Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji sejumlah opsi untuk menutup potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), mulai dari menggeser alokasi nilai manfaat hingga menggunakan dana cadangan yang mencapai sekitar Rp20 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan opsi tersebut tengah dibahas di tengah kemungkinan membengkaknya biaya haji imbas lonjakan harga energi global.

"Apakah nanti diambil dari nilai manfaat virtual account yang sudah dianggarkan. Jadi bahasanya di repositioning... Atau ngambil dari cadangan surplus yang telah dipupuk di periode sebelumnya," ujar Fadlul dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia mengungkapkan, total dana cadangan yang saat ini dikelola BPKH mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun, dana tersebut pada dasarnya merupakan milik jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu.

"Saldo kita kurang lebih kalau saya tidak salah Rp20 triliun. Cuma masalahnya Rp20 triliun itu punyanya jemaah menunggu," ujarnya.

Fadlul menambahkan penggunaan dana cadangan berpotensi berdampak pada kinerja keuangan BPKH. Jika cadangan tersebut digunakan untuk menutup biaya haji, maka laporan operasional lembaga berisiko tercatat defisit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau cadangan diambil, operasional kita tahun 2026 bisa tercatat defisit," kata dia.

Di samping itu, ia menekankan langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati, termasuk dari sisi akuntansi dan persepsi publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kinerja lembaga.

Menurut Fadlul, setiap skema yang diambil harus tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus melindungi hak jemaah, baik yang sudah berangkat maupun yang masih dalam daftar tunggu.

BPKH saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menentukan skema pembiayaan terbaik di tengah meningkatnya tekanan biaya haji akibat faktor global.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan sumber pendanaan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari skema keuangan negara lain, termasuk Danantara.

Marwan mengatakan opsi tersebut dipilih untuk menghindari proses panjang. Jika menggunakan APBN, maka harus melalui pembahasan bersama DPR dan Badan Anggaran (Banggar).

"Kalau dari APBN prosedurnya panjang, harus sampai ke Komisi dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar)," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Menurut dia, DPR telah membahas sejumlah alternatif pendanaan untuk menutup potensi tambahan biaya haji, termasuk melalui skema keuangan negara di luar APBN.

"Bukan diambil dari APBN, tapi diambil dari keuangan negara. Keuangan negara bisa APBN, bisa juga dari yang lain, atau Danantara," ujarnya.

Marwan menjelaskan penggunaan dana di luar APBN dinilai lebih fleksibel karena tidak memerlukan revisi anggaran maupun penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu).

[Gambas:Youtube]

Namun demikian, ia mengingatkan opsi penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena berpotensi menggerus manfaat yang seharusnya diterima jemaah.

Saat ini, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji yang telah dialokasikan kepada jemaah mencapai sekitar Rp4 triliun.

"Kalau pada akhirnya dibebankan ke BPKH, kita harus rapat lagi di Komisi VIII, merubah BPIH, dan itu akan menggerus uang jemaah," katanya.

DPR, lanjut Marwan, berupaya memastikan tambahan biaya haji tidak dibebankan kepada jemaah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tidak boleh dibubankan kepada jamaah," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR masih membahas skema pembiayaan terbaik di tengah tekanan kenaikan biaya haji akibat faktor global, termasuk lonjakan harga energi dan biaya penerbangan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan haji sekaligus melindungi jemaah dari tambahan beban biaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Haji dan Umrah RI (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan lonjakan biaya penerbangan haji akibat kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar. Menurut Gus Irfan, sapaan akrabnya, tekanan biaya tersebut membuat maskapai mengajukan penyesuaian signifikan.

Ia mengatakan, Garuda Indonesia telah mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp 974,8 miliar, sementara Saudi Airlines mengajukan Rp 802,8 miliar.

“Secara agregat, total biaya melonjak dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun atau meningkat Rp 1,77 triliun,” ujar Gus Irfan dalam rapat kerja bersama DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Meski demikian, Gus Irfan menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jamaah haji. Pemerintah saat ini tengah mencari skema pembiayaan yang sesuai aturan.

Ia menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah kini berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan pihak terkait untuk memastikan status force majeure serta legalitas sumber pembiayaan tambahan tersebut.

“Ada beberapa alternatif, semuanya siap. Tinggal kita melihat bagaimana koordinasi kami dengan Kejaksaan Agung nanti terkait status dan legalitas sumber pembiayaan,” ucap dia.

IDXChannel - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membukukan transfer dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp12,92 triliun per 8 April 2026 kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Jumlah itu setara 70,95 persen dari total anggaran biaya haji 2025 sebesar Rp18,21 triliun

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menekankan soal capaian ini menunjukkan kesiapan BPKH menjaga stabilitas dan keberlanjutan dana haji, termasuk likuiditas BPKH. Seturut itu, aliran dana ini mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026.

"Seluruh pengelolaan dilakukan secara hati-hati dan profesional agar kebutuhan jemaah dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Fadlul dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/4/2026).

Secara rinci, Fadlul mengatakan penyaluran dana dilakukan dalam tiga mata uang utama, yang komposisinya dihitung dari total kebutuhan. Riyal Arab Saudi (SAR) sebesar 93,73 persen dari total kebutuhan, IDR (Rupiah) senilai 42,01 persen, dan dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 35,17 persen.

Penyaluran dana ini agar memastikan fleksibilitas pembayaran lintas negara sekaligus mengendalikan risiko nilai tukar.

Masih dalam memperkuat kesiapan layanan penyelenggaraan Haji 2026, BPKH turut mengagendakan penyerahan banknotes sebesar SAR 152,49 juta pada 9 April 2026.

Dengan tambahan tersebut, realisasi penyaluran dana diproyeksikan meningkat signifikan menjadi sekitar 86,34 persen.

Fadlul menekankan di tengah potensi kenaikan biaya operasional, BPKH terus menjaga stabilitas dana haji melalui optimalisasi Nilai Manfaat yang pada tahun ini mencapai Rp6,69 triliun.

Selain itu, terdapat subsidi biaya haji di Arab Saudi sebesar Rp6,31 triliun, subsidi biaya dalam negeri sebesar Rp376,80 miliar.

Dengan begitu, BPKH mengupayakan penyelesaian sisa kewajiban transfer sebesar Rp5,29 triliun 29,05 persen secara bertahap hingga Juli 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan kenaikan harga avtur global memberikan tekanan signifikan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026, terutama pada komponen penerbangan.

“Kondisi ini menegaskan penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ujar Menhaj Irfan Yusuf saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menhaj Irfan menjelaskan pada penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 rata-rata biaya penerbangan per orang berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun dinamika global, seperti kenaikan harga avtur, peningkatan premi asuransi war risk, serta pelemahan nilai tukar rupiah, menyebabkan lonjakan biaya secara signifikan.

“Selain itu kondisi geopolitik juga berpotensi memaksa dilakukannya rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” ujar Menhaj.

Menurutnya, skenario perubahan rute penerbangan berdampak pada penambahan waktu tempuh sekitar empat jam serta peningkatan konsumsi avtur hingga 11.000 ton.

Untuk usulan biaya, kata dia, Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang dengan asumsi harga avtur mencapai 137,4 sen dolar AS per liter.

Dalam skenario tanpa perubahan rute, lanjutnya, biaya penerbangan rata-rata per orang diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara jika dilakukan perubahan rute, biaya dapat meningkat hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.

Lebih lanjut Menhaj menjelaskan dalam kontrak antara Kemenhaj dengan maskapai, terdapat klausul force majeure yang memungkinkan adanya penyesuaian melalui musyawarah apabila terjadi kondisi tertentu.

“Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait status force majeure dari otoritas di Indonesia maupun Arab Saudi,” kata Menhaj Irfan.

Terkait potensi tambahan biaya, Menhaj menegaskan pemerintah telah membahas hal tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.

Ia menambahkan arahan tersebut menjadi komitmen pemerintah yang kini sedang ditindaklanjuti dengan penghitungan kebutuhan anggaran secara cermat oleh tim terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mencatat sebanyak 59,38 persen calon jemaah haji Indonesia sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) melalui layanan BSI.

SEVP Funding and Transaction BSI Ida Triana Widowati mengatakan, per 18 Desember 2025, sebanyak 97.571 nasabah telah melunasi Bipih dari total 164.319 nasabah BSI yang berhak melakukan pelunasan.

"Dari 164.000 itu sampai dengan hari ini sudah akan sekitar 98.000 ya atau sekitar 60 persen," ujarnya saat ditemui di Kantor Cabang BSI Summarecon, Bekasi, Jumat (19/12/2025).

Ia menjelaskan, kuota haji Indonesia pada 2026 mencapai 221.000 jemaah, dengan 203.320 di antaranya merupakan jemaah reguler.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 164.319 jemaah atau sekitar 81,5 persen merupakan nasabah tabungan haji BSI yang berhak melunasi tahap pertama.

Mayoritas calon jemaah tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pemerintah telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler 2026 sebesar Rp 87,40 juta per jemaah. Namun, jemaah nasabah BSI hanya perlu melunasi selisih Bipih sesuai embarkasi setelah dikurangi setoran awal sebesar Rp 25 juta.

Untuk itu, dia mengimbau calon jemaah yang berhak lunas untuk segera melunasi Bipih melalui kanal pembayaran BSI. Dimana tahap I pelunasan haji 2026 dimulai 24 November hingga 23 Desember 2025.

"Jadi masih ada waktu lah sampai nanti tanggal 23 untuk pelunasan. Makanya kita minta yang belum pelunasan segera dipercepat ya karena kan waktunya juga tinggal 2 hari kerja lagi," ucapnya.

Adapun pelunasan Bipih dapat dilakukan melalui 1.039 kantor cabang BSI, 126.000 BSI Agen, layanan mobile banking BYOND by BSI, serta BSI Net.

Ida menambahkan, lebih dari 50 persen pelunasan masih dilakukan secara offline. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan opsi pelunasan digital.

"Karena mungkin kan masyarakat kita masih belum familiar, kalau ternyata pelunasan di digital juga bisa ya. Jadi kalau di cabang masih lebih dominan," tutrnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Pemerintah resmi merilis biaya haji 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025, yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto pada 13 November 2025.

Dalam beleid ini, pemerintah merinci biaya mulai dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH merupakan total biaya semua komponen haji untuk memberangkatkan jemaah, sedangkan Bipih merupakan ongkos haji yang harus dibayar jemaah.

Selisih antara BPIH dan Bipih ditutup oleh nilai manfaat yang berasal dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Secara rinci, untuk nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah haji reguler ditetapkan sebesar Rp6,69 triliun, sementara haji khusus sebesar Rp7,2 miliar.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922e. EmbarkasiPalembang sebesar Rp54.206.922f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp6O.645.422i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp9l.758.281g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.481k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86.170.981.

PRESIDEN Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau biaya haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan nilai manfaat.

Dari salinan Keppres yang diterima di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025, diketahui penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Prabowo menetapkan besaran BPIH 2026 untuk setiap embarkasi. Sebagai contoh, di embarkasi Aceh BPIH 2026 sebesar Rp 78.324.981, Medan Rp 79.379.071, Batam Rp 87.380.981, Padang Rp 81.085.481, Palembang Rp 87.422.481, Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi) Rp 91.758.281, dan Solo Rp 86.448.981.

Berikutnya, BPIH 2026 unuk embarkasi Surabaya Rp 93.860.981, Balikpapan Rp 88.791.481, Banjarmasin Rp 88.754.481, Makassar Rp 89.108.738, Lombok Rp 88.167.381, Kertajati Rp 91.774.581 dan Yogyakarta Rp 86.170.981.

Selanjutnya, BPIH jemaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi, antara lain Aceh Rp 45.109.422, Medan Rp 46.163.512, Batam Rp 54.125.422, Padang Rp 47.869.922, Palembang Rp 54.206.922, Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi) Rp 58.542.722, dan Solo Rp 53.233.422.

Kemudian, Surabaya Rp 60.645.422, Balikpapan Rp 55.575.922, Banjarmasin Rp 55.538.922, Makassar Rp 55.893.179, Lombok Rp 54.951.822, Kertajati Rp 58.559.022, dan Yogyakarta Rp 52.955.422.

Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jemaah haji reguler mencapai Rp 6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jemaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.

Keppres tersebut juga mengatur mekanisme penyetoran BPIHoleh jemaah haji reguler, petugas haji daerah, dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) melalui bank penerima setoran yang ditunjuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Presiden juga memberikan mandat kepada Menteri Haji dan Umrah untuk menetapkan ketentuan teknis lebih lanjut terkait pelaksanaan keputusan ini.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 13 November 2025. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, baik dari aspek pelayanan, akuntabilitas keuangan, maupun perlindungan jemaah.

Presiden Prabowo Subianto resmi merilis aturan biaya haji 2026 yang menetapkan ongkos haji yang harus dibayarkan setiap jemaah per embarkasi atau keberangkatan.

Ketetapan itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

Dalam beleid ini, pemerintah merinci biaya mulai dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH merupakan total biaya semua komponen haji untuk memberangkatkan jemaah, sedangkan Bipih merupakan ongkos haji yang harus dibayar jemaah. Selisih antara BPIH dan Bipih ditutup oleh nilai manfaat yang berasal dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIHTahun L447 Hijrial:/2O26 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat," tulis aturan ini yang dikutip pada Jumat (5/12).Aturan tersebut diteken Prabowo pada Kamis, 13 November lalu.

Keppres ini juga merinci nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah. Misalnya, haji reguler sebesar Rp6,69 triliun dan haji khusus sebesar Rp7,2 miliar.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp9l.758.281g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.481k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86.170.981.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.206.922f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp6O.645.422i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menandatangani MoU dengan Kementerian Haji dan Umroh tentang penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyomenjelaskan ruang lingkup dari MoU yang ditandatangani itu mencakup beberapa hal, yakni pembukaan rekening untuk setoran biaya haji dan umrah, pengelolaan data informasi terkait pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan Jemaah, serta penyaluran dana biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Penandatangan MoU tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (20/11/2025) lalu.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan pembaruan kerja sama karena sebelumnya urusan haji dan umrah berada dibawah Kementerian Agama, namun sekarang sudah berdiri sendiri di bawah Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, penunjukan Unit Usaha Syariah UUS Bank Jatim sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) merupakan kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integritas oleh perseroan.

Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bank Jatim untuk turut serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

”Melalui kerjasama ini kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Bank Jatim siap mendukung penuh Kementerian Haji dan Umrah dalam mewujudkan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan profesional,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengatakan puluhan BPS BPIH tersebut bertugas menerima setoran awal dan setoran lunas biaya dari calon jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji dan sekaligus mengelola rekening tabungan yang dibuka calon jamaah haji untuk tujuan pembayaran setoran awal BPIH reguler atau BPIH Khusus.

”Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh Masyarakat Indonesia yang berencana ke rumah Allah Swt. Semua berawal dari pengelolaan keuangan lewat perbankan. Nah, kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasar prinsip syariah untuk memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam,” tegasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji dan memastikan pengelolaan dana yang lebih amanah sesuai prinsip syariah.

“Kami percaya bahwa seluruh BPS BPIH akan menjalankan tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga, menghimpun, dan mengoptimalisasi dana haji dengan sebaik-baiknya,” ucapnya,.

Untuk mempermudah masyarakat, khususnya generasi milenial mempersiapkan diri berangkat haji, kata Tonny, UUS Bank Jatim memiliki produk Tabungan Haji iB Amanah yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan anak muda. T

abungan Haji iB Amanah merupakan simpanan dalam mata uang IDR yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi haji (regular) dengan sistem setoran bebas atau bulanan.

Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutiaqah. Keunggulannya banyak. Salah satunya yaitu proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah karena UUS Bank Jatim terkoneksi secara online dengan Siskohat (Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu).

Melalui kerjasama ini kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya

Surabaya (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melalui Bank Jatim Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Haji dan Umrah tentang penyediaan dan pemanfaatan produk serta layanan jasa perbankan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

”Melalui kerjasama ini kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya," kata Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo di Surabaya, Selasa.

Tonny menjelaskan ruang lingkup dari MoU yang ditandatangani itu mencakup beberapa hal yaitu pembukaan rekening untuk setoran biaya haji dan umrah, pengelolaan data informasi terkait pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan jemaah, serta penyaluran dana biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Ia menuturkan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan pembaruan kerja sama karena sebelumnya urusan haji dan umrah berada di bawah Kementerian Agama namun sekarang sudah berdiri sendiri di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

Ia mengatakan penunjukan UUS Bank Jatim sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) merupakan kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integritas oleh perseroan.

Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bank Jatim untuk turut memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

Untuk mempermudah masyarakat khususnya generasi milenial mempersiapkan diri berangkat haji, UUS Bank Jatim memiliki produk Tabungan Haji iB Amanah yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan anak muda.

Tabungan Haji iB Amanah merupakan simpanan dalam mata uang rupiah (IDR) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi haji (regular) dengan sistem setoran bebas atau bulanan.

Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutiaqah yang memiliki keunggulan salah satunya yaitu proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah karena UUS Bank Jatim terkoneksi secara online dengan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menyebutkan puluhan BPS BPIH tersebut bertugas menerima setoran awal dan setoran lunas biaya dari calon jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.

BPS BPIH juga mengelola rekening tabungan yang dibuka calon jamaah haji untuk tujuan pembayaran setoran awal BPIH reguler atau BPIH Khusus.

”Kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasar prinsip syariah untuk memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam,” ujar Irfan.

Irfan berharap kerja sama ini dapat memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji dan memastikan pengelolaan dana yang lebih amanah sesuai prinsip syariah.

"Kami percaya seluruh BPS BPIH akan menjalankan tugas sebagai garda terdepan dalam menjaga, menghimpun, dan mengoptimalisasi dana haji dengan sebaik-baiknya," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai, usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp88 juta masih bisa ditekan. Marwan menyampaikan, pihaknya akan mengambil keputusan BPIH 2026 dalam waktu dekat.

Marwan berkata, pihaknya akan menuntaskan pembahasan BPIH 2026 pada akhir Oktober dan mendorong agar keputusan final diumumkan sebelum akhir bulan. Dengan begitu, kata dia, jemaah dapat segera melunasi biaya haji sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Kami targetkan keputusan bisa diambil paling lambat 30 Oktober. Semakin cepat diputuskan, semakin siap pula jemaah dan pemerintah dalam mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah haji," ujar Marwan saat Raker bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Legislator dari Fraksi PKB ini pun menilai, usulan BPIH 2026 masih bisa ditekan. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar penurunan biaya harus disertai perbaikan efisiensi dan pengawasan kontrak layanan.

"Kami mencermati usulan pemerintah sebesar Rp88 juta itu masih bisa diturunkan lagi sekitar Rp1–2 juta. Prinsipnya, efisiensi harus dilakukan di setiap komponen, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan," tegas Marwan.

Marwan memastikan, pihaknya akan meneliti secara detail setiap pos anggaran BPIH, mulai dari biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga layanan transportasi di Arab Saudi. DPR juga meminta simulasi perhitungan per embarkasi untuk melihat potensi penghematan dari wilayah-wilayah dengan biaya logistik tinggi.

"Kami sudah meminta simulasi hitungan dari Kementerian Haji dan Umrah. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau layanan bisa tetap baik dengan biaya lebih efisien, kenapa tidak kita turunkan?" ujar legislator dari Dapil Sumut II ini.

Marwan menekankan, tujuan utama pembahasan BPIH bukan sekadar menurunkan angka nominal, melainkan memastikan keseimbangan antara nilai manfaat, pelayanan, dan kemampuan jemaah. "Penurunan biaya bukan semata-mata soal angka, tapi soal efisiensi dan keadilan. Kami ingin jemaah tidak terbebani, tapi juga tetap mendapat layanan terbaik."

Ia menambahkan, DPR juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan kontrak layanan dengan pihak ketiga di Arab Saudi agar tidak terjadi pemborosan atau penggelembungan biaya. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar dana haji benar-benar digunakan untuk kepentingan jamaah.

"Seluruh kontrak dan nota transaksi harus terbuka. Jangan ada komponen biaya yang tidak jelas peruntukannya. Ini dana umat, jadi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.