JAKARTA - Jumlah tersangka dalam kasus dugaan penelantaran dan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berpotensi bertambah. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan masih terus mendalami kasus tersebut.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan penyidikan dilakukan secara bertahap dan terbuka kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring perkembangan kasus.

"Saat ini kita kan secara maraton ya, bertahap. Saat ini yang pasti sudah ditetapkan 13 tersangka, ya. Nanti ini bisa berkembang lagi tergantung nanti proses pengembangan dan mungkin ada keterangan-keterangan tambahan dari 13 yang saat ini sudah diamankan oleh Polresta Yogyakarta," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, Minggu (26/4/2026).

Ihsan menambahkan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Komitmen Polda DIY untuk tegas, kemudian kita melaksanakan penyidikan secara profesional dan transparan, kita sampaikan akhirnya kepada masyarakat. Kemudian, juga dengan berkeadilan, ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Hingga saat ini, area depan Little Aresha telah dipasangi garis polisi dan operasional dihentikan sepenuhnya. Polisi dijadwalkan akan merilis perkembangan kasus secara lengkap pada Senin pagi (27/4/2026).

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Sebelumnya, penetapan 13 tersangka dilakukan setelah Polresta Yogyakarta menggelar perkara. Para tersangka langsung dilakukan penahanan. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia menyebut para tersangka berasal dari berbagai posisi di lembaga tersebut.

"13 orang tersangka terdiri dari 1 kepala yayasan, 1 kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," kata Kapolresta Yogya Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Kasus ini mencuat setelah kepolisian melakukan penggerebekan pada Jumat, 24 April 2026 atas dugaan praktik kekerasan dan penelantaran anak di daycare tersebut. Hingga kini, motif kekerasan masih dalam proses pendalaman.

Jumlah korban diduga mencapai puluhan anak dengan usia sangat rentan. Polisi juga mengungkap adanya perlakuan kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan pengikatan.

JAKARTA - Daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta dipastikan tidak mengantongi izin operasional. Tempat penitipan anak tersebut menjadi sorotan setelah 53 anak menjadi korban kekerasan fisik dan verbal. Polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengatakan lembaga tersebut tidak terdaftar di instansi terkait. Retnaningtyas menyebut pihaknya saat ini tengah mendata anak dan orang tua untuk memastikan pendampingan berjalan optimal.

“Tidak berizin, baik di Dinas Pendidikan maupun Dinas Perizinan. Kami sekarang sedang mendata seluruh anak dan orang tua untuk memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum melalui UPTD PPA,” ujar Retnaningtyas, Minggu (26/4/2026).

itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengatakan pihaknya mendorong agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Ia juga menyampaikan empati kepada korban dan keluarga terdampak.

“Kami menyampaikan simpati dan empati yang tulus kepada anak-anak yang menjadi korban serta kepada keluarga yang terdampak. Anak adalah amanah yang harus dijaga bersama,” kata Erlina.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Sebagai bagian dari upaya perlindungan, DP3AP2 DIY bersama sejumlah pihak memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak korban serta dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan pemulihan korban berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pemprov DIY juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak, termasuk daycare, guna memastikan standar perlindungan anak terpenuhi. Upaya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih layanan pengasuhan yang aman dan terverifikasi juga ditingkatkan.

“Kami akan semakin memperkuat mekanisme pengaduan dan respons cepat terhadap dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.

Hingga saat ini, area depan Little Aresha telah dipasangi garis polisi dan operasional dihentikan sepenuhnya. Polisi dijadwalkan akan merilis perkembangan kasus secara lengkap pada Senin, 27 April 2026 besok.

Polresta Yogyakarta mencatat jumlah total anak yang pernah dititipkan mencapai 103 anak, dengan 53 diantaranya terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan mantan karyawan yang menyaksikan langsung praktik pengasuhan tidak manusiawi.

“Awalnya dari karyawannya itu melihat bahwa perlakuan terhadap bayi atau anak yang dititip itu kurang manusiawi. Ia merasa tidak sesuai hati nurani karena melihat ada yang dianiaya dan ditelantarkan, akhirnya memilih mengundurkan diri dan melapor,” jelas Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, menambahkan korban didominasi bayi hingga balita dengan rentang usia sangat rentan, mulai 0 hingga 3 bulan sampai di bawah 2 tahun. Ia menyebut dugaan kekerasan ini telah berlangsung lama, seiring masa kerja pengasuh yang lebih dari satu tahun, dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terlapor.

Selain dugaan kekerasan, kondisi penampungan anak juga dinilai tidak layak. Dalam temuan polisi, tiga kamar berukuran sekitar 3x3 meter diisi hingga 20 anak per kamar.

“Jadi ada tiga kamar ukuran sekitar 3x3 meter persegi, tetapi diisi 20 anak untuk satu kamar. Ini sudah mengarah pada tindakan diskriminatif. Anak-anak ditelantarkan begitu saja, ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah namun dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan,” ujar Kompol Rizky Adrian.

Temuan medis menunjukkan pola luka pada tubuh korban, seperti kulit melepuh, bekas cubitan, cakaran, luka pada punggung, hingga luka di bagian bibir. Mayoritas anak juga terkonfirmasi menderita pneumonia atau infeksi paru-paru.

DIY - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta diduga lebih tersistematis. Pola tersebut terdeteksi selama KPAI melakukan pendampingan terhadap kasus ini.

"Saya melihat kasus DC (Daycare) ini agak berbeda dengan DC bermasalah di Depok atau Pekanbaru karena ini jauh lebih tersistematis," ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Minggu (26/4/2026).

Diyah menambahkan praktik pengikatan terhadap anak di Daycare tersebut seolah merupakan SOP lantaran dilakukan pada jam-jam tertentu. Ia menduga ada instruksi langsung terhadap pengasuh anak yang bekerja di sana.

"Artinya seolah ada SOP bahwa anak-anak pada jam tertentu mendapatkan perlakuan kaki atau tangan diikat dan orang tua tidak boleh melihat langsung, serta dilakukan masif oleh pengasuh maka seolah sudah ada instruksi demikian," katanya.

Oleh karenanya, Diyah meminta agar aparat penegak hukum untuk menelusuri garis perintah ini. Apalagi menurutnya, praktik seperti ini diduga sudah terjadi berulang. "Maka perlu ditelusuri sampai pada pimpinan dan pemilik yayasan, karena kejadian ini sudah agak lama, berulang dan intens," tegas dia.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Seiring terungkapnya kasus ini, KPAI juga meminta agar Daycare itu ditutup secara permanen. Hal ini diperkuat dengan dugaan aktivitas Daycare itu yang tidak memiliki izin. "Tentu saja KPAI berharap agar Daycare ini ditutup permanen," ucapnya.

Sekadar informasi, sebuah daycare bernama Little Aresha Jogja diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pengerebekan pada Jumat, 24 April 2026.

Penggerebekan itu dilakukan setelah adanya laporan tindak kekerasan terhadap anak di daycare tersebut. Sejumlah orang tua juga mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan di lokasi tersebut.

Berdasarkan data sementara dari aparat penegak hukum, jumlah anak yang terdata di fasilitas tersebut mencapai 103 anak, dengan sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menuturkan kekerasan Daycare di Yogyakarta sebagai tragedi kegagalan sistem ruang perlindungan anak. Dia mengecam keras sekaligus segera lakukan pencabutan izin.

Dia mendorong kepolisian mengusut tuntas dan menjerat hukuman maksimal dengan hukuman berat dan maksimal sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Fakta tentang ratusan anak menjadi korban dengan 53 di antaranya mendapatkan kekerasan fisik bukan sekadar angka, melainkan tragedi kemanusiaan yang menunjukkan adanya kegagalan serius dalam sistem pengawasan dan perlindungan anak di ruang-ruang pengasuhan formal,” ujar Selly, Minggu (26/4/2026).

Sebelumnya, kasus kekerasan Daycare di Yogyakarta heboh usai video viral sejumlah anak mendapatkan kekerasan muncul di dunia maya. Polresta Yogyakarta kini tengah menyidik kasus itu.

Selly melihat kasus ini mencerminkan adanya kelemahan sistem perizinan dan pengawasan yang lemah dalam lembaga penitipan anak (Daycare). “Tidak boleh ada institusi yang mengasuh anak tanpa standar operasional, sertifikasi tenaga pengasuh, serta audit berkala yang ketat,” ucapnya.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu melihat adanya indikasi pembiaran sistemik yang menyebabkan jumlah korban besar. Artinya, praktik ini berlangsung tidak dalam waktu singkat, sehingga patut diduga adanya kelalaian pengawasan dari berbagai pihak terkait.

“Anak tidak boleh diposisikan sebagai objek komersialisasi tanpa jaminan keselamatan dan tumbuh kembang yang layak,” tegasnya.

Karena itu, mengutip ucapan Ketua DPR RI Puan Maharani, pihaknya menegaskan hukuman maksimal terhadap seluruh pelaku tanpa kompromi dengan penerapan pasal berlapis dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Anak.

Agar kejadian tak terulang, dia mendesak evaluasi total dan audit nasional terhadap seluruh Daycare di Indonesia, termasuk legalitas, standar operasional, serta kompetensi tenaga pengasuh.

Legislator Dapil Jabar VIII itu juga meminta Kementerian, Pemda, hingga Komnas Perlindungan Anak bergerak melakukan pendampingan psikososial menyeluruh bagi seluruh korban dan keluarga, karena dampak kekerasan terhadap anak bersifat jangka panjang.

Dengan pelibatan pemerintah daerah dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak emperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap kekerasan anak.

“Anak adalah kelompok paling rentan yang wajib dilindungi secara total baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara,” katanya.

Dia mengingatkan peristiwa ini harus menjadi momentum koreksi besar bahwa keamanan anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, tetapi harus dijamin melalui regulasi ketat dan pengawasan aktif negara.

“Jika 103 anak bisa menjadi korban tanpa terdeteksi sejak awal, maka yang gagal bukan hanya satu lembaga, tetapi sistem secara keseluruhan,” kata Selly.

GRESIK - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebagai sekretariat Kadin Net Zero Hub , bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, serta para mitra strategis menyelenggarakan kegiatan “Akselerasi Transformasi Industri Hijau di Jawa Timur: Dekarbonisasi, Resource Efficiency, dan Circular Economy untuk Daya Saing Industri” di kawasan JIIPE Gresik.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, perwakilan perusahaan khususnya di kawasan JIIPE, serta mitra strategis terkait untuk memperkuat pemahaman, mempercepat aksi dan mendorong kolaborasi dalam implementasi industri hijau di Jawa Timur.

Transformasi industri menuju praktik rendah karbon semakin menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya tuntutan global seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan standar keberlanjutan rantai pasok.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Dalam konteks ini, peluang dekarbonisasi dapat didorong melalui opsi solusi seperti Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), penggunaan kerangka ekonomi sirkular, hingga perlindungan alam dan biodiversitas, sehingga peluang dekarbonisasi bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga soal meningkatkan efisiensi operasional dan membuka nilai tambah baru.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menegaskan, pentingnya peran sektor bisnis dalam mendorong transformasi ini. “Industri hijau bukan lagi isu lingkungan. Ini adalah isu daya saing industri. Perusahaan yang tidak mulai hari ini akan tertinggal besok. Namun perusahaan yang bergerak lebih awal akan menjadi bagian dari rantai pasok global masa depan,” sebut Indah.

Chairwoman KADIN Net Zero Hub, Elim Sritaba menekankan, pentingnya dukungan ekosistem bagi sektor industri. “Transisi menuju net zero tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kadin Net Zero Hub hadir bukan hanya sebagai platform, tetapi sebagai ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha, teknologi, dan pembiayaan agar transformasi ini dapat berjalan secara kolektif, terutama di level kawasan industri,” jelas Elim.

Mewakili tuan rumah, Agung Guritno, Direktur HR and Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (JIIPE), menyoroti pentingnya kawasan industri dalam mempercepat implementasi industri hijau di tingkat operasional.

“Di JIIPE, kami mendorong perusahaan tenant untuk menerapkan dekarbonisasi melalui integrasi efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, serta penerapan prinsip circular economy untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berdaya saing,” jelas Agung.

Kegiatan ini menghadirkan sesi dialog terkait kebijakan, peningkatan kapasitas, hingga pendalaman teknis yang membahas penghitungan emisi industri, strategi dekarbonisasi, serta implementasi RECP dan ekonomi sirkular secara praktis. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengelolaan limbah, termasuk e-waste, sebagai bagian dari pendekatan ekonomi sirkular di kawasan industri.

Perwakilan industri, Irfan Miswari, Head of International Affairs PT Mukti Mandiri Lestari, menyampaikan apresiasinya terhadap ruang diskusi dan pembelajaran yang menghadirkan perspektif yang kaya dari sisi kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Diskusi di JIIPE ini menjadi inisiatif berharga untuk membangun kesadaran dekarbonisasi dan ekonomi sirkular di kalangan industri di daerah,” jelas Irfan.

Peserta yang hadir turut mengapresiasi acara. “Acaranya bagus dengan materi yang sangat komprehensif. Kami belajar banyak untuk diterapkan di perusahaan. Ke depannya semoga ada follow-up lanjutan dari acara ini,” sebut salah satu perwakilan tenant JIIPE dari industri pupuk padat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku industri dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, teridentifikasinya peluang implementasi efisiensi sumber daya, serta terbukanya peluang kolaborasi untuk pengembangan pilot project industri hijau di Jawa Timur.

IBCSD dan KADIN Net Zero Hub bersama para mitra akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat transformasi industri menuju sistem produksi yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan.

YOGYAKARTA - Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem itu pun meminta Kapolda DIY memberi atensi penuh terhadap kasus ini, terlebih diduga daycare tersebut dikelola oleh penegak hukum.

“Ini benar-benar kebiadaban yang tidak bisa dimaafkan. Saya minta Kapolda DI Yogyakarta memberikan atensi penuh atas kasus ini dan mengamankan semua pihak yang terlibat, dari pimpinan hingga miss-miss-nya yang diduga kuat pelaku penganiayaan pada anak-anak yang diamanahkan pada mereka,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

“Selain itu, info yang beredar juga pimpinan yayasannya adalah seorang hakim aktif. Kalau benar, saya minta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar pecat ybs dan polisi juga lanjut pidanakan. Pokoknya tidak ada kata maaf,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni pun meminta kepolisian melalui Unit PPA-nya, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap operasional daycare di setiap wilayah. “Penting juga bagi kepolisian lewat unit PPA untuk lebih meningkatkan pengawasannya atas daycare yang kini banyak menjamur, terutama terkait izin,” imbuhnya.

“Hal ini karena seperti kita ketahui, daycare Little Aresha ini tidak memiliki izin. Penggerebekan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta bekerjasama dengan dinas-dinas terkait sudah sangat baik, dan kita harapkan kinerja seperti ini terus ditingkatkan,” pungkas Sahroni.

Diketahui, terjadi lagi, dugaan kasus penganiayaan anak yang terjadi di daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Diketahui pula bahwa tempat penitipan anak tersebut tidak mengantongi izin operasional.

Kasat Reskrim Polresta Jogja Kompol Riski Adrian pada Sabtu (25/4/2026), menyebut pihaknya menduga ada oknum pengelola daycare yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak. Saat ini, pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda menegaskan komitmen memperkuat kerja sama di sektor pengelolaan air yang telah berlangsung selama 25 tahun. Hal tersebut disampaikan dalam resepsi perayaan King’s Day yang digelar Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Perayaan ini merupakan bagian dari peringatan hari lahir Raja Willem-Alexander yang diperingati setiap 27 April di Belanda. Pada resepsi tahun ini, tema air diangkat untuk menandai 25 tahun kemitraan bilateral Indonesia dan Belanda di sektor pengelolaan air.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengatakan bahwa perayaan King’s Day merupakan simbol persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua negara.

“Bagi Belanda, King’s Day adalah perayaan persahabatan. Persahabatan antara Belanda dan Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu menjadi kemitraan yang berorientasi ke masa depan, yang didasarkan pada kesetaraan dan kepentingan bersama,” ujar Gerritsen.

Ia menambahkan bahwa kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas pada sektor air, tetapi juga meluas ke berbagai bidang lain seperti pendidikan tinggi, kesehatan, produksi pangan, hingga olahraga dan konsultasi politik.

“Indonesia dapat mengandalkan Belanda sebagai mitra yang stabil dan dapat diprediksi. Kami berdiri bersama Indonesia ketika negara ini mengambil tanggung jawab dan memainkan perannya untuk menjadikan dunia tempat yang lebih aman,” katanya.

Gerritsen juga menyinggung sejumlah perkembangan terbaru dalam hubungan kedua negara, termasuk kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Den Haag tahun lalu serta kunjungan Ratu Máxima ke Indonesia sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan.

Selain itu, kerja sama kedua negara juga mencakup pemulangan koleksi Dubois yang berkaitan dengan temuan fosil manusia purba “Java Man” yang memiliki nilai penting bagi penelitian asal-usul manusia.

Mewakili pemerintah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir sebagai tamu kehormatan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan rakyat Belanda serta menegaskan pentingnya kerja sama kedua negara, khususnya dalam bidang infrastruktur dan pengelolaan air.

Menurut AHY, Belanda dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia dalam pengelolaan air dan pembangunan infrastruktur terkait. Keahlian tersebut dinilai sangat relevan bagi Indonesia yang merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia.

Ia menjelaskan Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait air, mulai dari kekeringan saat musim kemarau panjang hingga banjir akibat cuaca ekstrem. Selain itu, fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan permukaan laut juga menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi.

“Infrastruktur adalah salah satu solusi yang harus kita kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, kami mengundang pemerintah Belanda beserta seluruh elemennya untuk bersinergi membangun agar Indonesia terus aman dari berbagai risiko yang tidak kita harapkan,” ujarnya.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi, inovasi, investasi hingga pertukaran pengalaman dalam pembangunan infrastruktur air.

Perayaan King’s Day di Jakarta turut dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, negara-negara sahabat, organisasi regional, masyarakat sipil, media, serta warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia.

Di Belanda, perayaan resmi King’s Day tahun ini akan digelar pada 27 April 2026 di kota Dokkum, Provinsi Friesland, yang dipilih sebagai tuan rumah perayaan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Persoalan logistik di Indonesia telah lama menjadi isu struktural yang menghambat daya saing ekonomi nasional. Berbagai riset menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain.

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa biaya logistik nasional berada di kisaran 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang berkisar 14 persen. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara maju, angka tersebut hampir dua kali lipat, mengingat negara-negara maju telah mampu menekan biaya logistik, hingga di bawah 10 persen PDB.

Tingginya biaya logistik ini mencerminkan inefisiensi sistem distribusi nasional. Struktur angkutan masih didominasi oleh transportasi darat yang relatif mahal, sementara pemanfaatan moda laut dan kereta api belum optimal.

Selain itu, masalah klasik, seperti dwelling time di pelabuhan, keterbatasan infrastruktur logistik, serta rendahnya integrasi rantai pasok turut memperparah kondisi. Laporan Bank Dunia (2013), bahkan menegaskan bahwa biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas. Biaya distribusi yang tinggi akan diteruskan ke harga barang, sehingga meningkatkan harga jual di pasar domestik. Dalam beberapa kasus, biaya pengiriman barang antarwilayah di Indonesia, bahkan bisa lebih mahal dibandingkan biaya impor dari luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi logistik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai biaya logistik di Indonesia masih belum kompetitif. Meskipun angkanya turun dari 23,8 persen menjadi 14,2 persen, biaya riilnya, dengan memasukkan komponen biaya logistik ekspor, angkanya masih mencapai 23 persen dari PDB.

Selanjutnya dengan masih tingginya biaya logistik tersebut juga berkontribusi pada tingginya incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,3 persen. ICOR adalah metrik yang mengukur efisiensi investasi dan angka ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa investasi di Indonesia kurang efisien.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan pusat logistik berikat (PLB) dapat menjadi game changer karena mampu mengintervensi akar permasalahan logistik nasional, yakni panjangnya rantai distribusi, tingginya biaya ketidakpastian, serta rendahnya efisiensi skala. Lebih jauh, keberadaannya akan mewujudkan buffer stock domestik dan fleksibilitas fiskal, karena kehadiran PLB tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga mentransformasi sistem distribusi nasional menjadi lebih efisien dan kompetitif.

Peran strategis

Dalam upaya mengatasi kompleksitas persoalan logistik di tanah air, pemerintah memperkenalkan konsep pusat logistik berikat (PLB) sebagai bagian dari reformasi logistik nasional. PLB merupakan fasilitas penyimpanan barang impor maupun lokal dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai kemudahan fiskal, termasuk penangguhan bea masuk dan pajak impor.

Dalam praktik implementasinya PLB dapat terhubung dengan sistem digital logistik, transportasi multimoda (laut, darat, kereta), serta kawasan industri dan distribusi. Hal ini menjadi esensi utama keberadaaan PLB karena masalah utama Indonesia adalah kurangnya integrasi sistem, bukan hanya sekadar kekurangan fasilitas.

Kebijakan ini mulai diperkenalkan secara luas sejak 2016 sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah. Jumlah PLB di Indonesia tidak bersifat statis karena terus berkembang sejak pertama kali diluncurkan. Berdasarkan data resmi Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) terkait perkembangan awal dan referensi kelembagaan PLB, pada tahap awal tahun 2016 diluncurkan sebanyak 11 PLB, tahap berikutnyabertambah menjadi sekitar 28 PLB, dan akan terus bertambah dengan target pemerintah mencapai 50 PLB dalam jangka menengah.

Secara konseptual, PLB berfungsi sebagai buffer stock nasional yang memungkinkan pelaku usaha menyimpan barang lebih dekat dengan pasar, tanpa harus langsung mengeluarkan beban pajak. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan persediaan, sekaligus mengurangi biaya logistik secara keseluruhan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sejak implementasinya, jumlah PLB terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan dalam menekan biaya logistik, khususnya bagi industri manufaktur.

Efektivitas PLB dapat dilihat dari kemampuannya mengurangi lead time distribusi dan ketergantungan terhadap impor langsung. Dengan adanya PLB, pelaku usaha tidak perlu lagi menyimpan stok dalam jumlah besar di luar negeri atau melakukan impor berulang dalam waktu singkat. Hal ini tidak hanya menekan biaya transportasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Jika dibandingkan secara internasional, konsep PLB serupa dengan bonded warehouse yang telah lama diterapkan di negara-negara maju. Singapura, misalnya, memanfaatkan fasilitas ini untuk memperkuat posisinya sebagai hub logistik global. Belanda juga mengembangkan sistem logistik terintegrasi berbasis gudang berikat di Rotterdam yang mendukung efisiensi distribusi di kawasan Eropa. Selanjutnya Tiongkok juga sukses mengembangkan bonded logistics zone mempercepat arus barang dan menekan biaya ekspor-impor. Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa fasilitas logistik, seperti PLB, dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi.

Dampak efisiensi

PLB memiliki potensi besar sebagai game changer dalam menekan biaya logistik nasional. Dengan memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi penyimpanan, serta mengurangi biaya transportasi, PLB dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan biaya logistik.

Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi logistik dapat menurunkan biaya hingga 10–15 persen, tergantung pada sektor dan skala implementasi. Asosiasi logistik Indonesia pada 2025 juga menyebut bahwa optimalisasi sistem logistik nasional, termasuk melalui PLB, dapat menurunkan biaya logistik, hingga sekitar 12,5 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Selama ini, banyak pelaku usaha di Indonesia masih bergantung pada impor langsung dengan pola pengiriman bertahap. yang mengakibatkan kondisi, antara lain biaya transportasi berulang meningkat, waktu tunggu panjang, dan stok sering tidak optimal. Implementasi PLB akan memutus rantai ini dengan menghadirkan buffer stock di dalam negeri. Barang dapat disimpan lebih dekat ke pasar, tanpa harus langsung dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Dampak yang diberikan adanya efisiensi logistik yang membuat frekuensi pengiriman barang menjadi berkurang, biaya distribusi dapat ditekan dengan lebih efisien, dan perencanaan logistik dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Inilah perubahan mendasar yang terjadi dengan adanya PLB, yaitu perubahan sistem dari semula sistem reaktif (impor saat butuh) menjadi sistem logistik yang strategis (stok tersedia domestik).

Selain itu, PLB juga berkontribusi dalam meningkatkan kepastian pasokan dan stabilitas harga. Dengan adanya stok barang di dalam negeri, risiko gangguan rantai pasok global dapat diminimalkan. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks ketidakpastian global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan dinamika geopolitik internasional.

Lebih jauh, PLB juga berpotensi mendorong transformasi sistem logistik nasional menuju model yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan dukungan digitalisasi, integrasi antarmoda, serta kebijakan fiskal yang tepat, PLB dapat menjadi pusat konsolidasi logistik yang mengurangi inefisiensi, seperti perjalanan kosong dan distribusi yang tidak optimal.

Tranformasi ekonomi

Pada akhirnya, pembentukan PLB bukan sekadar fasilitas penyimpanan barang, melainkan instrumen strategis dalam reformasi logistik nasional. Di tengah tingginya biaya logistik yang masih menjadi tantangan utama, PLB menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sistem logistik yang efisien menjadi kunci keberhasilan dalam perdagangan global. Oleh karena itu, optimalisasi PLB harus terus didorong melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Sehingga apabila dimanfaatkan secara optimal, PLB tidak hanya akan menekan biaya logistik, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang lebih efisien, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Tanpa adanya PLB, pengiriman barang lebih banyak dilakukan dalam volume kecil dan tidak efisien. Sebaliknya melalui PLB pengiriman barang dapat dikonsolidasikan dalam jumlah besar dan distribusinya dilakukan dalam skala ekonomis, sehingga perubahan dimaksud akan menghasilkan penurunan biaya-biaya per unit, meningkatkan utilisasi angkutan, dan perjalanan kosong juga semakin berkurang.

Kondisi tersebut sebagai bukti bahwa konsep PLB dapat disebut sebagai game changer, karena tidak hanya membangun sistem yang menurunkan biaya logistik secara langsung, tetapi mengubah cara kerja sistem logistik nasional, dari tidak efisien menjadi terintegrasi, fleksibel, dan berbasis skala ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, 60 persen investasi di Indonesia menghasilkan laba. Kondisi ini dinilai menjadi daya tarik investasi bagi investor yang mau menanamkan modalnya ke Indonesia.

Menko Airlangga mengatakan, kondisi ini membuat Indonesia lebih unggul dari sisi iklim investasi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ia optimistis, target investasi yang mencapai lebih dari Rp2.000 triliun pada tahun 2026 akan dapat tercapai.

"Apa yang membedakan Indonesia dengan negara lain, adalah kontribusi terhadap keuntungan. Sekitar 60 persen investasi di Indonesia itu menghasilkan laba," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (23/4/2026).

Rincian Sebaran Investasi Rp498 Triliun yang Masuk RI di Kuartal I 2026, Serap 706 Ribu Pekerja



Selain faktor tersebut, Airlangga menilai stabilitas ekonomi menjadi daya tarik utama bagi investor untuk tetap masuk ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu dijaga di angka kurang lebih 5% secara rerata, yang membuat iklim investasi di dalam negeri semakin menarik.

"Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak termasuk gejolak yang terakhir," ucap Airlangga.

Disamping itu, Airlangga menyebut populasi yang besar menciptakan market Indonesia lebih menarik ketimbang negara-negara di kawasan. Konsumsi domestik yang saat ini berkontribusi dominan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kekuatan fundamental perekonomian nasional.

"Indonesia juga punya domestic market yang kuat. Sehingga dengan demikian ini menjadi buffer terhadap berbagai gejolak ataupun krisis," jelasnya.

Investasi 2025 Tembus Rp1.931 T Belum Selaras dengan Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja



Airlangga menambahkan, Pemerintah terus mendorong peningkatan iklim investasi sebagai motor penggerak perekonomian lewat berbagai kebijakan hingga stimulus fiskal. Misalnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pembukaan berbagai kawasan industri dengan untuk menarik investasi masuk.

"Indonesia mendorong pengembangan Special Economic Zone, Kawasan Ekonomi Khusus maupun kawasan industri," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, memaparkan upah buruh tidak berjalan sendiri tetapi bagian dari sistem yang panjang dalam negara.

“Upah buruh itu tidak berdiri sendiri, dia merupakan rangkaian panjang dari sebuah sistem yang ada dalam negara, ada kaitannya dengan politik, hukum, dan tentu saja ekonomi,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Hal ini disampaikan Handi ketika menjadi pembicara pada talkshow "Mayday dan Harapan Kesejahteraan Melalui Hadirnya UU Ketenagakerjaan Baru yang Lebih Berkeadilan" yang diselenggarakan oleh Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Rabu, (22/04/2026).

Handi memaparkan kesejahteraan buruh tidak hanya berfokus pada kenaikan upah. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas pertumbuhan menjadi variabel utama penentuan upah

"Yang perlu kita jaga dan kita kawal bersama tidak hanya memperbaiki atau menaikkan upah pekerja, tapi bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro kepada rakyat, pro kepada buruh, pro kepada masyarakat,” tegasnya.

Lihat video: Usai Pertemuan dengan Dasco, Konfederasi Buruh Kompak Dukung Program Prabowo



Handi menambahkan, sinergi antara kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi akan menentukan keberhasilan peningkatan kesejahteraan.

“Sehingga ini akan berkorelasi positif, kebijakan buruhnya pro kepada buruh dan kondisi ekonominya mendukung, sehingga di situlah letak bagaimana nantinya kita bisa meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan upah yaitu berbasis kondisi riil ekonomi kita saat ini,” jelas pengamat ekonomi ini.

Hadir dalam kegiatan ini, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Indra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat, dan Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPP PKS Muhammad Rusdi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga Satgas PHK yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 masih belum ada kejelasan.

Kalangan pekerja hingga pengusaha menantikan terobosan pemerintah dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan pencegahan PHK besar-besaran tersebut, kendati masih terjadi tarik ulur menjelang Hari Buruh tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa struktur DKBN akan diumumkan dalam waktu dekat, begitu pula dengan kepastian pembentukan Satgas PHK. Ditemui usai rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Senin (20/4/2026), dia meminta seluruh pihak menunggu pernyataan resmi mengenai pembentukan dua kelembagaan tersebut.

"Tunggu saja, ya. Ditunggu saja sampai nanti pemerintah mengumumkan pada waktunya," kata Yassierli.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa perayaan May Day tahun ini disinyalir menjadi momentum pengumuman struktur resmi DKBN oleh pemerintah. Dia menyebut bahwa unsur DKBN sejatinya telah disepakati dalam forum musyawarah antara pemerintah, DPR RI, serta sejumlah konfederasi serikat pekerja sekitar 1 bulan lalu.

Selain KSPI, dia menyebut, unsur buruh yang hadir dalam persamuhan itu mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said mengeklaim bahwa pertemuan tersebut sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh perwakilan KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI. Namun, dia menyebut bahwa dalam perkembangan berikutnya, keputusan tersebut tak dijalankan.

Maka dari itu, dia menyatakan bahwa KSPI memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN usai menggelar konsolidasi internal. Dia lantas mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, sikap serupa juga diambil atas pembentukan Satgas PHK. Namun, Said menyatakan siap bilamana KSPI dimintai pandangan atau bantuan di luar dua struktur tersebut.

Dari kacamata pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang bahwa pembentukan DKBN perlu diiringi kepastian adanya harmonisasi peran antarlembaga agar tidak terjadi duplikasi fungsi dengan entitas yang sudah ada. Dia mengacu pada keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional maupun Dewan Pengupahan Nasional.

“Kami memandang penting agar DKBN diarahkan untuk memperkuat kualitas dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha sehingga proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih inklusif dan berbasis data,” kata Shinta kepadaBisnis, dikutip Rabu (22/4/2006).

Lebih jauh, dia menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan Tanah Air saat ini tidak hanya pada aspek hubungan industrial, tetapi juga pada isu yang lebih struktural seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan menghadapi transformasi ekonomi ke depan. Oleh karena itu, Apindo melihat peran DKBN perlu dioptimalkan sebagai ruang strategis untuk membahas solusi yang komprehensif terhadap isu-isu tersebut.

Terkait Satgas PHK, Shinta menyampaikan bahwa dunia usaha memahami langkah ini sebagai respons terhadap kekhawatiran meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja, serta upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menghadirkan mekanisme yang dapat membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih cepat dan solutif.

Namun, dia menekankan bahwa PHK kerap dipicu tekanan ekonomi yang lebih luas, mulai dari pelemahan permintaan hingga kenaikan biaya produksi. Menurutnya, pendekatan yang diambil tidak dapat semata bersifat administratif, tetapi juga perlu menyentuh akar persoalan melalui penguatan iklim usaha, menjaga daya beli, serta mendukung keberlangsungan sektor-sektor padat karya.

Pihaknya pun berharap bahwa Satgas PHK nantinya dapat berfungsi sebagai forum yang mendorong dialog bipartit yang konstruktif, membantu mediasi yang adil dan tepat waktu, serta tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

“Penting juga untuk memastikan bahwa dalam implementasinya, keberadaan Satgas ini tidak menimbulkan persepsi sebagai instrumen yang menghambat operasional dunia usaha dalam melakukan penyesuaian bisnis yang sah dan diperlukan,” imbuhnya.

Shinta pun menjelaskan bahwa Apindo juga akan berperan aktif sebagai mitra pemerintah, baik dalam memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan, mendukung upaya pencegahan PHK melalui penguatan sektor-sektor yang terdampak, maupun dalam mendorong penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif.

Tak Menjawab Persoalan Buruh

Sementara itu, kalangan akademisi menilai pembentukan DKBN tidak serta-merta menjawab persoalan kesejahteraan buruh.

Pakar ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada tidak adanya wadah untuk menyampaikan kepentingan buruh, melainkan lemahnya fungsi lembaga yang sudah ada.

Menurutnya, saat ini telah terdapat LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan yang memiliki fungsi untuk menjalankan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun, efektivitas keduanya dinilai belum optimal.

“Pembentukan dewan baru tidak akan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara substantif, karena masalahnya bukan di representasi dewan,” kata Nabiyla kepadaBisnis.

Apabila tidak ada kejelasan fungsi dasar yang membedakan antara LKS Tripnas, Dewan Pengupahan, dan DKBN kelak, dia mengkhawatirkan potensi terjadinya tumpang tindih. Kondisi ini dinilai berisiko memperburuk koordinasi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, dia juga menyoroti unsur buruh yang akan menjadi representasi di DKBN. Nabiyla menilai bahwa lembaga tripartit yang telah ada cenderung direpresentasikan oleh pekerja sektor formal, sedangkan pekerja informal yang jumlahnya besar justru kurang terwakili.

“Sementara kalau kita lihat dari kondisi pasar kerja Indonesia sekarang, justru ada banyak isu yang dialami oleh teman-teman pekerja informal yang jarang sekali kemudian bisa terdengar representasinya,” ujarnya.

Dia juga memiliki pandangan serupa terkait Satgas PHK. Menurutnya, pencegahan dampak PHK massal dan sepihak merupakan tujuan mulia, tetapi celah justru terbuka dari ketentuan PHK dalam perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air saat ini.

Nabiyla menyebut bahwa yang menjadi krusial untuk dilakukan saat ini adalah mengevaluasi ketentuan PHK dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja, alih-alih sebatas membentuk satuan tugas. Program yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja juga dinilai patut menjadi prioritas.

Batam (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai wisatawan mancanegara (wisman) yang datang harian secara berulang, menjadi kekuatan pariwisata di Kota Batam.

Kepala Dispar Kepri Hasan mengatakan, fenomena wisatawan harian atau ‘day trippers’, terutama dari Singapura, justru menjadi karakter pasar tersendiri bagi Batam.

“Memang banyak wisatawan harian, terutama dari Singapura. Mereka datang hanya untuk makan, belanja kebutuhan pokok, lalu kembali di hari yang sama,” katanya saat dikonfirmasi di Batam, Rabu.

“Walaupun sebentar tapi frekuensinya tinggi, dalam sebulan orang yang sama bisa empat sampai lima kali datang ke Batam,” tambahnya.

Menurutnya, pola kunjungan seperti ini menunjukkan bahwa Batam memiliki daya tarik sebagai destinasi jarak dekat yang praktis dan ekonomis.

Kondisi ini juga dipengaruhi situasi ekonomi di Singapura yang mendorong masyarakatnya mencari alternatif belanja dan rekreasi dengan biaya lebih terjangkau.

“Pasar terdekat seperti Singapura ini yang harus kita manfaatkan. Mereka tidak lama tinggal, tapi kunjungannya berulang. Ini yang justru jadi kekuatan kita,” katanya.

Hasan menjelaskan, tingginya mobilitas wisatawan tersebut tetap memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha lokal, terutama di sektor makanan dan minuman.

Menurutnya tiap kunjungan tetap menghasilkan transaksi yang berkontribusi pada perputaran ekonomi masyarakat.

“Yang penting ada aktivitas ekonomi. Mereka datang, makan, belanja, itu sudah memberikan dampak. Jadi tidak selalu harus menginap untuk memberi kontribusi,” ujarnya.

Ia menambahkan, aktivitas belanja wisatawan memang memiliki keterbatasan, seperti aturan bea cukai yang membatasi barang bawaan hingga 40 kilogram.

Data tahun 2025 menunjukkan sektor pariwisata Kepri dari aktivitas akomodasi serta makan dan minum mencatat kontribusi sekitar Rp6,9 triliun atau sekitar 1,83 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri.

Meski demikian, Hasan mengakui upaya peningkatan lama tinggal wisatawan tetap perlu dilakukan, terutama dengan menyasar pasar lain yang berpotensi tinggal lebih lama.

“Kalau untuk long stay memang perlu strategi lain, misalnya di Bintan itu durasi kunjungan lebih lama. Tapi untuk Batam, kekuatan kita ada di frekuensi kunjungan itu,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026