JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan rekomendasi terkait hasil kajian sistem tata kelola partai politik ( parpol ) telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani . Mitigasi potensi korupsi politik ini merupakan bagian dari upaya perbaikan sistemik pada sektor strategis.

"KPK sendiri telah melaporkan dan menyampaikan secara resmi hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR sebagai bentuk laporan untuk mendorong agar reformasi sistem politik dapat segera diwujudkan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4/2026).

Budi mengungkapkan, dari kajian tersebut terdapat tiga rekomendasi utama yang dinilai penting untuk segera diimplementasikan. Pertama, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pada aspek rekrutmen penyelenggara Pemilu, metode kampanye, metode pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penguatan pasal-pasal sanksi.

Kedua, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan menambahkan ruang lingkup standardisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan partai politik.

Ketiga, KPK mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera melakukan pembahasan substantif atas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal sebagai instrumen penting dalam mencegah praktik politik uang.

Budi melanjutkan, khusus pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal, KPK menilai hal ini mendesak karena masih maraknya praktik vote buying atau money politics yang dilakukan melalui transaksi uang fisik. Pola ini menjadi salah satu pintu masuk korupsi politik yang berulang dan sulit diawasi. "Pembatasan transaksi uang kartal dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi," ujarnya.

Menurut Budi, dengan adanya hal itu diharapkan ada perbaikan sistem tata kelola partai politik, terlebih pada sistem kaderisasi, rekrutmen, dan pendidikan politik. "Tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan proses kaderisasi dan kandidasi yang transparan serta akuntabel," pungkasnya.

Momentum ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang mampu menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom mendorong pemerintah Indonesia melakukan penataan ulang hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat guna memperkuat kemandirian strategi nasional di tengah sistem multipolar.

​“Momentum ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang mampu menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri,” kata Ekonom Senior Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

​Menurut Farouk, perubahan lanskap geoekonomi global saat ini ditandai dengan meningkatnya dorongan sejumlah pemimpin dunia untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat (AS).

Pandangan ini secara faktual telah dijawab oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui rangkaian kunjungan diplomatik ke Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Prancis sepanjang April 2026 untuk mendiversifikasi mitra strategis.

​Farouk menjelaskan bahwa kemandirian strategis mulai disuarakan secara nyata oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang menyiapkan skenario “the world minus one”.

Langkah serupa juga terlihat di kawasan regional saat Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz membatalkan sejumlah kesepakatan tarif dengan AS seiring putusan Mahkamah Agung negara tersebut yang menggugurkan kebijakan era Donald Trump.

​Selain itu, lanjutnya, dinamika global memperlihatkan kecenderungan negara-negara Eropa dan Kanada untuk mengambil jarak strategis serta memperluas kebijakan luar negeri secara independen.

Farouk menilai poros kerja sama baru kini mulai terbentuk di antara kekuatan non-Barat, terutama antara China, Rusia, dan Iran yang mencakup sektor ekonomi, politik, hingga militer.

​Menanggapi fenomena tersebut, Farouk menilai pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hubungan perdagangan dengan AS. Ia menyarankan pengurangan ketergantungan struktural terhadap kebijakan ekonomi AS yang dinilai fluktuatif dan unilateral.

​Sebagai bentuk implementasi nyata dari penguatan kemitraan alternatif, Presiden Prabowo telah mengunjungi Moskow untuk membahas kerja sama energi serta memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan.

Diplomasi ini dinilai strategis mengingat posisi Indonesia yang terus berupaya menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.

​Farouk menegaskan bahwa langkah peninjauan kembali kesepakatan tarif dan pengkajian ulang kerja sama strategis bukan merupakan bentuk konfrontasi terhadap Amerika Serikat.

Upaya tersebut merupakan refleksi untuk menjaga kedaulatan nasional dan memastikan posisi Indonesia sebagai negara mandiri yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat sekaligus akademisi Feri Amsari dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang mengkritik swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Feri dinilai merupakan berita bohong atau hoaks.

Ada dua laporan terhadap Feri, salah satunya dibuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polda Metro Jaya memeriksa pihak LBH Tani Nusantara, pada Kamis, 23 April 2026.

"Terkait laporan kami kemarin jadi ini dapat surat panggilan untuk di-BAP sebagai pelapor, LBH Tani Nusantara," ujar Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Minta Ito Simamora, Jumat (24/4/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, Minta dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyelidik. Pertanyaan ini kurang-lebih sekitar 20-an. "Pertanyaannya seputar siapa yang dilapor, di mana kejadian perkaranya," ucapnya.

Tak ada bukti baru yang disertakan pihaknya dalam pemeriksaan tersebut. Lebih lanjut, LBH Tani Nusantara berharap, proses pemeriksaan ini terus berjalan. Sebab, hukum haruslah ditegakkan. "Harapan kami agar ini berlanjut ke tahap berikutnya, untuk diverifikasi dengan data yang dimiliki Feri Amsari dengan data yang kami punya," tuturnya.

Lihat video: Feri Amsari: Senjata Terhebat KPK Dilumpuhkan, DPR & Presiden Terdahulu Terlibat!



Bidang Advokasi, Litigasi dan Hubungan Antar Lembaga LBH Tani Nusantara, Jeffri Mangapul Simanjuntak, menambahkan narasi yang dibuat Feri Amsari bukan sebatas kritik kepada pemerintah. Tapi pernyataan yang melukai hati para petani.

"Namun ini kan desakan para petani. Di mana pemerintah sudah bekerja keras, ada pemberian subsidi pupuk yang sudah berlimpah, beras swasembada pangan, itu kan sudah ada di lapangan dan nyata dirasakan oleh para petani. Desakan ini disampaikan kepada kami di LBH Tani Nusantara," ujarnya.

Jeffri menepis pelaporan ini merupakan wujud sikap kritis terhadap pemerintah yang dikriminalisasi. Apa yang LBH Tani Nusantara lakukan, kata Jeffri, justru melindungi Feri dari aksi main hakim sendiri dari pihak-pihak yang kecewa dengan pernyataan pria itu.

"Ini jangan jadi simpang siur di tengah masyarakat. Bahwa laporan ini kami lakukan karena kami ingin menghindar ada upaya-upaya di luar hukum," kata dia.

Jeffri berharap agar Feri Amsari berhenti menebar hoaks dan membuat keresahan di masyarakat. "Kalau memang ada data itu gamblang dibuka di media, jangan membuat kerusuhan, kericuhan. Nanti siapa yang mau bertanggung jawab kalau ada demo di luar itu. Kita lihat di rumah Pak Saiful Mujani ada demo. Hati-hati, jangan menyinggung perasaan masyarakat, jangan menyinggung perasaan petani," imbuh Jeffri.

Pemerintah, menurutnya sudah bekerja keras demi rakyat. LBH Tani Nusantara sudah melihat hal itu secara langsung di lapangan. Jeffri pun menegaskan bahwa pihaknya tak antikritik. Namun, jangan sampai sikap kritis yang disampaikan menyinggung perasaan orang lain.

"Kami menghargai kebebasan berpendapat, kami menghargai kritik dari siapa pun, termasuk kepada pemerintah. Tapi janganlah menyinggung perasaan petani dan pedagang. Saat ini kondisi geopolitik sedang mengkhawatirkan. Orang di negara-negara lain pangan, energi semua sudah kritis. Jangan ditambahkan masalah lagi di negara kita," lanjut Jeffri.

JAKARTA - Indonesia berkomitmen mengekspor 250.000 ton pupuk urea ke Australia . Presiden Prabowo Subianto telah meneken persetujuan ekspor tersebut dan mendapatkan apresiasi langsung dari Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.

"PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/4/2026).

Teddy menuturkan, sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional mencapai 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton. Selanjutnya, Indonesia juga akan mengekspor pupuk urea ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil dengan komitmen ekspor kurang lebih 1 juta ton.

Albanese, lewat akun media sosial X (Twitter) @albomp, juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo atas bantuan pemerintah Indonesia mengamankan pasokan pupuk untuk Australia. Menurut Albanese, hubungan baik Indonesia dan Australia jadi semakin penting di masa kini.

"Hubungan yang kuat di kawasan kita semakin penting dari sebelumnya, dan kita adalah sahabat yang paling erat," ucapnya.

Lewat sambungan telepon, Albanese dan Prabowo membahas soal perkembangan situasi global, khususnya konflik di wilayah Timur Tengah dan dampaknya terhadap kawasan. Albanese menegaskan kedua negara berkomitmen untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok domestik tetap aman.

"Australia dan Indonesia bekerja sama untuk mendukung kelancaran arus barang-barang kebutuhan pokok, serta memperkuat ketahanan rantai pasokan energi kita untuk masa depan," kata Albanese.

Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah saat ini tengah menjalankan “mode bertahan” (survival mode) di tengah ketidakpastian global.

Ia menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa dalam kondisi tersebut Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan maksimal, tidak lagi dengan pendekatan seperti biasa.

“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual," ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut Purbaya, pendekatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dalam hal ini, pemerintah pun membentuk berbagai satuan tugas (satgas) guna mengamankan penerimaan negara, belanja negara, serta memperbaiki iklim usaha.

"Jadi kalau Anda lihat, ada Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) di mana penggelapan-penggelapan, penyelewengan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius," jelasnya.

Maka dari itu, pemerintah juga melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola, termasuk memastikan pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan imbal hasil optimal bagi negara.

"Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan arah kebijakan Presiden mencakup sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, serta pengembangan ekonomi daerah.

Pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas industri guna meningkatkan nilai tambah, termasuk melalui pengembangan sektor kimia dan hilirisasi berbasis ekspor.

Dalam konteks ketahanan energi, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan agar tidak bergantung pada satu atau dua titik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas di tengah risiko gangguan global.

“Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka,” kata Menkeu.

Dari sisi fundamental, Bendahara Negara menilai ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, serta besarnya kontribusi permintaan domestik menjadi penopang utama.

Ia menyebut sekitar 90 persen perekonomian nasional masih digerakkan oleh konsumsi dalam negeri, sehingga menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci. Ia mencontohkan pada krisis global 2009, Indonesia masih mampu tumbuh 4,6 persen saat banyak negara mengalami kontraksi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan jumlah konser K-Pop di Indonesia. Kabar ini diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono terkait rencana yang dimaksud untuk para pecinta K-Pop di Tanah Air.

"Kemarin juga dalam sebuah percakapan disampaikan kepada, ini khusus untuk penggemar K-Pop, Bapak Presiden berencana meningkatkan jumlah konser bagi para pecinta K-Pop," ujar Sugiono dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia mengaku baru mengetahui terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga menjadi anggota K-Pop di Korea Selatan. "Karena ternyata ada juga, saya juga baru tahu Pak KSP, personel grup-grup di sana itu juga ada orang Indonesia yang menjadi personelnya. Forgive my ignorance, Bapak Ibu sekalian," katanya.

Sugiono menuturkan Prabowo baru saja melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Jepang pada akhir Maret lalu. Setiap kunjungan kepala negara ke negara sahabat sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan kerja sama yang konkret antara kedua negara. Sugiono mengungkapkan kunjungan ke Jepang menghasilkan kesepakatan dagang sebesar USD23,63 miliar. "Kemudian di Korea Selatan sebesar USD10 miliar," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bahwa realisasi investasi pada kuartal I 2026 sebesar Rp498,79 triliun dari target Rp497 triliun.

"Itu adalah peningkatan 7,22 persen year-on-year, dan itu juga, penyerapan terhadap tenaga kerja Indonesia-nya mencapai 706.569 atau 18,93 persen untuk year-on-year-nya," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (21/4) malam setelah dia menghadap Presiden.

Rosan melanjutkan dari total investasi yang masuk Indonesia, besaran penanaman modal dalam negeri dan modal asing hampir sama.

"Penanaman modal dalam negeri-nya itu kurang lebih 49,89 persen, atau hampir 50 persen, sama dengan penanaman modal asing-nya. Kalau asing-nya itu, Rp249,94 triliun, dan komposisinya itu, (di) luar Jawa-nya kurang lebih 50,37 persen, dan (di) Jawa-nya itu 49,63 persen atau Rp247,53 triliun," ujar Rosan.

Ia menyebutkan lima negara teratas yang menjadi asal investasi, yaitu Singapura kurang lebih 4,6 miliar dolar AS, Hong Kong (China) 2,7 miliar dolar AS, China 2,2 miliar dolar AS, Amerika Serikat 1,7 miliar dolar AS, dan Jepang 1 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga menyebut sektor-sektor yang mendapatkan suntikan modal terbanyak, yaitu industri logam dasar atau barang logam, jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, dan telekomunikasi.

Rosan juga menyampaikan ada kenaikan target yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi investasi yang masuk dalam 10 tahun terakhir.

"Kalau kami bandingkan dalam 10 tahun terakhir, dari tahun 2014-2024, ya itu kurang lebih, kalau 10 tahun terakhir, investasinya yang masuk kurang lebih Rp9.100 triliun. Nah, 5 tahun dari 2025-2029, target yang diberikan kepada kami kalau dari Bappenas itu Rp13.000 triliun lebih. Jadi, peningkatannya memang signifikan, tetapi Alhamdulillah masih bisa tercapai target-target itu, dan kita harapkan ini bisa terus terjaga,” ungkap Rosan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menyatakan stok beras nasional valid sehingga laporan pemerintah dapat dipercaya karena telah melalui verifikasi langsung di lapangan.

"Jadi, data yang disampaikan pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun Bulog itu benar adanya," ujar Hermanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut merujuk pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke gudang Perum Bulog di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo mendapati kondisi gudang yang penuh beras dengan kapasitas 7.000 ton.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa sidak tersebut mengonfirmasi data cadangan pangan yang selama ini diumumkan pemerintah sekaligus membantah keraguan terhadap swasembada pangan nasional.

"Kalau sidak itu peninjauan mendadak, tidak dibuat-buat. Hasil sidak Presiden menunjukkan gudang memang terisi penuh. Jadi, kunjungan Presiden ke gudang Bulog itu istilahnya memverifikasi,” katanya.

Menurut Hermanto, sangat berisiko bagi pemerintah untuk memanipulasi data pangan karena dampaknya akan langsung terasa di masyarakat.

Oleh karena itu, ia meyakini angka stok beras yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia juga menjelaskan angka cadangan beras sebesar 4,8 juta ton bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil perhitungan yang terukur.

Stok tersebut berasal dari akumulasi cadangan sebelumnya, dikurangi penyaluran serta ditambah hasil panen yang berlangsung sejak awal 2026.

"Hingga April ini panen masih terus berjalan. Artinya, stok beras akan terus bertambah, terutama memasuki puncak panen April-Mei dan akan kembali meningkat pada musim panen berikutnya di Agustus-September," katanya.

Ia juga memaparkan mekanisme pengelolaan stok oleh Bulog yakni saat musim panen, menyerap gabah atau beras dari petani untuk memperkuat cadangan.

Sebaliknya, ketika pasokan di pasar menurun, Bulog melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dengan kondisi stok yang mencapai 4,8 juta ton, Hermanto menilai peluang Indonesia untuk tidak melakukan impor beras pada 2026 ini cukup besar.

Namun, ia mengingatkan bahwa hal tersebut tetap bergantung pada faktor iklim.

"Kalau iklim tidak ekstrem, misalnya tidak terjadi El Nino yang parah, maka peluang kita tidak impor sangat terbuka. Apalagi masih ada panen di Agustus yang bisa menambah cadangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai sidak Presiden Prabowo menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap data pangan nasional, sekaligus menjawab keraguan terkait capaian swasembada pangan.

"Dengan sidak itu, Presiden memverifikasi langsung kondisi di lapangan. Ini penting untuk membantah keraguan publik terhadap ketersediaan beras dan upaya swasembada pangan," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, untuk membahas persetujuan ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal sebagai bagian penguatan kerja sama perdagangan.

"Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Selasa.

Selain Australia, pemerintah Indonesia juga merencanakan ekspor pupuk urea ke sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Thailand dan Brasil.

Total komitmen ekspor pupuk urea tersebut mencapai kurang lebih satu juta ton, yang menjadi bagian dari upaya memperluas pasar global bagi produk pupuk nasional.

Berdasarkan data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional tercatat sebesar 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri berada di angka sekitar 6,3 juta ton.

Dengan selisih produksi tersebut, pemerintah menilai ekspor masih dapat dilakukan tanpa mengganggu ketersediaan pupuk di dalam negeri.

"Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global," kata Teddy.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sektor industri pupuk serta memperluas kerja sama ekonomi dengan berbagai negara mitra.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Informasi yang dibagikan lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet itu membeberkan bahwa dalam pertemuan Prabowo dan Luhut membahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global.

“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet.

Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tetap terkendali. Termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech) salah satunya dalam rangka penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Diketahui, bahwa digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.



Luhut Lapor Prabowo: Iran Tak Mungkin Tutup Selat Hormuz Seterusnya



“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” tulis keterangan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dipercepat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam keterangannya kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Brian menyampaikan Presiden secara khusus meminta agar implementasi program tersebut dipercepat, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel.

"Jadi, tadi kami diminta melaporkan evaluasi terkait beberapa program, terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 giga. Jadi, Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel," kata Brian.

Menurutnya, pemerintah optimistis menargetkan penambahan 17 gigawatt energi terbarukan melalui PLTS dalam waktu dekat.

Target tersebut meliputi penambahan kapasitas PLTS sekaligus pengurangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

"Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt," tuturnya.

Brian mengatakan target tersebut merupakan hasil perhitungan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN, Danantara, serta para ahli dari perguruan tinggi.

"Untuk saat ini, dari perhitungan yang dilakukan bersama-sama Kementerian ESDM, dari PLN, Danantara, dan beberapa ahli dari perguruan tinggi, itu kira-kira 17 gigawatt bisa dilakukan instalasi PLTS," ujarnya.

Adapun terkait pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS, Brian menuturkan hal tersebut akan dilaksanakan oleh PLN sebagai implementator utama program.

"Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut,” kata Brian.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dalam waktu relatif singkat.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan arah besar transformasi dan peran strategis BUMN, sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dony mengatakan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengomunikasikan kebijakan negara.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Di tengah segelintir sentimen negatif ke pemerintah, Dony mengatakan BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Dony.

Ia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional.

Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujar Dony.

Dony kembali menegaskan bahwa BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Dony.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026