Bisnis.com, MATARAM — Lonjakan ekspor konsentrat tembaga dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melesat pada awal tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardhani mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga April 2026 mencapai Rp1,45 triliun atau tumbuh 8.218,28% secara tahunan.

"Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan bea keluar yang tumbuh 8.218,28% secara tahunan (YoY), sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor pada 30 April 2026," jelas Ratih, Jumat (29/5/2026).

Selain bea keluar, penerimaan cukai juga tumbuh 3,09% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai hasil tambang. Sebaliknya, bea masuk mengalami kontraksi 23,30% akibat penurunan volume impor bahan baku dan bahan penolong sektor pertambangan.

Sebagai informasi, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), entitas anak PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), memperoleh rekomendasi ekspor konsentrat tembaga sebesar 480.000 dry metric ton (dmt) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rekomendasi tersebut berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga April 2026.

Rekomendasi itu menjadi dasar bagi Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaga bagi AMNT.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di NTB mencapai Rp308,85 miliar atau setara 42,69% dari target tahun berjalan.

Pertumbuhan PNBP terutama ditopang oleh pendapatan badan layanan umum (BLU) yang meningkat 12,03%, didorong oleh kenaikan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan layanan pendidikan.

Adapun komponen PNBP lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,30% secara nominal, yang menunjukkan perbaikan kinerja penerimaan secara lebih luas.

Di sisi perdagangan luar negeri, NTB mencatat surplus neraca perdagangan kumulatif sebesar US$1,143 miliar hingga April 2026.

Nilai ekspor tercatat mencapai US$1,20 miliar, dengan kontribusi ekspor pada April sebesar US$536,22 juta. Kinerja tersebut ditopang oleh ekspor konsentrat tembaga, katoda tembaga, mutiara, dan serealia.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar US$57,75 juta secara kumulatif sehingga menjaga posisi surplus perdagangan daerah.

Menurut DJPb NTB, pertumbuhan ekspor yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terutama didorong oleh pemberian izin ekspor konsentrat tembaga dan katoda hasil pengolahan smelter AMMN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kenaikan tarif royalti komoditas tambang akan berlaku pada Juni 2026.

Purbaya mengatakan dasar hukum untuk kenaikan ini berupa peraturan pemerintah (pp) ini sudah siap dan akan berlaku awal Juni.

"Itu pp-nya sudah, diskusi sudah selesai. Pp-nya sudah dinaikkan, mungkin mulai berlaku awal Juni," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Berdasarkan informasi yang ia dapat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, kenaikan ini akan berlaku bagi semua komoditas tambang.

"(Kenaikan royalti berlaku) across the board kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang," ujar Purbaya.

Kementerian ESDM telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak ada Jumat (8/5).

Kabar terkait rencana Kementerian ESDM menaikkan royalti mineral sebelumnya sudah santer terdengar, disertai penetapan harga mineral acuan (HMA) khusus komoditas ekspor nikel.

Hal itu tertuang dalam materi Konsutlasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Berdasarkan usulan ESDM per Jumat (8/5), timah menjadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti tertinggi dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level HMA timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

Adapun level kenaikan tertinggi 20 persen terjadi ketika HMA menembus US$50 ribu per ton.

Tak hanya komoditas timah, kenaikan royalti tambang juga terjadi pada komoditas emas yang diusulkan naik antara 14 persen hingga 20 persen, dari sebelumnya di kisaran 7 persen hingga 16 persen.

Untuk perak, usulan tarif royalti berubah dari sebelumnya flat atau tetap di level 5 persen, diusulkan penyesuaian tarif dari 5 persen hingga 8 persen.

Sementara konsentrat tembaga, tarif royalti diusulkan naik dari rentang 7 persen hingga 10 persen menjadi 9 persen hingga 13 persen.

Adapun untuk katoda tembaga, usulan tarif royalti naik dari 4 persen hingga 7 persen menjadi 7 persen hingga 10 persen.

Kemudian, untuk tarif royalti nikel diusulkan penurunan interval HMA yang digunakan sebagai dasar pengenaan tarif, dari sebelumnya US$ 18 ribu per ton, menjadi US$16 ribu per ton. Begitu juga untuk HMA nikel US$31 ribu per ton menjadi US$26 ribu.

Dalam usulan baru, tarif 14 persen berlaku ketika HMA nikel di bawah US$16 ribu per ton. Tarif meningkat menjadi 15 persen untuk rentang US$16 ribu-US$18 ribu per ton.

Selanjutnya, 16 persen pada US$18 ribu-US$20 ribu per ton, 17 persen pada HMA US$20 ribu-US$22 ribu per ton, diikuti tarif royalti 18 persen pada HMA nikel US$22 ribu-US$26 ribu per ton, dan 19 persen ketika harga melampaui US$26 ribu per ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas dan perak ada Jumat (8/5).

Sebelumnya, kabar terkait rencana Kementerian ESDM untuk menaikkan royalti mineral sudah santer, disertai penetapan harga mineral acuan (HMA) khusus komoditas ekspor nikel.

Hal itu tertuang dalam materi Konsutlasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Berdasarkan usulan ESDM per Jumat (8/5), timah menjadi komoditas dengan usulan lonjakan tarif royalti tertinggi dari sebelumnya 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen hingga 20 persen. Itu bergantung pada level HMA timah global.

Pada tabel usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton. Tarif naik menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu-US$30 ribu per ton, lalu 10 persen untuk HMA US$30 ribu-US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu-US$40 ribu per ton dan 15 persen untuk HMA US$40 ribu-US$45 ribu per ton. Kenaikan 17,5 juga terjadi saat harga timah berada di kisaran US$45 ribu-US$50 ribu per ton.

[Gambas:Youtube]

Adapun level kenaikan tertinggi 20 persen terjadi ketika HMA menembus US$50 ribu per ton.

Tak hanya komoditas timah, kenaikan royalti tambang juga terjadi pada komoditas emas yang diusulkan naik antara 14 persen hingga 20 persen, dari sebelumnya di kisaran 7 persen hingga 16 persen.

Untuk perak, usulan tarif royalti berubah dari sebelumnya flat atau tetap di level 5 persen, diusulkan penyesuaian tarif dari 5 persen hingga 8 persen.

Sedangkan konsentrat tembaga, tarif royalti diusulkan naik dari rentang 7 persen hingga 10 persen menjadi 9 persen hingga 13 persen. 

Adapun untuk katoda tembaga, usulan tarif royalti naik dari 4 persen hingga 7 persen menjadi 7 persen hingga 10 persen. 

Sedangkan untuk tarif royalti nikel diusulkan penurunan interval HMA yang digunakan sebagai dasar pengenaan tarif, dari sebelumnya US$ 18 ribu per ton, menjadi US$16 ribu per ton. Begitu juga untuk HMA nikel US$31 ribu per ton menjadi US$26 ribu.

Dalam usulan baru, tarif 14 persen berlaku ketika HMA nikel di bawah US$16 ribu per ton. Tarif meningkat menjadi 15 persen untuk rentang US$16 ribu-US$18 ribu per ton.

Sedangkan 16 persen pada US$18 ribu-US$20 ribu per ton, 17 persen pada HMA US$20 ribu-US$22 ribu per ton, diikuti tarif royalti 18 persen pada HMA nikel US$22 ribu-US$26 ribu per ton, dan 19 persen ketika harga melampaui US$26 ribu per ton.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana tersebut akan dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Nanti Kementerian ESDM juga akan membuat kebijakan yang akan menaikkan PNBP kita dari SDA. Misalnya royalti beberapa perusahaan akan dinaikkan, batu bara akan dinaikkan katanya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (6/4/) dikutip dari CNBCIndonesia.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto dan telah disetujui.

"Untuk nikel juga akan dikenakan HMA, sehingga mereka membayar lebih banyak lagi ke kita," tambanya.

Bendahara keuangan menambahkan kalau royalti mineral dan penetapan HMA nikel menjadi salah satu exercise untuk memastikan penambahan pemasukan negara, sehingga defisit bisa lebih terkendali.

"Jadi saya agak tenang sedikit karena ada janji dari ketuanya pak ketua, dan itu clear sudah diputuskan di depan presiden hingga techicality-nya didetailkan," jelas Purbaya Senin (6/4).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat ini ada 18 proyek hilirisasi yang tengah dikaji dengan nilai investasi mencapai Rp300 triliun. Diharapkan proses kajian bisa selesai akhir tahun ini.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara Peresmian Pabrik Lotte Chemical di Cilegon, Banten, Kamis (6/11), yang dihadiri oleh Prabowo dan para menteri Kabinet Merah Putih lainnya.

"Terakhir, kami melaporkan kepada Bapak Presiden, bahwa terkait dengan proyek hilirisasi, kami sama Pak Rosan sudah menyerahkan 18 proyek yang total nilai investasinya kurang lebih sekitar Rp300 triliun lebih," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, saat ini kajian tengah dilakukan oleh konsultan yang telah dipilih oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Salah satu proyek yang dikaji adalah ekosistem baterai mobil listrik.

"Kita bangun kabel, kita bangun bemper mobil, kita bangun plastik, maka Insyaallah kalau ini sudah ada, maka rantai pasok daripada ekosistem mobil listrik maupun baterai mobil listrik itu sudah berada di Indonesia dan ini yang menjadi apa yang Bapak perintahkan," jelasnya.

Berikut daftar 18 proyek yang tengah dikaji:

1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) - Mempawah, Kalimantan Barat: Rp60 triliun

2. Industri DME (batu bara) - Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, PALI, Banyuasin: Rp164 triliun

3. Industri Aspal (Aspal Buton) - Buton, Sulawesi Tenggara: Rp1,49 triliun

4. Industri Mangan Sulfat (Mangan) - Kupang, NTT: Rp3,05 triliun

5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) - Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah: Rp38,4 triliun

6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda Tembaga) - Gresik, Jawa Timur: Rp19,2 triliun

7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) - Kabupaten Sarmi, Papua: Rp19 triliun

8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) - Kendawangan, Kalimantan Barat: Rp17,3 triliun

9. Industri Oleoresin (Pala) - Kabupaten Fakfak, Papua Barat: Rp1,8 triliun

10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) - KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK): Rp3 triliun

11. Industri Nata de Coco, MCT, Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) - KI Tenayan, Riau: Rp2,3 triliun

12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) - Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumsel, Riau, Banten, dan NTT: Rp16 triliun

13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) - Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur: Rp1 triliun

14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) - Kupang, NTT: Rp212 miliar

15. Oil Refinery - Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak: Rp160 triliun

16. Oil Storage Tanks: Rp72 triliun

17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit & Silika) - KI Batang, Jawa Tengah: Rp24 triliun

18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) - KBN Marunda, KI Cikarang, KI Karawang: Rp16 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang tembaga dan emas PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) membukukan rugi sepanjang periode Januari-September 2025. Hal ini dikarenakan kendala dalam peningkatan kapasitas ramp-up smelter dan aturan larangan ekspor konsentrat.

Merujuk pada laporan keuangan terbaru, perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar US$175,05 juta atau setara Rp2,91 triliun (Rp16.630/US$). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, Amman masih mencatat laba bersih sebesar US$720 juta (Rp 11,97 triliun).

"Hal ini mencerminkan dampak transisi jangka pendek seiring dengan selesainya peralihan perusahaan menuju operasi hilir. Dengan penjualan katoda tembaga yang kembali dimulai sejak Q2 dan penjualan emas murni sejak Q3, kinerja keseluruhan mulai menunjukkan pemulihan," sebagaimana disampaikan melalui keterbukaan informasi BEI.

Dari sisi pendapatan, Amman meraup penjualan bersih sebesar US$545 juta. Angka ini anjlok 78,1% dibandingkan pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$2,49 miliar.

Seperti diketahui, mulai tahun 2025, Perusahaan hanya diizinkan menjual produk logam jadi, seperti katoda tembaga dan emas murni, tidak dalam bentuk konsentrat seperti pada tahun 2024. Transisi ini menyebabkan penurunan penjualan bersih di kuartal III-2025.

Dari penjualan tersebut, penjualan katoda tembaga menyumbang sekitar US$389 juta sejak Q2, sementara penjualan emas murni, yang dimulai pada Q3. berkontribusi sekitar US$155 juta. Sisanya sebesar USS1 juta berasal dari penyesuaian harga akhir dan volume atas penjualan konsentrat tahun 2024.

"Perseroan sedang mengajukan izin ekspor konsentrat dan setelah izin tersebut diperoleh, Perseroan akan dapat menjual baik konsentrat maupun produk logam jadi," ungkapnya.

Berdasarkan laporan posisi keuangan, total aset perseroan mencapai US$12,81 miliar, naik 15,2% dari US$11,12 miliar pada akhir 2024. Sementara itu, total liabilitas dan ekuitasnya masing-masing tercatat sebesar US$5,00 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor China menunjukkan ketahanannya selama enam bulan terakhir meskipun diterpa perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Catatan tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan AS terhadap produk-produk Negeri Tirai Bambu di tengah bea impor tinggi yang mencapai 55%.

Melansir Bloomberg pada Rabu (22/10/2025), sekitar US$1 miliar barang dikirim dari China ke AS setiap harinya, dengan volume pengiriman pada September 2025 meningkat dibandingkan Agustus 2025.

Meskipun nilai total perdagangan kedua negara turun dua digit selama setengah tahun terakhir, sejumlah produk justru mencatat kenaikan dibandingkan 2024, menantang tensi dagang Beijing–Washington.

Kondisi tersebut menandakan efektivitas tarif AS masih terbatas dalam menekan impor dari China. Dominasi China pada sektor penting seperti logam tanah jarang dan elektronik membuat produk asal negara itu sulit tergantikan dalam jangka pendek. Namun, situasi dapat berubah bila Trump benar-benar menaikkan tarif lagi.

“Posisi kuat China dalam rantai pasok global memberi daya tawar terhadap importir AS. Realokasi produksi akan memerlukan waktu," tulis ekonom Bloomberg, Chang Shu dan David Qu.

Kekuatan ekspor tersebut juga memberi Presiden Xi Jinping posisi negosiasi yang lebih baik menjelang pembicaraan perpanjangan gencatan tarif 90 hari yang akan berakhir November mendatang.

Pada kuartal III/2025, nilai ekspor China ke AS menembus US$100 miliar, mendorong surplus perdagangan bilateral naik menjadi US$67 miliar.

Trump, pada Selasa (21/10/2025), menyatakan optimistis bahwa pertemuannya dengan Xi dalam KTT di Korea Selatan pekan depan akan menghasilkan kesepakatan yang baik, meskipun tidak menutup kemungkinan pertemuan itu gagal terlaksana.

Dia menegaskan isu logam tanah jarang, fentanyl, dan kedelai akan menjadi prioritas utama dalam negosiasi dagang tersebut.

Meski sebagian besar dari 10 komoditas ekspor utama China ke AS turun dalam setahun terakhir, pengiriman rokok elektrik (e-cigarette) dan sepeda listrik (e-bike) justru meningkat. Dalam tiga bulan hingga September, ekspor e-bike mencapai lebih dari US$500 juta, sedikit naik dari tahun sebelumnya.

Ekspor katoda tembaga olahan melonjak dari nyaris nihil menjadi US$270 juta, sementara kabel listrik naik 87% menjadi US$405 juta.

“Kedua pihak bisa saja mengurangi ketergantungan, tetapi tidak mungkin hingga nol,” ujar Zhaopeng Xing, Senior China Strategist di Australia & New Zealand Banking Group (ANZ).

Menurut ANZ, celah dalam kebijakan tarif juga memungkinkan sebagian perdagangan tetap berjalan. Importir AS disebut dapat membayar bea lebih rendah dengan memanfaatkan nilai transaksi awal di negara ketiga seperti Meksiko atau Vietnam sebelum barang tiba di pelabuhan AS.

“Masih banyak celah yang dimanfaatkan pelaku usaha. Bea Cukai AS tidak memiliki cukup sumber daya untuk menanganinya," jelas Xing.

Pada kuartal III/2025, ekspor produk teknologi seperti ponsel, laptop, dan komponen komputer dari China ke AS mencapai hampir US$8 miliar—meskipun turun lebih dari separuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, meski kebijakan de minimis yang memungkinkan paket kecil bebas bea masuk telah dicabut, konsumen AS tetap membeli miliaran dolar produk dari platform e-commerce China seperti Shein Group Ltd. dan Temu milik PDD Holdings Inc. Sejak Mei, nilai pengiriman paket kecil ke AS tercatat mencapai sekitar US$5,4 miliar.

Ekspor business-to-business (B2B) melalui e-commerce juga melonjak dari US$31 juta pada Agustus menjadi US$201 juta pada September. Lonjakan itu menunjukkan perusahaan China mulai beralih dari penjualan langsung ke konsumen AS menjadi pengiriman massal ke gudang di AS sebelum dipasarkan secara ritel.

Meski ekspor China masih kuat, arah perdagangan AS–China tampak menuju “pemutusan sebagian” (partial decoupling). Trump terus mendorong kebijakan onshoring untuk menghidupkan kembali manufaktur domestik AS.

Tahun ini, total pengiriman barang dari China turun menjadi kurang dari US$320 miliar—setara dengan level 2017, sebelum perang dagang pertama era Trump.

Beberapa sektor sudah terkena dampak besar. Ekspor konsol gim dari China anjlok setelah Nintendo Co. dan Microsoft Corp. memindahkan produksi ke Vietnam dan negara lain untuk menghindari tarif tinggi. Ekspor televisi LCD ke AS bahkan merosot 73% dibandingkan tahun lalu.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), kerusakan akibat perang dagang kali ini bahkan lebih parah dibandingkan periode 2018—2019.

“Pemutusan hubungan dagang antara AS dan China tampak terjadi lebih cepat dibandingkan guncangan tarif sebelumnya,” tulis IMF dalam laporan bulan ini.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) menyoroti rendahnya serapan katoda tembaga produksi dalam negeri oleh industri nasional.
Senior Vice President Government Relation PTFI Harry Pancasakti menuturkan, dari total kapasitas produksi katoda mencapai sekitar 800.000 ton per tahun, penyerapan oleh sektor industri di Tanah Air kurang dari separuhnya.
Dia mengatakan, sebagian besar produksi katoda tembaga justru diekspor ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
“Kurang dari 50% yang diserap di dalam negeri. Sisanya diekspor dan sayangnya ekspor ini tidak jauh-jauh, mayoritas pembelinya justru dari negara tetangga,” ujar Harry dalam acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Harry menuturkan, Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki industri manufaktur elektronik yang jauh lebih berkembang dibandingkan Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun pelaku industri nasional untuk memperkuat rantai hilirisasi logam tembaga di dalam negeri.
“Mereka [negara tetangga] punya industri elektronik yang jelas dan kuat. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk memperkuat hilirisasi katoda di dalam negeri,” katanya.
Menurut Harry, kapasitas produksi katoda tembaga di dalam negeri terus meningkat seiring dengan beroperasinya beberapa fasilitas pemurnian (smelter). Setiap smelter memiliki kapasitas antara 500.000—600.000 ton per tahun. Namun, hingga kini komitmen serapan domestik masih terbatas.
Adapun, PTFI baru menerima komitmen besar dari PT Hailiang Nova Material Indonesia. Perusahaan ini juga beroperasi di kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) dengan volume sekitar 100.000 ton per tahun.
“Sisanya, hasil produksi katoda akan sama dengan kelebihan yang dihasilkan PT Smelting. Ini jadi pekerjaan rumah bersama karena mayoritas offtaker dalam negeri hanya berasal dari industri kabel,” ujar Harry.
Padahal, lanjut dia, permintaan tembaga di dalam negeri semestinya bisa lebih tinggi mengingat banyak sektor industri lain seperti elektronik dan pendingin udara (AC) yang menggunakan bahan baku tembaga.
“Industri kabel kita katanya butuh 600.000 ton per tahun. Tapi kenapa kita sudah produksi hampir 800.000 ton per tahun masih belum terserap sepenuhnya? Apakah ada isu finansial atau hambatan lain yang perlu kita bantu?” tuturnya.
PTFI sebelumnya menyuarakan agar katoda tembaga hasil produksi smelter mereka bisa diserap industri dalam negeri.Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengibaratkan tugas penambang untuk melaksanakan hilirisasi sudah selesai. Menurutnya, tugas selanjutnya adalah mendorong hasil hilirisasi bisa dikonsumsi industri dalam negeri.
Dia mencontohkan saat ini sekitar tiga per empat produksi katoda tembaga PT Smelting, smelter pertama Freeport, masih diekspor. Sementara itu, sisanya baru dikonsumsi industri dalam negeri. Hal ini lantaran industri hilir yang mengolah katoda dalam negeri masih minim.
"Intinya industri lebih hilirnya mana? Ini [hilirisasi] sudah 5 tahun kok kami bangun," ucap Tony di Jakarta beberapa waktu lalu.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau. Dia menilai hilirisasi harus diiringi dengan konsumsi produk tambang oleh industri dalam negeri.
Hal ini dinilai perlu demi memaksimalkan nilai tambah. Dia menuturkan, dalam 5 tahun terakhir dunia tambang telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan hilirisasi mineral mentah.
Oleh karena itu, dia berharap hasil usaha pelaku industri tambang bisa disambut oleh industri dalam negeri. Menurut Rachmat, akan sangat disayangkan jika produk olahan mineral dalam negeri malah lari ke luar negeri.
"Indonesia punya kesempatan besar untuk memanfaatkan itu dan dari situ lah nilai tambah besar didapatkan," kata Rachmat.
Dia pun berharap pemerintah bisa membuat kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Apalagi, kata Rachmat, pemerintah punya target tertentu untuk menggenjot industri dalam negeri.
"Harapan kami, para penambang sudah melakukan semaksimal mungkin tugasnya, ke depan mungkin ada aturan dari pemerintah untuk memudahkan proses yang bisa membuat kesinambungan dari tambangnya, bukan dari hilirisasinya," jelas Rachmat.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) menyoroti rendahnya serapan katoda tembaga produksi dalam negeri oleh industri nasional.
Senior Vice President Government Relation PTFI Harry Pancasakti menuturkan, dari total kapasitas produksi katoda mencapai sekitar 800.000 ton per tahun, penyerapan oleh sektor industri di Tanah Air kurang dari separuhnya.
Dia mengatakan, sebagian besar produksi katoda tembaga justru diekspor ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
“Kurang dari 50% yang diserap di dalam negeri. Sisanya diekspor dan sayangnya ekspor ini tidak jauh-jauh, mayoritas pembelinya justru dari negara tetangga,” ujar Harry dalam acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Harry menuturkan, Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki industri manufaktur elektronik yang jauh lebih berkembang dibandingkan Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun pelaku industri nasional untuk memperkuat rantai hilirisasi logam tembaga di dalam negeri.
“Mereka [negara tetangga] punya industri elektronik yang jelas dan kuat. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk memperkuat hilirisasi katoda di dalam negeri,” katanya.
Menurut Harry, kapasitas produksi katoda tembaga di dalam negeri terus meningkat seiring dengan beroperasinya beberapa fasilitas pemurnian (smelter). Setiap smelter memiliki kapasitas antara 500.000—600.000 ton per tahun. Namun, hingga kini komitmen serapan domestik masih terbatas.
Adapun, PTFI baru menerima komitmen besar dari PT Hailiang Nova Material Indonesia. Perusahaan ini juga beroperasi di kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) dengan volume sekitar 100.000 ton per tahun.
“Sisanya, hasil produksi katoda akan sama dengan kelebihan yang dihasilkan PT Smelting. Ini jadi pekerjaan rumah bersama karena mayoritas offtaker dalam negeri hanya berasal dari industri kabel,” ujar Harry.
Padahal, lanjut dia, permintaan tembaga di dalam negeri semestinya bisa lebih tinggi mengingat banyak sektor industri lain seperti elektronik dan pendingin udara (AC) yang menggunakan bahan baku tembaga.
“Industri kabel kita katanya butuh 600.000 ton per tahun. Tapi kenapa kita sudah produksi hampir 800.000 ton per tahun masih belum terserap sepenuhnya? Apakah ada isu finansial atau hambatan lain yang perlu kita bantu?” tuturnya.
PTFI sebelumnya menyuarakan agar katoda tembaga hasil produksi smelter mereka bisa diserap industri dalam negeri.Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengibaratkan tugas penambang untuk melaksanakan hilirisasi sudah selesai. Menurutnya, tugas selanjutnya adalah mendorong hasil hilirisasi bisa dikonsumsi industri dalam negeri.
Dia mencontohkan saat ini sekitar tiga per empat produksi katoda tembaga PT Smelting, smelter pertama Freeport, masih diekspor. Sementara itu, sisanya baru dikonsumsi industri dalam negeri. Hal ini lantaran industri hilir yang mengolah katoda dalam negeri masih minim.
"Intinya industri lebih hilirnya mana? Ini [hilirisasi] sudah 5 tahun kok kami bangun," ucap Tony di Jakarta beberapa waktu lalu.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau. Dia menilai hilirisasi harus diiringi dengan konsumsi produk tambang oleh industri dalam negeri.
Hal ini dinilai perlu demi memaksimalkan nilai tambah. Dia menuturkan, dalam 5 tahun terakhir dunia tambang telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan hilirisasi mineral mentah.
Oleh karena itu, dia berharap hasil usaha pelaku industri tambang bisa disambut oleh industri dalam negeri. Menurut Rachmat, akan sangat disayangkan jika produk olahan mineral dalam negeri malah lari ke luar negeri.
"Indonesia punya kesempatan besar untuk memanfaatkan itu dan dari situ lah nilai tambah besar didapatkan," kata Rachmat.
Dia pun berharap pemerintah bisa membuat kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Apalagi, kata Rachmat, pemerintah punya target tertentu untuk menggenjot industri dalam negeri.
"Harapan kami, para penambang sudah melakukan semaksimal mungkin tugasnya, ke depan mungkin ada aturan dari pemerintah untuk memudahkan proses yang bisa membuat kesinambungan dari tambangnya, bukan dari hilirisasinya," jelas Rachmat.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, Indonesia berpotensi memimpin produksi katoda tembaga terbesar di dunia dengan menghitung jumlah mineral dan ketersediaan tembaga dalam negeri.

“Sementara negara-negara seluruh dunia berlomba membangun pembangkit listrik energi terbarukan dan transisi energi, permintaan tembaga semakin tinggi,” kata Tony, dalam Indonesia International Sustainability Forum 2025, di Jakarta, Sabtu (11/10).

Menurut Tony, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan katoda tembaga sebagai bahan baku mulai berdatangan ke Indonesia. Dengan harga sekitar US$ 4,7 atau Rp 78.000 (kurs (Rp 16.610/US$) per pon, permintaan terhadap tembaga akan terus bertambah tinggi.

Salah satu faktor pendorongnya adalah penggunaan katoda tembaga untuk kebutuhan transisi energi. “Sebanyak 65% tembaga di dunia digunakan untuk kendaraan listrik,” tambahnya. Tony menyebut, ketersediaan tembaga akan mendorong investasi hilir dalam negeri.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, pada triwulan II 2025, total realisasi investasi bidang hilirisasi sektor mineral mencapai Rp 96,2 triliun. Sebanyak Rp 22,3 triliun di antaranya mengarah pada tembaga.

Adapun, peringkat teratas di bidang hilirisasi mineral masih ditempati nikel dengan realisasi investasi Rp 46,3 triliun.

Menciptakan Hilirisasi yang Adil

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Nurul Ichwan, menyebut perlunya hilirisasi yang mementingkan keadilan.

“Pemerintah ingin industri hilir adil bagi Indonesia. Investor yang ingin berinvestasi di Indonesia bukan hanya mengambil bahan baku dari Indonesia,” katanya, dalam diskusi yang sama.

Nurul Ichwan mengatakan, pemerintah harus menentukan kebijakan yang berpihak pada keadilan ini. Misalnya, mendorong upaya mitigasi perusahaan jika aktivitasnya merugikan lingkungan.

Hal senada disampaikan Managing Director Asia SEDEX, Walter Lin. Ia menilai pertumbuhan ekonomi harus diseimbangkan dengan kondisi lingkungan dan sosial. “Jika pembuat kebijakan dapat menanamkan hal ini, maka Indonesia bisa menjadi contoh yang baik untuk negara lain," tuturnya.

Saat ini terutama di sektor perbankan, keseimbangan ini telah menjadi syarat investasi. Keseimbangan dari sisi sosial ini di antaranya dengan melindungi hak-hak masyarakat lokal, masyarakat adat, dan komunitas lokal lainnya, serta memberi pekerjaan hijau (green jobs) dengan gaji yang layak.