduktif dalam membangun harmoni kemasyarakatan. Belum tentu orang yang makan di situ adalah orang yang seharusnya berpuasa,” ujarnya.

Marwan mengingatkan bahwa ibadah puasa merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memenuhi syarat, sementara tidak semua orang diwajibkan berpuasa karena alasan kondisi maupun keyakinan.

Ia mengajak umat Muslim memaknai keberadaan tantangan selama Ramadan, termasuk tetap beroperasinya rumah makan, sebagai sarana memperkuat iman.

“Lebih baik dianggap sebagai penambah kekuatan iman dan pahala. Semakin banyak tantangan, semakin kuat kita menahan, maka semakin banyak pahalanya,” kata dia.

Meski menolak sweeping, Marwan turut mengimbau masyarakat yang tidak berpuasa agar menjaga etika di ruang publik.

“Bagi yang tidak berpuasa, tidak perlu pamer saat makan agar tidak menimbulkan emosi. Intinya saling menjaga,” tutupnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial (digitalisasi bansos). Targetnya, tahun ini uji coba dilakukan di 40 daerah sebelum diberlakukan dalam skala nasional.

"Ini uji coba dan tahun ini (digitalisasi bansos) akan dikembangkan di 40 kabupaten/kota. Yang sudah selesai ini di Kabupaten Banyuwangi, sekarang masih dalam tahap finalisasi, insyaallah tahun ini akan ditambah di 40 kabupaten/kota," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (27/1).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengungkapkan digitalisasi bansos menjadi bagian dari upaya pembenahan basis data penerima bantuan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos lebih tepat sasaran.

"Kita harapkan nanti dengan digitalisasi bansos itu, kita bisa membuat data kita makin akurat," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan digitalisasi bansos dilakukan dengan melibatkan Dewan Ekonomi Nasional. Saat ini, uji coba penyaluran bansos digital telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

"Jadi ini masih piloting, ini baru mencoba bersama-sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Pak Luhut untuk melakukan satu proses digitalisasi bansos," katanya.

Ia mengakui sejumlah kendala teknis masih ditemukan pada uji coba tahap awal. Namun, Kemensos terus melakukan penyempurnaan sistem dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bansos.

Menurut Gus Ipul, masyarakat bisa mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan dengan digitalisasi bansos. Namun, keputusan akhir tetap ditentukan oleh sistem berbasis DTSEN.

Jika uji coba di 40 daerah tersebut berjalan baik, Kemensos akan menerapkan digitalisasi bansos secara nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau nanti sukses di 40 kabupaten/kota ini, insyaallah sesuai arahan Presiden kita akan lakukan secara nasional digitalisasi bansos ini," pungkas Gus Ipul.

JAKARTA - Komisi VIII DPR merespons kasus kekerasan terhadap anak di sejumlah sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Dewan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan kementerian pendidikan segera memperkuat sistem perlindungan terhadap anak di sekolah.

"Kasus perundungan (bullying) dan kekerasan di lingkungan pendidikan yang ramai di Bekasi itu tentu akan berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan masa depan anak. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di satuan pendidikan masih memerlukan penguatan serius, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata anggota Komisi VIII DPR, Ansari di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir wilayah Bekasi digegerkan dengan sederet kasus dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Kasus pertama, viral video di media sosial seorang pelajar di kawasan Bojongmenteng, Rawalumbu, Bekasi, menangis histeris di pangkuan orang tuanya karena diduga menjadi korban perundungan (bullying) hingga membuatnya trauma dan menolak kembali ke sekolah.

Kasus kedua, terkait nasib seorang siswa SMK yang menjadi korban bullying di Cikarang Barat. Kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian dengan memberikan pendampingan psikologis serta upaya hukum.

Ketiga, kasus bullying fisik terhadap siswa SMPN 1 Tambun Selatan yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kasus ini menyita perhatian publik sebab dalam video nampak siswa dipukul, dijambak, dan ditendang. Pihak sekolah menyatakan kejadian terjadi di luar jam pelajaran dan menyerahkan penanganannya kepada polisi.

Politikus perempuan asal Dapil Jawa Timur XI (Madura) itu menjelaskan, kasus kekerasan terhadap siswa ini mencederai rasa kemanusiaan. Oleh sebab itu, dia meminta sistem perlindungan terhadap anak ini diperkuat, mulai dari optimalisasi layanan rehabilitasi sosial dan trauma healing bagi korban dan keluarga, termasuk akses rumah aman apabila dibutuhkan.

"Ini juga kepada Kemensos ya, agar memastikan korban mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan melalui skema bantuan sosial yang adaptif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Kepada Kementerian PPPA, Ansari meminta agar kementerian memastikan penanganan terpadu berbasis hak anak melalui koordinasi aktif dengan UPTD PPA di daerah Bekasi. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

"Mendorong penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di sekolah-sekolah, termasuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.

Berikutnya kepada KPAI, Ansari meminta komisi perlindungan anak itu melakukan pengawasan independen dan investigasi terhadap penanganan kasus. Lantas memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi pembiaran atau normalisasi kekerasan di sekolah.

Menyampaikan hasil pengawasan kepada publik secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas perlindungan anak.

Ditegaskan bahwa penanganan kasus perundungan dan kekerasan pendidikan tidak boleh bersifat reaktif dan insidental, melainkan harus menjadi agenda nasional yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal penguatan kebijakan, regulasi, dan anggaran perlindungan anak, agar dunia pendidikan benar-benar menjadi ruang aman, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh anak Indonesia, khususnya di Bekasi.

JAKARTA - Komisi VIII DPR meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperbanyak pendistribusian bantuan untuk para korban terdampak bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah. Keterlibatan Baznas dalam penanganan bencana selama ini dinilai cukup efektif, namun jangkauannya perlu lebih diperluas.

“Respons cepat Baznas membantu evakuasi korban banjir di Jabodetabek, misalnya, sudah cukup bagus. Namun, terkadang masih terkonsentrasi titik-titik tertentu belum menjangkau lebih luas wilayah terdampak,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Wibowo Prasetyo di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Wibowo mendorong agar Baznas melakukan evaluasi dalam pola penanganan bencana selama ini agar kehadiran mereka bisa berdampak lebih nyata bagi masyarakat. Dia mengingatkan, potensi banjir di wilayah Jabodetabek dan wilayah lain di Indonesia masih tinggi merujuk data yang dirilis dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).

Selain di Jabodetabek, banjir baru-baru ini juga melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Ini menjadi kewaspadaan kita bersama agar upaya penanganan bencana ini lebih strategis dan dampaknya sangat bisa dirasakan langsung masyarakat. Tak hanya perahu karet, tapi harus dipikirkan lebih detail apa sebenarnya bantuan yang sangat mendesak dibutuhkan. Tentu antara satu wilayah dan wilayah lain berbeda,” tandas Wibowo.

Wakil rakyat PDI Perjuangan (PDIP) dari Dapil Jawa Tengah VI yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo ini meminta Baznas juga memikirkan pola bantuan kepada korban bencana banjir secara berkelanjutan.

Artinya, pemberian bantuan untuk masyarakat tidak terkonsentrasi pada saat bencana datang. Sebab seringkali masalah paling krusial juga dihadapi para korban ketika bencana mereda dan mereka kehilangan sumber kehidupan karena rumahnya rusak, tidak bisa bekerja, sakit, dan sebagainya.

“Ini juga yang perlu dipikirkan Baznas untuk memberdayakan korban pascabencana. Di fase ini, korban justru butuh pendampingan agar mereka bisa bangkit lagi untuk hidup normal,” terang Wibowo.

Agar penanganan bencana lebih terarah, Wibowo mendorong agar Baznas juga terus bisa berkoordinasi secara aktif dengan instansi lain seperti Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Basarnas, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Dari koordinasi dan komunikasi aktif ini maka celah terjadinya tumpang tindih tugas, keterbatasan anggaran, sarana, sumber daya dan lainnya bisa diminimalisasi.

“Lebih penting juga bagaimana secara kolaboratif bisa mengampanyekan pentingnya mencegah terjadinya bencana. Ini relevan lantaran bencana tak hanya dipengaruhi faktor alam semata seperti curah hujan, namun juga pengelolaan alam yang serampangan,” tandasnya.

Ini sangat berpengaruh karena penyelenggaraan haji menggunakan pembayaran dengan tiga mata uang: rupiah, SAR dan dolar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, khususnya akibat fluktuasi nilai tukar rupiah.

Menurut dia, dinamika geopolitik global seperti penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, serta persoalan di wilayah Greenland turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

“Adanya kondisi geopolitik yang panas di belahan dunia lainnya tentunya kondisi ini juga harus diantisipasi karena berpengaruh terhadap kondisi ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, fluktuasi nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji karena pembayaran haji menggunakan tiga mata uang yang terdampak apabila terjadi ketidakpastian ekonomi global.

"Nilai tukar rupiah hari ini sudah mendekati Rp17.000 per dolar AS. Ini sangat berpengaruh karena penyelenggaraan haji menggunakan pembayaran dengan tiga mata uang: rupiah, SAR dan dolar,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kabupaten Cianjur–Kota Bogor tersebut, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi untuk menjaga stabilitas pembiayaan agar pelemahan rupiah tidak menjadi beban tambahan bagi jamaah haji.

"Nah bagaimana mitigasi kita untuk menjaga nilai rupiah dan tidak beban bagi jamaah kita," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri mendesak pemerintah melakukan langkah taktis dan terintegrasi untuk melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi korban bencana Sumatera. Penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana harus terintegrasi agar terhindar dari ego sektoral kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Penanganan cepat ini penting karena jutaan warga sudah hidup tanpa rumah yang layak lebih dari sebulan. Dari data terakhir pemerintah, bencana Sumatera mengakibatkan sekitar 238.783 rumah rusak dan 29 desa hilang.

“Kehidupan mereka harus diperhatikan secepatnya karena hari demi hari situasinya akan memprihatinkan jika tidak segera memiliki hunian tetap. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujar Abidin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Abidin berharap, data kerusakan yang dimiliki pemerintah segera ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis. Pemerintah juga perlu memastikan kecukupan anggaran untuk merealisasikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar proses pemulihan tidak terkatung-katung.

Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP ini terus menyisir pendataan para korban bencana. Sebab melihat luasnya wilayah bencana, dimungkinkan ada hambatan-hambatan saat proses pendataan di lapangan. Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak. Kemudian disusul Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit.

“Pendataan tidak cukup sekali. Manfaatkan teknologi dalam upaya pemetaan sekaligus proses rehabilitasi sehingga warga bisa kembali menjalani kehidupan lebih aman sekaligus dana yang digelontorkan juga tepat sasaran,” pinta Abidin.

Kecepatan dalam pemulihan korban bencana, menurut Abidin, juga membangun kembali mental para penyintas agar tidak terus terpuruk. Psikologi para korban juga terbentuk baik sehingga memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk bisa hidup kembali normal.

Di sisi lain, efek dengan pulihnya kehidupan korban, maka roda perekonomian juga kian bergeliat. Hal ini berdampak positif terhadap terbangunnya tatanan sosial dan mencegah terjadinya potensi negatif seperti kemiskinan, kriminalitas dan lainnya.

“Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera memang tidak enteng. Butuh kebijakan kuat dan anggaran besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bekerja sendirian, tapi merangkul swasta, pengusaha, akademisi, tokoh dan masyarakat sendiri,” tandas Abidin.

Dia menambahkan, isu penanganan bencana ini menjadi salah satu materi bahasan pada Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDIP DPR di Megamendung, Bogor yang berlangsung Jumat-Sabtu (16-17/1/2026).

JAKARTA - DPR merespons terkait keterbatasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani b encana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera. Legislatif menilai perlu ada penyesuaian dan eskalasi resiko berdasarkan frekuensi bencana di Indonesia.

"Kami memandang bahwa anggaran BNPB harus selalu disesuaikan dengan eskalasi risiko dan frekuensi bencana di Indonesia. Bencana berskala besar seperti di Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran tidak hanya terkait operational response, tetapi juga mitigasi, edukasi masyarakat, kesiapsiagaan logistik, serta pemulihan pascabencana," kata Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Dia menilai perlu ada penguatan dan perluasan cakupan anggaran bencana terutama untuk penanganan cepat di tahap awal.

"Dalam konteks tersebut, kami melihat bahwa anggaran yang tersedia masih perlu diperkuat dan diperluas cakupannya, terutama untuk penanganan cepat di tahap awal bencana yang sangat menentukan penyelamatan jiwa. Ketika alokasi belum sepenuhnya ideal, wajar jika hal tersebut berimplikasi pada kecepatan mobilisasi dukungan logistik, relawan, dan sarana tanggap darurat di lapangan," ungkapnya

"Namun di sisi lain, perlu juga menekankan bahwa anggaran bukan satu-satunya faktor. Koordinasi antarinstansi, kesiapan daerah, serta distribusi peralatan dan jalur evakuasi juga memengaruhi efektivitas penanganan. Karena itu, penguatan sistem kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pembiayaan tetapi juga tata kelola dan mekanisme respon lintas sektor," tandasnya.

Sebagai anggota komisi VIII yang bermitra dengan BNPB, ia mendorong agar kemampuan anggaran disesuaikan untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana

"Sesuai tupoksi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi VIII memiliki mandat untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana. Oleh karena itu, opsi penambahan anggaran darurat akan kami kaji secara komprehensif dalam pembahasan bersama pemerintah, terutama jika indikator kerawanan bencana dan kejadian bencana besar terus meningkat," sebutnya.

Dia mendorong adanya penguatan anggaran dalam penanggulangan bencana dengan beberapa prinsip yang menjadi landasan anggaran

"Pertama, fleksibel dan mudah digerakkan saat keadaan darurat, agar tidak terkendala birokrasi panjang ketika respon harus dilakukan dalam hitungan jam. Kedua, dialokasikan tidak hanya untuk respons, tetapi juga mitigasi dan edukasi masyarakat, sehingga mengurangi dampak dan biaya penanganan jangka panjang. Ketiga, diawasi secara ketat oleh DPR agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan sampai kepada korban yang membutuhkan.' Ujarnya

"Prinsipnya, Komisi VIII siap mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana apabila data dan evaluasi lapangan menunjukkan urgensi tersebut," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengungkap nasib posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di tengah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Untuk diketahui, dalam beleid sebelumnya BPKH sendiri bertanggung jawab melaporkan pengelolaan keuangan haji ke Kementerian Agama (Kemenag). Nantinya, revisi UU tersebut akan mengatur posisi BPKH usai pemerintahan Prabowo Subianto memecah Kemenag dengan Kementerian Haji dan Umrah.

"Memang ada beberapa pemikiran untuk penyatuan [BPKH] ke Kementerian Haji, tapi lagi-lagi keputusan ada di tangan teman-teman DPR," kata Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pasalnya, tambah Irfan, pihaknya hingga saat ini tidak terlibat dalam proses revisi UU 34/2014 tersebut.

"Kami tidak terlibat dalam proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, tapi apapun keputusan DPR nanti kita pasti jalani itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkap sederet urgensi penyesuaian ulang atau Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa UU tersebut perlu dilakukan perubahan. Salah satu perubahan nantinya yakni penegasan mengenai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini [UU No.34/2014] perlu dilakukan perubahan atas dasar beberapa hal, yang pertama BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno Pengusul atas Pengharmonisasian tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Badan Legislasi (Baleg), Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Abidin menuturkan bahwa revisi itu juga dilakukan dalam rangka penyusunan mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang saat ini dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkap sederet urgensi penyesuaian ulang atau Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa UU tersebut perlu dilakukan perubahan. Salah satu perubahan nantinya yakni penegasan mengenai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini [UU No.34/2014] perlu dilakukan perubahan atas dasar beberapa hal, yang pertama BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno Pengusul atas Pengharmonisasian tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Badan Legislasi (Baleg), Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Abidin menuturkan bahwa revisi itu juga dilakukan dalam rangka penyusunan mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang saat ini dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas.

Kemudian, adanya dinamika dan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi turut menjadi salah satu faktor yang mendorong Revisi UU No.34/2014.

Sejalan dengan hal itu, Abidin mengusulkan setidaknya bakal terdapat 33 Pasal yang berubah, 6 Pasal tambahan baru, serta 27 Pasal tetap.

Meski demikian, Komisi VIII DPR RI belum merinci apa saja poin-poin yang akan dilakukan perubahan tersebut. Dia mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat panja selanjutnya.

Sebelumnya, DPR RI juga telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang Nomor 14/2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada, Selasa (26/8/2025).

Beleid baru tersebut memuat ketentuan tentang pembentukan Kementerian Haji menggantikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menyelenggarakan layanan Ibadah Haji dan Umrah.

Setidaknya terdapat empat point besar yang diakomodir dalam UU No.14/2025 tersebut, di antaranya pengukuhan Kementerian Haji, pengaturan mengenai petugas haji non-muslim, penghapusan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta penetapan kuota haji.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkap sederet urgensi penyesuaian ulang atau Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa UU tersebut perlu dilakukan perubahan. Salah satu perubahan nantinya yakni penegasan mengenai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini [UU No.34/2014] perlu dilakukan perubahan atas dasar beberapa hal, yang pertama BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno Pengusul atas Pengharmonisasian tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Badan Legislasi (Baleg), Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Abidin menuturkan bahwa revisi itu juga dilakukan dalam rangka penyusunan mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang saat ini dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas.

Kemudian, adanya dinamika dan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi turut menjadi salah satu faktor yang mendorong Revisi UU No.34/2014.

Sejalan dengan hal itu, Abidin mengusulkan setidaknya bakal terdapat 33 Pasal yang berubah, 6 Pasal tambahan baru, serta 27 Pasal tetap.

Meski demikian, Komisi VIII DPR RI belum merinci apa saja poin-poin yang akan dilakukan perubahan tersebut. Dia mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat panja selanjutnya.

Sebelumnya, DPR RI juga telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang Nomor 14/2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada, Selasa (26/8/2025).

Beleid baru tersebut memuat ketentuan tentang pembentukan Kementerian Haji menggantikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menyelenggarakan layanan Ibadah Haji dan Umrah.

Setidaknya terdapat empat point besar yang diakomodir dalam UU No.14/2025 tersebut, di antaranya pengukuhan Kementerian Haji, pengaturan mengenai petugas haji non-muslim, penghapusan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta penetapan kuota haji.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah, Sekjen, dan Kementerian Kesehatan RI hari ini Rabu (29/10/2025). Rapat ini bakal menentukan harga biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2026.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2025). Penetapan harga merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas penurunan BIPIH sebesar Rp1juta, berdasarkan usulan pemerintah.

Komisi VIII mengusulkan penurunan BIPIH ditambahkan Rp1 juta, sehingga total pemangkasan BIPIH menjadi Rp2 juta. Namun keputusan belum ditetapkan karena panitia kerja perlu melaporkan dalam RDP hari ini.

"Itu yang tadi malam. Karena sudah ada kesepakatan maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan panja DPR pemerintah dan segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jemaah yang untuk berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati," kata Marwan.

Marwan menyampaikan bahwa total pemangkasan berasal dari beberapa komponen, misalnya tiket penerbangan. Selain itu, RDP juga membahas biaya transfer kebutuhan penyelesaian di Arab Saudi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Terkait kualitas layanan, Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan dari transportasi, penginapan, konsumsi dan fasilitas ibadah haji lainnya.

Kendati demikian, Marwan menegaskan bahwa melarang adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.

Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil, Senin (27/10/2025).

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai, usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp88 juta masih bisa ditekan. Marwan menyampaikan, pihaknya akan mengambil keputusan BPIH 2026 dalam waktu dekat.

Marwan berkata, pihaknya akan menuntaskan pembahasan BPIH 2026 pada akhir Oktober dan mendorong agar keputusan final diumumkan sebelum akhir bulan. Dengan begitu, kata dia, jemaah dapat segera melunasi biaya haji sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Kami targetkan keputusan bisa diambil paling lambat 30 Oktober. Semakin cepat diputuskan, semakin siap pula jemaah dan pemerintah dalam mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah haji," ujar Marwan saat Raker bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Legislator dari Fraksi PKB ini pun menilai, usulan BPIH 2026 masih bisa ditekan. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar penurunan biaya harus disertai perbaikan efisiensi dan pengawasan kontrak layanan.

"Kami mencermati usulan pemerintah sebesar Rp88 juta itu masih bisa diturunkan lagi sekitar Rp1–2 juta. Prinsipnya, efisiensi harus dilakukan di setiap komponen, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan," tegas Marwan.

Marwan memastikan, pihaknya akan meneliti secara detail setiap pos anggaran BPIH, mulai dari biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga layanan transportasi di Arab Saudi. DPR juga meminta simulasi perhitungan per embarkasi untuk melihat potensi penghematan dari wilayah-wilayah dengan biaya logistik tinggi.

"Kami sudah meminta simulasi hitungan dari Kementerian Haji dan Umrah. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau layanan bisa tetap baik dengan biaya lebih efisien, kenapa tidak kita turunkan?" ujar legislator dari Dapil Sumut II ini.

Marwan menekankan, tujuan utama pembahasan BPIH bukan sekadar menurunkan angka nominal, melainkan memastikan keseimbangan antara nilai manfaat, pelayanan, dan kemampuan jemaah. "Penurunan biaya bukan semata-mata soal angka, tapi soal efisiensi dan keadilan. Kami ingin jemaah tidak terbebani, tapi juga tetap mendapat layanan terbaik."

Ia menambahkan, DPR juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan kontrak layanan dengan pihak ketiga di Arab Saudi agar tidak terjadi pemborosan atau penggelembungan biaya. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar dana haji benar-benar digunakan untuk kepentingan jamaah.

"Seluruh kontrak dan nota transaksi harus terbuka. Jangan ada komponen biaya yang tidak jelas peruntukannya. Ini dana umat, jadi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.