Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio (IPFR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia mengatakan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan minimal teknologi 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses seleksi tersebut, lanjut dia, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini menjadi strategi pemerintah memperluas jangkauan mobile broadband sekaligus mengakselerasi kualitas jaringan di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan dokumen resmi yang dihimpun, proses seleksi ini mengedepankan asas transparansi melalui sistem elektronik.

Berikut 10 poin penting yang perlu dicermati dalam lelang spektrum frekuensi tersebut:

1. Total Spektrum

Objek lelang mencakup pita 700 MHz dengan total lebar pita 70 MHz (2x35 MHz) dan pita 2,6 GHz sebesar 190 MHz. Secara akumulatif, pemerintah melepas 260 MHz untuk dioptimalkan oleh operator seluler.

2. Kombinasi Jangkauan dan Kapasitas

Alokasi ini mengintegrasikan "frekuensi emas" 700 MHz yang efisien untuk cakupan luas (coverage) di pedesaan, dengan pita 2,6 GHz yang ideal untuk peningkatan kapasitas data (capacity) di area urban.

3. Pembagian Blok Seleksi

Pada pita 700 MHz tersedia 3 blok (1 blok 30 MHz dan 2 blok 20 MHz) dengan moda FDD. Sementara itu, pita 2,6 GHz menyediakan 3 blok (80 MHz, 60 MHz, dan 50 MHz) menggunakan moda TDD.

4. Masa Berlaku Izin

Pemenang seleksi akan mendapatkan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dengan masa berlaku selama 10 tahun untuk wilayah layanan berskala nasional.

5. Syarat Peserta

Peserta wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, kondisi keuangan sehat, serta tidak dalam pengawasan pengadilan atau pailit. Prinsip anti-afiliasi juga diterapkan guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

6. Komitmen Pembangunan 4G

Pemenang terikat kewajiban memperluas jangkauan layanan minimal standar 4G/LTE di desa atau kelurahan yang telah ditentukan dalam kurun waktu maksimal lima tahun.

7. Akselerasi 5G Nasional

Seleksi ini mewajibkan implementasi teknologi 5G di kota atau kabupaten spesifik. Kecepatan unduh 5G pada pita 2,6 GHz diprediksi mampu mencapai 10 kali lipat dibanding 4G tradisional.

8. Kewajiban PNBP dan Jaminan

Dari sisi fiskal, pemenang wajib melunasi biaya izin awal (up-front fee), biaya izin tahunan (BHP Spektrum), serta menyerahkan jaminan komitmen pembayaran hingga masa izin berakhir.

9. Mitigasi Interferensi Teknis

Pemenang pita 700 MHz harus melakukan mitigasi terhadap gangguan siaran TV digital. Untuk pita 2,6 GHz, perusahaan wajib menjamin tidak ada gangguan terhadap stasiun radio dinas radiolokasi meteorologi dan telekomunikasi khusus.

10. Prosedur e-Auction dan Jadwal

Seleksi dilakukan melalui sistem lelang harga elektronik. Pengambilan akun dijadwalkan pada 29-30 April 2026 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, sementara pengunduhan dokumen seleksi berlangsung hingga 7 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan tidak setuju jika spektrum frekuensi baru seperti 2,6 GHz dan 700 MHz dikhususkan hanya untuk layanan 5G.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys, mengatakan persoalan utama bukan pada apakah frekuensi tersebut digunakan untuk 5G atau tidak, melainkan pada efektivitas investasi dan pemanfaatan jaringan di Indonesia yang wilayahnya luas serta memiliki karakteristik penduduk yang beragam.

Menurut Merza, kondisi Indonesia yang beragam dari sisi geografis dan tingkat sosial ekonomi membuat implementasi 5G tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah.

Merza menyebutkan bahwa tingkat penetrasi handphone 5G saat ini baru mencapai sekitar 30% di jaringan hampir semua operator. Artinya, mayoritas masyarakat masih menggunakan perangkat yang belum mendukung layanan 5G.

“Akhirnya sia-sia juga kalau di daerah-daerah tertentu populasi daripada handset 5G katakan baru 2–3% atau 5%,” ujar Merza pada acara Bisnis Indonesia Forum, yang dikutip Minggu (15/2/2026).

Usulan mengenai frekuensi baru dikhususkan untuk 5G muncul dalam acara Bisnis Indonesia Forum. Gagasan tersebut dinilai dapat membuat penetrasi 5G di Tanah Air naik dan mengejar ketertinggalan dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

Penetrasi 5G yang terus meningkat juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia karena bisnis membutuhkan jaringan internet yang mumpuni.

Selain itu Merza juga menjelaskan, apabila frekuensi baru diwajibkan hanya untuk 5G, maka secara otomatis jaringan 5G harus tersedia luas, termasuk di daerah yang tingkat adopsi perangkatnya masih sangat rendah. Kondisi tersebut dinilai tidak efisien mengingat investasi pembangunan jaringan 5G membutuhkan biaya besar.

Menurutnya, jika ada kewajiban khusus agar frekuensi baru hanya digunakan untuk 5G, kebijakan tersebut justru berpotensi kontra produktif secara ekonomi. Operator dapat menghadapi tekanan investasi yang besar tanpa diimbangi tingkat pemanfaatan yang optimal.

Di sisi lain, ATSI juga berharap seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Merza menegaskan pihaknya pada prinsipnya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi, namun proses tersebut harus dirancang secara proporsional.

Dia menyoroti sejumlah aspek dalam skema lelang yang dinilai sangat menentukan hasil akhir seperti penetapan harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran seleksi.

Menurutnya, jika aturan kenaikan harga dan mekanisme lelang dibuat terlalu agresif, maka yang berpeluang menang hanya operator yang memiliki modal paling besar. Kondisi ini dikhawatirkan membuat spektrum menumpuk pada satu operator saja dan menyulitkan operator lain dalam membangun jaringan serta memberikan layanan kepada pelanggan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai kecepatan internet adalah hal yang penting dalam menarik investasi. Penetrasi teknologi 5G di Indonesia yang masih tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Laos, menjadi perhatian Komdigi.

Pemerintah menilai percepatan implementasi 5G mendesak dilakukan guna mengejar ketertinggalan konektivitas digital Indonesia.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan mengatakan Indonesia menghadapi tantangan serius dalam peta persaingan konektivitas Asia Tenggara.

Berdasarkan data komparatif, Vietnam telah mencatatkan penetrasi 5G hingga 99%, sementara Laos mencapai 36% pada tahun ini. Sementara itu Indonesia ditargetkan 10%.

Denny menegaskan bahwa kecepatan koneksi bukan sekadar gengsi antarnegara, melainkan pendukung utama arus investasi dan kebutuhan demografi.

"Kecepatan akan menjadi pendukung investasi, jadi ini juga menjadi perhatian kami," Denny dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, masa depan anak muda di Indonesia sangat bergantung pada ekosistem kecerdasan artifisial (AI) yang membutuhkan koneksi stabil, bukan jaringan yang putus-nyambung.

Namun, upaya percepatan ini menghadapi kendala struktur pasar yang kian menyusut. Industri seluler Indonesia telah berubah drastis dari tujuh operator pada 2021 menjadi hanya tiga pemain utama saat ini.

Kondisi tersebut menempatkan proses seleksi spektrum frekuensi pada posisi krusial. Spektrum 5G dinilai sebagai mesin ekonomi masa depan bagi keberlangsungan bisnis operator seluler.

“Jadi kalau satu operator tidak dapat 5G, dia mungkin tidak ada masa depan. Ini tidak bagus buat pilihan masyarakat dan bisa memicu monopoli,” tegas Denny.

Sesuai regulasi dalam PP No. 43/2023, seleksi spektrum wajib dilakukan ketika permintaan operator melebihi ketersediaan frekuensi. Denny mengakui bahwa jumlah permintaan saat ini memang lebih besar dari kapasitas yang ada, sehingga diperlukan metode seleksi yang tepat.

Komdigi tengah mengkaji tiga opsi metode seleksi yang diizinkan regulasi. Opsi pertama adalah beauty contest atau seleksi berdasarkan kualitas proposal, namun metode ini dinilai memiliki risiko sengketa yang tinggi karena unsur subjektivitas.

Opsi kedua adalah lelang harga yang merupakan mekanisme pasar paling transparan dan berpotensi memberikan PNBP tertinggi. Kendati demikian, metode ini berisiko memicu perang harga yang tidak sehat dan dapat menyingkirkan operator dengan modal terbatas.

Sebagai solusi tengah, pemerintah sedang mengeksplorasi metode gabungan yang mengombinasikan penawaran harga dengan aspek manfaat. Tujuannya adalah mencari terobosan kebijakan yang aman bagi negara maupun pelaku usaha.

“Kami mencari terobosan tapi yang aman. Bagaimana caranya antara satu sisi PNBP terpenuhi, di sisi lain operator juga selamat,” ujar Denny.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menargetkan lelang kedua spektrum frekuensi tersebut pada tahun ini untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas jangkauan 5G.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi. Menurut dia, kehadiran spektrum baru dapat berdampak pada peningkatan kualitas internet sekaligus menjaga keterjangkauan harga layanan bagi masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Komdigi kepada operator.

“Asal BHP [biaya hak penggunaan] tersebut, atau spektrum tersebut, melalui seleksi yang tidak menimbulkan harga mahal, dan tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler,” kata Merza dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Merza menekankan spektrum merupakan sumber daya utama yang terbatas, sehingga proses alokasinya harus dilakukan secara sangat hati-hati. Terlebih, saat ini industri hanya diisi tiga operator seluler hasil konsolidasi, yakni Indosat, XLSMART, dan Telkomsel.

Menurut dia, salah satu hal penting dalam skema seleksi adalah memastikan proses tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan finansial untuk mendapatkan spektrum, seperti yang kerap terjadi dalam mekanisme lelang sebelumnya.

Dia menyebut terdapat dua faktor dalam proses lelang yang selama ini dapat dikendalikan, yakni harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran dalam proses seleksi.

Merza menilai pengaturan pada aspek tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi investasi operator dalam membangun jaringan dan melayani pelanggan. Operator dengan kepemilikan spektrum lebih besar akan memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dibanding operator dengan spektrum terbatas.

Di sisi lain, dia memahami pemerintah memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, termasuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP frekuensi.

PNBP yang dicatat Komdigi pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merupakan unit di Komdigi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan spektrum frekuensi, termasuk pelaksanaan lelang frekuensi.

Namun demikian, Merza mengingatkan kontribusi industri telekomunikasi terhadap negara tidak hanya berasal dari PNBP, melainkan juga dari pajak yang timbul dari aktivitas usaha operator.

“Bila kami melayani pelanggan ini lebih banyak, maka pendapatan operator akan lebih besar. Tax-nya juga akan lebih besar,” katanya.

Menurut dia, pendekatan kebijakan spektrum seharusnya dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi optimalisasi PNBP, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan, kualitas layanan, serta kontribusi pajak ke depan.

ATSI, lanjut Merza, pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya seleksi spektrum, namun mendorong agar mekanisme tersebut dirancang secara inovatif dan proporsional, sesuai dengan kondisi industri yang kini hanya diisi oleh tiga operator besar hasil konsolidasi.