Bisnis.com, PEKANBARU — Laju kerusakan lahan gambut di wilayah pesisir Riau kini dinilai jauh melampaui kemampuan alam untuk memulihkannya. Di sejumlah kawasan, degradasi tidak lagi hanya memicu penurunan muka tanah (subsiden), tetapi juga menghilangkan daratan akibat abrasi hingga berubah menjadi laut.

Peneliti Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, mengatakan salah satu contoh paling nyata terjadi di Pulau Bengkalis. Dalam sekitar 35 tahun terakhir, garis pantai di pulau tersebut telah mundur sekitar 1,5 kilometer akibat abrasi yang terus menggerus kawasan gambut.

"Dalam tiga puluh lima tahun terakhir, hilangnya sudah 1,5 kilometer. Jadi bukan cuma amblas-amblas saja, tetapi sudah menjadi laut," katanya, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Sigit, kondisi tersebut menunjukkan laju degradasi gambut telah melampaui proses pembentukannya secara alami. Gambut terbentuk dari akumulasi sisa vegetasi dengan laju kurang dari satu sentimeter per tahun, sehingga hamparan gambut setebal belasan meter yang masih tersisa di Riau merupakan hasil proses selama ribuan tahun.

Sebaliknya, ketika lahan gambut dibuka dan dikeringkan melalui pembangunan kanal, proses degradasi langsung berlangsung. Air yang tersimpan di dalam gambut mengalir keluar melalui kanal sehingga permukaan tanah perlahan mengalami subsiden. Pada lahan perkebunan sawit, misalnya, laju penurunan muka tanah rata-rata mencapai sekitar lima sentimeter per tahun atau sekitar lima kali lebih cepat dibandingkan proses pembentukan gambut.

Kerusakan semakin cepat ketika kebakaran terjadi. Dalam satu kali kejadian, lapisan gambut yang terbakar dapat berkurang hingga sekitar 20 sentimeter. Artinya, satu musim kebakaran dapat menghilangkan lapisan gambut yang membutuhkan puluhan tahun untuk terbentuk.

Fenomena tersebut, lanjut Sigit, tercermin dalam penelitian tim PUI GK Universitas Riau di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Pulau Rangsang. Analisis periode 2001–2020 menunjukkan titik panas terkonsentrasi di kawasan pesisir dengan puncaknya terjadi pada Maret 2014 yang mencapai 194 hotspot.

Selama dua dekade tersebut, luas area yang terbakar di KHG Pulau Rangsang mencapai sekitar 114.982 hektare dengan akumulasi durasi kebakaran selama 308 hari. Penelitian itu juga menemukan sejumlah lokasi mengalami kebakaran berulang akibat kerusakan sistem hidrologi gambut yang membuat kawasan semakin rentan terbakar dari tahun ke tahun.

Karena itu, tim peneliti merekomendasikan restorasi melalui pembasahan kembali (rewetting) pada kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran.

Selain kebakaran dan subsiden, kawasan gambut pesisir juga menghadapi ancaman abrasi yang menghilangkan daratan secara permanen. Di Desa Muntai, Bengkalis, laju abrasi diperkirakan mencapai sekitar lima meter per tahun. Sementara itu, di Desa Prameskom, abrasi bahkan diperkirakan mencapai sekitar 20 meter per tahun.

"Jadi bisa dibayangkan, setiap tahun pulau di pesisir kita kehilangan dua puluh meter daratan," ujar Sigit.

Pulau Bengkalis sendiri diperkirakan tersusun sekitar 90% lahan gambut dan hanya sekitar 10% tanah mineral. Karena itu, hilangnya lapisan gambut akibat abrasi, kebakaran, maupun subsiden tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga mengurangi luas daratan.

Menurut Sigit, dampak degradasi tersebut mulai dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah Riau. Berdasarkan perhitungan tim peneliti, lebih dari separuh wilayah provinsi tersebut merupakan lahan gambut, atau sekitar 62% apabila seluruh kawasan rawa turut diperhitungkan.

Dalam kondisi alami, kubah gambut mengandung sekitar 90% air sehingga berfungsi sebagai reservoir alami yang menahan limpasan hujan. Namun, ketika kanal dibangun untuk mengeringkan lahan, kemampuan tersebut terus menurun. Air hujan tidak lagi tersimpan di dalam kubah gambut, melainkan langsung mengalir ke sungai hingga akhirnya memicu banjir di kawasan permukiman.

Sigit juga menilai upaya restorasi gambut belum didukung kelembagaan yang kuat. Menurutnya, pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) sempat menjadi langkah positif, tetapi keberlanjutannya terhenti karena lembaga tersebut bersifat ad hoc.

"Kalau pemerintah benar-benar melihat betapa pentingnya gambut, idealnya ada kementerian atau lembaga khusus yang permanen untuk menangani gambut," katanya.

Dia menegaskan bahwa subsiden, kebakaran, dan abrasi merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dan terus mengurangi cadangan gambut yang membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk.

Bisnis.com, PEKANBARU — Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring dengan meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, El Nino moderat 98%, dan El Nino kuat 62%.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, menjelaskan El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan makin melemah.

"Ketika hujannya itu jadi berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya.

Sutikno mengatakan kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Menampungnya dengan kita membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Kerentanan Beragam

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir atau penampung air alami di bawah permukaan tanah. Makin kecil luas kawasan gambut, makin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Bisnis.com, PEKANBARU - Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100 persen, El Nino moderat 98 persen, dan El Nino kuat 62 persen.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau Sigit Sutikno menjelaskan bahwa El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi oleh tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan semakin melemah.

"Ketika hujannya berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya, Sabtu (27/6/2026).

Sutikno mengatakan bahwa kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata-mata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Nampungnya dengan membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan dengan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir alami di bawah permukaan tanah. Semakin kecil luas kawasan gambut, semakin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau Gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Bisnis.com, PEKANBARU — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemitraan plasma di Provinsi Riau untuk periode 24–30 Juni 2026 ditetapkan sebesar Rp3.776,16 per kilogram untuk kelompok umur tanaman 9 tahun.

Penetapan harga dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan harga TBS tertinggi untuk kelompok umur 9 tahun turun Rp9,72 per kilogram atau 0,26% dibandingkan periode sebelumnya.

“Dengan demikian, harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan ditetapkan sebesar Rp3.776,16 per kilogram. Harga cangkang ditetapkan Rp19,77 per kilogram. Pada periode ini, indeks K yang digunakan sebesar 92,87 persen. Sementara itu, harga penjualan CPO mengalami kenaikan Rp61,40 per kilogram, sedangkan harga kernel turun Rp124,57 per kilogram dibandingkan minggu lalu,” kata Supriadi.

Dalam penetapan harga kali ini, sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) tidak melakukan penjualan. Sesuai ketentuan Pasal 16 Permentan Nomor 13 Tahun 2024, harga CPO dan kernel yang digunakan mengacu pada harga rata-rata tim. Jika hasil validasi masuk kategori validasi dua, maka digunakan harga rata-rata Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Pada periode ini, harga rata-rata CPO KPBN tercatat sebesar Rp15.335 per kilogram, sedangkan harga kernel sebesar Rp12.610 per kilogram.

Supriadi mengatakan koreksi harga TBS pekan ini terutama dipengaruhi penurunan harga kernel, meskipun harga minyak sawit mentah (CPO) masih mengalami kenaikan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, harga TBS yang ditetapkan tim untuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan oleh turunnya harga kernel,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah bersama tim penetapan harga terus melakukan pembenahan tata kelola guna memastikan proses penetapan harga berjalan sesuai ketentuan dan mencerminkan kondisi pasar.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius seluruh pemangku kepentingan yang didukung Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Harga TBS Kemitraan Plasma Riau Periode 24–30 Juni 2026

• Umur 3 tahun: Rp2.905,29/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.298,26/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.497,10/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.650,18/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.728,26/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.772,38/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.776,16/kg
• Umur 10—20 tahun: Rp3.755,44/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.695,74/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.638,34/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.577,22/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.510,14/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.434,80/kg
• Umur 26 tahun: Rp3.389,05/kg
• Umur 27 tahun: Rp3.343,02/kg
• Umur 28 tahun: Rp3.298,13/kg
• Umur 29 tahun: Rp3.281,08/kg
• Umur 30 tahun: Rp3.266,86/kg

Bisnis.com, PEKANBARU — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya di Provinsi Riau naik tipis untuk periode 24–30 Juni 2026.

Berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga yang digelar Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada 23 Juni 2026, kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur tanaman 9 tahun sebesar Rp11,28 per kilogram atau 0,31% dibandingkan periode sebelumnya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan harga pembelian TBS pekebun mitra swadaya untuk umur tanaman 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.707,61 per kilogram dan berlaku selama satu minggu ke depan.

“Berdasarkan hasil kesepakatan tim penetapan harga, kenaikan tertinggi berada pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp11,28 per kilogram atau mencapai 0,31 persen dari harga periode sebelumnya. Harga pembelian TBS petani untuk periode 24-30 Juni 2026 ditetapkan menjadi Rp3.707,61 per kilogram,” ujar Defris, Kamis (25/6/2026).

Penetapan harga tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Defris menjelaskan kenaikan harga TBS pada periode ini ditopang penguatan harga minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (kernel). Harga rata-rata CPO tercatat naik Rp57,64 per kilogram, sedangkan harga kernel meningkat Rp394,38 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

“Kenaikan harga minggu ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga CPO dan kernel,” jelasnya.

Dalam penetapan kali ini, indeks K ditetapkan sebesar 92,45%. Sementara itu, harga rata-rata CPO berada di level Rp15.263,64 per kilogram, harga kernel Rp12.946 per kilogram, dan harga cangkang Rp23,11 per kilogram.

Menurut Defris, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pembenahan tata kelola penetapan harga TBS agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi pekebun maupun perusahaan mitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius seluruh pemangku kepentingan yang didukung Pemerintah Provinsi Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Rincian Harga TBS Mitra Swadaya Riau Periode 24–30 Juni 2026:

• Umur 3 tahun: Rp2.866,37/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.199,68/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.436,65/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.569,98/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.650,23/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.694,75/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.707,61/kg
• Umur 10–20 tahun: Rp3.667,79/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.604,85/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.532,67/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.450,61/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.388,52/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.337,51/kg
• Umur 26 tahun: Rp3.319,16/kg
• Umur 27 tahun: Rp3.290,72/kg
• Umur 28 tahun: Rp3.236,89/kg
• Umur 29 tahun: Rp3.197,38/kg
• Umur 30 tahun: Rp3.107,07/kg.

Pekanbaru, (ANTARA) - Direktorat Jendral Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencatat akses kelola lahan perhutanan sosial di Provinsi Riau mencapai 201.880,42 hektare dengan 213 surat keputusan (SK) yang telah diterbitkan.

Direktur Jendral Perhutanan Sosial Kemenhut RI, Catur Endah Prasetiani mengatakan dengan pengelolaan lahan tersebut sebanyak 35.815 kepala keluarga (KK) terlibat dengan 256 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang telah terbentuk.

"Untuk Riau, capaian akses kelola seluas 201.880,42 Ha, sebanyak 213 SK untuk 35.815 KK dan telah terbentuk 256 KUPS dengan komoditas mayoritas HHBK (hasil hutan bukan kayu)," katanya di Pekanbaru, Selasa, saat lokakarya implementasi Program Kemitraan Agroforestri dalam Perhutanan Sosial di Desa Dayun, Kabupaten Siak dan Desa Rambahan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Lokakarya yang digelar RECOFTC (Regional Community Forestry Training Centre for Asia and the Pacific/Pusat Pelatihan Kehutanan Masyarakat Regional untuk Asia dan Pasifik) dan APRIL Group ini mengusung tema "Memperkuat Kemitraan Multipihak Perhutanan Sosial: Pembelajaran, Tantangan dan Peluang Replikasi”.

Catur Endah menyampaikan secara nasional program perhutanan sosial hingga Mei 2026, akses kelola telah mencapai lebih dari 8,35 juta ha. Pihaknya telah menerbitkan sebanyak 11.226 SK dengan melibatkan sekitar 1,43 juta KK untuk pengembangan usaha kelompok yang sudah terbentuk sebanyak 16.663 KUPS.

Sementara itu, Deputy Director Stakeholder Engagement, Sustainability APRIL Group, Dian Novarina menyampaikan program pengembangan agroforestri di HKm Mandiri Sejahtera di Desa Dayun, Kabupaten Siak, dan di HKm Rambahan di Desa Rambahan, Kabupaten Kuansing bertujuan untuk mengembangkan model kerja sama multipihak.

Hal ini ditujukan untuk meningkatkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi mitra pemegang izin perhutanan sosial yang menjadi bagian dari "supply chain" perusahaan.

"Kedua lokasi tersebut dipilih karena mewakili program perhutanan sosial di lahan gambut (Dayun) dan di lahan mineral (Rambahan), sehingga kami berharap pembelajaran yang kami dapatkan akan lebih lengkap," ujarnya.

APRIL lanjutnya bekerja sama dengan PT Nusa Prima Manunggal/NPM yang telah menjalin kerja sama jangka panjang dengan para mitra Koperasi atau Kelompok Masyarakat pemegang izin Perhutanan Sosial.

Karena inisiatif ini relatif baru bagi APRIL, pihaknya menjalin kerja sama dengan RECOFTC sebagai pendamping dalam mengimplementasikan program pengembangan agroforestri di kedua lokasi tersebut.

"Dari pengalaman program selama 3 tahun ini, kami berkeyakinan skema agroforestri yang dikembangkan sebagai bagian dari program pengelolaan perhutanan sosial yang menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku kayu hutan tanaman kami dapat memberikan nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi mitra kelompok usaha perhutanan sosial maupun kelompok tani," ungkapnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Regional III di Provinsi Riau menargetkan program peremajaan sawit rakyat tahun 2026 dengan luas mencapai 4.500 hektare dan telah dilaksanakan sejak tahun 2019.

Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso mengatakan hingga 2025 tercatat peremajaan sawit petani Riau mencapai 12.600 hektare. Menurutnya program ini sejatinya diawali dari program revitalisasi perkebunan pada 2012 dan dilanjutkan PSR pada 2019 hingga saat ini.

"Insya Allah, sampai akhir tahun ini program peremajaan sawit di Riau dapat mencapai 17.100 hektare. Alhamdulillah progresnya sangat baik, dan rekan-rekan petani juga sangat antusias terhadap program PSR ini," katanya dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin.

Dia mengatakan guna mewujudkan target tersebut, lanjut Bambang, PTPN IV Regional III melalui Distrik Petani Mitra terus menggesa setiap tahapan, mulai dari pendataan luasan, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi teknis (Rekomtek).

Program PSR yang dilangsungkan PTPN IV sendiri merupakan salah satu inisiatif perusahaan perkebunan milik negara tersebut untuk memangkas ketimpangan produktivitas sawit petani dan sawit perusahaan yang cukup dalam.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data rata-rata produktivitas sawit petani Indonesia saat ini berkisar 7-12 ton per hektare per tahun. Sementara, produktivitas sawit korporasi mampu menyentuh angka lebih dari 20 ton per hektare per tahun.

"Untuk itu, peremajaan sawit menjadi inisiatif penting guna memangkas ketimpangan dan mendongkrak sawit petani sehingga produktivitas yang dihasilkan kian optimal," ungkapnya.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau itu menjelaskan, saat ini produktivitas sawit petani mitra PTPN IV Regional III yang telah melangsungkan peremajaan berhasil meningkat signifikan.

Ia mencontohkan, petani mitra yang tergabung dalam koperasi dan melangsungkan peremajaan melalui program revitalisasi mampu menghasilkan produktivitas mencapai 29,10 ton per hektare per tahun.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau mulai memperkenalkan konsep sawit nol limbah (zero waste) kepada petani melalui pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit (tankos) dan produk samping pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai bahan baku pupuk organik.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus mendorong praktik perkebunan yang lebih ramah lingkungan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Praktik Pembuatan Pupuk Organik Berbasis Solid dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Ramah Lingkungan yang digelar Apkasindo Riau di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan itu mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terhadap pengembangan sawit berkelanjutan dan konsep zero waste, peningkatan produktivitas melalui ekonomi sirkular, pembiayaan sarana dan prasarana perkebunan, hingga pemanfaatan zeolit dan teknologi pemupukan presisi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sawit.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi mengatakan pemanfaatan limbah sawit menjadi pupuk organik merupakan salah satu langkah penting dalam membangun tata kelola perkebunan yang lebih berkelanjutan.

Menurutnya, tandan kosong dan solid yang selama ini dianggap sebagai limbah sesungguhnya masih mengandung unsur hara yang dapat dikembalikan ke lahan.

"Di satu sisi kita membeli pupuk dengan harga yang luar biasa mahal, tetapi disisi lain unsur haranya justru kita buang. Ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan bersama," ujarnya.

Menurut Supriadi, pemanfaatan limbah hasil pengolahan sawit yang diperkirakan mencapai sekitar 70% berpotensi mengurangi pemborosan sumber daya sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani. Melalui pendekatan ekonomi sirkular, unsur hara yang sebelumnya terbuang dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Ia menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan industri sawit yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi komoditas strategis nasional tersebut.

"Workshop ini mudah-mudahan menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem budidaya sawit yang baik, berkelanjutan dan ramah lingkungan," katanya.

Sebagai tindak lanjut dari workshop tersebut, peserta yang terdiri dari petani, koperasi, dan pengurus Apkasindo melakukan kunjungan ke salah satu produsen pupuk organik berbasis limbah sawit di Kabupaten Kampar.

Kunjungan lapangan itu dilakukan untuk memberikan gambaran langsung kepada peserta mengenai penerapan konsep zero waste dan ekonomi sirkular yang sebelumnya dibahas dalam sesi workshop.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Riau, K.H. Suher mengatakan, rangkaian kegiatan selama dua hari tersebut sengaja dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana produk samping industri sawit dapat diolah kembali menjadi sarana produksi bagi perkebunan rakyat.

"Kita ingin membuktikan bahwa tidak ada limbah dari komoditas sawit. Semua hasil produksi, baik produk utama maupun produk sampingnya, masih bisa diproses kembali dan dimanfaatkan untuk mendukung budidaya tanaman sawit yang lebih efisien dan ramah lingkungan," ujarnya, Jumat (19/6).

Menurut Suher, penerapan pupuk organik berbasis limbah sawit diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kesuburan lahan dalam jangka panjang.

Dalam kunjungan tersebut, peserta diperlihatkan proses pengolahan tandan kosong, solid, dan abu janjang yang merupakan produk samping pabrik kelapa sawit menjadi pupuk organik.

Bahan-bahan tersebut difermentasi dan dipadukan dengan mikroorganisme sebelum digunakan sebagai pupuk untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara.

Setiap satu ton tandan buah segar (TBS) yang diolah di pabrik, setidaknya menghasilkan sekitar 30% tandan kosong (tankos) yang masih memiliki nilai manfaat.

Limbah tersebut kemudian diolah kembali menjadi bahan baku pupuk organik sehingga dapat dikembalikan ke kebun sebagai bagian dari siklus produksi sawit yang berkelanjutan.

Dorongan penerapan konsep zero waste dinilai strategis mengingat posisi Riau sebagai pusat industri sawit nasional. Pemerintah Provinsi Riau mencatat luas perkebunan kelapa sawit di daerah itu mencapai 3,87 juta hektare atau sekitar 21,23% dari total areal sawit nasional.

Riau Perkuat Sawit Berkelanjutan

Selain menguasai luas areal terbesar di Indonesia, Riau juga memproduksi sekitar 9,4 juta ton crude palm oil (CPO) pada 2024 atau setara 20,11% produksi nasional.

Yang menarik, sekitar 61,12% atau 2,36 juta hektare dari total perkebunan sawit di Riau merupakan perkebunan rakyat. Dari jumlah tersebut, sekitar 94,33% atau setara 2,23 juta hektare dikelola oleh petani swadaya.

Besarnya porsi perkebunan rakyat membuat transformasi menuju sawit berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Saat ini sektor sawit menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 3,45 juta penduduk Riau atau sekitar 51,24% populasi provinsi tersebut.

Suher mengatakan, pemanfaatan pupuk organik berbasis limbah sawit ini juga merupakan respons terhadap tingginya harga pupuk kimia yang membebani petani dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, penggunaan pupuk organik tidak hanya bertujuan mengurangi biaya produksi, tetapi juga memperbaiki kualitas tanah yang mengalami kejenuhan akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus.

"Tujuan kegiatan ini adalah membantu petani mengurangi beban biaya pupuk dan biaya produksi. Dengan pemanfaatan pupuk organik, unsur hara tanah dapat dipertahankan sehingga produktivitas tanaman sawit diharapkan meningkat," ujarnya.

Dia menambahkan, ketika kondisi tanah kembali sehat, unsur hara yang tersimpan di dalam tanah dapat lebih optimal diserap oleh tanaman. Dengan demikian, kebutuhan pupuk kimia dapat ditekan secara bertahap tanpa mengorbankan produktivitas kebun.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak 2017 hingga 2026, realisasi PSR di Riau telah mencapai 51.323 hektar yang melibatkan 216 kelembagaan petani dan lebih dari 22.000 pekebun.

Program tersebut didukung pendanaan BPDP yang telah mencapai lebih dari Rp1,7 triliun. Pemerintah daerah berharap dukungan peremajaan kebun yang dibarengi penerapan konsep ekonomi sirkular dan zero waste dapat memperkuat daya saing sawit rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit Riau di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Pulau Sembur Laut, Kepulauan Riau beroperasi penuh pada Kuartal III 2026.

Corporate Secretary Pertamina NRE Nur Hidayati mengatakan, saat ini progres pembangunannya telah mencapai 80 persen. Seluruh panel surya untuk tahap pertama telah terpasang dan sistem baterai juga sudah tiba di lokasi proyek.

"Proyek PLTS berbasis energi terbarukan yang disandingkan dengan dengan program KDKMP ini telah mencapai kemajuan sekitar 80 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Proyek yang digarap melalui kolaborasi Kementerian Koperasi dan PT Pertamina (Persero) melalui PT NRE itu menjadi proyek PLTS berbasis koperasi pertama di Indonesia.

Pada tahap pertama, PLTS dibangun dengan kapasitas 400 kilowatt peak (kWp) dan didukung sistem baterai berkapasitas 600 kilowatt hour (kWh).

"Nantinya keseluruhan daya PLTS yang terpasang sebesar 1 megawatt-peak (MWp) dengan baterai 1 megawatt-hour (MWh)," kata Nur.

Saat ini, pekerjaan difokuskan pada penyelesaian jaringan distribusi listrik, integrasi sistem baterai, dan pembangunan fasilitas pendukung berupa cold storage berkapasitas 5 ton dan pabrik es dengan kapasitas produksi 2 ton per hari.

Menurut Nur, fasilitas tersebut nantinya akan dikelola oleh KDKMP setempat dan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi produktif berbasis energi bersih di Pulau Sembur.

Fasilitas ini ditargetkan beroperasi penuh pada Kuartal III 2026 dan akan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi produktif berbasis energi bersih di Pulau Sembur.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus menambahkan, proyek ini menjadi bukti nyata sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat desa.

"Pembangunan PLTS KDKMP di Pulau Sembur merupakan bentuk nyata kolaborasi antar instansi dalam menyalurkan energi kepada masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat desa mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan usaha produktif berbasis energi melalui koperasi," ucap Panel.

Selama ini, masyarakat Pulau Sembur masih mengandalkan generator berbahan bakar diesel untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kondisi tersebut membuat biaya operasional listrik di pulau itu relatif tinggi.

Setelah beroperasi, listrik dari PLTS akan diprioritaskan untuk mengoperasikan cold storage dan pabrik es. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan lebih lama, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan es dari luar pulau, serta menekan biaya operasional.

Selain itu, proyek tersebut juga mulai memberikan manfaat ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan.

Pengembangan PLTS KDKMP Pulau Sembur juga sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional melalui pengembangan program PLTS 100 gigawatt (GW).

Sebagai proyek percontohan, Pulau Sembur menunjukkan bagaimana energi surya, koperasi, dan ekonomi desa dapat terintegrasi dalam satu ekosistem yang memperkuat ketahanan energi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia 2060.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi, melalui peningkatan kerja sama pengendalian, pembinaan, dan pengawasan distribusi bagi masyarakat pengguna di Provinsi Riau.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Jakarta, Jumat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tepat volume.

Pengawasan juga mencakup penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi X-Star bagi konsumen nontransportasi darat, seperti sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan umum.

Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

Menurutnya, karakteristik geografis Riau sebagai jalur utama lintas Sumatera menyebabkan tingginya mobilitas kendaraan logistik antardaerah yang berpotensi memengaruhi distribusi BBM.

“Untuk itu, diperlukan pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik,” papar Wahyudi.

Selain faktor tingginya mobilitas kendaraan, BPH Migas juga menemukan adanya potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Salah satunya melalui penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai atau kendaraan yang tidak laik jalan.

Wahyudi menjelaskan, kendaraan yang kerap disebut sebagai kendaraan "zombie" ditemukan membeli BBM subsidi maupun kompensasi menggunakan QR Code.

“Identitas kendaraan tersebut tidak jelas dan sering berganti-ganti pelat nomor yang disesuaikan dengan QR Code yang didapatkannya untuk membeli BBM subsidi. Kita bisa melakukan pengawasan bersama untuk menindaknya,” tegasnya.

Melalui kerja sama tersebut, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Riau juga membuka peluang pertukaran data yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Program kerja lanjutan akan disusun secara lebih rinci sebagai tindak lanjut pelaksanaan PKS.

“Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat memberikan manfaat optimal bagi kedua pihak dan dapat dilaksanakan dengan baik. BPH Migas siap berkolaborasi dengan seluruh pemerintah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat manfaat kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap penguatan koordinasi dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung pengawasan di lapangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Pemerintah dan dan BPH Migas. Semoga dari kerja sama ini dapat diperoleh data yang akurat dan menjadikan bahan evaluasi sehingga kita bisa melakukan pengawasan bersama,” pungkasnya.

Kerja sama dengan Provinsi Riau menjadi PKS ke-25 yang dijalin BPH Migas bersama pemerintah provinsi di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi agar manfaat subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Turut hadir dalam penandatanganan ini, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Erika Retnowati, dan Fathul Nugroho. Selain itu hadir juga, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Ninno Wastikasari.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau membidik sedikitnya 2.430 penerima beasiswa sawit pada 2026 seiring peningkatan kuota nasional program tersebut menjadi 5.000 orang.

Bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), pemerintah daerah juga menargetkan penguatan tata kelola perkebunan agar Riau dapat menjadi rujukan pengelolaan sawit berkelanjutan di tingkat global.

Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Riau periode 2025-2030 di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).

Syahrial menjelaskan peningkatan jumlah penerima beasiswa sawit menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia tersebut. Terlebih sektor sawit saat ini telah menjadi salah satu komoditas strategis yang menopang perekonomian daerah maupun nasional.

Saat kuota nasional beasiswa sawit masih 3.000 penerima pada 2024, Riau memperoleh sekitar 800 penerima. Ketika kuota nasional meningkat menjadi 4.000 penerima pada 2025, jumlah penerima dari Riau naik menjadi 1.321 orang. Dengan kuota nasional yang kembali meningkat menjadi 5.000 penerima pada 2026, Pemprov Riau berharap porsi penerima dari daerah tersebut dapat meningkat signifikan.

"Kalau luas perkebunan sawit Riau sekitar 21 persen dari nasional, maka penerima beasiswa dari Riau juga seharusnya tidak kurang dari angka tersebut. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama," kata Syahrial.

Menurut dia, program beasiswa sawit telah memberikan dampak nyata bagi keluarga pekebun. Hingga saat ini, sebanyak 5.479 anak dari keluarga petani sawit di Riau telah memperoleh manfaat program tersebut, bahkan sebagian penerima angkatan pertama dijadwalkan menyelesaikan pendidikan dan diwisuda tahun ini.

Selain penguatan sumber daya manusia, Pemprov Riau juga terus mendorong sejumlah agenda strategis sektor sawit kepada pemerintah pusat. Agenda tersebut meliputi percepatan penyelesaian status kawasan hutan yang telah menjadi kebun sawit masyarakat, harmonisasi perizinan pabrik kelapa sawit pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, peningkatan status sawit menjadi komoditas strategis nasional, hingga percepatan hilirisasi industri crude palm oil (CPO) di Riau.

"Hilirisasi merupakan jawaban bagi masa depan Riau karena kita berbasis sumber daya alam. Nilai tambah dari industri sawit harus semakin banyak dinikmati di daerah," ujarnya.

Syahrial juga meminta Apkasindo memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam membantu pendataan kebun rakyat untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), mendorong kemitraan pekebun, dan mempercepat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi petani menjadi faktor penting agar Riau tidak hanya mempertahankan status sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan sawit berkelanjutan di tingkat internasional.

Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Riau, K.H. Suher menyatakan siap mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan petani sawit.

Dia mengatakan Apkasindo akan mengoptimalkan pemanfaatan program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa sawit, hingga bantuan sarana dan prasarana bagi petani.

Suher juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang sempat bergejolak dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, Apkasindo telah melakukan komunikasi dengan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung menegaskan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani sawit.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan sumber daya manusia sektor sawit harus ditempuh melalui pendekatan yang kolaboratif dan solutif.

"Jangan coba-coba melawan pemerintah, tetapi mari bekerja sama dengan pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan petani sawit. Peningkatan SDM sawit harus dilakukan dengan cara-cara yang solutif dan berlogika," kata Gulat.

Dia berharap kepengurusan baru Apkasindo Riau dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor sawit nasional sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program pengembangan yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memulai pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, melalui pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1.

Pengembangan tersebut ditandai dengan seremoni groundbreaking yang digelar pada Kamis (18/6/2026). Perseroan menilai proyek ini menjadi langkah untuk meningkatkan konektivitas antarpulau sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban dilakukan untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah Kepulauan Riau.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo saat ditemui di acara Media Briefing Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Setiap dermaga yang kami bangun bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar Heru dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Dermaga 2 dibangun untuk kapal hingga 1.000 GRT

Dalam proyek pengembangan tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 dengan panjang 119,48 meter.

Dermaga baru ini dirancang untuk melayani kapal dengan kapasitas hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT).

Selain itu, Dermaga 2 akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton untuk mendukung proses bongkar muat kendaraan dan penumpang.

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar. Setelah peningkatan selesai, dermaga tersebut akan mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut. Menurut dia, peningkatan fasilitas pelabuhan merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarpulau di provinsi yang didominasi wilayah perairan.

Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ditargetkan rampung akhir 2026

Selain pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban, ASDP juga melakukan rehabilitasi Dermaga I Pelabuhan Telaga Punggur. Proyek tersebut ditujukan untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi penyeberangan di Kepulauan Riau.

General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto mengatakan, seluruh pekerjaan ditargetkan selesai dan mulai beroperasi secara optimal pada akhir 2026.

“Seluruh pekerjaan ini kami targetkan dapat selesai dan beroperasi optimal pada akhir tahun 2026. Melalui peningkatan kapasitas dermaga dan modernisasi fasilitas pendukung, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin prima guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran rantai pasok, dan aktivitas ekonomi daerah,” kata Reno.

Saat ini, Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan. Salah satu rute dengan trafik tinggi adalah lintasan Tanjung Uban-Telaga Punggur.

Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani mobilitas penumpang maupun kendaraan antarwilayah.

Layani lebih dari 300.000 penumpang

ASDP mencatat, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani sebanyak 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan.

Tingginya trafik tersebut menjadi salah satu dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan agar layanan penyeberangan dapat berjalan lebih lancar, aman, nyaman, dan efisien.

“Sebagai operator penyeberangan yang andal, kami memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” tutur Heru.