Bisnis.com, PEKANBARU - Sampai April 2026, PT Pegadaian Kantor Wilayah Pekanbaru menorehkan pencapaian kinerja yang positif, di mana Outstanding Loan (OSL) Gross tercatat mencapai Rp6,85 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan akhir 2025 yang senilai Rp5,52 triliun.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil Pekanbaru, Agus Riyadi mengatakan bahwa secara tahun berjalan atau year to date (YtD) pertumbuhan OSL mencapai 24,10% atau bertambah Rp1,33 triliun.

"Kinerja positif ini ditopang oleh kantor area, cabang, dan outlet Pegadaian di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, serta Sumatera Barat dengan lonjakan kinerja terbesar berasal dari produk berbasis emas," ungkapnya, Kamis (30/4/2026).

Peningkatan kinerja terbesar diraih dari outstanding produk emas sampai April 2026 dengan nilai Rp1,04 triliun, di mana besaran pertumbuhan tahun berjalan sebesar 36,27% atau bertambah senilai Rp298,54 miliar.

KEGIATAN SOSIAL

Sebagai bentuk rasa syukur atas kinerja positif tersebut, PT Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru menggelar kegiatan sosial dan spiritual bertajuk Mengetuk Pintu Langit dengan aksi berbagi makanan siap santap kepada masyarakat dan nasabah.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 28 cabang Pegadaian yang berada di bawah naungan Kanwil II Pekanbaru, meliputi wilayah Riau Daratan, Riau Kepulauan, hingga Sumatera Barat.

Agus Riyadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan Mengetuk Pintu Langit yang diwujudkan melalui aksi berbagi makanan ini adalah bentuk kepedulian dan empati kami kepada masyarakat dan nasabah di sekitar lingkungan Pegadaian. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan Pegadaian tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga membawa manfaat sosial yang nyata,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat berbagi serta mempererat hubungan antara Pegadaian dengan masyarakat.

Aksi sosial ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan nasabah yang merasakan langsung manfaat dari pembagian makanan siap santap tersebut.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kota Dumai semakin menegaskan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi di Provinsi Riau. Pada Triwulan I/2026, Dumai mencatatkan realisasi investasi tertinggi di tingkat kabupaten/kota dengan nilai mencapai Rp3,04 triliun.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, capaian tersebut setara dengan sekitar 23% dari total realisasi investasi di seluruh wilayah provinsi.

Dominasi Dumai juga terlihat pada sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kota ini mencatatkan investasi domestik sebesar Rp2,74 triliun atau berkontribusi 28% terhadap total PMDN di Riau.

Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Raja Dona Fitri Illahi, menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari kemudahan perizinan serta komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Data DPMPTSP Provinsi Riau mengonfirmasi bahwa Dumai menjadi magnet investasi, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Realisasi Rp3,04 triliun ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi dan stabilitas daerah,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan dan kepemimpinan Wali Kota Dumai, Paisal, bersama Wakil Wali Kota Sugiyarto yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi.

Menurutnya, kondusivitas daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah.

“Investasi yang tumbuh akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, peran semua pihak sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi strategis Dumai sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi utama di Provinsi Riau pada awal 2026.

Pemerintah Kota Dumai pun berkomitmen menjaga tren positif tersebut melalui peningkatan transparansi, percepatan layanan perizinan, serta penguatan infrastruktur penunjang industri.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kinerja investasi Provinsi Riau pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika ekonomi global.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau mencatat total realisasi investasi mencapai Rp12,85 triliun.

Kepala DPMPTSP Riau Vera Angelika mengatakan capaian tersebut menempatkan Riau di peringkat ke-15 secara nasional. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Riau berada di posisi ke-10 dengan nilai Rp9,6 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$197,01 juta atau setara Rp3,25 triliun.

"Realisasi investasi Triwulan I 2026 sebesar Rp12,85 triliun ini menunjukkan bahwa Riau tetap menjadi daerah yang menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama di wilayah Sumatra," kata Vera Angelika, Kamis (30/4/2026).

Di regional Sumatera, Riau mencatat posisi lebih kuat dengan menempati peringkat ke-3 untuk PMDN maupun PMA. Kontribusi investasi masih didominasi sejumlah wilayah strategis.

Dumai menjadi penyumbang terbesar dengan Rp3,05 triliun atau 23,70%, diikuti Pekanbaru sebesar Rp2,55 triliun atau 19,88%.

Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir Rp1,74 triliun atau 13,56%, Kabupaten Rokan Hilir Rp1,13 triliun atau 8,82%, dan Kabupaten Pelalawan Rp1,04 triliun atau 8,14%.

Dari sisi investor asing, Singapura masih menjadi mitra utama dengan kontribusi 70,77% atau sekitar Rp2,3 triliun. Disusul Malaysia, serta Bermuda, Seychelles, dan Kepulauan Virgin Inggris.

Sektor usaha yang menopang investasi mencerminkan kekuatan struktur ekonomi Riau, yakni industri makanan sebesar Rp2,82 triliun atau 21,98%, sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan Rp2,24 triliun atau 17,46%, industri kimia dan farmasi Rp1,83 triliun atau 14,21%, perumahan dan kawasan industri Rp1,12 triliun atau 8,75%, serta pertambangan Rp1,05 triliun atau 8,17%. Kelima sektor tersebut menyumbang lebih dari 70% total investasi.

Menurut Vera, arah kebijakan ke depan akan difokuskan pada penguatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

"Kami terus mendorong pengembangan industri hilir. Saat ini DPMPTSP bersama perangkat daerah tengah mengidentifikasi produk-produk hilir dari perusahaan PMA dan PMDN, agar Riau semakin kuat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah dan ekonomi hijau," jelasnya.

Optimisme juga diperkuat dengan sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan, seperti pembangunan Tol Lingkar Pekanbaru ruas Rengat-Pekanbaru, pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2 gigawatt di Pulau Rangsang.

"Proyek-proyek ini akan menjadi pengungkit investasi ke depan, memperkuat konektivitas, menarik industri pengolahan, serta mendukung transisi energi bersih di Riau," tambahnya.

Pemprov Riau juga terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

"Dengan pelayanan yang semakin prima, kami optimistis dunia usaha akan terus berkembang dan peluang kerja bagi masyarakat semakin terbuka," tutupnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Sebanyak 2.208 jemaah haji asal Provinsi Riau telah diberangkatkan ke Tanah Suci secara bertahap melalui embarkasi Batam.

“Total jemaah yang telah diberangkatkan hingga hari ini berjumlah 2.208 orang. Terdiri dari 2.175 jemaah haji, 10 Petugas Haji Daerah (PHD), 3 pembimbing KBIHU, serta 20 petugas haji,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, proses pemberangkatan dilakukan sesuai jadwal melalui embarkasi Batam, dengan memastikan seluruh jemaah dalam kondisi siap menjalankan rangkaian ibadah haji.

Khusus untuk Kloter BTH 07, Defizon merinci jumlah jemaah mencapai 482 orang, ditambah 2 PHD dan 4 petugas kloter, sehingga total sebanyak 488 orang.

Namun, terdapat satu jemaah asal Kabupaten Indragiri Hilir yang harus menunda keberangkatan karena menjalani perawatan di Batam.

“Untuk Kloter BTH 07, terdapat satu jemaah yang tertunda keberangkatannya karena dirawat di Batam. Kita doakan agar segera pulih dan dapat diberangkatkan pada kesempatan berikutnya,” jelasnya.

Secara keseluruhan, terdapat sejumlah jemaah yang mengalami penundaan maupun batal berangkat. Rinciannya, 7 orang masih dirawat di Batam, 5 orang tertunda karena mendampingi jemaah sakit di Batam, serta 4 orang lainnya dalam kondisi sakit di daerah.

Defizon menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi para jamaah yang tertunda, sekaligus memastikan pelayanan maksimal agar seluruh jemaah haji asal Riau dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau melakukan peninjauan lapangan dan seleksi ketat terhadap sejumlah sapi unggulan yang diusulkan sebagai Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden RI untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kepala DPKH Riau Mimi Yuliani Nazir menegaskan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan hewan kurban yang disalurkan memenuhi standar kesehatan dan kualitas nasional.

“Kami melakukan pengecekan kondisi fisik dan kesehatan sapi secara menyeluruh agar bantuan Presiden yang disalurkan benar-benar berkualitas dan aman bagi masyarakat,” ujarnya Kamis (30/4/2026).

Peninjauan dilakukan serentak di sejumlah daerah. Di Kabupaten Indragiri Hulu, tim memfokuskan pemeriksaan pada sapi jenis Simental bernama “Bule” milik peternak Franto Kukuh Sulahirio di Kecamatan Seberida. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1.013 kilogram.

Sementara di Kabupaten Pelalawan, tim memonitor sapi Simental “Pegul” di Kecamatan Pangkalan Kuras. Dengan bobot 955 kilogram, sapi ini dinyatakan lulus uji awal dan dalam kondisi prima setelah melalui pemeriksaan intensif.

Plt Kabid Produksi Peternakan DPKH Riau Elyan Buzra menyebutkan hasil pemantauan menunjukkan sapi “Pegul” telah memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh Sekretariat Presiden.

Peninjauan juga dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Umban Sari, Kecamatan Rumbai. Seekor sapi Simental berbobot 907 kilogram telah melalui pengambilan sampel oleh tim UPT Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Hewan untuk memastikan bebas dari penyakit menular.

Kabid Kesehatan Hewan DPKH Riau Faralinda Sari menekankan pentingnya uji laboratorium sebagai bagian dari prosedur wajib.

“Pengambilan sampel feses dan darah dilakukan untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat,” jelasnya.

Dari wilayah selatan Riau, Kabupaten Indragiri Hilir mengusulkan sapi jenis Brangus bernama “Blacky”. Sapi milik peternak Zaini di Tembilahan ini memiliki bobot sekitar 1.000 kilogram dengan tinggi mencapai 220 sentimeter, menjadikannya salah satu kandidat unggulan.

Mimi menambahkan, seluruh sapi yang telah dipantau masih harus melewati seleksi final sebelum diusulkan ke pemerintah pusat. Proses ini dilakukan secara ketat guna memastikan hewan memenuhi aspek kesehatan serta kelayakan syariat.

“Prioritas utama kami adalah menjamin kesehatan ternak. Pemantauan rutin akan terus dilakukan hingga hari penyaluran agar kondisi sapi tetap prima,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau berharap program Banmas Presiden ini dapat memperluas manfaat kurban bagi masyarakat. Keterlibatan tim teknis dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi bentuk komitmen dalam menghadirkan hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) pada Iduladha mendatang.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Meski demikian, asap tebal masih terlihat membumbung dari lahan bergambut di lokasi kejadian.

Kepala BPBD dan Damkar Provinsi Riau, Edy Afrizal, mengatakan bahwa api telah berhasil dikendalikan, tetapi proses pendinginan terus dilakukan untuk mencegah potensi kebakaran kembali.

“Sudah padam, tapi asap masih ada,” ujarnya Rabu (29/4/2026).

Menurut Edy, proses pemadaman dilakukan secara terpadu melalui jalur darat dan udara. Selain tim darat yang berjibaku di lokasi, upaya pemadaman juga dimaksimalkan dengan pengerahan dua unit helikopter water bombing.

Dia menjelaskan, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Namun, ketersediaan sumber air di sekitar lokasi cukup membantu efektivitas pengeboman air dari udara.

“Memang kawasan yang terbakar bergambut, tapi tim pemadam juga dimudahkan dengan ketersediaan air untuk melakukan water bombing,” jelasnya.

Sebelumnya, titik kebakaran di wilayah tersebut terdeteksi melalui laporan hotspot. Setelah dilakukan patroli udara dan dipastikan adanya titik api (fire spot), helikopter water bombing langsung dikerahkan untuk mempercepat penanganan.

Di sisi lain, tim darat juga harus menyisir area kebakaran yang berada cukup jauh dari akses jalan, sehingga membutuhkan upaya ekstra dalam proses pemadaman.

Hingga saat ini, seluruh unsur tim gabungan masih bersiaga di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman dan tidak terjadi kebakaran susulan, mengingat karakteristik lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan.

PEKANBARU - Ditreskrimsus Polda Riau membongkar praktik ilegal di bidang kesehatan dan kecantikan. Dalam kasus itu, perempuan berinisial JRF sebagai dokter gadungan ditetapkan tersangka.

Dia menjalankan praktik kecantikan layaknya dokter tanpa memiliki latar belakang pendidikan medis maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan.

Penangkapan dilakukan setelah penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menemukan dugaan tindakan medis ilegal yang menyebabkan sejumlah korban mengalami luka serius hingga cacat permanen.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan, tersangka selama ini mengaku sebagai dokter dan melakukan berbagai tindakan medis kecantikan terhadap pasien di klinik yang dikelolanya.

“Tersangka diduga melakukan praktik tindakan medis tanpa kompetensi dan tanpa kewenangan sebagai tenaga medis. Dari hasil penyelidikan, tindakan yang dilakukan justru menimbulkan dampak serius terhadap para korban,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

JRF ditangkap tim penyidik pada Selasa (28/4/2026) di kediaman keluarganya kawasan Bukit Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, setelah sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Kasus ini berawal dari laporan seorang korban berinisial NS yang menjalani tindakan facelift dan eyebrow facelift di Klinik Arauna Beauty, Jalan Tengku Bey, Pekanbaru, pada 4 Juli 2025. Alih-alih mendapatkan hasil perawatan, korban justru mengalami pendarahan hebat dan infeksi serius di bagian wajah serta kepala usai tindakan dilakukan.

“Korban mengalami luka bernanah, pembengkakan serius, hingga harus menjalani perawatan lanjutan dan operasi di beberapa fasilitas kesehatan di Batam,” ujar Ade.

Akibat tindakan tersebut, korban mengalami cacat permanen berupa bekas luka di kulit kepala yang menyebabkan rambut tidak dapat tumbuh kembali serta luka memanjang di area alis.

Hingga saat ini, terdapat 15 korban yang diduga mengalami kerusakan pada wajah maupun bagian tubuh lain akibat tindakan yang dilakukan tersangka. “Salah satu korban bahkan mengalami kegagalan operasi bibir sebanyak dua kali hingga menyebabkan cacat permanen dan trauma psikis,” kata pria lukusan Akpol 2000 ini.

Dari hasil penyelidikan, tersangka menjalankan praktik kecantikan sejak tahun 2019 hingga 2025. Klinik yang dikelolanya menawarkan berbagai jenis tindakan estetika dengan tarif bervariasi. "Untuk salah satu tindakan, korban diketahui membayar hingga Rp16 juta," ucapnya.

Polda Riau juga mengungkap bahwa tersangka tidak memiliki pendidikan formal di bidang kedokteran maupun kesehatan. Meski demikian, JRF diketahui pernah mengikuti pelatihan kecantikan di Jakarta pada tahun 2019 dan memperoleh sertifikat pelatihan yang sejatinya diperuntukkan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan profesional.

Setelah melalui serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, perkara ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 26 Februari 2026. Penyidik kemudian melacak keberadaan tersangka hingga akhirnya berhasil ditangkap di Sumatera Barat.

“Pada 28 April 2026, status yang bersangkutan resmi ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka setelah penyidik menemukan lebih dari dua alat bukti yang sah,” kata Ade. Saat ini tersangka telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

RIAU - Polda Riau menetapkan eks finalis Putri Indonesia Riau, JRF sebagai tersangka atas dugaan menjalankan praktik kecantikan tanpa memiliki latar belakang pendidikan medis maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan. Penyidik menemukan adanya dugaan tindakan medis ilegal yang menyebabkan sejumlah korban mengalami luka serius hingga cacat permanen.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan, tersangka selama ini diduga mengaku sebagai dokter dan melakukan berbagai tindakan medis kecantikan terhadap pasien di klinik yang dikelolanya. Tersangka diamankan tim penyidik di kawasan Bukit Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat pada Selasa, 28 April 2026.

“Tersangka diduga melakukan praktik tindakan medis tanpa kompetensi dan tanpa kewenangan sebagai tenaga medis. Dari hasil penyelidikan, tindakan yang dilakukan justru menimbulkan dampak serius terhadap para korban,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Adapun, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban berinisial NS yang menjalani tindakan facelift dan eyebrow facelift di Klinik Arauna Beauty, Jalan Tengku Bey, Pekanbaru, pada 4 Juli 2025. Bukan mendapatkan hasil perawatan yang baik, korban justru mengalami pendarahan hebat dan infeksi serius di bagian wajah serta kepala usai tindakan dilakukan.

“Korban mengalami luka bernanah, pembengkakan serius, hingga harus menjalani perawatan lanjutan dan operasi di beberapa fasilitas kesehatan di Batam,” ucap Ade.

Akibat tindakan tersebut, korban mengalami cacat permanen berupa bekas luka di kulit kepala yang menyebabkan rambut tidak dapat tumbuh kembali. Serta luka memanjang di area alis.

Lihat video: Polda Riau Gagalkan Peredaran 25 Kg Sabu dan 34.000 Pil Ekstasi



Tak hanya NS, penyidik juga menemukan ada 15 orang korban yang diduga mengalami kerusakan pada wajah maupun bagian tubuh lain akibat tindakan yang dilakukan tersangka. Ade menyebut ada salah satu korban yang mengalami kegagalan operasi bibir sebanyak dua kali, hingga menyebabkan cacat permanen dan trauma psikis.

Ade menyebut tersangka telah menjalankan praktik kecantikan sejak tahun 2019 hingga 2025. Ia menyebut klinik kecantikan tersebut menawarkan berbagai jenis tindakan estetika dengan tarif bervariasi. "Untuk salah satu tindakan, korban diketahui membayar hingga Rp16 juta," kata Ade.

JRF diketahui pernah mengikuti pelatihan kecantikan di Jakarta pada 2019 dan memperoleh sertifikat pelatihan, yang sejatinya diperuntukkan bagi tenaga medis. Berbekal sertifikat itu, tersangka kemudian membuka praktik kecantikan dan diduga melakukan berbagai tindakan medis terhadap kliennya secara mandiri.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka bisa mengikuti pelatihan tersebut karena memiliki kedekatan dengan pihak penyelenggara,” jelas Ade.

Ade menegaskan, Polda Riau akan menindak tegas segala bentuk praktik ilegal di bidang kesehatan maupun kecantikan yang membahayakan keselamatan masyarakat. "Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dan memastikan legalitas tenaga medis maupun klinik sebelum menjalani tindakan kesehatan dan kecantikan," katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru memastikan hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kondisi sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 907 kilogram tersebut bahkan nyaris menyentuh angka satu ton.

Kepala Distankan Kota Pekanbaru Maisisco mengatakan sapi berwarna cokelat kemerahan itu telah melalui proses pemeliharaan intensif selama enam bulan di kandang.

Selain itu, usia sapi diperkirakan sekitar enam tahun dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

“Awalnya ada tiga kandidat sapi, namun yang terpilih adalah sapi simental karena memiliki bobot paling besar,” ujar Maisisco, Rabu (29/4/2026).

Ia memastikan, tim Distankan bersama Dinas Peternakan Provinsi Riau telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang di Kecamatan Rumbai. Hasilnya, kondisi sapi dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban.

“Kami sudah memeriksa kondisi kesehatannya bersama tim provinsi, dan dipastikan dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Saat ini, proses penyaluran hewan kurban tinggal menunggu penentuan lokasi distribusi kepada masyarakat penerima. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah pinggiran kota yang dinilai lebih membutuhkan.

“Rencananya akan disalurkan ke masyarakat di wilayah pinggiran kota. Lokasinya masih dalam pembahasan bersama Wali Kota,” ungkap Maisisco.

Bantuan hewan kurban dari Presiden ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut Idul Adha, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

PEKANBARU - Polda Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Institusi kepolisian di Bumi Lancang Kuning itu menerima Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Polda dengan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu sedang.

Penghargaan tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor: Kep/585/IV/2026 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Capaian itu menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran Polda Riau yang dinilai efektif, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjaga kualitas pelaksanaan program dan serapan anggaran secara optimal.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, penghargaan tersebut bukanlah hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh personel Polda Riau dan jajaran. Penghargaan dari Kapolri yang diraih Polda Riau adalah hasil kerja keras seluruh personel, mulai dari tingkat Polda sampai Polsek jajaran.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang selama ini bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran negara,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Pengelolaan anggaran yang baik bukan sekadar soal administrasi, tetapi bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

“Anggaran negara itu adalah amanah rakyat. Karena itu harus dikelola dengan baik, transparan, tepat guna, dan benar-benar memberi manfaat untuk mendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” katanya.

Herry menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus meningkatkan profesionalisme dan tata kelola organisasi yang bersih serta modern.

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kekompakan personel di lapangan yang selama ini tetap bekerja menjalankan tugas-tugas pelayanan, pengamanan, penegakan hukum, hingga program-program sosial dan kemasyarakatan di tengah berbagai dinamika yang ada.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengumpulkan sejumlah distributor besar minyak goreng kemasan Minyakita guna menelusuri penyebab lonjakan harga yang terjadi di pasaran. Pertemuan tersebut digelar di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Rapat yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Setdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, bertujuan mengonfirmasi produksi, ketersediaan, serta alur distribusi Minyakita di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

“Pemko Pekanbaru ingin mengetahui secara pasti penyebab melonjaknya harga Minyakita di pasar. Karena itu kita kumpulkan para distributor,” ujar Zulhelmi, dikutip Rabu (29/4/2026).

Saat ini, harga Minyakita di Pekanbaru tercatat melonjak hingga Rp19.000–Rp20.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Selain itu, pasokan di pasaran juga dilaporkan terbatas dan sempat mengalami kelangkaan.

Pertemuan tersebut berlangsung bersamaan dengan Rapat Koordinasi Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara daring, dengan fokus pembahasan pada harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis seperti beras dan minyak goreng.

Sejumlah pihak turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain perwakilan Perum Bulog Riau-Kepri, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI/ID Food), PT Wilmar Nabati Indonesia, serta PT Intibenua Perkasatama.

Zulhelmi mengaku terkejut dengan harga Minyakita yang telah menembus Rp20.000 per liter. Ia menegaskan bahwa Pemko akan segera menindaklanjuti dengan menurunkan tim untuk menelusuri rantai distribusi.

“Kita akan telusuri alokasi di tingkat distributor dan bekerja sama dengan kepolisian serta Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ujarnya.

Dari sisi produsen, perwakilan PT Wilmar Nabati Indonesia mengungkapkan bahwa alokasi Minyakita ke Perum Bulog kini mencapai 100% dari produksi bulan berjalan, meningkat dari sebelumnya hanya 35%. Namun secara volume, terjadi penurunan dari 35.000 dus menjadi 20.000 dus (per dus berisi 12 pouch).

Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Riau-Kepri, Ria Sartika, menjelaskan bahwa alokasi tersebut digunakan untuk program bantuan pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Bulog menetapkan harga Rp14.500 per liter untuk penyaluran, yang dinilai masih memberikan ruang margin keuntungan bagi distributor sesuai HET.

“Untuk Riau, ketersediaan Minyakita sebenarnya mencukupi. Hanya saja penyalurannya dilakukan bertahap karena bersamaan dengan distribusi bantuan pangan lainnya seperti beras,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PT Inti Benua Perkasatama (Musim Mas Group), Gultom, menyebutkan bahwa pada 2026 perusahaan meningkatkan alokasi pasokan ke Bulog menjadi 65%, sementara sisanya didistribusikan melalui jalur distributor.

Di sisi lain, Pemko mengakui masih terdapat keterbatasan data dalam memantau distribusi di luar penugasan Bulog. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru, Dinal Husna, menegaskan pentingnya transparansi data distribusi dari seluruh pihak.

“Kalau penugasan ke Bulog jelas bisa ditelusuri. Namun distribusi lainnya, sejauh ini belum terdata secara menyeluruh, sehingga sulit mengetahui alur pasokan dan penyalurannya,” jelasnya.

Pemko Pekanbaru menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan Minyakita di pasaran tetap terjaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan legalitas tanah ulayat di sejumlah daerah, salah satunya di Riau. Upaya ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus menekan potensi konflik lahan.

Kementerian ATR/BPN bersama Badan Pertanahan Nasional menggelar sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini diikuti camat, kepala desa, hingga pemangku adat.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Rezka Oktoberia mengatakan, program ini bertujuan melindungi hak masyarakat adat. “Program pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat adat,” kata Rezka dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Rezka menjelaskan, pendaftaran tidak mengubah status kepemilikan tanah ulayat menjadi milik negara. Tanah tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat, sementara negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Ia menambahkan, program ini bersifat pilihan. “Keputusan tetap berada di tangan masyarakat hukum adat,” kata Rezka.

Rezka menyebut Riau masuk dalam delapan wilayah prioritas nasional pada 2026. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu lokasi awal pelaksanaan program.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra mengatakan, saat ini telah terinventarisasi tujuh bidang tanah ulayat di Pelalawan. Data tersebut menjadi tahap awal dalam proses pengadministrasian.

Nurhadi menilai penataan administrasi pertanahan dapat mengurangi potensi sengketa. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku adat.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengatakan, sosialisasi ini membantu pemerintah daerah memahami tata kelola tanah ulayat. “Melalui forum ini, kita ingin semua pihak memahami apa yang harus dilakukan agar tanah ulayat tetap terjaga, bisa diwariskan, sekaligus memiliki kepastian hukum,” kata Zukri.

Zukri menilai legalitas tanah dapat meningkatkan perlindungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat adat.