Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemukan indikasi pencurian hingga penyelundupan pada produk yang dijual oleh beberapa toko perhiasan. Hal ini menyusul aksi penyegelan toko perhiasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam beberapa waktu terakhir. 

Penyegelan terbaru dilakukan terhadap Toko Bening Luxury di Pluit, Jakarta Utara, setelah sebelumnya tiga gerai Tiffany & Co di pusat perbelanjaan mewah disegel.

Menurut Purbaya, penyegelan dilakukan karena barang yang dijual tidak memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk. Ia menyebut kondisi itu sebagai barang 'Spanyol', alias separuh nyelundup.

"Ya barangnya Spanyol lah, separuh nyolong, separuh nyelundup. Ada yang 100 persen nggak bayar bea masuk, ada yang 50 persen, ada yang 25 persen. Nanti dilihat sama orang Bea Cukai seperti apa," ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui total kerugian negara akibat dugaan pelanggaran administrasi tersebut.

"Total kerugian belum saya dapat laporannya. Ke depan pasti akan kita lihat seperti apa," katanya.

Purbaya menilai praktik menjual barang ilegal secara terang-terangan, terutama dengan harga tinggi, sama saja dengan menghina pemerintah. Ia menegaskan semua aktivitas ekonomi ilegal akan ditindak tegas.

"Kalau kata orang-orang itu, orang-orang lapangan, sudah nyolong, habis itu jualnya depan kita gagah-gagahan, kan seperti menghina pemerintah. Kalau sudah nyolong, jualnya gelap-gelap saja gitu, biar nggak ketahuan. Harusnya juga nggak boleh kan? Kita akan kejar pokoknya. Jadi kita akan tetap secure domestic market dari barang-barang ilegal," tegas Purbaya.

Sebagaimana diketahui, tiga toko di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place disegel DJBC Kanwil Jakarta pada 11 Februari. Penyegelan kemudian dilakukan terhadap Toko Bening Luxury pada 20 Februari di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebuah toko perhiasan mewah di Jakarta Utara disegel Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) pada Jumat lalu (20/2).

Setelah beberapa waktu lalu menyegel toko perhiasan mewah Tiffany & Co, kali ini Bea Cukai menyegel Bening Luxury Pluit, di Penjaringan, Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Jakarta Utara.

Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta, Nugroho Arief Darmawan menjelaskan Bea Cukai dan DJP melakukan pemeriksaan terhadap Bening Luxury karena toko perhiasan mewah itu diduga belum memenuhi prosedur penuh soal bea masuk atau pajak.

"Kemungkinan sasaran (Bening Luxury) yang kita saat ini lakukan pemeriksaan secara administratif belum memenuhi penerimaan atau pemungutan di bidang bea masuk atau juga perpajakan. Pemungutan di bidang perpajakan baik PPN atau PPh," kata Nugroho, Sabtu (21/2) dikutip Detik Finance.

Nugroho menerangkan penyegelan dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan administrasi, baik dari sisi penerimaan kepabeanan atau perpajakan.

"Kami bersama-sama melakukan pengamanan berupa penyegelan dalam rangka administrasi penindakan, sehingga nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan baik dari sisi penerimaan kepabeanan maupun sisi penerimaan perpajakan. Jadi ini hanya untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya," imbuhnya.

Ia belum bisa mengungkapkan hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan petugas di toko perhiasan mewah tersebut. Sebab, pemeriksaan masih berlangsung.

"Dalam waktu segera nanti tim dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan menyampaikan hasil pemeriksaannya," ujarnya.

Nugroho menegaskan Petugas Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penindakan berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan, yakni Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

"Untuk barang-barang yang kita duga merupakan barang-barang eks impor atau barang-barang yang diproduksi dari luar, pihak Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang eks impor yang berada di dalam wilayah Indonesia, dalam hal ini wilayah kepabeanan Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, tim gabungan Bea Cukai dan Pajak tidak hanya melakukan penindakan di satu titik toko perhiasan saja. Ada outlet lainnya yang juga menjadi sasaran pemeriksaan administrasi.

"Jadi, saat ini ada tiga lokasi yang sedang kita lakukan untuk pemeriksaan secara administratif," pungkasnya.

Pekan lalu, tiga toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor.

Adapun tiga toko perhiasan Tiffany &Co yang disegel berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada DJBC Kanwil Jakarta.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Siswo, Kamis (12/2).

Ke depan, Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan yang dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut Direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Di mana, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany & Co. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value goods, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, dalam keterangan yang diterima pada Kamis (19/2/2026)

Pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Ia menyampaikan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut dapat memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

Selain toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Senayan yang dilakukan penindakan, terdapat dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia tersebut di Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko. Terkait perkembangan ke depan dimungkinkan akan bertambah lagi. Tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

DPR mendukung langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyegel sejumlah gerai toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta karena diduga melanggar administrasi barang impor.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan rakyat Indonesia telah menunggu lama gebrakan tegas DJBC Kemenkeu dalam memberantas korupsi dan impor ilegal.

"Saya mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan Kakanwil Bea Cukai DKI Jakarta. Harus jadikan ini model dan contoh untuk daerah-daerah lain," kata Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kepada wartawan pada Senin (16/2).

Benny juga menyebut gebrakan yang dilakukan DJBC  sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membasmi mafia hukum dan praktik korupsi yang berkembang di sektor kepabeanan tersebut.

"Untuk membersihkan bea cukai dari praktik korupsi dibutuhkan langkah tegas seperti itu. Rakyat telah menunggu lama gebrakan tegas seperti ini," ucap Anggota Komisi III DPR ini.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menuturkan pelanggaran kasus impor dan ekspor memang marak terjadi.

Modus yang sering digunakan adalah merekayasa kewajiban pemberitahuan impor barang. Hal ini untuk memperoleh selisih harga dari kewajiban yang seharusnya wajib dibayar sesuai Undang-undang Kepabeanan

"Misalnya, mulai dari klasifikasinya, atau juga mungkin barang setengah jadi dinyatakan sebagai barang jadi. Ini menghindari kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh importir," tutur dia.

Menurut Zaenur, praktik seperti ini jelas merugikan negara. Pasalnya, mereka tidak membayar cukai dan pajak dengan ketentuan yang seharusnya.

Zaenur juga mengimbau Bea Cukai memeriksa internal apakah ini juga melibatkan oknum aparat. Dalam hal ini, Bea Cukai dapat bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui adanya potensi TPPU dan juga dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, KPK ataupun Kejaksaan.

Lebih lanjut, Zaenur mengapresiasi langkah dari Bea Cukai untuk menegakkan ketentuan di dalam Undang-Undang kepabeanan. Namun, ia meminta agar langkah ini juga menjadi momentum untuk bersih-bersih.

"Memang betul bisa dikenakan denda hingga seribu persen terhadap mereka yang mengelabui ketentuan-ketentuan impor, tetapi yang jadi pertanyaan publik, ini sekadar kecanggihan si importir mengelabui aparat, atau aparatnya yang sudah masuk angin karena terkena suap atau gratifikasi? Jadi sekalian saja kalau menurut kami, misalnya Menteri Keuangan Purbaya memang mau bersih-bersih secara sungguh-sungguh, ungkap saja semuanya," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta sebelumnya menyegel tiga toko Tiffany & Co di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place pada Rabu (11/2).

Penyegelan dilakukan dalam rangka operasi pengawasan terhadap barang-barang bernilai tinggi (high value goods) yang diduga tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto mengutip Antara, Kamis (12/2).

Siswo menyebut tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di 'store' atau 'outlet' mereka untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyegelan gerai perhiasan mewah Tiffany & Co oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jakarta menjadi sorotan pubik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kasus ini karena adanya dugaan praktik impor ilegal dan manipulasi nilai barang (underinvoicing) yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Kronologi penyegelan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta menyegel sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Penyegelan dilakukan karena dugaan pelanggaran administrasi atas barang impor.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Kristyanto mengatakan penindakan merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Setelah penyegelan tersebut, petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) meminta pihak toko menunjukkan dokumen perdagangan atau formulir kepabeanan sebagai bukti legalitas impor.

Namun, dokumen tersebut disebut tidak bisa ditunjukkan secara lengkap. Purbaya menjelaskan, tidak semua barang masuk tanpa pembayaran sama sekali.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Gerai Tiffany & Co yang disegel antara lain di Plaza Senayan, Plaza Indonesia dan Pacific Place.

“Untuk saat ini 3 toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 outlet,” ungkapnya.

Tamparan keras pelaku usaha

Menurut Purbaya, kasus ini menjadi pesan keras bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan praktik bisnis secara adil dan transparan.

Purbaya menegaskan seluruh pelaku usaha harus mematuhi aturan. Upaya ini ditujukan agar iklim usaha tetap kondusif dan tidak ada yang dirugikan akibat praktik ilegal.

Menurutnya, praktik semacam itu berkontribusi terhadap penurunan penerimaan negara dari sektor bea cukai dan pajak.

Saat ditanya apakah ada pelaku usaha lain yang menjadi target pemeriksaan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan mengejar semua praktik ilegal tanpa pandang bulu. “Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut.Namun, Purbaya menegaskan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut siapa saja yang terlibat.

"Sepertinya ada (kongkalikong) nanti kita lihat siapa yang terlibat itu," jelasnya.

Tiffany & Co. milik siapa?

Mulanya Tiffany & Co. sebagai rumah perhiasan kelas dunia bermula dari sebuah toko kecil di New York pada 1837.

Dilansir dari laman resminya, brand ini didirikan oleh Charles Lewis Tiffany dan John B. Young dengan modal pinjaman 1.000 dollar AS dari ayah Tiffany.

Pada era 1830-an, New York tengah mengalami pertumbuhan pesat.

Di tengah hiruk-pikuk kota yang dipenuhi kereta kuda dan jalan sempit, Tiffany menghadirkan gaya Amerika yang berbeda dari estetika Eropa yang saat itu didominasi kemewahan era Victoria.

Sejak awal, semangat inovasi menjadi fondasi yang membentuk identitas merek tersebut.Tonggak penting terjadi pada 1845 ketika Tiffany & Co menerbitkan Blue Book, katalog penjualan langsung pertama di Amerika Serikat.

Awalnya memuat berbagai produk, Blue Book kemudian berkembang menjadi ajang pamer koleksi perhiasan kelas tinggi (High Jewelry) yang menampilkan batu permata langka dan keahlian pengerjaan tingkat tinggi.

Pengakuan internasional datang pada 1867 saat Tiffany meraih medali perunggu untuk kategori perak di Paris Exposition Universelle.

Pertama kalinya rumah desain Amerika mendapat penghargaan dari juri asing. Perusahaan ini juga menjadi yang pertama di AS menerapkan standar perak Inggris (92 persen kemurnian).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik penyegelan sejumlah gerai Tiffany & Co di Jakarta oleh Bea Cukai.

Menurut dia, langkah tersebut diambil setelah aparat menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan atas barang impor yang dijual di gerai tersebut.

Purbaya mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dari laporan yang diterimanya, terdapat dugaan barang impor yang tidak membayar bea masuk serta praktik manipulasi nilai barang.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Ia menuturkan, petugas sempat meminta pihak toko menunjukkan formulir perdagangan atau dokumen kepabeanan sebagai bukti legalitas impor. Namun, dokumen tersebut disebut tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, temuan tidak hanya soal barang yang sama sekali tidak membayar kewajiban. Ada pula barang yang hanya membayar sebagian serta diduga menekan nilai impor untuk mengurangi beban bea masuk dan pajak.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah menjadikan kasus ini sebagai peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan bisnis secara adil dan transparan.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair. Ke depan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi. Sebagian katanya sudah insaf, ada yang mau bayar,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya pelaku usaha lain yang diperiksa, Purbaya menegaskan pemerintah akan menindak setiap praktik ilegal tanpa pandang bulu.

“Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut. “Sepertinya ada (kongkalikong), nanti kita lihat siapa yang terlibat itu,” katanya.

Di sisi lain, DJBC Kantor Wilayah Jakarta sebelumnya telah lebih dulu melakukan penyegelan pada Rabu (11/2/2026). Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor bernilai tinggi.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, saat ini juga melakukan evaluasi internal di lingkungan DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan reformasi kelembagaan.

(Tim Redaksi: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya soal Penyegelan Toko Tiffany & Co: Diduga Barang Selundupan dan Underinvoicingdan Disegel Purbaya, Ini Jejak Panjang Tiffany & Co.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah membidik oknum pegawai Bea Cukai yang terlibat pelanggaran impor yang menyeret gerai perhiasan Tiffany & Co.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel tiga toko emas perhiasan Tiffany & Co sejumlah tempat di Jakarta.

Purbaya menduga terdapat permainan antara oknum Bea Cukai dan pihak toko perhiasan dalam kasus impor perhiasan tersebut. Ia menyebut ada indikasi keterlibatan pegawai lama dalam praktik yang tengah diselidiki.

"Sepertinya ada. Nanti kita lihat siapa yang terlibat, itu kan yang lama-lama. Ini kan pejabat-pejabat baru saya taruh setelah saya puter-puter. Yang baik yang depan kan jadi dia berani bertindak ya saya lihat bagus aja nanti saya lihat gimana sih hukumnya," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Menurutnya, Kementerian Keuangan telah melakukan rotasi dan menempatkan pegawai terbaik di posisi strategis guna memperbaiki tata kelola dan pengawasan.

Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Pertama, adanya indikasi penyelundupan barang impor.

Kedua, dugaan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara serta ketiadaan dokumen resmi atas barang yang masuk.

"Bea Cukai Saya tanya mereka bagaimana sih itu? Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang nggak bayar. Kan dicurigai nih ini selundupan atau nggak, disuruh kasih lihat, apa sih namanya perdagangan itu form perdagangannya itu impornya, segala macam mereka nggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barang Spanyol kali," katanya.

Ia menambahkan, sebagian barang tercatat membayar pajak, namun diduga terjadi praktik under invoicing atau pencantuman nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak.

"Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing. Itu kelihatan semua. Jadi ada yang bilang juga saya, harusnya polisi tapi yang ternyata Bea Cukai dan Pajak, nanti gabung Bea Cukai dan Pajak," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik pelanggaran impor di balik penyegelan sejumlah gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di pusat perbelanjaan Jakarta.

Ia menyebut sebagian barang yang masuk tidak membayar bea masuk secara penuh dan bahkan diduga terdapat praktik kongkalikong dalam prosesnya.

"Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Ditanya, disuruh kasih lihat form perdagangannya, form impornya segala macam, mereka enggak bisa tunjukkan," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

"Jadi memang itu barang Spanyol. Ada yang betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under-invoicing. Itu kelihatan semua," tambahnya.

Ia menjelaskan temuan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penyelundupan hingga pembayaran pajak dan bea masuk yang tidak sesuai nilai sebenarnya.

Menurut Purbaya, praktik tersebut merugikan negara karena menurunkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

"Iya, masuknya enggak bayar sebagian. Ada yang bagian separuh, ada yang under-invoicing. Ini message yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair yang merugikan saya sehingga income-nya dari bea cukai dan pajak turun," ujarnya.

Purbaya juga menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam praktik tersebut dan menyatakan hal itu masih akan ditelusuri lebih lanjut.

"Sepertinya ada (yang kongkalikong). Nanti kita lihat siapa yang terlibat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik impor ilegal serta memperkuat pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha disebut telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran setelah dilakukan penindakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta sebelumnya menyegel tiga toko perhiasan Tiffany & Co di Jakarta karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor.

Penyegelan dilakukan di gerai yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan penindakan dilakukan terhadap barang bernilai tinggi yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor barang.

DJBC melakukan pengumpulan data atas barang yang terdapat di toko untuk dicocokkan dengan dokumen impor yang dilaporkan perusahaan saat memasukkan barang ke Indonesia.

Pihak manajemen perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait temuan tersebut.

Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

DJBC juga membuka kemungkinan penindakan lanjutan terhadap toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta apabila ditemukan pelanggaran serupa.

Hingga kini belum ada pernyataan dari Tiffany & Co terkait penyegelan toko mereka di pusat perbelanjaan Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait penyegelan toko perhiasan mewah Tiffany & Co.

Purbaya mengungkapkan, langkah penyegelan dilakukan setelah ditemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan, mulai dari dugaan barang tidak membayar bea masuk hingga praktik underinvoicing.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta pada Rabu (11/2/2026).

Menurut dia, petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) meminta pihak toko menunjukkan dokumen perdagangan atau formulir kepabeanan sebagai bukti legalitas impor.

Namun, dokumen tersebut disebut tidak bisa ditunjukkan secara lengkap.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Purbaya menjelaskan, tidak semua barang masuk tanpa pembayaran sama sekali.

Sebagian ada yang hanya membayar sebagian kewajiban, dan sebagian lainnya diduga memanipulasi nilai barang untuk menekan beban bea masuk dan pajak.

Ia menilai kasus ini menjadi pesan keras bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan praktik bisnis secara adil dan transparan.

Menurutnya, praktik semacam itu berkontribusi terhadap penurunan penerimaan negara dari sektor bea cukai dan pajak.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada awak media usai forum Indonesia Economic Outlook (IEO) di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026)

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair. Ke depan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi. Sebagian katanya sudah insaf, ada yang mau bayar,” ujar Purbaya.

Saat ditanya apakah ada pelaku usaha lain yang menjadi target pemeriksaan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan mengejar semua praktik ilegal tanpa pandang bulu. “Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut.

Namun, Purbaya menegaskan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut siapa saja yang terlibat.

"Sepertinya ada (kongkalikong) nanti kita lihat siapa yang terlibat itu," jelasnya.

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, tengah melakukan evaluasi internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi dan penguatan pengawasan.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menertibkan praktik penyelundupan dan manipulasi nilai impor guna menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

Penyegelan toko perhiasan Tiffany & Co

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta menyegel sejumlah toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Penyegelan dilakukan karena dugaan pelanggaran administrasi atas barang impor.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Kristyanto mengatakan penindakan merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Bea Cukai pada 12 Februari 2026 karena dugaan pelanggaran administrasi.

Penyegelan dilakukan di tiga gerai Tiffany & Co yang ada di Jakarta, yakni di Plaza Senayan, Pacific Place dan Plaza Indonesia.

Ketika Bisnis menyambangi gerai yang terletak di Plaza Senayan Jakarta Selatan, kondisi gerai sudah tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya.

Di depan pintu kaca gerai yang terletak di lantai 1 itu pun tampak ditutupi dengan kain panjang berwarna hitam.

Beberapa orang yang lalu lalang tampak melihat sekilas ke arah gerai saat melewatinya.

Ada juga sepasang pengunjung yang menunjuk ke arah gerai kemudian pergi menjauhi.

Meski begitu, logo Tiffany & Co masih menempel di depan tembok gerai tersebut.

Dilansir dari Antara, penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta adalah upaya untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Stefanus Lo dalam keterangannya, Jumat, menyebutkan, penindakan ini patut didukung dan diapresiasi karena fungsi Bea Cukai sebagai perwakilan negara, bukan hanya mengejar pendapatan negara, namun juga mendukung industri dalam negeri.

"Peran ini saya kira sedang dimaksimalkan oleh Bea Cukai. Jadi kami merasakan hadirnya negara dalam industri ini. Saya kira ini juga ke depannya ikut melindungi industri UMKM," katanya.

Selama ini produsen perhiasan juga dikenakan PPN, PPH, sementara barang impor diduga ada kecurangan bayar. "Jadi produsen dalam negeri merasa ada yang tidak adil," katanya.

Ia juga menyebutkan siapapun pelaku industri harus menaati peraturan, termasuk importasi yang menyangkut PPN Impor, Bea dan PPH impor.

"Semua harus ditaati demi menjaga keseimbangan antara barang impor dan produksi dalam negeri. Siapapun yang berbisnis di Indonesia wajib mengikuti peraturan," kata Stefanus.

Stefanus juga menambahkan, pada dasarnya segala barang mewah memiliki persamaan aturan impor. Namun barang besar seperti mobil mewah atau permesinan dan alat berat bisa dikatakan perhiasan lebih ekstrem.

"Karena barangnya kecil, namun memiliki 'value' yang tinggi, jadi bisa dikatakan 'mudah diselundupkan'. Jadi kami sangat mendukung penindakan di Industri perhiasan ini," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, selama ini banyak kecurangan yang terjadi di sektor ekspor-impor. Namun sedikit yang terungkap.

"Langkah ini sangat bagus untuk menjadi awal pengungkapan kasus barang-barang ekspor-impor," katanya.

Ia menambahkan, jajaran Bea dan Cukai jangan hanya berhenti di penyitaan barang bermasalah saja. Namun, setelah identifikasi pemilik barang dilakukan, Bea Cukai bisa bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses secara pidana para pelaku.

Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih komprehensif dan tidak terputus di tengah jalan karena Bea Cukai tidak punya kapasitas seperti polisi yang biasa melakukan investigasi. "Jadi harus benar-benar berbasis data yang kuat," kata Trubus.

Trubus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah penindakan. Ia juga mendorong agar Bea Cukai memperluas kewenangannya dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik barang dan jaringan distribusinya.

Trubus menilai langkah penyegelan tersebut sebagai awal yang baik untuk membuka praktik-praktik kejahatan ekonomi, khususnya impor ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

“Yang dilakukan Bea Cukai patut diapresiasi. Tapi harus diperkuat kewenangannya dan dilakukan secara menyeluruh karena barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat itu banyak sekali," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2) menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany&Co.

Bisnis.com, JAKARTA - Toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Bea Cukai pada 12 Februari 2026 karena dugaan pelanggaran administrasi.

Penyegelan dilakukan di tiga gerai Tiffany & Co yang ada di Jakarta, yakni di Plaza Senayan, Pacific Place dan Plaza Indonesia.

Ketika Bisnis menyambangi gerai yang terletak di Plaza Senayan Jakarta Selatan, kondisi gerai sudah tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya.

Di depan pintu kaca gerai yang terletak di lantai 1 itu pun tampak ditutupi dengan kain panjang berwarna hitam.

Beberapa orang yang lalu lalang tampak melihat sekilas ke arah gerai saat melewatinya.

Ada juga sepasang pengunjung yang menunjuk ke arah gerai kemudian pergi menjauhi.

Meski begitu, logo Tiffany & Co masih menempel di depan tembok gerai tersebut.

Dilansir dari Antara, penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta adalah upaya untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Stefanus Lo dalam keterangannya, Jumat, menyebutkan, penindakan ini patut didukung dan diapresiasi karena fungsi Bea Cukai sebagai perwakilan negara, bukan hanya mengejar pendapatan negara, namun juga mendukung industri dalam negeri.

"Peran ini saya kira sedang dimaksimalkan oleh Bea Cukai. Jadi kami merasakan hadirnya negara dalam industri ini. Saya kira ini juga ke depannya ikut melindungi industri UMKM," katanya.

Selama ini produsen perhiasan juga dikenakan PPN, PPH, sementara barang impor diduga ada kecurangan bayar. "Jadi produsen dalam negeri merasa ada yang tidak adil," katanya.

Ia juga menyebutkan siapapun pelaku industri harus menaati peraturan, termasuk importasi yang menyangkut PPN Impor, Bea dan PPH impor.

"Semua harus ditaati demi menjaga keseimbangan antara barang impor dan produksi dalam negeri. Siapapun yang berbisnis di Indonesia wajib mengikuti peraturan," kata Stefanus.

Stefanus juga menambahkan, pada dasarnya segala barang mewah memiliki persamaan aturan impor. Namun barang besar seperti mobil mewah atau permesinan dan alat berat bisa dikatakan perhiasan lebih ekstrem.

"Karena barangnya kecil, namun memiliki 'value' yang tinggi, jadi bisa dikatakan 'mudah diselundupkan'. Jadi kami sangat mendukung penindakan di Industri perhiasan ini," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, selama ini banyak kecurangan yang terjadi di sektor ekspor-impor. Namun sedikit yang terungkap.

"Langkah ini sangat bagus untuk menjadi awal pengungkapan kasus barang-barang ekspor-impor," katanya.

Ia menambahkan, jajaran Bea dan Cukai jangan hanya berhenti di penyitaan barang bermasalah saja. Namun, setelah identifikasi pemilik barang dilakukan, Bea Cukai bisa bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses secara pidana para pelaku.

Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih komprehensif dan tidak terputus di tengah jalan karena Bea Cukai tidak punya kapasitas seperti polisi yang biasa melakukan investigasi. "Jadi harus benar-benar berbasis data yang kuat," kata Trubus.

Trubus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah penindakan. Ia juga mendorong agar Bea Cukai memperluas kewenangannya dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik barang dan jaringan distribusinya.

Trubus menilai langkah penyegelan tersebut sebagai awal yang baik untuk membuka praktik-praktik kejahatan ekonomi, khususnya impor ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

“Yang dilakukan Bea Cukai patut diapresiasi. Tapi harus diperkuat kewenangannya dan dilakukan secara menyeluruh karena barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat itu banyak sekali," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2) menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany&Co.

Toko perhiasan mewah Tiffany & Co terancam denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengungkapkan hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

"Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," ujar Siswo usai melakukan penyegelan terhadap toko Tiffany & Co di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (12/2).

Hari ini, tiga toko perhiasan mewahTiffany & Co disegel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. Ketiga toko itu berada di Plaza Senayan, Pacific Place, dan Plaza Indonesia.

Langkah tersebut diambil karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang impor. Hal ini, sambung Siswo, biasa dilakukan sebagai bagian pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," ujarnya.

Siswo tidak menampik kemungkinan adanya penindakan lebih lanjut terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi, tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Aksi penyegelan tersebut dilakukan DJBC merupakan tindak lanjut direktorat terhadap instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggali potensi penerimaan pajak dari luar. Dalam hal ini, aksi tersebut umum dilakukan oleh kepabeanan maupun cukai.

"Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka, untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen Tiffany & Co.