Bisnis.com, JAKARTA – Indo Premier Sekuritas merilis rekomendasi saham sektor pertambangan dari overweight menjadi neutral karena sentimen kebijakan ekspor satu diperkirakan masih akan membayangi sektor ini dalam jangka pendek hingga menengah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia satu pintu melalui BUMN.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tiga komoditas ekspor utama Indonesia yang akan pertama kali diterapkan mekanisme baru ini yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan paduan besi atau fero alloy, yang disebut devisa hasil ekspornya setahun bisa mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Prabowo menjelaskan dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Kepala Negara menegaskan tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winiptas menilai tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengendalikan praktik tambang ilegal dan mengurangi transfer pricing, sehingga penerimaan negara dan pajak bisa meningkat.

Namun, lanjutnya, pasar merespons negatif karena masih banyak ketidakjelasan terkait mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut. Akibatnya, saham emiten tambang batu bara dan logam yang dipantau Indo Premier Sekuritas turun sekitar 3%–15%.

“Isu ini tetap menjadi sentimen negatif tambahan bagi sektor pertambangan. Oleh karena itu, kami menurunkan rekomendasi sektor ini menjadi Neutral dari sebelumnya Overweight,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, lanjutnya, dia masih merekomendasikan saham ANTM sebagai pilihan utama karena prospek kinerjanya dinilai lebih jelas dan dampak kebijakan diperkirakan relatif lebih kecil dibanding emiten lainnya.

Sebelumnya, dia menilai penundaan kenaikan royalti belum mampu pulihkan kepercayaan pasar. Pada 8 Mei lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggelar konsultasi publik terkait rencana kenaikan royalti untuk sektor logam dan komoditas. Sentimen ini sempat membuat harga saham sejumlah emiten tambang logam turun hingga sekitar 15%.

Walaupun rencana kenaikan royalti tersebut kini ditunda, harga saham emiten tambang logam hingga sebelum pelemahan hari ini masih belum kembali ke level sebelum isu kenaikan royalti muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibatalkan.

“Ketidakpastian terkait kebijakan ekspor, ditambah isu royalti, membuat kepercayaan investor terhadap sektor ini belum pulih, meskipun harga komoditas dasarnya, terutama nikel, relatif stabil,” lanjutnya.

Tak hanya itu, dia menambahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan sedang mempertimbangkan penerapan skema serupa production sharing contract (PSC) di sektor batu bara dan nikel, seperti yang diterapkan di industri minyak dan gas (migas).

Sebagai gambaran, skema PSC di migas biasanya menggunakan dua model yakni gross split dan cost recovery.

Saat ini, tambang nikel beroperasi menggunakan skema Kontrak Karya (CoW) atau izin usaha pertambangan (IUP/IUPK), di mana perusahaan wajib membayar royalti berdasarkan persentase pendapatan. Skema ini dinilai mirip dengan model gross split di industri migas.

Namun, jika nantinya skema yang diterapkan menyerupai cost recovery, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui pajak keuntungan berlebih (windfall profit tax/WPT) apabila laba bersih, EBIT, atau margin laba kotor perusahaan melewati batas tertentu. Dengan demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) otomatis akan meningkat.

“Jika kebijakan ini diterapkan, kami menilai dampaknya bisa lebih menguntungkan bagi perusahaan tambang skala kecil karena beban biaya akan ditanggung bersama antara perusahaan dan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan tambang besar kemungkinan akan menghadapi kenaikan beban royalti atau pajak,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha sektor per­­­­tambangan sedang gamang. Tekanan pasar global berkelindan de­­ngan manuver kebijakan pemerintah yang datang bertubi-tubi, membuat para pelaku usaha sek­­tor tambang mulai sesak napas.

Padahal, dalam situasi global yang sedang tak menentu, mereka membutuhkan pegangan berupa stabilitas iklim usa­­ha agar tak rungkad di te­­­ngah jalan. Adapun, lahirnya atur­an-aturan baru belakangan ini dianggap tak menunjang harapan tersebut.

Keluhan dari perwakilan in­­vestor Cina perihal aturan baru pertambangan beberapa waktu lalu patut menjadi perhatian. Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, investor Cina menyoroti rencana kenaikan tarif ro­­yal­ti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), revisi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan.

Investor Cina menilai berbagai kebijakan tersebut terlalu ketat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang dianggap berlebihan, serta masih adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh aparat.

Keluhan dari investor Cina itu mestinya menjadi alarm. Bukan saja karena Cina amat berpengaruh di ladang bisnis tambang di Indonesia, melainkan juga po­­tensinya dalam memengaruhi sentimen investor asing terhadap Indonesia. Protes ini merupakan sinyal bahwa iklim investasi kita sedang dalam kondisi tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.

Kita memahami bahwa industri pertambangan adalah sektor yang padat modal. Nilai investasi jumbo itu sangat sensitif ter­­hadap perubahan kebijakan sekecil apa pun. Adapun, regulasi yang berubah terlalu cepat, berpotensi membuat operasional tambang dan hilirnya menjadi kelimpungan.

Pemerintah sejatinya tak abai dengan situasi. Instruksi Pre­­­si­­den Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Deregulasi tentu patut kita apresiasi. Hal itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah atas adanya hambatan birokrasi.

Namun, pembentukan badan ad-hoc bukanlah obat ajaib jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma dalam menyusun kebijakan. Jangan sampai satgas ini justru menambah birokrasi baru yang memperpanjang rantai koordinasi yang sudah berbelit. Reformasi struktural yang substantif lebih dibutuhkan ketimbang pelonggaran sementara yang bersifat tambal sulam.

Dus, dialog langsung dengan pelaku usaha adalah kunci un­­tuk mendapatkan gambaran situasi riil di lapangan agar ke­­bijakan tidak lahir dari menara gading. Masukan dari dunia usaha harus diposisikan sebagai cermin untuk mengevaluasi apakah sebuah regulasi sudah tepat sasaran atau justru bersifat destruktif.

Kendati demikian, bukan ber­arti pemerintah harus serta merta memenuhi semua hal yang menjadi tuntutan para pe­­bisnis. Apalagi, sejumlah aturan tersebut sejatinya juga disusun untuk mengoptimalkan kemanfaatan sektor pertambangan bagi negara.

Kedaulatan negara mutlak dibutuhkan. Namun, kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam melalui penegakan aturan harus dilakukan dengan cara-cara yang terukur, di mana kepastian hukum menjadi fondasinya.

Kita semua menginginkan sektor pertambangan memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara dan kemakmuran rakyat. Namun, optimalisasi tersebut tidak boleh dilakukan serampangan dan malah mencekik keberlangsungan industri yang menjadi motor penggeraknya.

Di tengah pusaran konflik ke­­­pentingan global dan domestik, inklusivitas dan konsistensi ke­­­bijakan adalah jalan untuk me­­­nyelamatkan masa depan penghiliran kita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor pertambangan Indonesia diperkirakan masih menghadapi tekanan sepanjang 2026 meski ekonomi nasional tetap tumbuh. Di tengah lonjakan biaya produksi dan ketidakpastian global, pemerintah mulai mencari formulasi baru untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi.

Pada kuartal I 2026, sektor pertambangan tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,14 persen secara tahunan. Angka tersebut menjadikan sektor tambang sebagai satu-satunya lapangan usaha utama yang tidak tumbuh saat ekonomi nasional masih ekspansif sebesar 5,61 persen.

Edi Permadi, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, menilai tekanan di sektor tambang saat ini tidak lagi sekadar dipengaruhi siklus komoditas biasa.

“Kontraksi tersebut dipicu oleh kombinasi kebijakan domestik dan dinamika global,” ujar Edi dalam analisisnya, dikutip Senin (18/5/2026).

Menurut dia, tekanan datang dari kenaikan royalti progresif sejak 2025, implementasi Harga Patokan Mineral (HPM) terbaru pada April 2026, hingga kondisi oversupply nikel di pasar global.

Tekanan juga dirasakan industri pengolahan nikel berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL). Harga sulfur naik dari sekitar 275 dollar AS per ton atau sekitar Rp 4,5 juta menjadi 960 dollar AS hingga lebih dari 1.300 dollar AS per ton atau sekitar Rp 15,8 juta-Rp 21,4 juta.

Sementara itu, harga asam sulfat mencapai 800-910 dollar AS per ton atau sekitar Rp 13,2 juta-Rp 15 juta. Kondisi tersebut membuat biaya produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) mendekati harga nikel di London Metal Exchange (LME), sehingga margin industri menjadi sangat tipis bahkan minus.

Di sisi lain, pemerintah juga menahan produksi melalui kebijakan kuota. Produksi batu bara 2026 diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara produksi nikel dikendalikan untuk menjaga stabilitas harga.

Pemerintah Cari Formula Baru

Di tengah tekanan biaya tersebut, pemerintah mulai mengevaluasi sejumlah kebijakan sektor pertambangan dan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menangguhkan sementara rencana pengenaan pajak ekspor terhadap sejumlah komoditas tambang sambil mencari formulasi baru yang lebih seimbang.

“Kita sudah sepakati, kita tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, pemerintah ingin menjaga kepentingan negara sekaligus keberlanjutan pelaku usaha.

“Dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung,” kata Bahlil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembahasan pemerintah saat ini juga diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas dan pertambangan.

“Kita membahas rencana beliau memperkuat PNBP dari sektor migas. Rencananya cukup baik saya pikir,” ujar Purbaya.

Namun, di saat yang sama, pemerintah juga menghadapi protes investor China terkait iklim investasi di Indonesia. Keluhan tersebut mencakup kebijakan HPM nikel, rencana kenaikan royalti, kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), hingga pemeriksaan pajak yang disebut semakin agresif.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan nasional dan kepastian hukum.

“Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya,” kata dia.

Tambang Diproyeksi Mulai Stabil

Edi memperkirakan sektor pertambangan masih berada dalam fase kontraksi pada kuartal II 2026 dengan pertumbuhan di kisaran minus 2 persen hingga minus 1 persen secara tahunan.

Menurut dia, risiko global juga masih membayangi sektor tambang, termasuk potensi gangguan pasokan energi dan sulfur akibat konflik di Timur Tengah maupun hubungan ekonomi Amerika Serikat dan China.

Namun, memasuki kuartal III 2026, sektor tambang diperkirakan mulai mengalami stabilisasi dengan pertumbuhan sekitar minus 0,5 persen hingga positif 0,5 persen.

Pada fase tersebut, pelaku industri mulai melakukan penyesuaian melalui efisiensi operasional dan integrasi rantai pasok, termasuk renegosiasi kontrak antara tambang dan smelter.

“Pelaku industri mulai menyesuaikan diri dengan struktur biaya baru melalui efisiensi operasional dan integrasi rantai pasok,” ujar Edi.

Pemulihan terbatas baru diperkirakan terjadi pada kuartal IV 2026 dengan pertumbuhan sekitar 0,5 persen hingga 2 persen apabila kondisi geopolitik mulai mereda dan harga energi lebih stabil.

Karena itu, Edi menilai kepastian investasi berkelanjutan menjadi faktor penting agar sektor tambang tetap mampu bertahan di tengah tekanan biaya dan ketidakpastian global.

“Pendekatan ketenangan kebijakan nasional sangat penting agar terjadi pemulihan kontraksi dan secara jangka panjang mengembangkan industrialisasi produk yang lebih memiliki nilai ekonomis tinggi,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Komunikasi Indonesia-China (FKIC) menilai kepastian regulasi dan komunikasi konstruktif menjadi kunci menjaga kepercayaan investor di tengah sorotan pelaku usaha China terhadap iklim investasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal FKIC S. Suparmaji mengatakan berbagai masukan dari dunia usaha perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah.

“Berbagai masukan dari dunia usaha sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari proses dialog untuk penyempurnaan ekosistem investasi nasional, bukan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintah,” ujar Suparmaji dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya surat dari Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah persoalan investasi di Indonesia.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha China menyoroti perubahan regulasi yang dinilai terlalu cepat, kebijakan royalti, perpajakan, hingga penegakan hukum yang dianggap memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan investasi.

Selain itu, investor juga mengeluhkan hambatan birokrasi dan proses perizinan yang dinilai belum sepenuhnya efisien di sejumlah sektor strategis.

FKIC menilai pemerintah tetap memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan nasional, termasuk terkait pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi industri, dan penegakan hukum.

Namun demikian, organisasi tersebut menekankan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan dan kepastian regulasi guna menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi investasi global.

“Pendekatan dialogis menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas investasi sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha tetap berjalan sesuai hukum dan kepentingan nasional,” kata Suparmaji.

Dalam kesempatan itu, Suparmaji didampingi Ketua Umum FKIC Firdaus Dewilmar yang juga Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Ketua Harian FKIC Ahmad Kaylani yang juga Ketua Umum Perisai Prabowo.

FKIC menyatakan siap mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, investor, asosiasi usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Bentuk dukungan tersebut mencakup fasilitasi dialog kelembagaan, penyampaian masukan berbasis data dan fakta lapangan, penguatan pemahaman regulasi bagi investor, hingga dukungan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola usaha.

FKIC juga menilai hubungan ekonomi Indonesia–China perlu terus dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional seperti penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah.

Ke depan, FKIC berharap seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang profesional dan solutif guna menjaga stabilitas investasi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menangkap potensi windfallkenaikan harga komoditas kini resmi ditunda. Usai mendapat penolakan dari pelaku industri, otoritas fiskal kini harus mengulur rencana kenaikan royalti sejumlah komoditas mineral maupun pengenaan tarif ekspor.

Sebelumnya, rencana kenaikan royalti komoditas pertambangan ditujukan kepada tembaga, emas, perak, nikel dan timah. Sementara itu, pengenaan bea keluar ditujukan kepada emas dan batu bara. Hanya komoditas emas yang sudah dikenai bea keluar sejak akhir 2025 lalu meski penerimaannya tidak signifikan.

Pada awal April 2026 lalu, ketika harga minyak mulai mendidih, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kepada DPR potensi tambahan penerimaan dari windfall harga komoditas. Lonjakan harga minyak biasanya diikuti oleh kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia.

Potensi tambahan penerimaan ke APBN dari windfall harga komoditas menjadi harapan guna mengimbangi tingginya kebutuhan belanja pemerintah khususnya subsidi dan kompensasi. Sampai kuartal I/2026, belanja subsidi dan kompensasi sudah meroket 266,5% (yoy) ke Rp118,7 triliun.

Realisasi belanja subsidi dan kompensasi pun merupakan yang tertinggi setidaknya beberapa tahun terakhir. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi, sekaligus pembayaran kompensasi ke Pertamina dan PLN yang mulai awal tahun menjadi sebulan sekali sebesar 70%.

Di sisi lain, usai dampaknya terbukti efektif ke pertumbuhan ekonomi jangka pendek kuartal pada I/2026, pemerintah berencana untuk tetap mengakselerasi belanja ke depannya. Setidaknya untuk kuartal II/2026, pemerintah berencana menyalurkan gaji ke-13 ASN dan subsidi maupun PPN DTP kendaraan listrik.

Harapan akan windfall harga komoditas ini didasari secara historis seperti yang terjadi 2022 lalu, ketika meletusnya perang Rusia dan Ukraina. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) saja, kenaikan harga komoditas mendorong penerimaan sumber daya alam (SDA) terealisasi 118,6% dari target APBN.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pertumbuhan PNBP SDA pada 2022 itu tumbuh hingga 79,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Akan tetapi, kini pemerintah nampaknya harus terlebih dulu lapang dada lantaran adanya penolakan dari pelaku industri. Berdasarkan hasil uji publik rencana penaikan royalti maupun pengenaan bea keluar, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda kebijakan tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengonfirmasi bahwa kedua kementerian sudah menyepakati penundaan rencana penaikan tarif royalti maupun pengenaan bea keluar.

"Betul," ujarnya melalui pesan singkat saat dimintai konfirmasi kembali oleh Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sebelumnya, Rabu (13/5/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sudah bersepakat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda rencana penaikan royalti maupun pajak ekspor terhadap sejumlah komoditas ekspor.

"Termasuk yang kami bahas itu adalah pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kami sudah sepakati, kami tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha," terang Bahlil usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta.

Kesepakatan ini diambil usai pertemuan dengan Purbaya pada hari yang sama. Bahlil menyebut kebijakan untuk menangkap potensi windfall harga komoditas ditunda guna memastikan pemerintah dan pengusaha sama-sama untung.

"Harus sama-sama untung, ya," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Di sisi lain, melalui keterangan resmi, Purbaya juga menyatakan bakal mendukung kebijakan Kementerian ESDM. Utamanya, pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung," ujarnnya dikutip dari siaran pers Kemenkeu.

Ke depan, di tengah kinerja penerimaan yang belum optimal, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai pemerintah perlu melakukan prioritisasi belanja guna mencegah pelebaran defisit melampaui batas 3%.

Sebab, pelebaran defisit yang telah ditargetkan dalam APBN berpotensi menambah kebutuhan utang pemerintah yang rasionya sudah mencapai 40,75% terhadap PDB per kuartal I/2026.

"Yang perlu dilakukan pemerintah di kondisi saat ini adalah untuk melakukan realokasi belanja yang meaningful. Artinya mengurangi belanja yang tidak produktif agar bisa dialihkan untuk belanja sosial dan produktif," ujarnya kepada Bisnis.

Antara Posisi Tawar dan Potensi Penerimaan

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), kenaikan tarif royalti maupun pengenaan bea keluar yang ditunda menunjukkan daya tawar pemerintah yang lebih rendah dari pengusaha.

Fahmy menilai keinginan pemerintah untuk meraup tambahan penerimaan dari sektor ekstraktif ini adalah hal yang wajar. Sebab, lanjutnya, hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kerap mengingatkan soal amanat pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah harus berani mengatakan take it or leave it. Kalau kemudian terlalu mengalah dengan pengusaha dan sebagainya, saya kira ini kurang baik. Saya yakin kalau royalti misalnya dinaikkan atau bea keluar juga, para pengusaha itu tidak akan keluar begitu saja karena keuntungan mereka itu jauh lebih besar," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai bahwa harapan ke windfall harga komoditas adalah hal yang bisa dipahami sebagai respons fiskal jangka pendek. Secara prinsip, penjajakan soal tambahan penerimaan SDA adalah hal wajar karena itu merupakan milik publik dan negara harus mendapatkan bagian yang layak.

Namun, kenaikan royalti khususnya harus memerhatikan jenis komoditas, struktur biaya, tahap siklus harga, dan daya saing investasi. Tarif yang dinaikkan terlalu agresif saat harga sedang naik, namun dibarengi biaya produksi yang meningkat, bisa memicu perusahaan menahan ekspansi, mengurangi produksi, atau mengalihkan investasi.

Tidak hanya itu, Josua juga menyebut sensitivitas kenaikan harga komoditas ke penerimaan tidak sebanding dengan efek kenaikan harga minyak ke belanja subsidi/kompensasi.

Menurutnya, setiap kenaikan harga 10% pada CPO dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp1,5 triliun, batu bara sekitar Rp4,5 triliun, dan minyak sekitar Rp20 triliun secara bruto.

Namun khusus minyak, kenaikan 10% harga minyak juga dapat menaikkan belanja subsidi energi sekitar Rp97 triliun.

"Artinya, windfall minyak secara fiskal bisa bersifat semu karena tambahan penerimaan jauh lebih kecil daripada tambahan beban subsidi dan kompensasi. Untuk CPO dan batu bara, efeknya lebih positif, tetapi tambahan penerimaannya relatif terbatas bila dibandingkan kebutuhan belanja negara dan risiko pelebaran defisit," jelasnya kepada Bisnis.

Perhitungan Josua juga sejalan dengan perhitungan pemerintah atas sensitivitas kenaikan harga minyak (ICP) ke belanja maupun defisit APBN. Sensitivitas harga minyak (ICP) merupakan yang terbesar, mengalahkan nilai tukar.

Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel berpotensi menambah belanja pemerintah Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit Rp6,8 triliun. Nilainya tidak sebanding dengan potensi penerimaan yang diproyeksikan hanya bertambah Rp3,5 triliun.

Adapun sampai dengan kuartal I/2026, Kemenkeu mencatat harga minyak atau ICP mengalami deviasi ke rata-rata US$78,5 per barel dengan outlook US$82,3 per barel. Ini sudah melewati asumsi APBN yakni US$70 per barel. Dengan asumsi tersebut, pemerintah tahun ini menargetkan defisit APBN di angka Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Di samping itu, Josua pun melihat potensi windfall komoditas tahun ini tidak sebesar episode 2021–2022. Dampaknya juga diprakirakan tidak sebesar periode sebelumnya untuk menjadi bantalan fiskal.

"Sensitivitas penerimaan pajak terhadap kenaikan harga 1% komoditas memang masih positif, misalnya CPO Rp4,4 triliun, nikel Rp2,9 triliun, batu bara Rp1,9 triliun, dan gas Rp0,7 triliun, tetapi manfaat ini tidak otomatis menjadi ruang fiskal bersih karena ada beban lain yang ikut naik," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang protes dari investor asal China mulai mengemuka di tengah derasnya perubahan kebijakan sektor pertambangan rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Keberatan itu menjadi sinyal terbaru meningkatnya kegelisahan investor asing, khususnya pelaku industri nikel dan hilirisasi mineral, terhadap arah kebijakan pemerintah.

Maklum, pemerintahan Prabowo dalam beberapa bulan terakhir agresif mengutak-atik skema penerimaan negara dan tata kelola sumber daya alam.

Adapun protes dilayangkan oleh Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia). Mereka bahkan menyurati langsung Prabowo untuk meminta perbaikan iklim investasi yang dinilai semakin menekan operasional perusahaan.

Surat protes dari Kamar Dagang China itu menjadi gambaran bahwa di balik ambisi besar hilirisasi nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan kepastian usaha. Ini khususnya bagi investor yang selama ini menopang ekspansi industri mineral Indonesia.

Adapun sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan mulai dari rencana kenaikan tarif royalti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), revisi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan.

Dalam surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya oleh Bisnis, para pengusaha China menyatakan tetap mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkomitmen menjalankan investasi sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, mereka menilai situasi belakangan semakin tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.

“Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia,” demikian petikan surat tersebut, Rabu (13/5/2026).

Tekanan Regulasi

Setidaknya terdapat enam isu utama yang dikeluhkan investor China kepada pemerintah Indonesia.

Pertama, kenaikan pajak dan pungutan sektor pertambangan yang dinilai terlalu agresif. Investor menyoroti kenaikan royalti dan berbagai pungutan mineral yang terjadi berulang kali dalam waktu berdekatan.

Situasi itu diperburuk oleh peningkatan pemeriksaan pajak serta denda bernilai besar hingga puluhan juta dolar AS yang disebut memicu kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kewajiban retensi DHE SDA sebesar 50% selama satu tahun di bank-bank Himbara yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan arus kas perusahaan dan mengganggu likuiditas jangka panjang.

Ketiga, pengurangan kuota produksi bijih nikel secara signifikan. Investor China yang mendominasi rantai hilirisasi nikel berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL) menilai pembatasan produksi telah mengganggu pasokan bahan baku industri.

Mereka menyebut pengurangan kuota di sejumlah tambang besar mencapai lebih dari 70% dan menyebabkan penurunan produksi sekitar 30 juta ton. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu rantai pasok industri baja nirkarat maupun baterai kendaraan listrik.

Keempat, penegakan hukum sektor kehutanan yang dianggap terlalu ketat. Dalam surat tersebut, investor menyoroti tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang menjatuhkan denda hingga US$180 juta kepada sejumlah perusahaan asal China terkait persoalan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Kelima, intervensi terhadap proyek strategis, khususnya proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Investor mengeluhkan penghentian proyek dan tuduhan kerusakan lingkungan yang disebut berdampak pada penangguhan pekerjaan hingga pemberian sanksi.

Keenam, pengetatan pengawasan tenaga kerja asing dan visa kerja. Mereka menilai biaya yang meningkat, pembatasan lokasi kerja, hingga syarat administratif baru menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajemen perusahaan.

Tak hanya itu, pengusaha China juga menyoroti rencana pengenaan bea ekspor baru, pengurangan insentif kendaraan listrik, hingga evaluasi fasilitas fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Reaksi Pemerintah Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya.

Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar langsung adanya surat tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai dengan kepentingan nasional.

Mengenai DHE SDA, Purbaya menyebut negara-negara yang tidak memiliki utang di Indonesia bakal dikecualikan dari kewajiban retensi devisa ekspor hasil SDA. Menurutnya, China seharusnya tidak terdampak secara negatif oleh kebijakan tersebut.

Sebagai catatan, revisi PP No.8/2025 ini belum diunggah ke publik setelah melalui revisi sejak akhir 2025 lalu.

"Harusnya China enggak ada masalah," ujarnya.

Di sisi lain, mengenai royalti mineral, Purbaya menyebut pemerintah belum mengenakan kenaikan tarif royalti SDA. Beberapa hari yang lalu, Kementerian ESDM juga mengumumkan bahwa kebijakan tersebut belum jadi diberlakukan.

Pemerintah Dinilai Mulai Melunak

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai pemerintah tampaknya mulai mempertimbangkan masukan dunia usaha di tengah tekanan industri tambang global.

Menurutnya, indikasi tersebut terlihat dari penundaan rencana kenaikan royalti mineral maupun bea keluar yang sebelumnya sempat diwacanakan pemerintah.

“Kelihatannya sudah melunak, indikasinya penundaan rencana kenaikan royalti. Jadi penundaan kenaikan royalti dan bea keluar bisa jadi pemerintah memang mempertimbangkan masukan pelaku usaha, termasuk juga protes dari Kadin China tersebut,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah tetap harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Ini baik dari sisi penerimaan negara, agenda hilirisasi, maupun keberlanjutan investasi.

Bisman berpendapat, surat dari investor China memang belum sampai pada level ancaman hengkangnya investasi. Namun, tekanan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap kepastian regulasi di Indonesia.

“Jadi penting menjaga keseimbangan antara aspirasi investor dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.

Dominasi China di Hilirisasi Nikel

Sementara itu, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menilai, keluhan investor China perlu disikapi secara arif. Pasalnya, posisi mereka sangat dominan dalam pembangunan industri hilirisasi nikel nasional.

Menurutnya, investor asal Negeri Tirai Bambu telah menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem industri nikel Indonesia, khususnya pada proyek smelter berbasis teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL).

“Kemajuan industri nikel dalam negeri saat ini telah menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia dan menguasai sekitar 70% pangsa pasar global serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia,” kata Arif.

Dia menilai berbagai keluhan yang disampaikan investor China sejatinya juga dirasakan pelaku industri domestik. Inti persoalannya terletak pada meningkatnya ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan yang terlalu cepat.

Di sisi lain, dunia usaha disebut tetap mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Namun, industri berharap pemerintah lebih adaptif terhadap tekanan global dan dinamika rantai pasok energi.

Arif meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan yang berpotensi menambah beban industri di tengah lemahnya kondisi pasar global.

"Meninjau, menunda dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang akan dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap industri, agar supaya selaras dengan kebutuhan industri, menjaga tingkat utilisasi produksi, juga agar tetap sejalan dengan agenda strategis hilirisasi nasional," tutur Arif.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sepakat untuk menunda kenaikan penerimaan pajak maupun PNBP yakni royalti SDA mineral.

Kedua menteri telah bertemu pada Rabu (13/5/2026). Usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin, Bahlil menyebut pertemuan dengan Bendahara Negara itu turut mencakup pengembangan potensi-potensi penerimaan dari ekspor SDA.

Cakupan komoditasnya seperti yang sempat diungkap beberapa waktu lalu seperti nikel, tembaga, emas dan lain-lain. Namun, Bahlil memastikan kebijakan itu ditangguhkan sementara meski adanya potensi windfall harga komoditas akibat dampak perang.

"Termasuk yang kami bahas itu adalah pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kami sudah sepakati, kami tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha," terangnya kepada wartawan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Bahlil tidak memerinci lebih lanjut apa saja komoditas yang dibahas dengan Purbaya. Namun, dia memastikan bahwa pemerintah ingin agar APBN maupun pengusaha sama-sama untung dalam menangkap potensi windfall harga komoditas ekspor Indonesia.

"Harus sama-sama untung, ya," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Di sisi lain, Bahlil turut menanggapi protes Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai sejumlah hambatan berusaha. Salah satunya adalah mengenai penyesuaian harga patokan mineral (HPM) serta pemangkasan kuota produksi.

Bahlil mengaku bahwa belum mengetahui adanya surat yang ditujukan ke Kepala Negara itu. Akan tetapi, dia memastikan sudah berbicara dengan sejumlah pengusahan China yang mengeluhkan soal HPM nikel.

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya dan sudah saya berikan penjelasan dengan baik," tuturnya.

Di sisi lain, melalui keterangan resmi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mendukung kebijakan Kementerian ESDM. Utamanya, pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung," ujarnya dikutip dari siaran pers Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) melayangkan protes kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ihwal kebijakan di sektor pertambangan.

Para pengusaha China itu pun mengirim surat kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Adapun, protes dari pengusaha China itu bukan tanpa alasan. Belakangan pemerintahan Prabowo mengutak-atik kebijakan di sektor pertambangan demi mengerek pendapatan negara.

Kebijakan itu mulai dari wacana menaikkan tarif royalti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga perubahan pedoman penetapan harga patokan mineral (HPM) nikel dan bauksit. Kebijakan-kebijakan baru itu rencananya berlaku mulai tahun ini.

Sejatinya, dalam surat Kadin China kepada Prabowo, mereka menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha ini secara umum menilai kebijakan Prabowo terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya terdapat enam poin utama yang disampaikan pebisnis dari Negeri Panda itu kepada Presiden Prabowo. Pertama, pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama satu tahun sebesar 50% di Himbara. Beleid baru kebijakan ini ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.
Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan Indonesia [Satgas Penertiban Kawasan Hutan] telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

HPM Nikel

Di sisi lain, pengusaha China dalam surat tersebut juga mengeluhkan kenaikan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel dan revisi kebijakan pengaturan harga termasuk untuk kobalt dan besi.
Perubahan kebijakan yang dinilai secara tiba-tiba ini disebut telah memicu kenaikan ongkos bijih nikel secara keseluruhan sebesar 200%. Kamar Dagang menyebut, sebagai operator dan investor terbesar industri nikel di Indonesia, perusahaan-perusahaan investasi China kini menghadapi ongkos produksi yang meningkat, melebarnya kerugian operasional, serta ketidakseimbangan rantai industri.
"Hal ini tidak hanya akan sangat merusak proyek-proyek yang sudah ada, tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industri, yang secara serius akan melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia," bunyi surat tersebut.
Para pengusaha pada Kamar Dagang China di Indonesia ini menyatakan masih optimistis terhadap potensi pembangunan dan siap untuk mengintegrasikan lebih jauh kerja sama bilateral dalam bentuk praktik, dalam rangka mendorong peningkatan industri serta kesejahteraan ekonomi Indonesia.
Akan tetapi, berbagai kebijakan terkini oleh sejumlah pihak berwenang di Indonesia dinyatakan kurang dalam hal stabilitas dan keberlanjutan. Standar penegakan hukum di bidang perpajakan, perlindungan lingkungan, kehutanan, dan bidang lainnya dipandang tidak transparan dan serta memiliki kekuasaan yang berlebihan.
Para pebisnis China lalu menyebut kesulitan untuk melakukan upaya hukum lanjutan atau banding terhadap penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Beberapa otoritas terkait dituding menghindari tanggung jawab dan menunda tanggapan.
"Beberapa masalah hanya dapat diselesaikan melalui perantara pihak ketiga yang mengenakan biaya selangit," bunyi surat tersebut.
Oleh sebab itu, Presiden Prabowo diharapkan untuk menindaklanjuti keresahan dari perusahaan investasi asal China ini. Harapannya, pemerintah Indonesia terus membina lingkungan bisnis yang stabil, adil, transparan, dapat diprediksi; menstabilkan ekspektasi kebijakan; sekaligus menstandarisasi penegakan hukum; dan melindungi hak dan kepentingan sah dari perusahaan penanaman modal asing.
Pihak berwenang juga diminta untuk memerhatikan permohonan perusahaan guna memperbaiki kebijakan serta penegakan hukum yang tidak wajar. Pihak-pihak relevan juga diminta secara efektif mengurai kesulitan praktik yang dihadapi perusahaan.
Di sisi lain, mekanisme komunikasi pemerintah dan pengusaha diharapkan membaik guna membuka sumbatan penyelesaian masalah.
"Apabila Yang Mulia berkenan untuk menindaklanjuti masalah ini, Kamar Dagang China di Indonesia siap untuk memberikan laporan langsung kepada Anda," pungkas surat tersebut.

Respons Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).
"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya.
Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar langsung adanya surat tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai dengan kepentingan nasional.
Mengenai DHE SDA, Purbaya menyebut negara-negara yang tidak memiliki utang di Indonesia bakal dikecualikan dari kewajiban retensi devisa ekspor hasil SDA. Menurutnya, China seharusnya tidak terdampak secara negatif oleh kebijakan tersebut.
Sebagai catatan, revisi PP No.8/2025 ini belum diunggah ke publik setelah melalui revisi sejak akhir 2025 lalu.
"Harusnya China enggak ada masalah," ujarnya.
Di sisi lain, mengenai royalti mineral, Purbaya menyebut pemerintah belum mengenakan kenaikan tarif royalti SDA. Beberapa hari yang lalu, Kementerian ESDM juga mengumumkan bahwa kebijakan tersebut belum jadi diberlakukan.
Meski demikian, Purbaya justru menyoroti sejumlah perusahaan China yang disebut olehnya menjalankan bisnis tanpa taat aturan.
"Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengikuti formulasi yang disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana penyesuaian tarif royalti dan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan final mengenai skema baru tersebut.

Purbaya menyebut pihaknya menunggu rincian perhitungan dari Kementerian ESDM sebelum kebijakan dituangkan dalam aturan resmi. Pemerintah juga masih menghitung dampak kebijakan terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan.

“Ya itu kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan, itu nggak lama berubahnya. Setelah ngomong sejam-dua jam setelah itu ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Menkeu saat ditemui awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya mengungkapkan pemerintah tetap optimistis penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat meningkat meski skema penyesuaian tarif belum diputuskan. Formula baru yang sedang dibahas disebut berpotensi memberikan tambahan penerimaan lebih besar dibandingkan skema sebelumnya.

Ia menyebut perhitungan awal menunjukkan kenaikan pendapatan negara dapat dicapai tanpa menimbulkan gejolak di industri pertambangan. Pemerintah masih menunggu formulasi final dari Kementerian ESDM agar implementasi kebijakan tidak mengganggu iklim investasi.

“Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat dengan signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya,” ucap Purbaya.

Saat ditanya mengenai potensi tambahan penerimaan negara dari skema baru tersebut, Purbaya menyebut nilainya sangat besar. Ia bahkan mengindikasikan tambahan penerimaan berpotensi melampaui Rp 200 triliun. “Yang disebutkan sih lebih,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat ditelepon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai pemerintah memutuskan menunda penerapan tarif baru royalti komoditas tambang.

Purbaya mengaku mengetahui perubahan kebijakan tersebut tidak lama setelah dirinya menyampaikan kepada publik bahwa kenaikan royalti batu bara dan nikel akan mulai berlaku pada Juni 2026 bersamaan dengan penerapan bea keluar.

"Rupanya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan. Itu enggak lama perubahannya setelah saya ngomong, sejam atau dua jam setelah itu ada perubahan," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia mengatakan Bahlil langsung menghubunginya terkait keputusan penundaan tersebut dan dirinya memilih mengikuti keputusan Kementerian ESDM.

"Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikutin," ujarnya.

Purbaya menegaskan belum ada kepastian sampai kapan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas mineral itu berlangsung.

Meski begitu, ia memastikan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan lain yang dapat mendongkrak penerimaan negara sebagai pengganti potensi tambahan dari kenaikan royalti.

"Kita ikutin saja dari Pak Bahlil nanti seperti apa. Tapi akan ada perubahan yang tanpa itu (kenaikan tarif royalti) pun pendapatan kami akan meningkat. Yang penting untuk saya itu," ujarnya.

Bahlil sebelumnya menyatakan pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalti minerba melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 setelah menerima berbagai masukan dari pelaku usaha dan pasar.

Menurutnya, materi yang sebelumnya disosialisasikan masih sebatas tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

"Selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/5).

Ia menegaskan pemerintah akan menyusun kembali formulasi tarif royalti yang dinilai dapat menguntungkan negara sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertambangan.

"Ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung tapi juga pengusaha harus untung," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menggelar public hearing terkait usulan perubahan tarif royalti untuk komoditas tembaga, nikel, timah, emas, dan perak pada Jumat (8/5).

Dalam usulan tersebut, komoditas timah menjadi salah satu yang mengalami kenaikan tarif royalti paling signifikan, dari sebelumnya sebesar 3 persen hingga 10 persen menjadi kisaran 5 persen sampai 20 persen, bergantung pada Harga Mineral Acuan (HMA) global.

Berdasarkan skema usulan Kementerian ESDM, tarif royalti timah sebesar 5 persen berlaku untuk HMA di bawah US$20 ribu per ton.

Tarif kemudian meningkat menjadi 7,5 persen pada rentang US$20 ribu hingga US$30 ribu per ton dan naik menjadi 10 persen untuk HMA US$30 ribu hingga US$35 ribu per ton.

Selanjutnya, tarif royalti meningkat menjadi 12,5 persen untuk rentang US$35 ribu hingga US$40 ribu per ton dan 15 persen pada HMA US$40 ribu hingga US$45 ribu per ton. Tarif juga diusulkan naik menjadi 17,5 persen ketika harga timah berada di kisaran US$45 ribu hingga US$50 ribu per ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri pertambangan meminta pemerintah menerapkan skema royalti progresif mengikuti pergerakan harga komoditas guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi tambang.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi) Sudirman Widhy Hartono mengusulkan agar kenaikan tarif royalti diterapkan secara bertingkat.

"Sebaiknya dibuat dengan mekanisme bertingkat atau progresif," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (12/5/2026).

Dalam skema tersebut, tarif royalti bisa meningkat ketika harga komoditas sedang tinggi dan menurun saat harga komoditas melemah. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih adil karena negara tetap dapat memperoleh penerimaan optimal pada periode booming harga komoditas, tanpa membebani industri ketika pasar sedang lesu.

"Namun pada saat harga komoditas anjlok, maka negara harus tetap menjaga iklim agar industri atau investasi tetap kondusif," tambah Sudirman.

Dia menilai, penerapan tarif royalti tinggi di tengah penurunan harga komoditas justru berpotensi menekan daya saing industri pertambangan nasional. Kondisi itu dinilai dapat memperberat beban operasional perusahaan tambang dan menghambat minat investasi baru.

"Perlu dijaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi tambang," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudirman meminta pemerintah memastikan tarif royalti tetap kompetitif agar tidak memicu relokasi investasi ke negara lain yang dapat lebih memberikan jaminan investasi yang lebih baik.

Selain besaran tarif, Sudirman menilai kepastian hukum serta konsistensi regulasi menjadi faktor utama yang diperhatikan investor di sektor pertambangan. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat meningkatkan ketidakpastian usaha dan mengganggu rencana investasi jangka panjang.

"Aspek kepastian hukum dan konsistensi regulasi ini sangat penting dan perlu jadi perhatian," tegasnya.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) diketahui telah menggelar konsultasi publik untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam revisi tersebut, pemerintah mengusulkan skema royalti progresif baru dengan penyesuaian interval harga mineral acuan (HMA) sekaligus kenaikan tarif untuk sejumlah komoditas utama. Langkah ini diambil seiring dengan kenaikan tajam harga mineral global sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang dinilai telah menciptakan potensi windfall profit bagi pelaku usaha tambang.

Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penangguhan rencana kenaikan tarif royalti tersebut pada Senin (11/5/2026). Dia akan melakukan evaluasi ulang menyusul mengemukanya masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Senin (11/5/2026), mulai dari penundaan penerapan royalti tambang hingga tidak ada pemeriksaan ulang terhadap harta yang diungkapkan oleh peserta Tax Amnesty Jilid II.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada pagi hari ini.

1. Menteri Bahlil tunda penerapan royalti tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Danantara dan Pemda teken MoU percepat pembangunan PSEL di enam lokasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Purbaya pastikan pembayaran gaji KDMP tak menambah defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menteri Bahlil usulkan ASEAN bangun storage hub minyak di Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk negara-negara ASEAN.

“Kita akan membangun storage di mana saja, tetapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menkeu Purbaya pastikan tak akan periksa ulang peserta tax amnesty

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataannya itu untuk meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty tidak akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026