Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz perlu diimbangi dengan biaya frekuensi yang terjangkau. Alih-alih mempercepat transformasi digital, beban finansial yang terlalu berat pada spektrum dikhawatirkan menggerus kemampuan ekspansi jaringan operator seluler.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot menilai rencana lelang ini patut diapresiasi karena berpotensi memperbaiki kualitas infrastruktur broadband nasional. Namun, industri telekomunikasi saat ini sedang menghadapi tekanan struktural, mulai dari kecepatan internet yang tertinggal hingga rendahnya profitabilitas akibat beban regulasi.

Sigit mengingatkan pendekatan lelang yang terlalu berorientasi pada pengejaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tinggi dapat menjadi bumerang bagi kesehatan industri.

“Harga spektrum yang tinggi akan membebani operator, mengurangi kapasitas investasi,” kata Sigita kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/4).

Diketahui, laporan GSMA menyebut biaya tahunan spektrum di Indonesia telah meningkat lebih dari lima kali lipat sejak 2010. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebar dibandingkan wilayah lain. Pada 2023, biaya spektrum tahunan operator seluler di Indonesia mencapai 12,2% dari total pendapatan seluler. Lebih tinggi dibandingkan dengan rerata Asia Pasifik (8,7%) dan Global (7%).

Kenaikan biaya frekuensi ini terjadi di tengah kondisi pasar yang menantang. GSMA mencatat bahwa pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) di Indonesia justru turun sebesar 48% sejak tahun 2010 (dalam denominasi USD). Artinya, saat beban setoran ke negara (PNBP) terus naik, kemampuan operator untuk meraup pendapatan dari setiap pelanggan justru menyusut drastis.

GSMA menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi kebijakan spektrum dengan cara menurunkan harga dasar lelang. Pemerintah perlu memastikan harga frekuensi tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi pendapatan negara (PNBP) jangka pendek.

Tanpa penyesuaian ini, GSMA memproyeksikan rasio biaya spektrum di Indonesia bisa membengkak hingga 20% pada tahun 2030, yang berpotensi melumpuhkan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.

5G Prioritas

Sigit menambahkan, tantangan utama sektor telekomunikasi saat ini bukan lagi sekadar pemerataan jangkauan 4G yang sudah relatif matang, melainkan peningkatan kapasitas melalui akselerasi 5G. Jika harga spektrum dipatok terlalu mahal namun penggunaannya dibuka fleksibel, muncul risiko operator memilih jalur paling aman dengan memperkuat jaringan 4G demi efisiensi biaya.

Sigit menyebut fenomena ini sebagai 'jebakan kebijakan'. Spektrum baru yang seharusnya menjadi mesin pendorong teknologi masa depan justru berisiko sekadar menjadi alat mempertahankan status quo.

“Dalam jangka pendek, ini mungkin terlihat efisien. Namun dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi tertinggal dalam pengembangan ekosistem digital berbasis AI, IoT, dan layanan digital broadband,” kata Sigit.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah memberikan dorongan tegas agar spektrum, terutama pada pita 2,6 GHz, difokuskan untuk pengembangan 5G. Kewajiban pembangunan jaringan juga sebaiknya ditekankan pada kualitas layanan dibandingkan hanya mengejar jumlah infrastruktur fisik.

Di sisi lain, Mastel menyoroti pentingnya reformasi model pembiayaan spektrum. Skema pembayaran di muka (up-front fee) yang masif dinilai perlu ditinjau ulang agar tidak menguras arus kas operator di awal periode penggunaan. Pendekatan yang lebih akomodatif diyakini bakal memberi ruang napas bagi perusahaan telekomunikasi untuk terus berinvestasi pada pembangunan jaringan.

Tanpa adanya perubahan skema ini, spektrum frekuensi akan terus dipandang sebagai beban biaya operasional yang berat, bukan sebagai penggerak (enabler) pertumbuhan ekonomi nasional.

Lelang frekuensi kali ini sejatinya menjadi penentu posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital global. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar penerimaan jangka pendek, melainkan fokus membangun fondasi kuat bagi pertumbuhan layanan digital masa depan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mengharapkan adanya formulasi kebijakan yang menjamin kesetaraan dalam proses lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang akan digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Langkah ini dinilai penting untuk menghindari pemusatan kepemilikan sumber daya frekuensi pada satu pemain yang berpotensi mendistorsi struktur pasar telekomunikasi nasional.

Kabarnya, lelang akan dibuka dalam waktu dekat atau akhir April 2026.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSmart, Reza Mirza, menyatakan ketertarikan perusahaan untuk berpartisipasi dalam perebutan pita frekuensi tersebut. Dirinya menekankan agar proses seleksi ini mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas guna memastikan setiap operator memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan kapasitas jaringan mereka.

Salah satu poin krusial yang diusulkan oleh emiten berkode saham EXCL ini adalah penerapan ambang batas kepemilikan spektrum atau spectrum cap.

Spectrum cap merupakan regulasi yang membatasi jumlah maksimum lebar pita (bandwidth) yang boleh dikuasai oleh satu operator seluler di suatu negara.

Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pengendali agar tidak terjadi monopoli frekuensi, sehingga operator dengan modal besar tidak bisa memborong seluruh slot yang tersedia dan mematikan ruang gerak pesaingnya.

“Penerapan batasan kepemilikan spektrum (spectrum cap) juga perlu dipertimbangkan guna mencegah dominasi spektrum oleh satu pihak dan memastikan persaingan yang sehat antar operator," kata Reza kepada Bisnis pada Selasa (14/4/2026),

Reza juga berharap lelang dilakukan dengan tetap berorientasi pada upaya penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi Indonesia dalam jangka panjang.

Selain masalah distribusi, penetapan harga dasar lelang menjadi perhatian serius bagi pelaku industri. XLSmart berharap Komdigi mematok harga spektrum yang terjangkau agar tidak membebani arus kas perusahaan di tengah tingginya biaya investasi infrastruktur.

Jika harga yang ditetapkan terlalu tinggi, dikhawatirkan beban tersebut akan terakumulasi pada biaya operasional yang pada akhirnya berdampak pada harga layanan di tingkat konsumen akhir.

Mengenai potensi adanya kewajiban tambahan dalam syarat lelang, seperti komitmen pembangunan jaringan di daerah pelosok, Reza berharap agar kebijakan tersebut bersifat fleksibel.

Syarat-syarat teknis tersebut tidak bersifat memberatkan operasional, melainkan disesuaikan dengan kondisi kesehatan keuangan masing-masing perusahaan.

“Dengan demikian, operator dapat memanfaatkan spektrum yang diperoleh untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan,” kata Reza.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan rencana seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas layanan internet pita lebar bergerak (mobile broadband), minimal berbasis teknologi 4G, terutama di wilayah desa/kelurahan yang masih terbatas akses telekomunikasinya.

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut positif rencana pemerintah tersebut. VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menilai langkah ini krusial untuk memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional sekaligus memperluas akses layanan broadband yang cepat, stabil, dan berkelanjutan.

“Sebagai operator digital terdepan, Telkomsel berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital nasional,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Fahmi menambahkan, Telkomsel terus mempersiapkan teknologi dan mengembangkan infrastruktur agar spektrum baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan layanan yang relevan dan berdampak.

Menurutnya, proses seleksi diharapkan berjalan baik dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan nilai tambah bagi industri serta memperkuat daya saing sektor digital, tetapi juga menjaga kesehatan industri dan keberlanjutan investasi.

“Dengan demikian, langkah ini akan turut mendukung target strategis Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi secara inklusif dan berkesinambungan,” kata Fahmi.

Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menilai terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi frekuensi. Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, harga spektrum yang terjangkau, serta alokasi yang adil bagi seluruh operator.

“Selain itu, penerapan batasan kepemilikan spektrum [spectrum cap] juga perlu dipertimbangkan guna mencegah dominasi spektrum oleh satu pihak dan memastikan persaingan yang sehat antar operator,” kata Mirza kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Dia menegaskan seluruh kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional dalam jangka panjang.

Mirza juga berharap jika terdapat kewajiban tambahan dalam seleksi, hal itu tidak memberatkan operator dan dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing perusahaan, sehingga spektrum yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan.

“Sekaligus mendorong penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Harga hingga Skema Lelang Dinantikan

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan langkah yang telah lama ditunggu oleh operator.

Menurutnya, kedua pita frekuensi tersebut merupakan spektrum utama untuk pengembangan 5G, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.

“Tapi ya isu utama adalah masalah harga spektrum. Kita berharap harga spektrum terjangkau dan ada insentif bagi operator untuk menyebarluaskan 5G, di tengah isu ekonomi dunia yang berat dan tantangan biaya regulasi sektor telekomunikasi Indonesia yang tinggi,” kata Heru saat dihubungi.

Heru menekankan pentingnya kejelasan mekanisme lelang, apakah dilakukan bersamaan atau bertahap, termasuk jumlah blok dan lebar pita yang ditawarkan. Menurutnya, hal tersebut akan menentukan harga frekuensi, jumlah operator yang memperoleh spektrum, serta kualitas layanan 5G yang dihasilkan.

“Dan tak ketinggalan adalah lelang harus transparan dan dalam tim lelang tidak boleh ada yang konflik kepentingan,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya pengaturan blok frekuensi yang efisien dan berkesinambungan (contiguous), misalnya 2×25 MHz atau lebih untuk pita 700 MHz, serta blok yang cukup lebar di 2,6 GHz.

“Jadi di 700 MHz bisa empat blok, di 2,6 GHz bisa tiga blok,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai skema seleksi ideal adalah kombinasi antara lelang harga, pemerataan, dan beauty contest, termasuk kemungkinan penerapan frequency sharing.

Menurutnya, tujuan utama seleksi harus berorientasi pada manfaat dan pemerataan layanan.

“Harga tentu sesuai research price bukan adu tinggi atau terlalu tinggi, sehingga operator akan cepat melakukan pembangunan secara merata dan pemanfaatannya segera dirasakan masyarakat serta harga yang terjangkau,” kata Ian.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan lelang agar tidak makin tertunda.

“Sebenarnya sudah terlambat, segera dilakukan lelang sehingga keterlambatan tidak berlarut larut,” katanya.

Target Pemerintah dan Urgensi Lelang

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Proses seleksi akan dilaksanakan oleh tim khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 176 Tahun 2026, dengan menekankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Lelang frekuensi ini menjadi kunci pencapaian target pemerintah dalam pengembangan jaringan. Komdigi menargetkan cakupan 5G mencapai 8,5% dari luas permukiman nasional pada 2026, meningkat dari capaian 6,33% pada 2025.

Sementara itu, cakupan 4G ditargetkan meningkat dari 98,95% populasi pada 2025 menjadi 99,05% pada 2026. Di sisi lain, kecepatan mobilebroadband ditargetkan naik dari 63,51 Mbps menjadi 80 Mbps, serta fixed broadband dari 51,84 Mbps menjadi 64 Mbps.

Cakupan fixed broadband juga ditargetkan mencapai sekitar 82% kecamatan pada 2026, sementara program Kampung Internet ditingkatkan dari 1.194 titik menjadi 2.194 titik.

Sebagai informasi, pita frekuensi 700 MHz merupakan low-band yang dikenal sebagai “digital dividend” hasil migrasi siaran televisi analog ke digital (Analog Switch Off/ASO). Frekuensi ini memiliki jangkauan luas dan kemampuan penetrasi yang baik, sehingga efektif untuk memperluas cakupan layanan hingga ke wilayah terpencil serta meningkatkan kualitas sinyal di dalam ruangan.

Adapun pita frekuensi 2,6 GHz merupakan mid-band yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas jaringan dan kecepatan data, terutama untuk mendukung layanan 5G di wilayah dengan trafik tinggi seperti perkotaan.

Kombinasi kedua pita frekuensi ini dinilai akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemerataan akses digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan tidak setuju jika spektrum frekuensi baru seperti 2,6 GHz dan 700 MHz dikhususkan hanya untuk layanan 5G.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys, mengatakan persoalan utama bukan pada apakah frekuensi tersebut digunakan untuk 5G atau tidak, melainkan pada efektivitas investasi dan pemanfaatan jaringan di Indonesia yang wilayahnya luas serta memiliki karakteristik penduduk yang beragam.

Menurut Merza, kondisi Indonesia yang beragam dari sisi geografis dan tingkat sosial ekonomi membuat implementasi 5G tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah.

Merza menyebutkan bahwa tingkat penetrasi handphone 5G saat ini baru mencapai sekitar 30% di jaringan hampir semua operator. Artinya, mayoritas masyarakat masih menggunakan perangkat yang belum mendukung layanan 5G.

“Akhirnya sia-sia juga kalau di daerah-daerah tertentu populasi daripada handset 5G katakan baru 2–3% atau 5%,” ujar Merza pada acara Bisnis Indonesia Forum, yang dikutip Minggu (15/2/2026).

Usulan mengenai frekuensi baru dikhususkan untuk 5G muncul dalam acara Bisnis Indonesia Forum. Gagasan tersebut dinilai dapat membuat penetrasi 5G di Tanah Air naik dan mengejar ketertinggalan dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

Penetrasi 5G yang terus meningkat juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia karena bisnis membutuhkan jaringan internet yang mumpuni.

Selain itu Merza juga menjelaskan, apabila frekuensi baru diwajibkan hanya untuk 5G, maka secara otomatis jaringan 5G harus tersedia luas, termasuk di daerah yang tingkat adopsi perangkatnya masih sangat rendah. Kondisi tersebut dinilai tidak efisien mengingat investasi pembangunan jaringan 5G membutuhkan biaya besar.

Menurutnya, jika ada kewajiban khusus agar frekuensi baru hanya digunakan untuk 5G, kebijakan tersebut justru berpotensi kontra produktif secara ekonomi. Operator dapat menghadapi tekanan investasi yang besar tanpa diimbangi tingkat pemanfaatan yang optimal.

Di sisi lain, ATSI juga berharap seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Merza menegaskan pihaknya pada prinsipnya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi, namun proses tersebut harus dirancang secara proporsional.

Dia menyoroti sejumlah aspek dalam skema lelang yang dinilai sangat menentukan hasil akhir seperti penetapan harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran seleksi.

Menurutnya, jika aturan kenaikan harga dan mekanisme lelang dibuat terlalu agresif, maka yang berpeluang menang hanya operator yang memiliki modal paling besar. Kondisi ini dikhawatirkan membuat spektrum menumpuk pada satu operator saja dan menyulitkan operator lain dalam membangun jaringan serta memberikan layanan kepada pelanggan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan telekomunikasi di Tanah Air dalam kondisi yang cukup sulit. Biaya frekuensi yang dibayarkan ke negara terus mengalami kenaikan, sementara itu pendapatan yang diraup dari pelanggan perlahan turun lebih dari satu dekade terakhir.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “gunting finansial”, yakni ketika beban biaya meningkat tajam di tengah penurunan pendapatan rata-rata per pengguna (average revenue per user/ARPU).

Sarwoto mengungkapkan, data menunjukkan biaya spektrum meningkat lebih dari 500% sepanjang periode 2010–2023. Pada saat yang sama, ARPU industri justru turun hingga 48%.

“Hari ini itu biaya spektrum itu naik besar sekali, sedangkan pendapatan per users itu turun,” kata Sarwoto dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong operator melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk konsolidasi. Dia menilai pengurangan jumlah operator dari 11 menjadi tujuh, kemudian dari tujuh menjadi tiga, merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan industri.

Dia menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi industri yang perlu “digunting”, dengan harapan merger dapat menciptakan efisiensi agar perusahaan dapat bertahan.

Diketahui, Komdigi rencananya tahun ini juga akan menggelar lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Lelang tersebut akan membuat beban perusahaan telekomunikasi bertambah.

Harapan Lelang Selanjutnya

Mengenai lelang frekuensi baru, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi. Menurut dia, kehadiran spektrum baru dapat berdampak pada peningkatan kualitas internet sekaligus menjaga keterjangkauan harga layanan bagi masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Komdigi kepada operator.

“Asal BHP [biaya hak penggunaan] tersebut, atau spektrum tersebut, melalui seleksi yang tidak menimbulkan harga mahal, dan tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler,” kata Merza.

Merza menekankan spektrum merupakan sumber daya utama yang terbatas, sehingga proses alokasinya harus dilakukan secara sangat hati-hati. Terlebih, saat ini industri hanya diisi tiga operator seluler hasil konsolidasi, yakni Indosat, XLSMART, dan Telkomsel.

Menurut dia, salah satu hal penting dalam skema seleksi adalah memastikan proses tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan finansial untuk mendapatkan spektrum, seperti yang kerap terjadi dalam mekanisme lelang sebelumnya.

Dia menyebut terdapat dua faktor dalam proses lelang yang selama ini dapat dikendalikan, yakni harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran dalam proses seleksi.

Merza menilai pengaturan pada aspek tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi investasi operator dalam membangun jaringan dan melayani pelanggan. Operator dengan kepemilikan spektrum lebih besar akan memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dibanding operator dengan spektrum terbatas.

Di sisi lain, dia memahami pemerintah memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, termasuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP frekuensi.

PNBP yang dicatat Komdigi pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merupakan unit di Komdigi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan spektrum frekuensi, termasuk pelaksanaan lelang frekuensi.

Namun demikian, Merza mengingatkan kontribusi industri telekomunikasi terhadap negara tidak hanya berasal dari PNBP, melainkan juga dari pajak yang timbul dari aktivitas usaha operator.

“Bila kami melayani pelanggan ini lebih banyak, maka pendapatan operator akan lebih besar. Tax-nya juga akan lebih besar,” katanya.

Menurut dia, pendekatan kebijakan spektrum seharusnya dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi optimalisasi PNBP, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan, kualitas layanan, serta kontribusi pajak ke depan.

ATSI, lanjut Merza, pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya seleksi spektrum, namun mendorong agar mekanisme tersebut dirancang secara inovatif dan proporsional, sesuai dengan kondisi industri yang kini hanya diisi oleh tiga operator besar hasil konsolidasi.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menargetkan lelang kedua spektrum frekuensi tersebut pada tahun ini untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas jangkauan 5G.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi. Menurut dia, kehadiran spektrum baru dapat berdampak pada peningkatan kualitas internet sekaligus menjaga keterjangkauan harga layanan bagi masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Komdigi kepada operator.

“Asal BHP [biaya hak penggunaan] tersebut, atau spektrum tersebut, melalui seleksi yang tidak menimbulkan harga mahal, dan tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler,” kata Merza dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Merza menekankan spektrum merupakan sumber daya utama yang terbatas, sehingga proses alokasinya harus dilakukan secara sangat hati-hati. Terlebih, saat ini industri hanya diisi tiga operator seluler hasil konsolidasi, yakni Indosat, XLSMART, dan Telkomsel.

Menurut dia, salah satu hal penting dalam skema seleksi adalah memastikan proses tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan finansial untuk mendapatkan spektrum, seperti yang kerap terjadi dalam mekanisme lelang sebelumnya.

Dia menyebut terdapat dua faktor dalam proses lelang yang selama ini dapat dikendalikan, yakni harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran dalam proses seleksi.

Merza menilai pengaturan pada aspek tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi investasi operator dalam membangun jaringan dan melayani pelanggan. Operator dengan kepemilikan spektrum lebih besar akan memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dibanding operator dengan spektrum terbatas.

Di sisi lain, dia memahami pemerintah memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, termasuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP frekuensi.

PNBP yang dicatat Komdigi pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merupakan unit di Komdigi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan spektrum frekuensi, termasuk pelaksanaan lelang frekuensi.

Namun demikian, Merza mengingatkan kontribusi industri telekomunikasi terhadap negara tidak hanya berasal dari PNBP, melainkan juga dari pajak yang timbul dari aktivitas usaha operator.

“Bila kami melayani pelanggan ini lebih banyak, maka pendapatan operator akan lebih besar. Tax-nya juga akan lebih besar,” katanya.

Menurut dia, pendekatan kebijakan spektrum seharusnya dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi optimalisasi PNBP, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan, kualitas layanan, serta kontribusi pajak ke depan.

ATSI, lanjut Merza, pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya seleksi spektrum, namun mendorong agar mekanisme tersebut dirancang secara inovatif dan proporsional, sesuai dengan kondisi industri yang kini hanya diisi oleh tiga operator besar hasil konsolidasi.

Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menilai pencapaian target peningkatan kecepatan mobile broadband nasional sebesar 60 Mbps pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem pendukung, terutama ketersediaan spektrum yang memadai serta kebijakan harga spektrum yang terjangkau dan berkelanjutan.

Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti mengatakan aspek tersebut berlaku baik untuk spektrum yang saat ini telah digunakan maupun spektrum baru yang akan dirilis ke depan.

“Disertai juga dengan kemudahan perizinan dan kebijakan lain yang mendorong keberlanjutan investasi jaringan dan layanan telekomunikasi,” kata Reski kepada Bisnis, Minggu (11/1/2026).

Dari sisi kesiapan infrastruktur, Reski menyebut Indosat terus memperkuat kapasitas jaringan melalui perluasan base transceiver station (BTS) 4G dan 5G secara bertahap di berbagai wilayah.

Pada dasarnya, Indosat mendukung arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029, termasuk peningkatan target kecepatan broadband nasional.

Indosat menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk mendorong pemerataan akses digital sekaligus memastikan kualitas konektivitas yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Reski, peningkatan kecepatan dan kualitas jaringan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital nasional, termasuk pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan artifisial yang membutuhkan konektivitas stabil, berkapasitas tinggi, dan berlatensi rendah.

“Karena itu, fokus pada stabilitas layanan dan pemerataan kualitas akses menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target kecepatan nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reski menegaskan pencapaian target broadband nasional merupakan agenda bersama yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri.

“Dengan kerangka regulasi yang seimbang antara kepentingan publik dan keberlangsungan industri, agar pemerataan kualitas layanan dapat terwujud secara berkelanjutan,” ujarnya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya dinaikkan menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026, meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan tersebut ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Dari sisi keterjangkauan, pemerintah menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026.

Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, dalam periode Renstra tersebut, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada 2027.