Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp130 triliun untuk pembangunan hunian tetap hingga jembatan di Sumatra imbas bencana banjir dan longsor yang melanda pada tahun lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito menjelaskan bahwa anggaran Rp130 triliun itu bersifat multi-years selama 3 tahun. Tito mengatakan angka Rp130 triliun untuk mengatasi dampak bencana Sumatra itu belum ditetapkan secara resmi atau baru sebatas ancang-ancang.

Angka tersebut mengacu pada perhitungan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersumber dari usulan rencana kerja beberapa kementerian serta pemerintah daerah.

"Bappenas kaji Rp130 triliun untuk 3 tahun meliputi berbagai sektor," kata Tito.

Menurut Tito, hasil dari rancangan anggaran itu kemudian menjadi rencana induk yang akan ditetapkan pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.

Anggaran tersebut kemudian akan digarap oleh kementerian dan lembaga terkait. Anggaran diperuntukkan bagi sejumlah pembangunan mulai dari hunian tetap, jembatan, sekolah, normalisasi sungai, jalan permanen, hingga rumah ibadah.

Khusus untuk hunian tetap, pemerintah akan membangun sebanyak 37.000 hunian. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembangunan hunian tetap, mulai dari pembangunan insitu atau dibangun di tanah warga yang terdampak.

"Dia bangun sesuai seleranya asal jangan di tanah rentan. Kalau dia perbesar menggunakan dana pribadi ya monggo," kata Tito.

Kemudian, warga terdampak bencana Sumatra juga bisa meminta pembangunan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun, jika pembangunan hunian tetap bersifat komunal, maka akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi.

Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Relaksasi Penyaluran TKD

Selain menambah anggaran TKD, Purbaya telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK No.102/2025. Relaksasi ini di antaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Terdapat sejumlah bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pertama, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana. Kedua, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ketiga, penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70% dari nilai aset yang dibiayai.

Namun demikian, Kemenkeu mengingatkan bahwa fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat Pemda yang terdampak bencana di Sumatra.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, otoritas fiskal sampai dengan Februari 2026 telah menyalurkan anggaran TKD ke tiga provinsi terdampak bencana itu senilai Rp23,18 triliun atau 54,07% lebih tinggi dibandingkan 2025. Penyalurannya juga sudah termasuk tambahan penyaluran senilai Rp4,39 triliun.

"Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatra. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," pungkas Deni.

Lebih dari dua bulan setelah banjir dan tanah longsor meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatra, keheningan di desa-desa terdampak bukanlah tanda pulihnya keadaan, melainkan kelumpuhan akibat krisis yang kasat mata. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lebih dari 117.000 orang masih mengungsi dan sedikitnya 1.200 nyawa melayang. Sebagian pasar memang mulai berdenyut kembali, tapi urat nadi ekonomi rumah tangga belum benar-benar bergerak. Aktivitas tampak ada, hanya pendapatan belum pulih.

Masalahnya bukan karena tak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Justru sebaliknya: daftar pekerjaan begitu panjang. Yang absen adalah pendanaan untuk membayarnya.

Saat ini, kita sedang menyaksikan benturan antara kebutuhan kemanusiaan yang mendesak dan ortodoksi fiskal yang kaku. Anggaran negara dirancang untuk situasi “normal”: pasar yang relatif stabil, penerimaan yang dapat diproyeksikan, serta institusi yang berfungsi tanpa gangguan besar. Namun bencana adalah guncangan abnormal. Ia menghancurkan modal fisik, mengganggu pasar tenaga kerja, merusak jaringan distribusi, sekaligus melemahkan kapasitas pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat.

Dalam situasi seperti itu, mekanisme anggaran tahunan yang kaku justru menjadi hambatan. Siklus perencanaan yang panjang, alokasi yang terkunci dalam pos-pos tertentu, serta prosedur persetujuan yang berlapis membuat aliran dana tersendat, padahal waktu menjadi faktor paling menentukan. Ketika pembangunan kembali diperlakukan sebagai “urusan jangka panjang” dan belanja ditahan demi menjaga disiplin fiskal, yang terjadi bukanlah kehati-hatian, melainkan penundaan biaya. Setiap bulan keterlambatan berarti meningkatnya pengangguran terselubung, melemahnya permintaan lokal, dan bertambah mahalnya pemulihan di kemudian hari.

Bencana telah melenyapkan rumah, infrastruktur, lahan produktif, serta aset ekonomi warga. Mengganti semua itu bukanlah opsi tambahan yang bisa dinegosiasikan. Memilih untuk menunda respons memang merupakan keputusan fiskal, tapi keputusan yang mendorong beban lebih besar ke masa depan.

Karena itu, pertanyaannya bukan bagaimana melindungi anggaran dari bencana, melainkan bagaimana memobilisasi anggaran untuk memulihkan penghidupan sebelum kerusakan menjadi permanen.

Proyek-proyek pemulihan yang paling mendesak sesungguhnya juga yang paling realistis untuk segera dijalankan: pembersihan lahan dari sedimen, penguatan bantaran sungai, perbaikan jalan desa, rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, restorasi saluran irigasi, hingga penanaman kembali lahan pertanian yang tertunda. Kegiatan ini bersifat padat karya dan dapat segera menyerap tenaga kerja lokal melalui skema tunai (cash-for-work), seperti Padat Karya Tunai. Ia tidak menuntut teknologi canggih, melainkan pembiayaan di muka yang cepat dan terkoordinasi.

Di Sumatera Utara saja, sekitar 2,5 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja bergantung pada sektor pertanian. Setiap hari saluran irigasi dibiarkan rusak berarti satu hari kehilangan pendapatan dan berisiko kehilangan musim tanam. Setiap bulan rehabilitasi tertunda berarti memperpanjang ketergantungan pada bantuan. Kita tak bisa menunggu tahun fiskal berikutnya untuk menggerakkan kembali mesin ekonomi desa.

Dalam konteks itu, disiplin fiskal tak boleh dimaknai sebagai penahanan otomatis atas belanja. Ia harus dibedakan dari kekakuan administratif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen pembiayaan di luar siklus tahunan tanpa harus menanggalkan prinsip kehati-hatian. Penerbitan obligasi khusus untuk pemulihan bencana, atau pelibatan BUMN konstruksi dan utilitas sebagai instrumen pembiayaan kuasi-fiskal, bukanlah hal baru dalam praktik kelembagaan Indonesia. Yang berbeda hanya orientasinya: bukan sekadar mengejar pertumbuhan agregat, melainkan memulihkan penghidupan warga.

Selain itu, negara perlu membedakan secara tegas antara belanja yang mendesak dan belanja yang dapat ditunda. Realokasi tidak identik dengan pemotongan jaring pengaman sosial, melainkan penataan ulang lini masanya. Program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun ekspansi infrastruktur jalan tol dapat dilakukan bertahap atau diprioritaskan secara geografis. Penyesuaian sementara ini membuka ruang fiskal untuk memusatkan sumber daya pada wilayah terdampak tanpa mengorbankan tujuan jangka panjangnya.

Logika dasar untuk hal-hal itu sederhana: mencegah kerusakan permanen hari ini sering lebih murah daripada memperbaikinya nanti.

Dengan defisit fiskal yang mendekati ambang batas 3% dan kebutuhan penerbitan utang yang signifikan tahun ini, kehati-hatian tetap diperlukan. Namun ada perbedaan mendasar antara menambah utang untuk konsumsi rutin dan memanfaatkan pembiayaan lunak dari lembaga multilateral guna menjembatani fase pemulihan. Pinjaman konsesional dari lembaga seperti Bank Pembangunan Asia atau Bank Dunia, termasuk penerbitan sukuk tematik untuk rekonstruksi, dapat berfungsi sebagai penyangga waktu.

Selama pembiayaan tersebut bersifat terbatas, terikat pada penggunaan tenaga kerja dan pengadaan lokal, serta difokuskan pada proyek fisik yang terukur, utang menjalankan fungsi aslinya: menstabilkan ekonomi dalam kondisi guncangan luar biasa. Ia bukan pengganti tanggung jawab negara, melainkan alat untuk memastikan respons tidak tertunda oleh kekangan administratif.

Di desa-desa seperti Bener Meriah, pekerjaan sudah menunggu: saluran yang perlu dibersihkan, tanggul yang harus diperkuat, lahan yang harus ditanami kembali. Apakah komunitas-komunitas ini akan segera memperoleh kembali martabat melalui kerja, atau terperosok dalam ketergantungan berkepanjangan, sepenuhnya bergantung pada seberapa lentur negara menafsirkan disiplin fiskal di masa krisis.

Dalam situasi luar biasa, ketegasan bagaimanapun bukan berarti menahan, melainkan bertindak tepat waktu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setuju untuk mengambil anggaran penanganan bencana dari kementerian lain. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Sumatera tidak kekurangan anggaran untuk menangani bencana.

Dalam pembahasan anggaran penanganan bencana, pemerintah menerima usulan pembiayaan tanggap darurat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang disebut belum memiliki pos anggaran khusus karena masih dalam tahap pembahasan.

Untuk memastikan penanganan bencana tetap berjalan, pemerintah memutuskan pendanaan sementara diambil dari sumber anggaran lain.

"Setiap tahun memang kita siapkan Rp5 triliun untuk tanggap darurat, jadi BNPB bisa pakai. Masalah pembagiannya atur-atur saja," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera bersama Pimpinan DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Langkah tersebut diambil agar program tanggap darurat dan pembangunan di daerah terdampak tetap berjalan sambil menunggu penyusunan skema pendanaan yang lebih permanen.

Sementara itu, Purbaya menyebut kondisi keuangan daerah masih cukup kuat, ditambah dukungan tambahan dana dari pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD).

"Di Aceh itu ada Rp3,5 triliun, Sumatera Utara provinsi ada Rp4,5 triliun, Sumatera Barat ada Rp1,8 triliun. Jadi mereka punya cash Rp9,9 triliun. Jadi kita pastikan waktu itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana," kata Purbaya.

Selain kondisi kas daerah yang dinilai memadai, pemerintah juga menyetujui penambahan alokasi TKD sebesar Rp10,65 triliun untuk memperkuat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas pemerintah daerah.

"Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp10,65 triliun. Jadi bukan angka yang Rp7 (triliun) atau Rp8 (triliun), kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian)," ujarnya.

Purbaya menjelaskan tambahan alokasi TKD mencakup penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tambahan, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh.

Penyaluran dana tahun ini dilakukan secara bertahap selama tiga bulan, yakni Februari sebesar 40 persen, Maret 30 persen, dan April 30 persen.

Dana tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok pemerintah daerah, penanggulangan bencana, serta kebutuhan mendesak lainnya. Pemerintah menargetkan daerah dapat segera menggunakan dana tersebut untuk mempercepat penanganan bencana dan mendorong pemulihan ekonomi.

Selain melalui TKD, pemerintah juga menyalurkan anggaran penanganan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada 2026, pagu BNPB sebesar Rp490 miliar dengan dana siap pakai Rp250 miliar, namun pemerintah telah menambah dana siap pakai menjadi Rp4,63 triliun yang dicairkan pada 6 Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, Rp4,35 triliun dialokasikan untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kalau BNPB masih kurang, kita akan anggarkan sesuai kebutuhan," kata Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum mendorong alokasi anggaran khusus sebesar Rp4,3 triliun untuk mendukung penanganan bencana dan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah. Kebutuhan anggaran tersebut muncul seiring meningkatnya kebutuhan tanggap darurat, termasuk di Sumatera.

Menteri PU Doddy Hanggodo mengatakan, kebutuhan itu telah dimasukkan dalam usulan anggaran kementerian senilai Rp74 triliun untuk periode empat tahun. “Kemarin hasil diskusi dengan Bappenas, memang pada saat kita mengajukan anggaran Rp74 triliun untuk empat tahun itu, itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar Rp4,3 triliun.” kata Doddy Hanggodo dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu.

Doddy mengatakan, dalam pembahasan sebelumnya, Bappenas mengarahkan kebutuhan tanggap darurat sementara menggunakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sehingga belum terdapat pos khusus di Kementerian PU. Doddy Hanggodo mengatakan, pembahasan mengenai kepastian alokasi tersebut masih berlangsung.

“Ini masih dalam tahap diskusi, nah kami belum dapat arahan lagi Rp4,3 triliun yang sudah kami anggarkan dan sebagian sudah jalan.” ucap Doddy.

Doddy mengatakan, kebutuhan penanganan darurat tidak dapat ditunda karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan. “Saya berharap ada anggaran khusus yang Rp4,3 triliun ini,” kata Doddy.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong adanya alokasi anggaran khusus sebesar Rp4,3 triliun yang diperuntukkan menangani bencana di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, menyusul kebutuhan tanggap darurat yang terus berjalan di lapangan.‎

Menteri PU Doddy Hanggodo dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu mengungkapkan, kebutuhan anggaran tersebut sebenarnya telah dimasukkan dalam usulan anggaran kementerian untuk periode empat tahun, termasuk untuk kebutuhan tanggap darurat pada 2026.‎

“Kemarin hasil diskusi dengan Bappenas, memang pada saat kita mengajukan anggaran Rp74 triliun untuk empat tahun itu, itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar Rp4,3 triliun.” kata dia. ‎

Namun, dalam pembahasan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) kata dia, mengarahkan agar kebutuhan tanggap darurat sementara diambil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga alokasi tersebut belum memiliki pos khusus di Kementerian PU.‎

Meski demikian, Doddy menegaskan bahwa pembahasan mengenai anggaran tersebut masih berlangsung dan kementeriannya belum menerima arahan lanjutan terkait kepastian alokasi Rp4,3 triliun yang sebagian kebutuhannya sudah berjalan di lapangan.‎

“Ini masih dalam tahap diskusi, nah kami belum dapat arahan lagi Rp4,3 triliun yang sudah kami anggarkan dan sebagian sudah jalan.” ucapnya. ‎

Ia menekankan bahwa kebutuhan penanganan darurat tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan masyarakat serta percepatan pemulihan pascabencana.‎

“Saya berharap ada anggaran khusus yang Rp4,3 triliun ini," katanya. ‎

"Jadi kalau kami harus makan dari dalam (anggaran) agak berat untuk nanti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain,” katanya lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengaku usulan alokasi tambahan anggaran tanggap darurat bencana TA 2026 sebesar Rp4,3 triliun belum mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dody menjelaskan, usulan tambahan anggaran tanggap darurat bencana itu semulanya merupakan bagian dari usulan alokasi anggaran penanganan bencana di Sumatra senilai Rp74 triliun selama empat tahun ke depan.

"Arahan dari Bappenas waktu itu, karena ini masih tanggap darurat nanti ambil saja dari BNPB, jadi ini seolah-olah dalam tanda petik dicoret [dari usulan]. Ini masih dalam tahap diskusi, nah kami belum dapat arahan lagi [nasib usulan] Rp4,3 triliun," kata Dody dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas pemulihan Pascabencana Sumatra, Rabu (18/2/2026).

Padahal, tambah Dody, pihaknya saat ini tengah menjalankan sejumlah proyek dari pos usulan anggaran tanggap darurat senilai Rp4,3 triliun tersebut.

Untuk itu, Dody berharap agar bendahara negara dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk menutupi kebutuhan anggaran dana darurat senilai Rp4,3 triliun pada tahun ini.

"Karena kan ngga bisa nunggu pak, itu [yang Rp4,3 triliun] belum punya pos. Saya berharap ada anggaran khusus yang Rp4,3 triliun ini," tambahnya.

Dody menekankan, apabila pemerintah tidak mengucurkan usulan anggaran tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur lainnya.

"Jadi kalau kami harus makan dari dalam [menggunakan anggaran pos lain], agak berat untuk nanti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain," tambah Dody.

Menganggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negarra (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengaku bakal segera melakukan koordinasi lanjutan dengan Kepala Bappenas.

Dia memastikan, pihaknya bersama Kepala Bappenas bakal menemukan jalan tengah mengenai masalah tersebut. "Izin pimpinan, kalau kendalanya ada di Bappenas biar kami yang bertanggung jawab," pungkasnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan skema pendanaan untuk penanganan darurat hingga rehabilitasi bencana alam di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan terdapat tiga arah penyaluran anggaran yang disiapkan. Pertama, mencakup alokasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Kedua, dana yang dikelola melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana. Ketiga, skema Transfer ke Daerah (TKD) lewat mekanisme penambahan dan percepatan pencairan.

Sebagai permulaan, Purbaya mengungkapkan telah menyuntikkan tambahan dana siap pakai kepada BNPB di luar pagu reguler tahun ini.

"Pagu BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar Rp490 miliar, di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp250 miliar. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada BNPB sebesar Rp4,63 triliun yang telah cair tanggal 6 Februari kemarin," ujarnya dalam rapat dengan DPR, Rabu (18/2/2026).

Bendahara negara merincikan, dari total suntikan dana segar tersebut, porsi terbesar yakni Rp4,35 triliun dikhususkan untuk penanganan darurat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sementara itu, sisa Rp0,27 triliun dialokasikan untuk wilayah lainnya. Purbaya juga menyatakan komitmen untuk kembali menambah anggaran apabila dana di BNPB belum mencukupi.

Usulan Anggaran Jumbo K/L

Di luar fase tanggap darurat BNPB, Purbaya mengungkapkan adanya usulan anggaran belanja tambahan bernilai jumbo dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk fase rehabilitasi dan ketahanan bencana.

Salah satu usulan terbesar datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan estimasi mencapai Rp70 triliun yang ditarik dalam skema tahun jamak. Alokasinya direncanakan sebesar Rp28 triliun pada tahun ini, Rp28 triliun pada tahun depan, dan Rp16 triliun pada tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat usulan gabungan K/L yang telah masuk saat ini menyentuh angka sekitar Rp43 triliun. Dana ini mencakup program dukungan ketahanan bencana, rehabilitasi lahan dan irigasi, bantuan benih, hingga pakan ternak.

Untuk mencegah tumpang tindih anggaran, Purbaya menjelaskan seluruh usulan ini harus melalui tahapan sinkronisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Setelah disetujui, baru dikirim ke Satgas Bencana yang dipimpin oleh Mendagri. Nanti baru ke kami [Kemenkeu], dan kami salurkan sesuai dengan yang diusulkan. Pada dasarnya anggarannyan berbeda dengan BNPB yang tadi," jelas Purbaya.

Biaya Operasional Satgas dan Tambahan TKD

Terkait dengan biaya operasional di lapangan, Purbaya memastikan pendanaan operasional Tim Satgas Bencana tidak akan mengganggu dana penanganan fisik. Anggaran ini telah diusulkan secara terpisah oleh Menteri Dalam Negeri.

"Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan anggaran operasional Satgas sebesar Rp400 miliar beserta perinciannya," ungkapnya.

Atas usulan tersebut, Kementerian Keuangan telah mengarahkan agar pendanaan operasional direalisasikan melalui skema penggunaan khusus pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan juga telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,65 triliun. Menurutnya, tambahan tersebut termasuk penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH), DBH tambahan, dana alokasi umum (DAU) tambahan, dan dana otonomi khusus untuk Aceh.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) diminta meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada tahun 2026. Pemangkasan anggaran kebencanaan dinilai berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam melakukan intervensi saat terjadi bencana, sementara kapasitas dan kuantitas bencana di Indonesia justru terus meningkat.

“Saya nggak kebayang dengan anggaran yang sangat terbatas di 2026, anggaran kebencanaan dari Rp519 miliar menjadi Rp179 miliar,” kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa penanganan bencana saat ini memiliki tantangan yang berat karena masih adanya beban utang anggaran kebencanaan yang belum terselesaikan.

“Dan kita tahu kapasitas dan kuantitas bencana itu makin meningkat. Dan disampaikan di sini ada sekitar hampir Rp1,4 triliun yang masih mengutang,” ujar anggota DPR dari Dapil Bali itu.

Di sisi lain, menurut Kariyasa, pagu anggaran kebencanaan pada 2026 juga mengalami penurunan signifikan. “Pagu anggaran di 2026 itu terjadi penurunan dari Rp519 miliar ke Rp179 miliar,” ujarnya.

Kariyasa mempertanyakan langkah konkret yang bisa diambil Kementerian Sosial dalam menghadapi situasi kebencanaan.

“Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam keadaan seperti ini?” ucapnya.

Dia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera yang berdampak pada ratusan ribu warga, namun tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah harus lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang meningkatkan risiko bencana di Indonesia.

“Karena kami melihat adanya sekarang fenomena terjadi pemanasan global, negara kita dikepung oleh adanya siklon yang dulu tidak ada,” katanya.

Dia menegaskan bahwa perubahan iklim membuat Indonesia semakin rentan terhadap bencana. Ketut menekankan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam penanganan bencana. Ia khawatir, keterbatasan anggaran akan menghambat kemampuan pemerintah membantu masyarakat terdampak.

“Nah, negara harus hadir di sini. Nah, kalau posturnya seperti ini, apakah bisa negara ini nanti membantu teman-teman?” ujarnya. Kariyasa meminta agar kejadian bencana besar seperti di Sumatera tidak terulang tanpa kehadiran negara.

“Jangan sampai nanti kejadian-kejadian di Sumatera itu, mereka itu banyak hal-hal yang dilakukan, kita tidak bisa menolong hanya karena diselamatkan dengan sendirinya, bukan intervensi dari pemerintah,” tandasnya.

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut total kebutuhan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera tembus Rp73,98 triliun.

Penanganan difokuskan pada infrastruktur Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya,dan Prasarana Strategis dengan mengedepankan prinsip build back better, yaitu membangun kembali infrastruktur yang terdampak.

"Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan publik secara jangka panjang," kata Dody dalam raker Bersama Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Dari anggaran tersebut, sekitar Rp4,8 triliun dialokasikan untuk tahap tanggap darurat, sementara sekitar Rp69 triliun diperuntukkan bagi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mekanisme pelaksanaan, pembiayaan serta skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Rencana Induk build back better mengacu pada Keputusan Presiden No 1 Tahun 2026.

Untuk 2025, Kementerian PU telah merealisasikan anggaran tanggap darurat sebesar Rp576 miliar dalam mendukung penanganan awal bencana dan pemulihan fungsi dasar infrastruktur di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selanjutnya pada 2026, dibutuhkan anggaran tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun, serta anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp24,55 triliun untuk melanjutkan pemulihan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana dasar lainnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tersebut direncanakan berlanjut hingga 2028. Untuk 2027, kebutuhan anggaran diproyeksikan sebesar Rp28,37 triliun, sedangkan pada tahun anggaran 2028 dibutuhkan anggaran sekitar Rp16,22 triliun.

"Kami memastikan proses implementasi penanganan bencana di Sumatera dapat berjalan efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," tutur Dody.

(DESI ANGRIANI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera untuk periode 2025 hingga 2028 mencapai hampir Rp 74 triliun.

Bisnis.com, SOLOK — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pembenahan saluran irigasi di Banda Gadang, Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sedimen lumpur telah menyebabkan pasokan air lahan persawahan masyarakat di lima nagari di Kecamatan Gunung Talang jadi terganggu, dan hal itu berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat.

“Informasi dari Pemkab Solok ada lima nagari/desa yang terdampak [bencana] itu di antaranya, Nagari Kotogaek Guguak, Kotogadang Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Talang dan Cupak,” kata Mahyeldi, Sabtu (17/1/2026).

Dia menyebut, pembenahan irigasi yang sangat penting bagi sektor pertanian membutuhkan penanganan yang serius. Itu sebabnya, Pemprov Sumbar butuh penanganan jangka panjang.

Untuk tahun ini, Pemprov Sumbar setidaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui PSDA untuk pembenahan saluran irigasi di lokasi tersebut.

“Untuk perbaikan hulu irigasi, saya minta dukungan Bank Nagari melalui skema Corporate Social Responsibility [CSR]. Jadi dalam melakukan penanganan permanen, kami sudah alokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui PSDA Sumbar, sedangkan untuk pembenahan Kapalo Banda kami minta dukungan CSR dari Bank Nagari,” jelasnya.

Dengan adanya pembenahan tersebut, Mahyeldi berharap agar saluran irigasi Banda Gadang dapat kembali berfungsi optimal untuk mengairi sekitar 5.500 hektare sawah masyarakat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

“Mudah-mudahan, ini bisa kita selesai segera agar pasokan air untuk 5.500 hektare sawah masyarakat bisa kembali optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Solok Candra menyampaikan pembenahan saluran irigasi tersebut tidak hanya berdampak positif untuk pengairan tapi juga bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, Ibul, bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu telah menyebabkan pohon tumbang dan terjadi longsoran di beberapa titik sehingga mengakibatkan saluran irigasi Banda Gadang rusak.

“Meski pun mesti menunggu solusi permanennya, tapi kami tenang karena sudah ada kejelasan dari pemerintah, bahkan Gubernur dan Wabup hadir langsung gotong royong bersama kami,” tuturnya.