Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang manilai biaya haji saat ini rentan naik akibat pola pengadaan tahunan. Ia pun mendorong penguatan skema investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih agresif guna menekan ongkos haji yang rawan berubah.

Marwan menilai skema pembiayaan haji saat ini masih bergantung pada pola pengadaan tahunan, seperti kontrak akomodasi dan layanan yang dinegosiasikan ulang setiap tahun.

Menurut dia, pola tersebut membuat biaya haji mudah berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, terutama di tengah tekanan global seperti melambungnya harga energi dan biaya logistik saat ini.

Karena itu, DPR mendorong perubahan pendekatan ke skema investasi jangka panjang, termasuk melalui kontrak layanan dalam periode lebih panjang agar biaya lebih stabil.

"Uang cost haji masih bisa kita turunkan kalau sistem kontrak di Saudi itu tidak per tahun. Kita kontrak 10 tahun hotelnya. Tidak rumit setiap tahun harus berunding, harus MOU. Berat sekali," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia menambahkan kontrak jangka panjang tersebut dapat menekan biaya karena harga tidak lagi mengikuti negosiasi tahunan.

"Kalau kita kontrak 10 tahun, jadi harga setiap tahun flat," katanya.

DPR juga mendorong penguatan aspek investasi dalam pengelolaan dana haji agar imbal hasil dapat meningkat dan menopang pembiayaan yang lebih besar.

"Pasal investasi itu harus diperkuat. Sehingga mereka bisa mendapatkan imbal yang lebih. Kalau bisa sampai 12 persen. Kalau 12 persen, 250 ribu jemaah masih bisa kita cover," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan pihaknya tengah mendorong pergeseran strategi pembiayaan dari skema pengadaan tahunan (procurement) menuju investasi jangka panjang.

Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar setiap tahun.

"Kalau selama ini tiap tahun harus bayar, nanti kita jangka panjang harus melakukan investment. Nah ini yang Insya Allah akan dikolaborasikan lebih lanjut agar keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan biaya haji bisa berlanjut," ujarnya.

Fadlul menambahkan BPKH juga tengah menjajaki kolaborasi investasi dengan sejumlah pihak, termasuk Danantara, khususnya dalam sektor akomodasi haji.

"Danantara dan kami sepakat bahwa sebenarnya biaya haji ini masih bisa turun tanpa harus menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Di sisi lain, DPR menilai penguatan skema investasi juga penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan haji. Dengan skema saat ini, kemampuan pembiayaan dinilai masih terbatas dan belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan jemaah dalam daftar tunggu.

[Gambas:Youtube]

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji sejumlah opsi untuk menutup potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), mulai dari menggeser alokasi nilai manfaat hingga menggunakan dana cadangan yang mencapai sekitar Rp20 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan opsi tersebut tengah dibahas di tengah kemungkinan membengkaknya biaya haji imbas lonjakan harga energi global.

"Apakah nanti diambil dari nilai manfaat virtual account yang sudah dianggarkan. Jadi bahasanya di repositioning... Atau ngambil dari cadangan surplus yang telah dipupuk di periode sebelumnya," ujar Fadlul dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia mengungkapkan, total dana cadangan yang saat ini dikelola BPKH mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun, dana tersebut pada dasarnya merupakan milik jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu.

"Saldo kita kurang lebih kalau saya tidak salah Rp20 triliun. Cuma masalahnya Rp20 triliun itu punyanya jemaah menunggu," ujarnya.

Fadlul menambahkan penggunaan dana cadangan berpotensi berdampak pada kinerja keuangan BPKH. Jika cadangan tersebut digunakan untuk menutup biaya haji, maka laporan operasional lembaga berisiko tercatat defisit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau cadangan diambil, operasional kita tahun 2026 bisa tercatat defisit," kata dia.

Di samping itu, ia menekankan langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati, termasuk dari sisi akuntansi dan persepsi publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kinerja lembaga.

Menurut Fadlul, setiap skema yang diambil harus tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus melindungi hak jemaah, baik yang sudah berangkat maupun yang masih dalam daftar tunggu.

BPKH saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menentukan skema pembiayaan terbaik di tengah meningkatnya tekanan biaya haji akibat faktor global.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan sumber pendanaan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari skema keuangan negara lain, termasuk Danantara.

Marwan mengatakan opsi tersebut dipilih untuk menghindari proses panjang. Jika menggunakan APBN, maka harus melalui pembahasan bersama DPR dan Badan Anggaran (Banggar).

"Kalau dari APBN prosedurnya panjang, harus sampai ke Komisi dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar)," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Menurut dia, DPR telah membahas sejumlah alternatif pendanaan untuk menutup potensi tambahan biaya haji, termasuk melalui skema keuangan negara di luar APBN.

"Bukan diambil dari APBN, tapi diambil dari keuangan negara. Keuangan negara bisa APBN, bisa juga dari yang lain, atau Danantara," ujarnya.

Marwan menjelaskan penggunaan dana di luar APBN dinilai lebih fleksibel karena tidak memerlukan revisi anggaran maupun penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu).

[Gambas:Youtube]

Namun demikian, ia mengingatkan opsi penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena berpotensi menggerus manfaat yang seharusnya diterima jemaah.

Saat ini, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji yang telah dialokasikan kepada jemaah mencapai sekitar Rp4 triliun.

"Kalau pada akhirnya dibebankan ke BPKH, kita harus rapat lagi di Komisi VIII, merubah BPIH, dan itu akan menggerus uang jemaah," katanya.

DPR, lanjut Marwan, berupaya memastikan tambahan biaya haji tidak dibebankan kepada jemaah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tidak boleh dibubankan kepada jamaah," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR masih membahas skema pembiayaan terbaik di tengah tekanan kenaikan biaya haji akibat faktor global, termasuk lonjakan harga energi dan biaya penerbangan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan haji sekaligus melindungi jemaah dari tambahan beban biaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang belakangan ramai disebut sebagai “war tiket haji”. Skema ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa konsep ini masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan. Namun, skema tersebut dinilai berpotensi menjadi solusi untuk mempercepat keberangkatan jemaah.

Apa Itu Skema “War Tiket Haji”?

Secara sederhana, “war tiket haji” adalah skema di mana calon jemaah bisa langsung berangkat haji tanpa harus menunggu antrean panjang, dengan syarat membayar biaya penuh tanpa subsidi. Skema ini nantinya akan berjalan berdampingan dengan sistem antrean haji reguler yang sudah ada saat ini.

“Ke depan kita akan punya dua skema, yaitu antrean seperti sekarang dan skema war tiket,” ujar Dahnil dalam Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang.

Jika skema ini diterapkan, maka akan ada dua jalur keberangkatan haji:

1. Skema Antrean (Reguler)

• Mengikuti sistem daftar tunggu seperti saat ini
• Biaya haji mendapatkan subsidi dari dana kelolaan haji
• Waktu tunggu bisa mencapai puluhan tahun

2. Skema “War Tiket Haji”

• Tanpa antrean, bisa langsung berangkat jika kuota tersedia
• Biaya dibayar penuh (tanpa subsidi)
• Harga mengikuti biaya riil penyelenggaraan haji

Sebagai gambaran, jika biaya haji riil ditetapkan sekitar Rp200 juta per orang, maka jemaah yang memilih skema ini harus membayar penuh nominal tersebut.

Dari Mana Kuota “War Tiket” Berasal?

Pemerintah memastikan bahwa kuota untuk skema ini tidak akan mengganggu jemaah reguler.

Kuota “war tiket haji” direncanakan berasal dari:

• Tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, di luar kuota reguler tahunan
• Proyeksi peningkatan kuota global dalam program Visi Arab Saudi 2030

Saat ini, kuota haji dunia sekitar 2 juta jemaah per tahun. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 5 juta jemaah. Latar belakang utama munculnya skema ini adalah panjangnya antrean haji di Indonesia yang rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Selain itu, peningkatan jumlah jemaah juga berdampak pada kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Saat ini jumlahnya sekitar 203 ribu Jemaah dan total biaya penyelenggaraan mencapai Rp18,2 triliun. Jika meningkat menjadi 500 ribu Jemaah kebutuhan dana bisa tembus Rp40 triliun

Dana sebesar itu dinilai sulit sepenuhnya ditopang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga diperlukan alternatif pembiayaan seperti skema ini.

Siapa yang Bisa Mengikuti Skema Ini?

Skema “war tiket haji” terbuka bagi jemaah yang memenuhi syarat istitaah, yaitu:

• Mampu secara finansial
• Sehat secara fisik
• Siap secara mental

Menariknya, jemaah yang sudah terdaftar dalam antrean reguler juga bisa beralih ke skema ini, asalkan bersedia membayar biaya penuh tanpa subsidi. Pemerintah menegaskan bahwa meski disebut “war tiket”, skema ini bukan berarti liberalisasi atau jual-beli bebas kuota haji. Penentuan biaya dan mekanisme tetap berada di tangan negara, sehingga diharapkan tetap transparan, adil, dan akuntabel.

Di satu sisi, skema ini dianggap bisa menjadi solusi untuk mempercepat keberangkatan dan mengurangi antrean panjang. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan soal keadilan akses, karena hanya jemaah dengan kemampuan finansial tinggi yang bisa memanfaatkan jalur ini. Meski masih berupa wacana, “war tiket haji” menjadi sinyal bahwa sistem penyelenggaraan haji di Indonesia tengah menuju perubahan besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan pada awal tahun ini. Kementerian Haji dan Umrah pun telah antisipasi dampaknya terhadap biaya haji.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan menjelaskan pergerakan dolar AS dan riyal Arab Saudi terhadap rupiah sudah diantisipasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Teman-teman [BPKH] sudah antisipasi sejak beberapa bulan yang lalu," kata Irfan usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (21/1/2026).

Adapun, tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah pun telah melakukan efisiensi biaya. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan terdapat penghematan belanja konsumsi haji tahun ini.

"Tahun lalu [biaya konsumsi] 40 riyal [per hari per jamaah]. Tahun ini per jamaah turun jadi 36 riyal. Makan pagi 10 riyal, makan siang dan malam masing-masing 13 riyal," katanya.

Akan tetapi, secara gramasi dan kualitas makanan menurutnya tetap naik.

"Harganya bisa diturunkan karena efisiensi dalam konteks penyediaannya tanpa rente, korupsi, dan cash back. Kita pastikan proses terbuka dan bersih," tuturnya.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terus melemah pada awal 2026. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah pada perdagangan kemarin, Selasa (20/1/2026) hampir menyentuh level Rp17.000 atau di level Rp16.956 per dolar AS.

Danantara Indonesia menyiapkan US$800 juta atau setara Rp13,34 triliun (asumsi kurs Rp16.680 per dolar AS) untuk membangun 13 tower hotel dan mal di Kampung Haji Makkah, Arab Saudi.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya sudah membeli Novotel Makkah Thakher City yang berjarak 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Indonesia juga membeli 5 hektare lahan yang berada di depan Novotel untuk segera dibangun hotel baru dan mal.

"Untuk rencana kita membangun 13 tower dan mal itu, kurang lebih ini baru tentatif, angkanya kurang lebih US$700 juta - US$800 juta untuk 13 tower plus satu mal. Rencananya seperti itu," jelasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/12).

Saat ini, Novotel Makkah Thakher City yang terdiri dari 3 tower memiliki 1.461 kamar dan mampu menampung 4.383 jemaah haji Indonesia. Tambahan 13 tower, menurut Rosan, bakal membuat total kamar menjadi 6.025 untuk 23 ribu jemaah.

Rosan menyebut Pemerintah Arab Saudi juga sedang membangun Jembatan Al-Hujun, sehingga para jemaah haji Indonesia bisa menuju Masjidil Haram lewat tunnel tersebut. Ia mengatakan jembatan tersebut diperkirakan rampung pada 2026.

"Jadi, kalau itu (Jembatan Al-Hujun) sudah selesai, itu akan menambah kenyamanan dari para jemaah kita. Karena tunnel-nya itu besar, bisa dilalui oleh buggy maupun jalan kaki," tuturnya.

"Insyaallah ke depan akan lancar dan harapannya dalam kuartal IV 2026, pembangunan (13 tower dan mal) kita sudah bisa mulai di tanah yang baru kita beli pada minggu kemarin," imbuh Rosan.

Menurut Rosan, pendirian Kampung Haji adalah perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Kepemilikan tanah oleh institusi asing di Arab Saudi juga dimungkinkan setelah adanya perubahan aturan yang akan resmi berlaku pada Januari 2026.

Danantara merogoh kocek untuk pembelian hotel-hotel yang menjadi hak milik Indonesia. Ke depan, Rosan menekankan bakal ada kerja sama dengan Badan Penyelenggara (BP) Haji serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pembangunan Kampung Haji di Makkah dan Madinah.

Pemerintah resmi merilis biaya haji 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025, yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto pada 13 November 2025.

Dalam beleid ini, pemerintah merinci biaya mulai dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH merupakan total biaya semua komponen haji untuk memberangkatkan jemaah, sedangkan Bipih merupakan ongkos haji yang harus dibayar jemaah.

Selisih antara BPIH dan Bipih ditutup oleh nilai manfaat yang berasal dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Secara rinci, untuk nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah haji reguler ditetapkan sebesar Rp6,69 triliun, sementara haji khusus sebesar Rp7,2 miliar.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922e. EmbarkasiPalembang sebesar Rp54.206.922f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp6O.645.422i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp9l.758.281g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.481k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86.170.981.

Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Finpay untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana haji..,

Jakarta, DKI Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat pengembangan layanan keuangan digital melalui kolaborasi strategis dengan PT Finnet Indonesia (Finpay), anak perusahaan Telkom Group yang bergerak di bidang sistem pembayaran dan infrastruktur transaksi digital.

Dalam siaran pers diterima Antara, Kamis, Direktur Utama PT Finnet Indonesia (Finpay) Rakhmad Tunggal Afifuddin, menyatakan bahwa pihaknya siap memperkuat tata kelola digital layanan haji melalui teknologi yang mereka miliki.

"Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Finpay untuk mendukung transformasi digital pengelolaan dana haji. Kami ingin memastikan proses transaksi, pelaporan, dan akses layanan berlangsung semakin transparan, mudah, dan aman bagi seluruh jemaah," ujar Rakhmad.

Penandatanganan nota kesepahaman sebelumnya telah dilakukan BPKH dan jajaran direksi FINNET Indonesia (Finpay) di FX Sudirman, Jakarta.

Dalam MoU itu, disepakati integrasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur transaksi elektronik, hingga pengembangan layanan keuangan digital dalam aplikasi haji yang dikelola BPKH.

Melalui kemitraan ini, Finnet akan menyediakan teknologi transaksi berbasis Finpay-platform pembayaran digital yang telah digunakan secara nasional oleh berbagai lembaga pemerintah dan BUMN.

Integrasi sistem ini memungkinkan pemantauan setoran BPIH, nilai manfaat, maupun komponen dana haji lainnya dilakukan secara real-time dan aman sesuai standar keamanan sektor keuangan, katanya.

Melalui sinergi ini, lanjut Rakhmad, Finnet Indonesia atau Finpay akan menyediakan dukungan teknologi yang memungkinkan proses pemantauan, distribusi, dan pengelolaan dana haji dilakukan secara real-time serta aman.

Sistem tersebut diharapkan mempermudah akses jemaah dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi maupun melakukan transaksi terkait layanan haji.

Sementara itu, BPKH memandang pemanfaatan layanan digital sebagai kebutuhan untuk memastikan tata kelola dana haji tetap inklusif dan efisien.

Penguatan infrastruktur digital juga disebut akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan resmi pengelolaan keuangan haji.

Kerja sama tersebut sekaligus menegaskan komitmen BPKH dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjamin pengelolaan dana haji tetap profesional, transparan, dan akuntabel.

Dana haji yang dikelola BPKH bersumber dari beberapa komponen, antara lain setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus, Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Abadi Umat (DAU), nilai manfaat keuangan haji, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengawasan terhadap dana haji dilakukan secara berlapis, mulai pengawasan internal, audit oleh Badan Pengawas Keuangan Haji, hingga pemantauan oleh DPR RI, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mencegah potensi penyimpangan demi kebermanfaatan jamaah.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka lowongan kerja untuk posisi Kepala Divisi Keamanan Teknologi Informasi melalui skema professional hire. Rekrutmen ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan BPKH.

Dalam pengumuman bernomor 056/SM.01/11/2025, lowongan pekerjaan ini ditujukan bagi para profesional berpengalaman yang memenuhi persyaratan umum maupun khusus.

Pendaftaran lowongan kerja BPKH ini dibuka mulai 14 November 2025 dan akan ditutup pada 18 November 2025 pukul 23.59 WIB. Durasi pendaftaran dapat diperpanjang bila diperlukan.

Sebagai informasi, BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Lembaga ini dibentuk pada 26 Juli 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Lowongan Kerja BPKH

Dikutip dari laman resminya, Senin (17/11/2025), berikut persyaratan dan link pendaftaran lowongan kerja BPKH November 2025.

Persyaratan Umum

Pelamar lowongan pekerjaan BPKH wajib memenuhi sejumlah ketentuan, di antaranya:

• Warga Negara Indonesia
• Sehat jasmani dan rohani
• Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
• Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
• Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap
• Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai, dan
• Tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik

Persyaratan Khusus

BPKH mensyaratkan pelamar memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman panjang di bidang keamanan TI. Adapun ketentuannya meliputi:

• Pendidikan, S1 Teknik/Ilmu Komputer/Sistem Informasi
• Pengalaman bekerja minimal 15 tahun dalam mengelola keamanan teknologi informasi (IT Security)
• Pernah menduduki jabatan IT Security Architect / IT Security Operator / Cyber Security Specialist / IT Security Analyst
• Memiliki pengetahuan mendalam tentang kontrol keamanan informasi, dan praktik pencegahan serta perbaikan sistem
• Memiliki pengalaman dan kemampuan manajemen keamanan teknologi informasi (IT Security) serta Information Security Management System (ISMS) ISO 27000 series
• Memiliki pengalaman dan kemampuan IT Security Architecture
• Memiliki pengalaman dan kemampuan IT Security Operation
• Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi rencana anggaran kegiatan tahunan
• Mampu merumuskan dan menyusun konsep kebijakan, sistem, dan prosedur operasional
• Mampu mengelola risiko operasional dan diutamakan memiliki sertifikat manajemen risiko keamanan TI
• Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memimpin tim di unit terkait keamanan TI; dan
• Diutamakan memiliki sertifikasi CISSP, CEH, CISM, dan/ atau CompTIA Security+.

Cara Mendaftar

Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, antara lain:

• Curriculum Vitae (CV) Terbaru.
• Softcopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Pas Photo 4x6.
• Softcopy Ijazah (minimal S1/setara); dan
• Softcopy Sertifikat Kompetensi/Keahlian yang relevan.

Dokumen dikirimkan kepada Konsultan Rekrutmen Badan Pengelola Keuangan Haji melalui email rekrutmen.bpkh@dayalima.id.

Informasi lanjutan dan seluruh pengumuman terkait proses rekrutmen akan diumumkan melalui website resmi BPKH di www.bpkh.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka lowongan kerja untuk posisi Kepala Divisi Keamanan Teknologi Informasi melalui skema professional hire. Rekrutmen ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan BPKH.

Dalam pengumuman bernomor 056/SM.01/11/2025, lowongan pekerjaan ini ditujukan bagi para profesional berpengalaman yang memenuhi persyaratan umum maupun khusus.

Pendaftaran lowongan kerja BPKH ini dibuka mulai 14 November 2025 dan akan ditutup pada 18 November 2025 pukul 23.59 WIB. Durasi pendaftaran dapat diperpanjang bila diperlukan.

Sebagai informasi, BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Lembaga ini dibentuk pada 26 Juli 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Lowongan Kerja BPKH

Dikutip dari laman resminya, Senin (17/11/2025), berikut persyaratan dan link pendaftaran lowongan kerja BPKH November 2025.

Persyaratan Umum

Pelamar lowongan pekerjaan BPKH wajib memenuhi sejumlah ketentuan, di antaranya:

• Warga Negara Indonesia
• Sehat jasmani dan rohani
• Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
• Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
• Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap
• Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai, dan
• Tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik

Persyaratan Khusus

BPKH mensyaratkan pelamar memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman panjang di bidang keamanan TI. Adapun ketentuannya meliputi:

• Pendidikan, S1 Teknik/Ilmu Komputer/Sistem Informasi
• Pengalaman bekerja minimal 15 tahun dalam mengelola keamanan teknologi informasi (IT Security)
• Pernah menduduki jabatan IT Security Architect / IT Security Operator / Cyber Security Specialist / IT Security Analyst
• Memiliki pengetahuan mendalam tentang kontrol keamanan informasi, dan praktik pencegahan serta perbaikan sistem
• Memiliki pengalaman dan kemampuan manajemen keamanan teknologi informasi (IT Security) serta Information Security Management System (ISMS) ISO 27000 series
• Memiliki pengalaman dan kemampuan IT Security Architecture
• Memiliki pengalaman dan kemampuan IT Security Operation
• Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi rencana anggaran kegiatan tahunan
• Mampu merumuskan dan menyusun konsep kebijakan, sistem, dan prosedur operasional
• Mampu mengelola risiko operasional dan diutamakan memiliki sertifikat manajemen risiko keamanan TI
• Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memimpin tim di unit terkait keamanan TI; dan
• Diutamakan memiliki sertifikasi CISSP, CEH, CISM, dan/ atau CompTIA Security+.

Cara Mendaftar

Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, antara lain:

• Curriculum Vitae (CV) Terbaru.
• Softcopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Pas Photo 4x6.
• Softcopy Ijazah (minimal S1/setara); dan
• Softcopy Sertifikat Kompetensi/Keahlian yang relevan.

Dokumen dikirimkan kepada Konsultan Rekrutmen Badan Pengelola Keuangan Haji melalui email rekrutmen.bpkh@dayalima.id.

Informasi lanjutan dan seluruh pengumuman terkait proses rekrutmen akan diumumkan melalui website resmi BPKH di www.bpkh.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah, Sekjen, dan Kementerian Kesehatan RI hari ini Rabu (29/10/2025). Rapat ini bakal menentukan harga biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2026.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2025). Penetapan harga merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas penurunan BIPIH sebesar Rp1juta, berdasarkan usulan pemerintah.

Komisi VIII mengusulkan penurunan BIPIH ditambahkan Rp1 juta, sehingga total pemangkasan BIPIH menjadi Rp2 juta. Namun keputusan belum ditetapkan karena panitia kerja perlu melaporkan dalam RDP hari ini.

"Itu yang tadi malam. Karena sudah ada kesepakatan maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan panja DPR pemerintah dan segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jemaah yang untuk berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati," kata Marwan.

Marwan menyampaikan bahwa total pemangkasan berasal dari beberapa komponen, misalnya tiket penerbangan. Selain itu, RDP juga membahas biaya transfer kebutuhan penyelesaian di Arab Saudi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Terkait kualitas layanan, Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan dari transportasi, penginapan, konsumsi dan fasilitas ibadah haji lainnya.

Kendati demikian, Marwan menegaskan bahwa melarang adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.

Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil, Senin (27/10/2025).