Warta Ekonomi, Jakarta -

Di era serba digital saat ini, lonjakan penggunaan internet di kalangan anak di Indonesia pun semakin meningkat.

Peningkatan ini turut diiringi meningkatnya risiko kejahatan di ruang digital, mulai dari perundungan siber (cyberbullying) hingga kekerasan seksual non-kontak di ruang digital.

Di tengah kondisi ini, pemerintah menaruh harapan besar pada implementasi regulasi baru melalui PP TUNAS, untuk memperkuat perlindungan anak di dunia maya.

Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat, lebih dari 10% anak usia 13–17 tahun pernah mengalami perundungan siber.

Selain itu, sekitar 4% anak mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital, seperti dipaksa menyaksikan atau mengirimkan konten bermuatan seksual.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital, melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 (Perpres PARD).

Hal tersebut disampaikan Arifah dalam konferensi pers 'Update Program Prioritas PHTC serta Penguatan Posisi Indonesia di Dunia Internasional dan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital,' di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/4/2026).

“Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keamanan anak di tengah pesatnya transformasi digital."

"Hal ini diperkuat dengan hadirnya dua regulasi utama, yakni PP TUNAS yang mengatur aspek teknis perlindungan anak pada platform digital, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (Perpres PARD) sebagai arah kebijakan strategis nasional hingga 2029,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memiliki sekitar 79,9 juta anak atau 28% dari total penduduk.

Tingkat penggunaan teknologi digital di kalangan anak pun sangat tinggi, dengan lebih dari 78% anak usia 5–17 tahun telah menggunakan telepon seluler.

Bahkan, penggunaan internet meningkat signifikan, dari sekitar 49% pada 2020 menjadi hampir 74% pada 2024.

“Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan anak yang tidak hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif melalui literasi digital."

"Edukasi berkelanjutan diperlukan agar anak mampu mengenali risiko, orang tua dapat melakukan pendampingan, serta tenaga pendidik mampu membimbing penggunaan teknologi secara aman,” tutur Arifah.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA bersama Save the Children mengembangkan modul pembelajaran yang terintegrasi dalam platform e-learning Kemen PPPA.

Modul tersebut mencakup penguatan manajemen kasus, kompetensi digital anak, kebijakan keselamatan anak, pengasuhan di dunia digital, serta perlindungan anak di ruang digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Arifah juga menyoroti kolaborasi melalui pendekatan pentahelix dalam menjalankan regulasi ini, guna menjaga keselamatan anak di ruang digital.

"Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix."

"Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media, harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berharap PP TUNAS bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan, dan dapat menjadi solusi pelindungan anak di dunia digital.

"Mari kita pastikan setiap kebijakan benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan."

"Perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama, dan keberhasilan upaya tersebut menjadi cerminan komitmen negara dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa,” pungkas," beber Arifah. (*)

JAKARTA - Kementerian Agama merilis Belajar Mandiri Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa KBC hadir sebagai ikhtiar menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan, antara lain kekeringan batin, penurunan kualitas akhlak, bullying, kekerasan, dan kebencian.

Dijelaskan Menag, Kemenag menghadirkan KBC sebagai paradigma baru yang menekankan pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

“Kita tidak ingin melahirkan anak didik yang kering batinnya, hanya tajam pikirannya. Yang kita harapkan adalah pikirannya tajam tapi hatinya juga subur,” ujar Menag, melalui siaran pers, Rabu (22/4/2026).

“Kami mendorong para guru, penyuluh dan ASN Kemenag menjadi agen utama dalam menyebarkan nilai-nilai cinta, empati, dan kepedulian sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas,” tambahnya.

Kurikulum Berbasis Cinta juga ingin melahirkan anak-anak Indonesia yang produktif dan berkah. Sebab, kata Menag, tidak semua produktif itu berkah dan tidak mungkin ada berkah tanpa produktif.

Belajar Mandiri KBC

Kegiatan Belajar Mandiri KBC bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik dan kepribadian guru serta penyuluh.

“Tujuan dari pelatihan ini pada dasarnya adalah ingin memberikan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan untuk menginternalisasi pemaknaan Kurikulum Berbasis Cinta,” ujar Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Muhammad Ali Ramdhani.

Menag menjelaskan, sasaran utama dari program ini adalah terwujudnya ekosistem pendidikan dan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban, di mana peserta didik dan masyarakat tumbuh dengan karakter saling menghargai, toleran, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

“Para peserta diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai cinta dalam proses pembelajaran, pembinaan umat, dan pelayanan publik secara konkret dan berkelanjutan,” kata Menag.

“Sehingga mereka akan bertoleransi satu sama lain, mereka akan mencintai sesamanya bahkan sesama makhluknya, lingkungan hidupnya,” imbuhnya.

Belajar Mandiri KBC yang diikuti oleh 305.344 peserta secara daring. Hal ini menunjukkan tingginya semangat guru dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas diri di era digital.

“Pelaksanaan diklat secara online juga menjadi strategi pemerataan akses pelatihan, sehingga guru di seluruh pelosok dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ungkap Menag.

“Belajar Mandiri KBC diharapkan menjadi gerakan nasional, yang membumikan nilai cinta dalam pendidikan, dengan dukungan sinergis antara pemerintah, guru, dan masyarakat.” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena bullying di platform media sosial menjadi ancaman serius bagi pengguna yang masih menginjak bangku sekolah di Indonesia. Perundungan siber kerap dirasakan oleh generasi muda di fitur story.

Pelajar SMA, Syifa, mengungkapkan pengalaman pahitnya saat menjadi sasaran perundungan beberapa teman-temannya melalui fitur Stories pada platform Instagram.

Kejadian tersebut dialaminya yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui kolom Direct Message (DM). Syifa mengatakan bahwa fitur yang sejatinya ditujukan untuk hiburan tersebut justru disalahgunakan oleh pengguna lain untuk mengirimkan pesan-pesan ofensif.

"Aku pernah di-DM pakai kalimat yang enggak pantas," ujar Syifa kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Menurut pengakuannya, serangan verbal tersebut mencakup penghinaan fisik hingga kritik tajam terhadap gaya hidup dan penampilan pribadinya. Beberapa kalimat yang diterima Syifa antara lain tuduhan sombong, ejekan terhadap bentuk fisik, hingga kata-kata kasar yang menyerang harga diri secara personal.

Syifa menekankan bahwa perundungan yang diterimanya sering kali dituangkan dalam kalimat ejekan singkat.

Menghadapi tekanan digital tersebut, Syifa memilih untuk membangun mekanisme pertahanan diri dengan mengubah sudut pandang terhadap para pelaku perundungan. Dia menilai bahwa tindakan menghina tersebut sebenarnya mencerminkan kualitas kepribadian dari sang pelaku, bukan merupakan representasi dari kualitas diri korban.

"Kalimat ucapan mereka bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi menunjukkan siapa mereka," kata Syifa.

Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa tidak ada orang baik yang berusaha mengembangkan diri dengan cara menjatuhkan individu lain di ruang digital. Syifa juga mengimbau para penyintas lainnya agar tidak terjebak dalam pemikiran berlebihan atau over thinking dan merasa perlu memberikan klarifikasi kepada perundung.

"Cukup ketawa saja karena ternyata ada orang-orang yang rela menyisihkan waktu berharganya di sosmed hanya untuk membully kita," tutur Syifa menutup keterangannya.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Komdigi memproyeksikan penerapan PP Tunas akan memperkuat fondasi keamanan digital nasional, khususnya bagi pengguna usia di bawah umur atau yang masih bersekolah.

Implementasi PP Tunas mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mulai dari media sosial hingga e-commerce, untuk melakukan penilaian mandiri terhadap risiko platform bagi pengguna di bawah umur.

Proses ini mencakup audit terhadap paparan konten berbahaya, ancaman keamanan data pribadi, hingga potensi adiksi yang dapat mengganggu perkembangan psikologis. Standar keamanan digital yang lebih tinggi diproyeksikan mampu menekan angka perundungan siber secara sistemik di ekosistem digital nasional.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati buka suara menanggapi kasus pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terjadi setelah muncul dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi. Kurniasih menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk kembali mengaktifkan dan memperkuat dua instrumen penting pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, yakni Kampanye Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) serta peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Menurut Kurniasih, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya memastikan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus berjalan efektif. Dia mengatakan bahwa kampus seharusnya memiliki mekanisme yang jelas agar setiap laporan kekerasan dapat diproses secara adil tanpa memicu tindakan main hakim sendiri.

“Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan kekerasan di kampus harus benar-benar diaktifkan. Kampanye Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi harus terus diperkuat agar mahasiswa memahami mekanisme pelaporan dan penyelesaian kasus secara benar,” kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3/2026).

Dia juga menekankan pentingnya mengaktifkan peran Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi. Menurutnya, satgas ini harus menjadi garda depan dalam menerima laporan, memberikan pendampingan kepada korban, serta memastikan proses penanganan berjalan secara objektif dan transparan.

“Satgas PPKS tidak boleh hanya menjadi struktur administratif. Satgas harus aktif, responsif, mudah diakses mahasiswa, dan mampu memberikan rasa aman bagi korban untuk melapor,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, keberadaan sistem yang kuat sangat penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan baru di lingkungan kampus. Ketika mahasiswa tidak percaya pada mekanisme institusi, potensi munculnya persekusi atau aksi main hakim sendiri akan semakin besar.

Ia menambahkan bahwa kampanye pencegahan kekerasan juga harus diperkuat melalui edukasi kepada mahasiswa mengenai etika pergaulan, relasi yang sehat, serta cara menyikapi konflik secara dewasa. “Kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh mahasiswa. Artinya, dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara serius dan berpihak pada korban, tetapi pada saat yang sama tidak boleh muncul kekerasan lain sebagai bentuk pelampiasan,” jelasnya.

Kurniasih juga mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi bersama perguruan tinggi untuk terus mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di kampus agar mekanisme yang sudah ada benar-benar berjalan di lapangan. “Ke depan kita berharap kampanye nasional PPKPT dan keberadaan Satgas PPKS tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi sistem perlindungan yang mencegah kekerasan seksual maupun kekerasan fisik di lingkungan perguruan tinggi,” pungkasnya.

KALBAR - Siswa SMPN 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga melempar bom molotov ke sekolahnya. Peristiwa itu diduga lantaran terduga memiliki motif balas dendam akibat rasa dendam karena di bully.

"Yang bersangkutan merupakan korban perundungan dan memiliki keinginan untuk melakukan balas dendam kepada rekan-rekan yang kerap kali melakukan perundungan terhadapnya," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu (4/2/2026).

Selain masalah perundungan, Mayndra menyebut, pelemparan molotov tersebut juga diduga kuat berlatar belakang munculnya permasalahan di internal keluarga siswa itu. "Juga diduga kuat menghadapi masalah keluarga," ujarnya.

Mayndra menyatakan, dalam aksi tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti di antaranya, lima buah gas portable yang bagian sampingnya direkatkan petasan, paku dan pisau. Lalu, enam buah botol berisi bahan bakar minyak dan sumbu kain atau bom molotov. Dan, satu bilah pisau.

Densus 88 dalam hal ini mendampingi Polda Kalbar dalam melakukan penanganan kasus tersebut mulai dari proses pemetaan hingga pemenuhan alat bukti. "Adapun leading sektor penangganan kasus tersebut adalah Polda Kalimantan Barat," ucapnya.

JAKARTA - Komisi VIII DPR merespons kasus kekerasan terhadap anak di sejumlah sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Dewan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan kementerian pendidikan segera memperkuat sistem perlindungan terhadap anak di sekolah.

"Kasus perundungan (bullying) dan kekerasan di lingkungan pendidikan yang ramai di Bekasi itu tentu akan berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan masa depan anak. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di satuan pendidikan masih memerlukan penguatan serius, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata anggota Komisi VIII DPR, Ansari di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir wilayah Bekasi digegerkan dengan sederet kasus dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Kasus pertama, viral video di media sosial seorang pelajar di kawasan Bojongmenteng, Rawalumbu, Bekasi, menangis histeris di pangkuan orang tuanya karena diduga menjadi korban perundungan (bullying) hingga membuatnya trauma dan menolak kembali ke sekolah.

Kasus kedua, terkait nasib seorang siswa SMK yang menjadi korban bullying di Cikarang Barat. Kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian dengan memberikan pendampingan psikologis serta upaya hukum.

Ketiga, kasus bullying fisik terhadap siswa SMPN 1 Tambun Selatan yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kasus ini menyita perhatian publik sebab dalam video nampak siswa dipukul, dijambak, dan ditendang. Pihak sekolah menyatakan kejadian terjadi di luar jam pelajaran dan menyerahkan penanganannya kepada polisi.

Politikus perempuan asal Dapil Jawa Timur XI (Madura) itu menjelaskan, kasus kekerasan terhadap siswa ini mencederai rasa kemanusiaan. Oleh sebab itu, dia meminta sistem perlindungan terhadap anak ini diperkuat, mulai dari optimalisasi layanan rehabilitasi sosial dan trauma healing bagi korban dan keluarga, termasuk akses rumah aman apabila dibutuhkan.

"Ini juga kepada Kemensos ya, agar memastikan korban mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan melalui skema bantuan sosial yang adaptif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Kepada Kementerian PPPA, Ansari meminta agar kementerian memastikan penanganan terpadu berbasis hak anak melalui koordinasi aktif dengan UPTD PPA di daerah Bekasi. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

"Mendorong penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di sekolah-sekolah, termasuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.

Berikutnya kepada KPAI, Ansari meminta komisi perlindungan anak itu melakukan pengawasan independen dan investigasi terhadap penanganan kasus. Lantas memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi pembiaran atau normalisasi kekerasan di sekolah.

Menyampaikan hasil pengawasan kepada publik secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas perlindungan anak.

Ditegaskan bahwa penanganan kasus perundungan dan kekerasan pendidikan tidak boleh bersifat reaktif dan insidental, melainkan harus menjadi agenda nasional yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal penguatan kebijakan, regulasi, dan anggaran perlindungan anak, agar dunia pendidikan benar-benar menjadi ruang aman, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh anak Indonesia, khususnya di Bekasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asma sering dikenal sebagai penyakit yang kambuh saat udara dingin, debu, atau aktivitas berat. Namun bagi sebagian remaja, pemicunya tidak selalu terlihat.

Tak jarang serangan itu muncul setelah ejekan teman di sekolah, tekanan sosial, atau rasa takut yang menumpuk. Sesuatu yang masih sering dianggap sepele yaitu bullying ternyata bisa memicu eksaserbasi asma yang serius.

Menurut buku pedoman dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), asma didefinisikan sebagai penyakit heterogen yang biasanya memiliki karakteristik inflamasi (radang) kronik saluran napas. Ditandai dengan gejala pernapasan seperti mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk yang bervariasi dalam hal waktu dan intensitas, disertai variasi hambatan aliran udara ekspirasi.

Gejala asma bisa muncul tiba-tiba, dan meskipun bersifat reversible (membaik dengan pemberian nebulasi), serangannya tetap dapat mengganggu aktivitas harian remaja, dan ada satu pemicu yang jarang disadari oleh banyak orang: stres emosional.

Stres: Pemicu yang Tak Terlihat, Tapi Nyata

dr Spesialis Paru, Dr. dr. Astari Pranindya Sari, MSc, SpP mengatakan stres adalah respons fisiologis dan psikologis tubuh terhadap tuntutan atau tekanan internal maupun eksternal yang dianggap melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Saat seseorang mengalami stres (misalnya stress emosional akibat bullying), tubuh masuk ke mode “siaga”.

Sistem saraf dan hormon stress menjadi aktif. Kondisi ini melibatkan aktivasi sumbu HPA (hypothalamic-pituitary-adrenal) yang bertanggung jawab mengatur respons tubuh terhadap stres dan pelepasan “hormon stress” seperti adrenalin dan kortisol.

Pada penderita asma, mekanisme ini dapat memperparah peradangan dan mempersempit saluran napas. Hasilnya: serangan asma yang muncul setelah kejadian emosional berat. Makin sering stress emosi terjadi, maka makin sering pula kekambuhan yang dialaminya.

Dia mengatakan penelitian menunjukkan bahwa: Stres dapat mengubah respons imun dan memperparah inflamasi saluran napas; remaja dengan stres berkepanjangan memiliki kontrol asma yang lebih buruk dan frekuensi kekambuhan lebih tinggi; pada anak dan remaja, stres juga terhubung dengan penurunan fungsi paru (misalnya penurunan FEV1). Dengan kata lain, stres bukan hanya “perasaan”, tetapi juga berdampak biologis langsung pada tubuh.

Dalam literatur psikiatri, bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif berulang yang dilakukan dengan tujuan menyakiti (secara fisik, verbal, atau psikologis) di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, misalnya pelaku lebih kuat secara fisik, lebih populer, lebih dominan, atau memiliki dukungan sosial lebih besar.

Bullying dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan, pengucilan sosial, penyebaran rumor, hingga intimidasi digital (cyberbullying) atau ejekan yang dianggap lucu oleh pelakunya. Bagi korban, tiap kata bisa memicu kecemasan yang menggerogoti ketenangan hati, menaikkan jumlah denyut nadi per menit dan mengaktifkan sumbu HPA sehingga hormon stress dalam tubuh pun dihasilkan dalam jumlah berlebihan.

Remaja yang mengalami bullying sering hidup dalam kondisi waspada terus-menerus. Mirip seperti seseorang yang mengalami kondisi peperangan, tidak tahu satu menit kedepan akan menghadapi bahaya apa. Kondisi inilah yang memicu respons stres berkepanjangan dan bagi penderita asma, respons ini bisa menjadi pemantik serangan. Tidak heran bila beberapa remaja “tiba-tiba” sesak setelah insiden tertentu, meski sebelumnya tampak baik-baik saja.

Yang menyedihkan, banyak remaja memilih diam. Mereka takut dianggap “baper”, “lemah”, yang justru dapat membuat pelaku makin berani. Akibatnya, tubuh mereka menanggung beban yang tidak semestinya mereka pikul seorang diri.

Pencegahan Proaktif

Mengatasi kekambuhan asma yang dipicu bullying tidak cukup hanya dengan menyediakan inhaler atau obat pengontrol. Yang lebih penting adalah menciptakan ruang aman bagi manusianya. Hal tersebut impleementasinya bisa seperti peran pihak sekolah yang secara tegas membangun budaya anti-bullying yang konsisten, menyediakan layanan konseling yang mudah dijangkau, mengedukasi siswa bahwa kesehatan mental dan fisik saling berhubungan.

Teman sebaya juga memegang peran besar. Sering kali, bagi korban bullying, ada satu orang saja yang mau membela bisa menjadi kekuatan baginya sekaligus alasan dia merasa aman. Dan bagi remaja dengan asma, rasa aman itu bukan hanya soal perasaan tetapi soal napas.

Ada satu hal penting yang sering luput dalam pembahasan bullying: kita terlalu sering bergerak setelah luka terjadi. Padahal, sekolah memiliki peluang besar untuk mencegah insiden bullying jauh sebelum bentuk agresinya muncul. Caranya adalah dengan mengenali dinamika sosial siswa secara personal seperti bagaimana mereka berinteraksi, siapa yang cenderung dominan, siapa yang lebih pendiam, siapa yang tengah mengalami tekanan emosional, dan siapa yang menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Bapak dan ibu wali kelas akan dengan mudah membaca situasi ini bila pengataman beliau jeli.

Pendekatan ini bukan untuk memberi label “calon pelaku” atau “calon korban”, tetapi untuk membaca tanda-tanda risiko sejak dini. Dalam psikologi perkembangan dan psikiatri anak, kecenderungan agresif, impulsivitas, kesulitan mengatur emosi, atau riwayat kekerasan domestik dapat meningkatkan kemungkinan seorang anak melakukan perundungan. Sebaliknya, anak yang cenderung menarik diri, memiliki harga diri rendah, atau minim dukungan sosial lebih rentan menjadi korban.

Ketika guru dan petugas sekolah jeli mengamati tanda-tanda tersebut, mereka dapat melakukan intervensi preventif: konseling emosional, mediasi pertemanan, peningkatan keterampilan sosial, hingga komunikasi dengan orang tua. Dengan kata lain, sekolah bukan hanya tempat meredakan masalah, tetapi tempat mencegah badai terjadi.

Bullying dan asma mungkin terlihat seperti dua isu yang berbeda. Namun kenyataannya, banyak remaja hidup di persimpangan keduanya: luka emosional yang memicu gangguan fisik. Ketika kita membantu menghentikan bullying, kita bukan hanya menyelamatkan perasaan seseorang tetapi juga menjaga kesehatannya. Dalam arti yang paling harfiah kita membantu mereka bernapas lebih lega. Karena setiap remaja berhak untuk hidup tanpa rasa takut. Setiap remaja berhak untuk bernapas dengan nyaman.

JAKARTA - Fenomena perundungan ( bullying ) di kalangan Generasi Z kian menjadi perhatian serius, seiring meningkatnya tekanan sosial dan tantangan kesehatan mental di era digital.

Berdasarkan Journal of Affective Disorders tahun 2025, secara global bullying (fisik, verbal, siber) menyebabkan kecemasan, depresi, dan ide bunuh diri dan satu dari empat anak mengalaminya dengan efek jangka panjang pada kepercayaan diri.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar 'Gen Z Fest: The Next Wave of Digital Natives' sebagai upaya mendorong kesadaran kolektif dan peran aktif generasi muda dalam mencegah bullying serta memperkuat ketahanan keluarga. Acara ini diselenggarakan secara luring di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

“Tugas negara, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan bullying apapun alasannya, apapun sebabnya, mesti kita lawan,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam sambutannya.

Generasi Z merupakan kelompok penduduk yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dengan karakter adaptif dan kreatif. Namun, akses informasi yang luas juga membawa tantangan baru, mulai dari perundungan di ruang fisik maupun digital, tekanan sosial, hingga persoalan kesehatan mental. Hal ini membutuhkan pendekatan komunikasi yang relevan dan dekat dengan dunia anak muda.

Gen Z Fest dirancang sebagai ruang dialog nasional yang memadukan unsur edukasi, hiburan, dan partisipasi aktif Gen Z. Kegiatan ini menghadirkan talkshow interaktif bersama Menteri Wihaji, pertunjukan musik, serta keterlibatan influencer dan content creator untuk mengampanyekan nilai kesehatan mental, anti-bullying, dan penguatan peran keluarga.

Melalui pendekatan kekinian, kegiatan ini diharapkan mampu membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan Gen Z, menumbuhkan kesadaran kolektif, serta mendorong generasi muda berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. “Anak muda yang hebat itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya,” ujar Influencer Fajar "Sadboy" menjawab pers usai acara.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar angkat suara mengenai kasus bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Menurutnya, ponpes acapkali dijadikan sebagai objek semata dalam kasus perundungan.

Sebagai informasi, salah satu santri di bawah umur membakar gedung asrama putra Dayah (Pesantren) Babul Maghfirah pimpinan Tgk. Masrul Aidi di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Provinsi NAD karena sering menerima tindakan perundungan dari beberapa temannya.

"Sebetulnya kalau bullying itu ya aslinya bukan dari pondok pesantren, cuma pondok pesantrennya kadang-kadang jadi objek, tapi sehebat apapun pesantren jadi target dan jadi objek, tetapi masyarakat juga akan menilai. Sekarang buktinya bahwa walaupun begitu, pondok pesantren sekarang ini peminatnya semakin bertambah," ucap Nasaruddin di Surabaya, dikutip Kamis (27/11/2025).

Nasaruddin juga mengklaim, bahwa sekolah-sekolah umum saat ini tengah mengalami krisis peserta didik, sepi peminat, bahkan hingga tutup. Dirinya pun menyatakan bahwa jumlah peserta didik di madrasah atau pesantren semakin meningkat dari tahun ke tahun.

"Dan sebaliknya juga pendidikan umum sekarang ini banyak yang gulung, banyak yang krisis murid. Mereka itu lari ke madrasah, lari ke pondok. Itu kan urusannya masyarakat ya kan. Karena itu masyarakat itu menilai anak saya nanti di masa depan seperti apa. Jadi, kami punya data di Kementerian Agama bahwa peminat untuk masuk di madrasah itu semakin meningkat dari tahun ke tahun," ucapnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menyebut, saat ini masyarakat lebih memilih untuk menyekolahkan buah hatinya ke madrasah atau pesantren. Isu-isu yang menerpa sekolah madrasah ataupun pondok pesantren, sebut Nasaruddin, tidak menurunkan minat masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke lembaga pendidikan berbasis keagamaan itu.

"Berarti masyarakat ini kan punya choice-nya sendiri kan. Kenapa mereka masuk ke madrasah, kenapa mereka masuk ke pondok pesantren, walaupun ada isu macam-macam ya, mereka kan sangat objektif juga melihat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa lembaganya siap terlibat lebih jauh dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perundungan (bullying) yang belakangan semakin marak terjadi.

Dia menekankan bahwa perhatian khusus pemerintah terhadap kasus-kasus bullying sudah terdengar sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto, sehingga Wihaji menegaskan bahwa edukasi menjadi peran utama Kementerian yang dia pimpin.

Pernyataan itu dia sampaikan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/11/2025).

“Apapun sebabnya. Siapapun orangnya. Yang membully maupun yang dibully. Sudah saya sampaikan bahwa ini tidak boleh. Apapun alasannya,” kata Wihaji.

Oleh karena itu, dia melanjutkan bahwa pihaknya menempatkan edukasi keluarga dan remaja sebagai fondasi utama.

Wihaji menjelaskan bahwa BKKBN memiliki beberapa direktorat yang berkaitan dengan pembinaan keluarga dan pembentukan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

“Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Tentu tugas kita Kementerian, kita ada beberapa direktorat yang berkenan dengan Bina Keluarga. Termasuk Bina Keluarga Remaja, Bina Ketahanan Keluarga yang intinya adalah mengedukasi,” tuturnya.

Dia juga memastikan bahwa arahan Presiden Prabowo untuk menindak serius kasus-kasus perundungan akan ditindaklanjuti BKKBN melalui berbagai program pembinaan.

“Insyaallah kita turun tangan karena ini sudah distatementkan juga oleh Bapak Presiden. Kita seriusi. Dan ini sangat penting,” kata dia.

Menurut Wihaji, penguatan edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar budaya saling menghormati dapat tertanam sejak lingkungan keluarga.

“Terus kita edukasi bahwa bullying apapun alasannya tidak boleh. Oke,” tandas Wihaji.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya memenuhi hak yang dimiliki anak. Sebab menurutnya, anak disebut terlantar bukan karena tidak memiliki tempat tinggal melainkan haknya tidak terpenuhi.

"Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, saya mencermati ada satu hal yang mungkin ini menjadi introspeksi kita bersama. Di situ disebutkan bahwa anak yang terlantar itu bukan anak yang tidak punya tempat secara fisik, tapi anak yang terlantar itu adalah anak yang tidak terpenuhi hak-haknya," kata Arifatul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Lebih lanjut, hak anak yang harus dipenuhi dijelaskan dia seperti hak hidup, hak anak untuk bermain, serta mendapatkan perlindungan. Dia meminta kepada seluruh orang tua untuk memperhatikan hak anak ini.

"Ya, jadi misalkan hak untuk hidup, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, dan lain sebagainya. Ini adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak," ucap dia.

Dengan memenuhi hak tersebut, anak akan merasakan ketenangan secara psikologis, sehingga tidak akan berdampak negatif kepada kehidupan sang anak. Dia juga mengingatkan agar orang tua selalu memberikan rasa sayang kepada anaknya.

"Jadi anak terlantar itu bukan hanya anak yang ada di jalanan, tetapi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, yang tidak mendapatkan hak-haknya untuk dipenuhi," sambungnya.

Di sisi lain, terkait bullying pada anak, dia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya tugas guru di sekolah. Orang tua dan lingkungan sekitar juga harus berperan aktif untuk mencegah prilaku bullying.

"Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat juga punya peran yang luar biasa, termasuk media," ucapnya.

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) akan memasukkan bab khusus terkait perlindungan peserta didik dari kekerasan dan perundungan. Kebijakan itu disiapkan untuk memberi landasan hukum yang jelas dalam pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan.

"Kami memandang bahwa perlindungan bagi peserta didik maupun seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus menjadi prioritas nasional. Karena itu, kami mendorong formulasi konkret berupa penguatan regulasi antara lain dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas,” ujar Hetifah, Minggu (23/11/2025).

Legislator Golkar itu menegaskan bahwa penguatan regulasi menjadi urgensi nasional setelah maraknya kasus kekerasan pelajar. Perlindungan wajib mencakup seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk peserta didik, guru, dan pihak sekolah.

“Kami akan masuk ke bab khusus terkait hal ini dan juga peningkatan kapasitas sekolah sekaligus penyediaan sistem pelaporan maupun penanganan yang lebih cepat, lebih ramah anak, dan dipercaya,” katanya.

Menurut Hetifah, formulasi penguatan regulasi harus meliputi peningkatan kapasitas sekolah serta pembentukan sistem pelaporan dan penanganan yang ramah anak. Sekolah perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terukur, dan berlaku nasional dalam mencegah serta menangani kekerasan sejak dini.

Di sisi lain, Hetifah juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah menyiapkan upaya sinergi dengan berbagai pihak, terutama dengan Komisi IX DPR RI untuk memperkuat perlindungan kesehatan mental peserta didik.

"Upaya kolaborasi ini penting karena persoalan perundungan tidak hanya menyangkut kekerasan fisik, tetapi juga risiko gangguan mental jangka panjang yang membutuhkan intervensi sistemik," ucapnya.