JAKARTA - Masyarakat diimbau untuk tidak mencermati ajakan unjuk rasa besar-besar Reformasi Jilid II. Sebab aksi ini berpotensi ditunggangi untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang mengembalikan kedaulatan bangsa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) Sukri Soleh Sitorus menilai ajakan aksi tersebut perlu dicermati secara mendalam, mengingat aksi unjuk rasa tersebut berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu, bukan semata-mata bertujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sukri menegaskan hak menyampaikan aspirasi memang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kebijaksanaan, keterukuran, dan tidak disusupi oleh agenda terselubung.

”Kami mengamati seruan Reformasi Jilid II yang mereka lantangkan bukan tanpa tanya besar. Kami khawatir aksi ini justru dirancang untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang keras mengembalikan kedaulatan bangsa, bukan memperbaiki keadaan yang ada,” tegas Sukri.

Sukri menjelaskan di tengah langkah pemerintah menjalankan empat program prioritas nasional yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disertai pengelolaan sistem ekspor-impor secara terpadu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, muncul penolakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menurut Sukri, tekanan tersebut sengaja dibungkus rapi dalam narasi seolah-olah menjadi suara perlawanan rakyat.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



“Kondisi ekonomi seperti pelemahan nilai tukar Rupiah tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan pemerintah semata. Di balik gejala tersebut terdapat tekanan terstruktur dari elite global dan oligarki dalam negeri yang merasa kepentingannya terganggu. Mereka dengan cerdik memanfaatkan semangat mahasiswa dan gerakan seperti BEM SI sebagai alat untuk menggagalkan perubahan besar yang sedang dibangun,” ungkapnya.

Sesuai instruksi Ketua Umum Himmah Abdul Razak Nasution, Sukri memperingatkan seluruh kader Himmah serta elemen mahasiswa lainnya agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi.

“Jangan sampai niat awal yang mulia untuk menyampaikan aspirasi berubah menjadi tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan justru berbalik merugikan kepentingan rakyat sendiri. Sejarah telah banyak membuktikan, aksi massa kerap kali ditunggangi oknum di balik layar demi mencapai tujuan politik atau ekonomi pribadi,” tambahnya.

Sukri juga mengajak seluruh jajaran organisasi di tingkat Wilayah, Cabang, hingga Komisariat agar tetap waspada, cermat dalam menyaring setiap informasi, dan tidak terlibat dalam ajakan yang berpotensi menyesatkan.

“Yang kita butuhkan saat ini adalah reformasi pikiran, bukan reformasi yang telah diracuni oleh kepentingan asing dan kekuasaan lama. Jadilah generasi yang kritis namun tetap bijaksana, serta senantiasa menjaga stabilitas bangsa agar program-program kemajuan dapat terus berjalan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

SULTRA - Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri) melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) melakukan percepatan penyelesaian batas desa di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Tiga kabupaten tersebut adalah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Program ini mendesak dilakukan karena data nasional 2026 menunjukkan kondisi riil capaian batas desa definitif di Indonesia baru menyentuh angka 14,4% atau 10.909 desa. Bahkan, untuk ketiga kabupaten di Sultra tersebut tercatat masih berada di angka 0% untuk progres capaian batas desanya.

Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan, penegasan batas desa bukan sekadar urusan administratif domestik, melainkan agenda global yang krusial bagi legalitas wilayah, integrasi data spasial nasional, penyelesaian sengketa, dan efisiensi pelayanan publik.

"Ribuan mil batas negara dan benua, dimulai dari batas desa," katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Lokasi Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Penegasan Batas Desa (ILASPP) Tahun 2026, di Muna, Sabtu (13/6/2026).

Dalam ILASPP ini, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Bank Dunia. La Ode mengharapkan, pemanfaatan teknologi seperti citra satelit dan pemetaan spasial dapat menghasilkan data batas desa yang akurat dan berkepastian hukum.

Lihat video: Presiden Prabowo Targetkan 1.386 Desa Nelayan Diresmikan Desember 2026



Menurut La Ode, langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebab, batas desa yang jelas dan tegas menjadi fondasi kepastian hukum pembangunan infrastruktur, tata kelola dana desa, dan pengelolaan potensi ekonomi desa secara optimal.

"Merujuk pada arahan Menteri Dalam Negeri, bupati dan wali kota memegang peran kunci dalam menetapkan batas desa yang nantinya disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) sesuai amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016," paparnya.

Untuk mendukung daerah, Kemendagri juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/4206/SJ terkait dukungan pendanaan penegasan batas desa di daerah.

La Ode juga meminta pemerintah daerah mendorong penuh fasilitasi proses regulasi dan penganggaran di daerah. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam penetapan batas desa guna meminimalkan konflik.

Selain itu, kolaborasi pusat dan daerah harus diperkuat. "Harus di maksimalkan dukungan data, peta dasar dari BIG, dan teknologi ILASPP demi hasil yang akurat. “Segera menerbitkan dan merampungkan Peraturan Kepala Daerah mengenai batas desa sebagai legalitas hukum formal untuk dilaporkan ke Kemendagri, " katanya.

JAKARTA - Sejumlah akademisi mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026). Hal ini dinilai sebagai langkah realistis di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga tersebut pada dasarnya mengikuti karakter Pertamax sebagai BBM nonsubsidi yang memang ditentukan oleh mekanisme pasar dan sudah lebih dahulu dilakukan negara lain.

"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian," ujar Fahmy, Sabtu (13/6/2026).

Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.

"Betul. Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," katanya.

Fahmy menilai kebijakan tersebut berpotensi membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBN. Meski demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter.

Disparitas harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.

Senada dengan Fahmy, ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan menuturkan kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan APBN di tengah kondisi global yang belum stabil.

"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite. Jadi pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92," kata Robert.

Selain mengurangi tekanan fiskal, penyesuaian harga juga penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. Menurut dia, selisih harga yang terlalu jauh berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dan praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara.

Di sisi lain, Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan Pertamax tidak akan sebesar jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar. Pasalnya, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah dan pemilik kendaraan yang lebih baru.

Diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang paling lama menahan penyesuaian harga BBM nonsubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Berdasarkan data Trading Economics periode Maret-April 2026, terdapat perbedaan harga BBM yang cukup signifikan antarnegara ASEAN.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan subsidi energi, struktur pajak, hingga kemampuan masing-masing negara dalam memproduksi minyak dan bahan bakar domestik.

Daftar Harga BBM Tertinggi hingga Terendah di ASEAN

Berikut konversi harga BBM rata-rata di negara-negara ASEAN ke rupiah (asumsi kurs Rp18.100 per US$):

1. Singapura: US$2,38/liter ≈ Rp43.100/liter

2. Filipina: US$1,52/liter ≈ Rp27.500/liter

3. Kamboja: US$1,25/liter ≈ Rp22.600/liter

4. Thailand: US$1,25/liter ≈ Rp22.600/liter

5. Vietnam: US$0,74/liter ≈ Rp13.400/liter

6. Indonesia: US$0,59/liter ≈ Rp10.700/liter

7. Malaysia: US$0,50/liter ≈ Rp9.100/liter.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh bersama LSM Institut Hijau Indonesia menyiapkan pelatihan kerja bidang instalasi listrik untuk penyintas bencana di Kabupaten Aceh Utara.

"LSM Institut Hijau Indonesia ingin membuat pelatihan instalasi listrik untuk korban bencana di Aceh Utara, dan nanti berkolaborasi dengan kita," kata Kepala BPVP Banda Aceh Rahmad Faisal di Banda Aceh, Kamis.

Dirinya menyampaikan dalam audiensi terakhir pihaknya dengan LSM tersebut, kegiatan yang direncanakan tahun ini berupa pelatihan kelistrikan kepada korban bencana.

Akan tetapi, kata dia, teknis pelaksanaan masih dibahas bersama yang artinya BPVP juga masih mengkaji kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat korban bencana.

"Kita sudah memberikan masukan dan mungkin kita lakukan pertemuan lagi secara Zoom dengan pusat LSM tersebut di Jakarta untuk me-matching-kan program ini," ujarnya.

Dalam pelatihan ini, nantinya peran BPVP Banda Aceh lebih kepada penyediaan struktur pengajaran yang bisa membantu masyarakat, sedangkan mereka dapat menguasai ilmu untuk diterapkan di lapangan.

"Karena itu sedang melihat sekarang kebutuhan masyarakat ini seperti apa. Apakah mereka butuh pelatihan saja, atau pekerjaan. Sehingga kita tidak salah masuk nanti," katanya.

Dalam kesempatan ini, Rahmad juga menegaskan bahwa penyediaan program-program pelatihan kerja bagi masyarakat, terlebih korban bencana ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah dalam hal ini Kemenaker.

Sejauh ini, Kemenaker juga telah memberikan ragam bantuan kepada penyintas bencana, seperti pelatihan konstruksi untuk tenaga kerja mandiri, padat karya, hingga kewirausahaan.

"Kalau dari kementerian sendiri banyak yang sudah dilakukan. Sebelum Idul Adha kemarin, pelatihan kewirausahaan untuk korban bencana di Pidie Jaya serta memberikan bantuan usaha masing-masing sebesar Rp2,5 juta," demikian Rahmad Faisal.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan pentingnya memahami secara komprehensif dinamika perekonomian nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Termasuk tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, anjloknya IHSG, serta dampaknya terhadap ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Ketua MPP PKS Mulyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Memperkuat Fundamental Ekonomi Nasional untuk Mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing Global.” Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PKS dalam memberikan kontribusi pemikiran strategis terhadap berbagai isu kebijakan publik dan perkembangan ekonomi nasional.

FGD yang berlangsung di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan pengurus PKS dari Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Syariah Pusat (DSP), Dewan Pakar PKS, Dewan Penasihat PKS, serta Fraksi PKS DPR RI.

"Tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, harus disikapi dengan optimisme dan semangat gotong royong untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai langkah perbaikan dan penguatan ekonomi yang sedang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Indonesia mampu keluar dari berbagai tekanan ekonomi global dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan nasional,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Dalam diskusi tersebut, para peserta memberikan perhatian terhadap dua isu utama. Pertama, dampak depresiasi rupiah terhadap berbagai aspek fundamental ekonomi nasional. Kedua, berbagai upaya strategis yang diperlukan untuk memperkuat daya tahan ekonomi agar pertumbuhan dapat kembali terjaga, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi nasional guna mengantisipasi risiko krisis di masa mendatang.

Lihat video: Presiden Prabowo Panggil Ahli Ekonomi ke Istana



Mulyanto menekankan Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari sisi sumber daya, potensi pasar domestik, maupun dukungan masyarakat terhadap agenda pembangunan nasional. Karenanya upaya untuk mempertajam dan lebih mengefisiensikan pengelolaan sumber daya fiskal yang prudent menjadi sangat vital.

“Kita harus terus membangun optimisme bahwa penguatan demokrasi ekonomi melalui peran strategis negara yang good governance akan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global,” ujar Mulyanto menutup sambutannya.

Melalui forum ini, MPP PKS berharap lahir berbagai gagasan, masukan, dan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi kontribusi bagi penguatan kebijakan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas serta mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.

JAKARTA - Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hasil survey Mei 2026, sebanyak 68,2% responden puas dengan kinerja Presiden sementara 27,1% menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja kedua pimpinan negara tersebut.

“Secara rata-rata masih cukup bagus. Sekitar 68,2% puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” ucap Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli pada Rabu (10/6) siang.

Survei juga menempatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri dengan kinerja terbaik. Sebanyak 36,8% responden memilih Purbaya sebagai Menteri yang paling baik kinerjanya dalam melayani masyarakat. “Purbaya menjadi Menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” ucap Fadhli.

Fadhli menilai kepuasan publik ini juga dipengaruhi oleh optimisme terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei mencatat sebanyak 68,8 persen responden percaya rezim Prabowo-Gibran bekerja dengan baik dan optimal dalam memberantas korupsi. Bersamaan dengan itu, sekitar 62,5% responden juga yakin penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo sudah berjalan adil.

”Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan kasus terakhir, di mana Kepala dan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dicopot dan dicokok Kejaksaan Agung. Ini jadi pertanda bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Berdasarkan hasil survei tadi, publik pun tak terlalu menuntut agenda reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat. Tercatat, hanya 48,1% responden yang setuju reshuffle harus dilakukan saat ini. Sebanyak 32,1% justru menolak jika reshuffle kembali dilakukan Presiden Prabowo.

“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada Menteri-Menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” kata dia.

Sejalan dengan cukup tingginya angka kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi juga demikian. Hasil survei Adidaya Institute mencatat 61,1% responden percaya bahwa kondisi ekonomi rumah tangga secara umum lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu sebanyak 59,6 responden juga meyakini kondisi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo berhasil mengalami peningkatan.

Lihat video: Prabowo Resmi Lantik Pimpinan Baru BGN, Nanik S Deyang dan Mayjen TNI Trenggono!!



“Ada relevansi antara angka kepuasan kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan kepercayaan responden terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dengan kondisi ekonomi nasional. Publik percaya Presiden Prabowo bekerja secara optimal menjaga laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” kata dia.

Karena itu, bagi Fadhli, mayoritas responden pun percaya keberhasilan program swasembada beras bakal tercapai kembali di tahun ini. Statistik survei mencatat sebanyak 68,6 persen responden meyakini agenda swasembada beras akan kembali dicapai pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun ini.

Untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, mayoritas responden pun berharap pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebanyak 63,2% responden menolak atau tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM lantaran naiknya harga minyak dunia imbas perang Iran melawan Amerika-Israel.

“Sebanyak 63,2% responden tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM. Itu artinya publik memang menaruh harapan yang besar agar Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya.

Survei Adidaya Indonesia tersebut juga menunjukkan fakta besarnya dukungan publik terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berdasarkan survei, rerata lebih dari 70% responden mendukung ketiga program unggulan itu.

“Tidak seperti di sosial media yang riuh dengan pesimisme, di dunia nyata, mayoritas publik justru mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran. Statistik surveinya bahkan sangat menarik dan membanggakan,” ucap Fadhli.

Pada Program MBG, sebanyak 71,5% responden tampak memberi dukungan kepada program tersebut. Selanjutnya sekitar 75,6% responden mendukung KDKMP dan 93,3% menyatakan dukungan pada program CKG.

“Hasil survei sangat mengagumkan. 71,5% setuju MBG, 75,6% menyetujui KDKMP dan 93,3% mendukung program CKG. Di tengah tingginya kritik dan keluhan di media-sosial media, angka persetujuan responden ini tentu menjadi modal dukungan keberlanjutan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Fadhli.

Diamenambahkan, sebanyak 67,6% responden percaya bahwa program MBG berdampak langsung pada keluarga. Pun demikian pada program CKG, sebanyak 82,6% responden yakin program tersebut berdampak kepada keluarga. Hanya pada program KDKMP, publik tak yakin program tersebut bermanfaat langsung bagi keluarga.

“Mayoritas responden juga percaya program MBG dan CKG bakal berdampak langsung pada keluarga. Hanya pada program KDKMP, keraguan publik atas dampak langsung pada keluarga berada pada level yang cukup tinggi. Itu artinya lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positif MBG ketimbang kelompok yang menolak MBG,” kata Fadhli.

Namun demikian, responden tetap menyoroti problem tata kelola sebagai masalah yang paling utama. Dalam konteks program MBG, sebanyak 24,9% responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama. Sementara pada konteks KDKMP, sekitar 23,1% responden menjadikan tata kelola organisasi sebagai masalah utama. Hanya pada program CKG, sebanyak 32,2% responden justru memilih sosialisasi sebagai permasalahan utama.

“Semua responden sepakat masalah utama ada pada tata kelola organisasi, baik pada program MBG maupun KDKMP. Karena itu, pesannya sungguh sangat sederhana: program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran harus terus berjalan,” tuturnya.

Terkait isu makar, mayoritas responden tampak tidak simpatik dengan upaya makar yang ramai terdengar di media dan sosial media. Sebanyak 62,5% responden tidak setuju bila ada pihak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Prabowo-Gibran di tengah jalan (makar).

“Secara statistik, mayoritas responden menolak upaya makar terhadap Prabowo-Gibran. Ini boleh jadi sinyalemen mayoritas rakyat memang masih sangat percaya dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Survei Adidaya Insititute ikut memotret elektabilitas calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres). Dalam survei, Prabowo Subianto masih menjadi Capres dengan popularitas tertinggi dengan angka sebesar 96,6%. Popularitas Prabowo kemudian diikuti Gibran Rakabuming (92,7%), Anies Baswedan (91,5%), Dedi Mulyadi (90,4%) dan Ganjar Pranowo

Pada sisi elektabilitas juga demikian. Jika pilpres 2029 dilakukan hari ini, sebanyak 32,6% responden dengan mantap memilih Prabowo Subianto. Disusul berikutnya oleh Dedi Mulyadi sebanyak 14,2% responden, Anies Baswedan 10,7%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,5% dan Ganjar Pranowo 2,8%.

“Kita tidak bisa menolak kenyataan ini. Dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan ini, Prabowo Subianto justru masih menjadi Calon Presiden terkuat dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Ini tentu karena kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo,” kata dia.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Rakka justru tidak menjadi Cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Mengacu pendapat responden, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) malah menjadi Cawapres dengan raihan elektabilitas tertinggi sebesar 23,9%. Posisi selanjutnya kemudian diisi AHY dengan raihan elektabilitas sekitar 13,8 persen dan Gibran Rakabuming yang memiliki elektabilitas sebesar 13,7%.

“Dengan elektabilitas yang cukup besar, KDM dan AHY bisa menjadi kuda hitam dalam opsi pencalonan Cawapres di Pilpres mendatang. Ini harus jadi early warning bagi mas Gibran,” ucap Fadhli.

Senada dengan popularitas dan elektabilitas Capres Prabowo Subianto yang tinggi, Gerindra menjadi partai politik yang memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) tertinggi jika pemilu legislatif dilakukan pada saat ini. Gerindra berhasil meraih elektabilitas sebanyak 30.5%, disusul oleh PDIP yang mendapatkan elektabilitas sebesar 11,5% dan PKS dengan raihan elektabilitas sekitar 9,1%.

Fadhli pun menduga raihan elektabilitas Gerindra tersebut memiliki keterkaitan dengan keberhasilan sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo seperti MBG, KDKMP dan CKG.

“Saya kira raihan elektabilitas Gerindra memang tidak dapat dipisahkan dengan elektabilitas Prabowo Subianto. Karena dalam pandangan masyarakat, keberhasilan pemerintahan Prabowo tentu merupakan bagian dari keberhasilan Gerindra. Di level bawah (akar rumput), kader dan kekuatan partai Gerindra menjadi penopang pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Prabowo,” tutur dia.

Untuk diketahui, survei Adidaya Institute dilakukan dengan tatap muka (offline) pada 1-8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden. Survei dilaksanakan kepada seluruh responden yang tersebar di 38 provinsi dengan mengambil waktu kurang lebih sekitar 15 menit.

Survei ini kembali menggunakan metode probability sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,78% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adidaya Institute bahkan menggunakan quality control yang sangat ketat kepada responden dengan melakukan upload foto dan memberikan share location dengan google maps.

Begitu harganya turun kita harus naikkan kembali. Begitu harganya naik, kita turunkan kembali

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan intervensi jaring pengaman harga ayam ras pedaging hidup dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak serta melindungi keberlanjutan usaha perunggasan nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah akan melakukan intervensi ketika harga ayam hidup turun maupun naik terlalu tinggi agar tetap berada pada level yang menguntungkan produsen dan terjangkau bagi masyarakat

"Begitu harganya turun kita harus naikkan kembali. Begitu harganya naik, kita turunkan kembali. Ini karena apa? Karena bagaimanapun kita ini negara produsen. Kita ingin swasembada. Tentu harga-harga di tingkat produsen jangan sampai terlalu rendah," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Aspirasi peternak unggas seputar harga ayam ras pedaging hidup yang masih mengalami penurunan dan belum bergerak mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat peternak, terus ditindaklanjuti pemerintah.

Menurut Ketut sebagai negara produsen daging ayam ras, harga di peternak sangat krusial untuk dijaga kewajaran level harganya.

Adapun rata-rata harga ayam ras pedaging hidup di tingkat peternak secara nasional sampai 8 Juni dalam pemantauan Bapanas berada di Rp22.382 per kilogram (kg).

Level harga itu masih 10,47 persen jauh dibawah HAP yang berada di Rp25.000 per kg. Apabila dibandingkan sebulan sebelumnya juga kian menurun 2,39 persen karena saat itu level harga masih berada di Rp22.930 per kg.

Oleh karena itu, lanjut Ketut, pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan menstabilkan kembali harga ayam.

"Kebetulan daging ayam ras di tingkat produsen juga mengalami penurunan. Tentu juga kita akan lakukan intervensi bersama-sama Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian," beber Ketut.

Pemerintah juga kolaborasi dengan asosiasi peternak unggas misalnya Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).

"Untuk mencarikan solusi sehingga sekali lagi harga yang rendah di tingkat produsen bisa kita tangani dengan baik," tambah Ketut.

Ia menuturkan musyawarah untuk pencarian solusi bersama itu diupayakan secara kolaboratif oleh Bapanas agar terjadinya stabilitas harga dalam ekosistem perunggasan nasional mulai dari hulu hingga hilir.

Dia menyebutkan salah satu solusi yang sedang dikaji pemerintah untuk mengatasi masalah harga daging ayam di dalam negeri adalah penyerapan melalui program pemerintah seperti bantuan pangan. Hal itu pernah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 yang dikerjakan oleh ID FOOD.

Kala itu, Bapanas menugaskan ID FOOD melalui Kementerian BUMN untuk menyalurkan bantuan pangan pengentasan stunting kepada 1,4 juta keluarga berupa 1 kg daging ayam dan 10 butir telur ayam. Alokasi bantuan diberikan sebanyak untuk 3 bulan.

Tahun 2024 total sebanyak 8,6 juta paket pangan telah berhasil disalurkan ke 7 daerah sasaran, antara lain Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan itu, ID FOOD berhasil mendistribusikan lebih dari 15 juta paket bantuan pangan stunting selama 2 tahun berturut-turut.

Dalam pelaksanaan bantuan pangan tersebut, ID FOOD telah berkolaborasi dengan banyak peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada tahun 2024, ID FOOD telah bermitra dengan total sampai 8.778 peternak yang terdiri dari 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Adanya penurunan harga di sektor perunggasan juga dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi BPS Pudji Ismartini membeberkan terjadinya kondisi deflasi daging ayam ras di Mei ini. Hal itu menekankan jika kondisi deflasi berulang tidak boleh diabaikan.

Daging ayam ras dilaporkan mengalami deflasi sebesar 3,83 persen pada Mei 2026. Kondisi ini melanjutkan tren penurunan harga yang juga terjadi pada bulan sebelumnya.

Deflasi berulang pada komoditas daging ayam ras menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian karena dapat mencerminkan tekanan harga yang masih berlangsung di tingkat produsen maupun pasar.

"Daging ayam ras juga mengalami jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras bertambah di minggu pertama Juni 2026 ini, sudah sebanyak 85 kabupaten kota," katanya.

"Beberapa kabupaten kota walaupun mengalami kenaikan atau perubahan IPH (Indeks Perkembangan Harga) tetapi masih berada di bawah HAP-nya," tambah Pudji.

Deflasi daging ayam ras dicatat BPS mulai terjadi usai Maret. Daging ayam ras masih mengalami inflasi secara bulanan dari 3,30 persen di Maret, tapi kemudian menjadi deflasi 6,20 persen di April. Sementara deflasi daging ayam ras di Mei kembali terjadi meskipun ada pergerakan positif menjadi deflasi 3,83 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik dan menjaga likuiditas pasar keuangan-perbankan sebagai langkah tepat dalam menguatkan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, peningkatan yield instrumen keuangan domestik itu akan mendorong modal asing atau portofolio inflow dapat mengalir deras ke dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah.

"Jika portofolio inflow semakin deras masuk ke Indonesia melalui Surat Berharga Negara (SBN), maka akan semakin besar peluang bagi negara untuk mengelola modal asing tersebut menjadi program yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional. Ini akan memicu peningkatan permintaan atas rupiah, sehingga nilai tukar rupiah akan semakin kuat menghadapi tekanan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat," kata Surya seperti dikutip, Selasa (9/6/2026).

Kemudian terkait kebijakan menempatkan pengelolaan kas di Bank Indonesia demi menjaga likuiditas pasar keuangan-perbankan, Surya menyebut itu sebagai angin segar bagi pendapatan negara, karena pemerintah akan mendapatkan remunerasi atas kebijakan tersebut. Namun, dia mengingatkan agar kebijakan itu harus mampu disalurkan dalam bentuk likuiditas tambahan pada sistem perbankan, sehingga bisa diserap pelaku usaha.

"Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola kebijakan ini. Pengelolaan kas negara di bank sentral harus mampu disalurkan dalam bentuk likuiditas tambahan kepada sistem perbankan. Kebijakan ini perlu pula diikuti dengan penurunan suku bunga acuan, agar para pelaku usaha dapat menyerap modal lebih maksimal untuk mengembangkan bisnis," terangnya.

Menurut Surya, koordinasi antara BI dan Pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong sentimen positif bagi rupiah. Karena itu mendorong adanya kolaborasi kebijakan yang leboh sinkron antara fiskal dan moneter.

"Tanpa koordinasi yang erat, opsi kebijakan meningkatkan yield instrumen keuangan domestik dan menjaga likuiditas pasar keuangan-perbankan tidak akan pernah tercapai," ujarnya.

Ke depan, kata Surya, tantangan pemerintah dan BI adalah menjaga implementasi kebijakan tersebut secara maksimal. Jika itu dilakukan disiplin, Ia yakin akan berdampak pada penguatan rupiah di kemudian hari.

"Tantangan selanjutnya bagi pemerintah adalah implementasi kedua kebijakan tersebut. Diperlukan disiplin, serta persepektif pembangunan ekonomi secara fundamental, agar kedua kebijakan tersebut dapat terlaksana secara maksimal, dalam rangka menguatkan nilai tukar rupiah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah diminta memperhatikan nasib angkutanpelayaran. Hal itu menyusul nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang melemah sehingga memberikan tekanan besar terhadap biaya operasional perusahaan angkutan penyeberangan.

Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia (BI) per 9 Juni 2026, nilai tukar Rupiah berada pada kisaran jual Rp18.136 per Dolar Amerika Serikat. Bagi pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) situasi ini semakin menyulitkan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menilai, kondisi ini berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya. Karena pada saat yang sama, harga minyak dunia juga masih berada pada level tinggi, yaitu sekitar USD94 per barel.

"Kombinasi antara pelemahan Rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Khoiri menyebut, biaya operasional kapal terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan perusahaan relatif tidak berubah karena tarif angkutan penyeberangan hingga saat ini belum disesuaikan. "Dampak pelemahan Rupiah paling terasa pada biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan," terangnya.

Khoiri merinci, harga suku cadang kapal naik sekitar 30% hingga 40%, oli naik hingga 60%, sementara biaya pengedokan kapal juga meningkat sekitar 20%, sebagaimana disampaikan oleh Iperindo sebagai asosiasi galangan kapal. Kondisi tersebut secara otomatis semakin memperbesar tekanan terhadap perusahaan angkutan penyeberangan. "Saat ini, tarif yang berlaku sudah tertinggal jauh dari perhitungan Harga Pokok Produksi atau HPP," tandasnya.

Berdasarkan perhitungan HPP 2019 yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), YLKI, ASDP sebagai fasilitator pelabuhan, pihak asuransi, dan asosiasi angkutan penyeberangan, tarif angkutan penyeberangan saat ini masih kurang sebesar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya.

Lihat video: PT Pelni Antisipasi Cuaca Buruk Selama Pelayaran di Libur Nataru



Apabila dihitung dengan kondisi saat ini, ketika nilai tukar Rupiah sudah menembus level di atas Rp18.000 per Dolar AS dan berbagai komponen biaya mengalami kenaikan, maka selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar. "Berdasarkan perhitungan Gapasdap, ketertinggalan tarif saat ini bahkan mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya," jelasnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan angkutan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Namun di sisi lain, tarif sebagai sumber pendapatan utama perusahaan belum mencerminkan biaya operasional yang sesungguhnya.

Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terlalu lama karena berkaitan langsung dengan keselamatan pelayaran. "Keselamatan dan kenyamanan membutuhkan biaya yang memadai. Sulit bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh standar keselamatan apabila struktur tarif yang berlaku masih tertinggal jauh dari kenaikan biaya operasional," ucapnya.

Gapasdap berharap pemerintah dapat melihat persoalan ini secara menyeluruh. Penyesuaian tarif bukan semata-mata menyangkut kepentingan pengusaha, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan angkutan penyeberangan nasional serta pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Apabila kondisi ini tidak segera mendapat perhatian, perusahaan angkutan penyeberangan akan semakin kesulitan mengoperasikan kapal secara berkelanjutan. "Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," ucapnya.

13 juta produk yang sudah sertifikasi halal itu memang terbesarnya yaitu 80 persen dari pelaku usaha mikro kecil

Tangerang Selatan (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengklaim sebanyak 13 juta produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menerima sertifikasi halal dari pemerintah pada tahun 2026.

"Secara total dari 2019, 2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta," kata Direktur Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Yanis Nuraini di Tangerang, Minggu.

Ia mengatakan, dari 13 juta penerima sertifikasi halal ini sekitar 80 persennya merupakan produk hasil dari para pelaku usaha UMKM. Dimana, pemerintah menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha agar mendapatkan sertifikasi halal sampai periode tahun 2029 mendatang.

"Secara nasional 13 juta produk yang sudah sertifikasi halal itu memang terbesarnya yaitu 80 persen dari pelaku usaha mikro kecil," ucapnya.

Dia menyebutkan, untuk mengakselerasi pemberian sertifikasi halal ini maka pihaknya kembali menyalurkan sebanyak 1,35 juta kuota untuk pelaku usaha mikro dan kecil melalui program SEHATI pada periode tahun ini.

"Pemerintah memberikan bantuan program sertifikat halal gratis atau SEHATI, dan setiap tahun satu juta kuota. Dan itu akan mendorong pelaku usaha untuk mengurus," ungkapnya.

Ia menjelaskan, melalui program SEHATI tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehalalan produk, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan daya jual produk UMK di pasar domestik hingga global.

"Dan nanti di 1 Juli 2026, jika kuota provinsi sampai dengan 30 Juni 2026 tidak habis, akan dibuka kuota nasional," ucapnya.

Yanis mengaku, penyaluran sertifikasi halal oleh pemerintah sangat disambut positif olah pelaku UMKM. Hal ini terbukti dari keterisian kuota yang diberikan di setiap daerah provinsi telah terisi penuh.

Bahkan, katanya, di Provinsi Banten menjadi daerah nomor satu paling banyak yang melakukan pendaftaran sertifikasi halal mencapai 60.000 UMKM.

"Jadi nomor satunya Banten, nomor duanya itu ada Bengkulu, ketiga Jawa Barat, keempat Aceh, kelima Sumatera Utara. Dan itu udah terserap dengan sempurna, luar biasa Banten," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

yang paling banyak itu adalah UMKM dan sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi

Tangerang Selatan (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus mendorong peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat kestabilan ekonomi di dalam negeri.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan bahwa sektor UMKM menjadi peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi keluarga dan masyarakat Indonesia.

"Jadi keberadaan keberadaan UMKM sangat penting baik untuk ekonomi negara, ekonomi daerah, maupun ekonomi keluarga," kata Qodari usai menghadiri agenda sosialisasi dan pendampingan BPOM & Halal di Tangerang Selatan, Banten, Minggu.

Ia mengatakan, dalam pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak. Kendati melalui kolaborasi seluruh instansi terkait harus bisa mewujudkan pergerakan ekonomi yang berpusat pada rakyat.

"Karena memang dari berbagai kategori usaha, besar, sedang, kecil, menengah, memang yang paling banyak itu adalah UMKM dan sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi," katanya.

Sebagai komitmen dalam mendukung dan memperkuat sektor UMKM ini, pemerintah telah memberikan banyak dukungan salah satunya pemberian perhatian melalui lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan sertifikasi dan legalitas terhadap UMKM tersebut.

"Dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM," tuturnya.

Selain itu, sebagai langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah juga melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.

"Nanti produk-produk UMKM itu bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Bukan hanya online, tapi juga bisa masuk ke minimarket, masuk ke Koperasi Merah Putih, bisa masuk ke tempat-tempat yang membuat omzetnya menjadi meningkat," ungkapnya.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah terus menjaga keseimbangan harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen (hulu-hilir) untuk melindungi peternak sekaligus menjaga keterjangkauan komoditas tersebut bagi masyarakat.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan upaya menjaga harga pangan pokok strategis terus dilakukan pemerintah agar kepentingan produsen dan konsumen dapat berjalan beriringan.

"Salah satu komoditas yang saat ini menjadi perhatian adalah telur ayam ras, yang kembali mencatatkan deflasi pada Mei 2026," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi telur ayam ras pada April tercatat sebesar 4,29 persen dan meningkat menjadi 5,14 persen pada Mei. Di balik tren tersebut, terdapat tekanan yang dirasakan peternak akibat melemahnya harga jual di tingkat produsen.

Bapanas memandang kondisi tersebut perlu segera direspons agar usaha peternakan rakyat tetap berkelanjutan. Berbagai upaya pun terus didorong, mulai dari penguatan serapan hasil produksi melalui program pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga peningkatan konsumsi masyarakat.

"Sekarang telur turun. Nah, ini kami harus mengangkat lagi ini. Tugas kami harus mengangkat agar harga telur ayam di tingkat produsen bisa naik, tapi tetap harus kita jaga di hilirnya. Jangan sampai melebihi harga acuan yang kita tetapkan," ujar Ketut.

Menurut dia, pemerintah ingin menciptakan harga yang wajar dan berkeadilan bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok. Sebagai negara produsen unggas yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, Indonesia perlu memastikan peternak memperoleh harga yang layak agar tetap bersemangat dalam berproduksi.

"Begitu kondisinya bergerak dinamis, pemerintah hadir dalam rangka mengendalikan harga, mengendalikan pasokan. Jadi, prinsipnya begitu, sehingga kita berharap ke depan, harga wajar," ungkap Ketut.

Data pemantauan Bapanas menunjukkan harga telur ayam ras pada Maret dengan rata-rata Rp27.236 per kilogram (kg). Namun, setelah itu terjadi tren penurunan menjadi Rp25.719 per kg pada April, lalu Rp24.688 per kg pada Mei, dan kembali turun menjadi Rp 24.424 per kg pada awal Juni 2026.

Pemerintah menilai kondisi tersebut memerlukan langkah penataan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi peternak, hingga koperasi.

"Yang di tengah harus kita atur, harus kita tata. Ini artinya, pemerintah turun di dua sisi. Stabilkan di hilir. Stabilkan di hulu. Tatkala telur terlalu rendah di hulu, sesuaikan, wajarkan harga. Negara ini swasembada. Petani harus nyaman, peternak harus nyaman berproduksi," tutur Ketut.

Di sisi lain, masyarakat diminta agar tetap tenang dan tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan pangan. Pemerintah memastikan pemantauan harga dan stok terus dilakukan secara intensif.

Salah satu langkah konkret yang tengah dipersiapkan pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga telur dilakukan di Jawa Timur, sentra produksi telur nasional.

Pemerintah mendorong optimalisasi penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka meningkatkan konsumsi telur pada program MBG.

Menurut dia, program MBG berpotensi menjadi penyerap utama hasil produksi petani dan peternak karena menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026