Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menjalankan perannya dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan haji dengan mengelola dana setoran awal jemaah. Per Oktober 2025, total dana yang dikelola BPKH mencapai Rp176,3 triliun, naik dari Rp167,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dana tersebut dikembangkan melalui investasi untuk menghasilkan nilai manfaat. Tujuannya adalah mengurangi beban biaya haji bagi jemaah sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Kinerja nilai manfaat tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan Pemerintah Indonesia menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M pada tingkat yang lebih rendah.

Pada rapat bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah pada 29 Oktober 2025, BPIH 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah, atau turun Rp2 juta dibandingkan BPIH 2025 yang mencapai Rp89,4 juta.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa penyesuaian biaya tersebut merupakan hasil pembahasan yang melibatkan DPR, pemerintah, dan BPKH.

Komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang wajib dibayarkan jemaah ditetapkan Rp54,2 juta atau 62 persen dari total biaya. Adapun sisanya sebesar Rp33,2 juta per jemaah dipenuhi melalui nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi dana haji.

Pengaturan ini membuat nilai manfaat berperan penting dalam menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah, sekaligus memastikan dana setoran awal tetap berkembang secara optimal selama masa tunggu.

Penguatan Peran BPKH

Perubahan tata kelola haji melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memberikan ruang lebih luas bagi BPKH dalam proses penetapan BPIH. Sebelumnya, BPKH lebih banyak menjalankan fungsi pembayaran berdasarkan kebutuhan operasional.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan berdasarkan Pasal 46 Ayat 4 UU tersebut, BPKH memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penetapan BPIH bersama Menteri Haji dan Umrah serta DPR RI.

"Revisi UU Haji menyatakan bahwa BPKH tidak hanya sebagai kasir, tetapi juga terlibat dalam pembentukan BPIH. Nah, di situlah peran kami bertambah," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Ketua PBNU, Rumadi Ahmad. Menurutnya, keterlibatan BPKH dalam pembahasan BPIH merupakan bentuk penguatan fungsi lembaga sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana haji memerlukan kehati-hatian dan standar akuntabilitas tinggi.

Dukungan terhadap pemisahan fungsi antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah juga datang dari lingkungan Muhammadiyah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai pemisahan tersebut penting untuk menjaga independensi pengelolaan keuangan haji.

Pernyataan senada sebelumnya disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup, Buya Anwar Abbas, yang menilai bahwa pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan operasional sebaiknya tetap berada pada lembaga yang berbeda.

Terkait penetapan BPIH 2026, Fadlul menyampaikan bahwa BPKH telah menyiapkan alokasi nilai manfaat yang akan digunakan menutupi porsi pembiayaan sesuai kesepakatan.

Ia memastikan bahwa nilai manfaat hasil investasi tersedia dan dapat segera disalurkan ketika diperlukan. Menurutnya, penurunan BPIH tidak hanya meringankan beban jemaah 2026, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan haji.

"Dengan efisiensi, penggunaan nilai manfaat dapat lebih terukur, sehingga hak-hak jemaah haji yang masih dalam antrean dapat tetap terjamin di masa depan," ucapnya.

Proses penyaluran dana akan dilakukan setelah Kementerian Haji dan Umrah menetapkan besaran BPIH secara resmi dan menyampaikan kebutuhan pengeluaran kepada BPKH. Pembayaran untuk komponen biaya haji nantinya ditransfer ke rekening satuan kerja penyelenggara ibadah haji sesuai aturan yang berlaku.

BPKH juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengungkap nasib posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di tengah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Untuk diketahui, dalam beleid sebelumnya BPKH sendiri bertanggung jawab melaporkan pengelolaan keuangan haji ke Kementerian Agama (Kemenag). Nantinya, revisi UU tersebut akan mengatur posisi BPKH usai pemerintahan Prabowo Subianto memecah Kemenag dengan Kementerian Haji dan Umrah.

"Memang ada beberapa pemikiran untuk penyatuan [BPKH] ke Kementerian Haji, tapi lagi-lagi keputusan ada di tangan teman-teman DPR," kata Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pasalnya, tambah Irfan, pihaknya hingga saat ini tidak terlibat dalam proses revisi UU 34/2014 tersebut.

"Kami tidak terlibat dalam proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, tapi apapun keputusan DPR nanti kita pasti jalani itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkap sederet urgensi penyesuaian ulang atau Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa UU tersebut perlu dilakukan perubahan. Salah satu perubahan nantinya yakni penegasan mengenai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini [UU No.34/2014] perlu dilakukan perubahan atas dasar beberapa hal, yang pertama BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno Pengusul atas Pengharmonisasian tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Badan Legislasi (Baleg), Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Abidin menuturkan bahwa revisi itu juga dilakukan dalam rangka penyusunan mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang saat ini dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memulai rangkaian revisi Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Adapun, proses revisi UU No.34/2014 itu pada hari ini memasuki tahap Rapat Pleno terkait pengharmonisasian konsepsi pengelolaan keuangan haji antara pengusul yakni Komisi VIII DPR RI bersama Badan Legislasi (Baleg).

Dalam usulannya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola keuangan haji.

"BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji, khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno bersama Baleg DPR RI, Rabu (5/11/2025).

Abidin menjelaskan, penyusunan revisi UU No.34/2014 itu akan disandarkan pada delapan isu utama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.

Pertama, yakni adanya norma baru mengenai setoran angsuran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) untuk meningkatkan dana kelolaan BPKH yang termuat dalam Pasal 6 UU No.34/2014.

Kedua, terkait distribusi nilai manfaat yang akan didesan untuk lebih proporsional dan berkeadilan, yaitu sesuai dengan masa tunggu para calon jemaah (Pasal 16).

Ketiga, kedudukan dan Kewenangan BPKH (Pasal 20) termasuk keterlibatan BPKH dalam Pembahasan BPIH (Pasal 24).

Keempat, komposisi dan jumlah keanggotaan Badan Pelaksana (Pasal 29) serta Dewan Pengawas (Pasal 31) BPKH, termasuk mekanisme pemilihannya (Pasal 38).

Kelima, proporsi investasi langsung yang harus lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada penempatan dan investasi keuangan lainnya (Pasal 48 ayat 3), yang didukung dengan adanya aturan tentang Cadangan Modal (Pasal 48 ayat 4 dan Pasal 17A).

Keenam, terkait keuangan haji dapat ditempatkan pada bank yang sehat dan menjalankan prinsip syariah (Pasal 46 ayat 1a), Ketujuh penyediaan valuta asing untuk satu kali kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal 46 Ayat 1b) serta (Pasal 47 ayat 2).

Kedelapan, pengaturan mengenai pembentukan anak usaha BPKH (Pasal 48B) serta DPR RI dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja anak usaha BPKH (Pasal 48B ayat 3).

"Beberapa materi dalam Undang- Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji perlu dilakukan sinkronisasi dengan Undang - Undang nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan ini sudah berjalan," pungkas Abidin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkap sederet urgensi penyesuaian ulang atau Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa UU tersebut perlu dilakukan perubahan. Salah satu perubahan nantinya yakni penegasan mengenai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini [UU No.34/2014] perlu dilakukan perubahan atas dasar beberapa hal, yang pertama BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno Pengusul atas Pengharmonisasian tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Badan Legislasi (Baleg), Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Abidin menuturkan bahwa revisi itu juga dilakukan dalam rangka penyusunan mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang saat ini dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas.

Kemudian, adanya dinamika dan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi turut menjadi salah satu faktor yang mendorong Revisi UU No.34/2014.

Sejalan dengan hal itu, Abidin mengusulkan setidaknya bakal terdapat 33 Pasal yang berubah, 6 Pasal tambahan baru, serta 27 Pasal tetap.

Meski demikian, Komisi VIII DPR RI belum merinci apa saja poin-poin yang akan dilakukan perubahan tersebut. Dia mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat panja selanjutnya.

Sebelumnya, DPR RI juga telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang Nomor 14/2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada, Selasa (26/8/2025).

Beleid baru tersebut memuat ketentuan tentang pembentukan Kementerian Haji menggantikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menyelenggarakan layanan Ibadah Haji dan Umrah.

Setidaknya terdapat empat point besar yang diakomodir dalam UU No.14/2025 tersebut, di antaranya pengukuhan Kementerian Haji, pengaturan mengenai petugas haji non-muslim, penghapusan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta penetapan kuota haji.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkap sederet urgensi penyesuaian ulang atau Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa UU tersebut perlu dilakukan perubahan. Salah satu perubahan nantinya yakni penegasan mengenai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini [UU No.34/2014] perlu dilakukan perubahan atas dasar beberapa hal, yang pertama BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno Pengusul atas Pengharmonisasian tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Badan Legislasi (Baleg), Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Abidin menuturkan bahwa revisi itu juga dilakukan dalam rangka penyusunan mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang saat ini dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas.

Kemudian, adanya dinamika dan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi turut menjadi salah satu faktor yang mendorong Revisi UU No.34/2014.

Sejalan dengan hal itu, Abidin mengusulkan setidaknya bakal terdapat 33 Pasal yang berubah, 6 Pasal tambahan baru, serta 27 Pasal tetap.

Meski demikian, Komisi VIII DPR RI belum merinci apa saja poin-poin yang akan dilakukan perubahan tersebut. Dia mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat panja selanjutnya.

Sebelumnya, DPR RI juga telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang Nomor 14/2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada, Selasa (26/8/2025).

Beleid baru tersebut memuat ketentuan tentang pembentukan Kementerian Haji menggantikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menyelenggarakan layanan Ibadah Haji dan Umrah.

Setidaknya terdapat empat point besar yang diakomodir dalam UU No.14/2025 tersebut, di antaranya pengukuhan Kementerian Haji, pengaturan mengenai petugas haji non-muslim, penghapusan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta penetapan kuota haji.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pembangunan Kampung Indonesia di Makkah telah disetujui kerjaan Arab Saudi.

Ia bilang proses pembangunan kampung yang ditujukan bagi para jamaah haji asal Indonesia itu kini sedang dalam proses. Tapi, Purbaya tak memberikan detail lebih lanjut terkait gelontoran anggaran pembangunannya.

"Pemerintah Arab Saudi setuju membangun Kampung Indonesia di Kota Makkah, sedang dalam proses," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan Kampung Indonesia di Makkah ini merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya memberikan kenyamanan pelaksanaan ibadah di tanah suci.

Rencananya kawasan terpadu ini akan dirancang khusus untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia, yang dilengkapi dengan fasilitas penginapan, klinik kesehatan, dapur umum, serta ruang ibadah.

Lantas dari mana sumber biaya untuk pembangunan kampung haji ini?

Mengutip Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, yang dikeluarkan (6/9/2025), ada beberapa sumber dana yang ditetapkan, antara lain:

1. Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (Danantara)
2. Badan Pengelola Keuangan Haji
3. Kemitraan dengan pihak dari dalam dan atu luar negeri
4. APBN
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengingat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Lebih lanjut, dalam aturan itu juga memberikan instruksi kepada beberapa menteri dan kepala lembaga, seperti Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan fasilitas fiskal yang diperlukan, berupa bauran pembiayaan, penjaminan, dan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Menteri Luar Negeri, juga untuk melakukan upaya hubungan diplomatik antar kedua negara, memastikan pemenuhan aspek hukum internasional, hingga memfasilitasi pengurusan perjanjian kerja sama dengan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi.

Adapun tugas khusus, untuk Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara bertindak sebagai pelaksana dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung Haji.

Nantinya Danantara juga diminta untuk membentuk perusahaan patungan atau mekanisme kerja sama, hingga mempersiapkan skema pendanaan atau pembiayaan terhadap pembangunan.

Seperti diketahui, Danantara akan memberikan penawaran resmi pembelian tanah di Arab Saudi pada 30 Oktober mendatang. Diharapkan pengumuman proses tender itu sudah bisa didapatkan sebelum Desember 2025.