Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) tetap mendorong pemerintah memberikan insentif dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap dalam proses seleksi tersebut.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan insentif diperlukan agar kondisi industri telekomunikasi tetap sehat. Menurut dia, saat ini biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi komponen biaya terbesar yang ditanggung operator seluler.

“Karena beban terbesar kan BHP frekuensi. Beban terbesar, average-nya itu udah di atas 13-14% dari gross revenue,” kata Marwan kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Marwan menjelaskan BHP frekuensi terus mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Karena itu, apabila pemerintah tidak memberikan insentif, kondisi industri berpotensi menjadi kurang sehat.

Dia menilai kemampuan operator untuk menggelar jaringan generasi kelima (5G) juga akan sangat bergantung pada kapasitas belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) masing-masing perusahaan.

Menurut dia, apabila insentif diberikan, operator dapat mengalokasikan CAPEX lebih besar untuk pembangunan jaringan 4G dan 5G serta peningkatan kualitas layanan.

“Jadi [kebijakan] betul-betul melihat industri-nya harus sehat,” kata Marwan.

Sementara itu, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. menyatakan akan menghormati dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART, Alvin Iskandar Aslam, mengatakan spektrum merupakan aset strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia. Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, XLSMART akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh.

“Yang terpenting, alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata Alvin kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Alvin menegaskan perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

Menurut dia, industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

Karena itu, lanjut Alvin, perusahaan berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Khawatir Tidak Punya Napas

Sementara itu, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Komdigi ingin memberikan kepastian penerimaan bagi negara sekaligus memastikan peserta lelang benar-benar serius memanfaatkan spektrum yang diperoleh.

Namun, di sisi lain, industri telekomunikasi saat ini juga menghadapi kebutuhan investasi yang sangat besar untuk memperluas jaringan dan menggelar layanan 5G. Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan kesehatan industri perlu dijaga.

“Jangan sampai operator terlalu fokus memenuhi kewajiban biaya frekuensi sehingga ruang untuk investasi jaringan justru berkurang,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Heru menambahkan fokus kebijakan seharusnya tidak hanya pada besaran penerimaan negara, tetapi juga manfaat yang diterima masyarakat. Menurut dia, regulator dapat memberikan insentif bagi operator yang mempercepat pembangunan jaringan di wilayah yang belum terlayani, misalnya melalui keringanan BHP atau skema penghargaan berbasis kinerja.

Dengan pendekatan tersebut, operator memiliki ruang investasi yang lebih besar, sementara masyarakat dapat lebih cepat menikmati akses internet yang lebih luas dan berkualitas.

Dia juga memahami alasan Komdigi memilih skema flat karena memberikan kepastian penerimaan negara sekaligus kepastian regulasi bagi industri. Namun, setelah memenangkan spektrum, operator masih harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk membangun jaringan 4G dan 5G.

“Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan kemampuan operator berinvestasi menjadi sangat penting,” katanya.

Heru menilai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah skema pay as you grow, yakni pembayaran BHP yang disesuaikan dengan pertumbuhan pemanfaatan spektrum atau perkembangan bisnis operator. Menurut dia, skema tersebut dapat meringankan beban keuangan pada tahap awal sehingga lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk pembangunan jaringan, terutama di wilayah yang belum terlayani.

Dia menambahkan skema tersebut juga dapat mendorong operator lebih agresif memperluas cakupan layanan karena pembayaran meningkat seiring pertumbuhan pelanggan dan trafik.

“Dengan demikian, negara tetap memperoleh penerimaan, sementara percepatan pembangunan infrastruktur digital juga dapat berjalan lebih optimal,” kata Heru.

Senada, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai harga awal BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dalam lelang telah ditetapkan berdasarkan research price atau penawaran terendah dari operator seluler.

Karena itu, dia menilai skema yang diterapkan pemerintah saat ini sudah tepat dan berlaku secara flat sesuai kemampuan seluruh operator seluler.

“Hanya saja untuk lelang diambil nilai tertinggi. Dan khusus up front fee saat ini berbeda dengan lelang sebelumnya yang awalnya dua kali nilai lelang menjadi maksimum dua kali nilai lelang. Jadi komdigi sudah mempertimbangkan capex pembangunan,” kata Ian.

Menurut Ian, pemerintah juga dapat mendorong agar beban biaya regulasi berada di bawah 10%. Selain itu, keberadaan spektrum baru dengan skema up front fee saat ini dinilai dapat mendukung percepatan pembangunan jaringan.

“Serta ada insentif tambahan untuk pembangunan daerah yang secara bisnis kurang,” kata Ian.

Mimpi Operator Pupus ...

Komdigi Tegaskan Tak Ada Skema Cicilan

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku IPFR.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Wayan menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi PNBP sebesar Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar atau setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut penambahan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz akan meningkatkan total bandwidth jaringan bergerak seluler Indonesia dari 452 MHz menjadi 712 MHz.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan saat ini Indonesia memanfaatkan lima pita frekuensi untuk kebutuhan penggelaran jaringan bergerak seluler, yakni 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz, dengan total bandwidth sebesar 452 MHz.

Menurutnya, kelima pita frekuensi tersebut digunakan oleh tiga operator seluler untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap lalu lintas data 4G. Di sisi lain, kebutuhan layanan data berbasis 5G juga terus meningkat seiring akselerasi transformasi digital di berbagai sektor.

Karena itu, Komdigi berharap penambahan dua pita frekuensi baru, yakni 700 MHz dan 2,6 GHz, melalui proses seleksi yang tengah berlangsung dapat mengakselerasi pengembangan jaringan 5G di Indonesia.

“Dengan tambahan kedua pita frekuensi tersebut, kapasitas jaringan bergerak seluler Indonesia khususnya untuk menampung lalu lintas data 4G/5G juga diharapkan akan membesar seiring penambahan total bandwidth menjadi 712 MHz,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Wayan menambahkan peningkatan kapasitas jaringan tersebut juga diperkuat oleh pemanfaatan layanan 5G untuk penyediaan Broadband Wireless Access (BWA) melalui jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) pada pita frekuensi 1,4 GHz yang memiliki bandwidth 80 MHz.

Dia menjelaskan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz telah rampung pada 2025 dan pemenang seleksi telah mulai menyediakan layanan komersial kepada masyarakat pada 2026.

Lebih lanjut, Wayan mengatakan seleksi pita frekuensi 2,6 GHz yang saat ini masih berlangsung juga dibarengi kewajiban bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang untuk memperluas jangkauan layanan pita lebar bergerak (mobile broadband) berbasis teknologi 5G.

Menurutnya, kewajiban penyediaan layanan 5G tersebut ditetapkan dengan cakupan minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR).

Wayan mengatakan strategi Komdigi untuk mempercepat implementasi 5G secara nasional tidak hanya dilakukan melalui penambahan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan. Pemerintah juga berupaya merasionalisasi biaya regulasi (regulatory cost) bagi penyelenggara telekomunikasi yang diimbangi dengan pemerataan infrastruktur jaringan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, Komdigi terus memperkuat infrastruktur jaringan tulang punggung berbasis serat optik, baik di darat maupun kabel bawah laut.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai kendala, antara lain terkait akses perlintasan (right of way), perizinan titik pendaratan kabel (landing point), dan penerapan keterbukaan akses (open access).

“Selain itu, juga dengan terus mendorong efisiensi nasional pada pemanfaatan infrastruktur pasif seperti menara, tiang, dan gorong-gorong [ducting], melalui kolaborasi bersama dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) membuka peluang untuk mengikuti tender frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang tengah disiapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Director & Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti mengatakan perusahaan menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menyediakan spektrum baru bagi industri telekomunikasi.

“Kami masih melakukan kajian internal dan akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat terkait partisipasi tersebut,” kata Reski kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Untuk itu, Reski menyampaikan Indosat masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan ikut dalam lelang, mulai dari kebutuhan layanan, kondisi pasar, hingga nilai jangka panjang bagi perusahaan.

Reski menjelaskan tambahan spektrum akan menjadi salah satu pondasi penting bagi pengembangan layanan digital di masa depan. Hal itu sejalan dengan tren konsumsi data yang terus meningkat seiring semakin luasnya adopsi teknologi digital.

“Saat ini, kami melihat tren penggunaan layanan data yang tetap sehat dan kuat. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan Daily Active Users [DAU] serta Monthly Active Users [MAU], yang dibarengi dengan profil penggunaan data pelanggan yang semakin produktif," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan kenaikan Average Revenue Per User (ARPU) didorong oleh peningkatan kualitas basis pelanggan dan implementasi strategi hyper-personalization yang membuat penawaran produk lebih tepat sasaran.

Ke depan, Indosat optimistis kebutuhan data akan terus meningkat, terutama didorong oleh adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan perluasan layanan digital yang semakin terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Di tengah rencana penambahan spektrum, Indosat juga menyoroti tantangan monetisasi 5G. Menurut Reski, pemanfaatan jaringan generasi kelima tidak cukup hanya mengandalkan layanan konektivitas konvensional.

“Menurut kami, monetisasi 5G tidak hanya berfokus pada konektivitas konvensional, tetapi juga pada pengembangan use case berbasis AI, cloud, dan layanan digital. Salah satu contohnya adalah layanan AI-powered anti-spam dan anti-scam yang membantu menghadirkan pengalaman digital yang lebih aman bagi pelanggan,” tuturnya.

Selain memperkuat sumber pertumbuhan baru, Indosat juga menjaga profitabilitas dengan memastikan bisnis inti tetap tumbuh secara sehat di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat. Dalam hal ini, sambung dia, perusahaan memanfaatkan teknologi AI untuk mendorong efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menciptakan sumber pertumbuhan pendapatan baru.

Selain itu, Indosat turut menerapkan disiplin investasi melalui pendekatan asset-light dan alokasi modal yang lebih presisi sehingga belanja modal dapat difokuskan pada segmen dan wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Lebih lanjut, Reski mengatakan pengembangan jaringan 5G akan semakin relevan bagi segmen business-to-business (B2B) seiring meningkatnya pemanfaatan AI, komputasi awan (cloud), dan layanan digital di berbagai sektor industri.

“Karena itu, kami terus mengembangkan ekosistem AI Native Telco melalui inisiatif seperti AI-RAN, AI Grid, serta AI infrastructure bersama NVIDIA sebagai cloud provider partner pertama di Indonesia,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan permintaan terhadap infrastruktur AI di dalam negeri terus menunjukkan tren peningkatan. Hal itu tercermin dari meningkatnya kebutuhan GPU dan layanan NVIDIA Cloud yang menjadi bagian dari portofolio bisnis B2B perusahaan.

“Saat ini kapasitas Infrastruktur AI kami telah berkembang menjadi 10 megawatt, dan ke depan dipersiapkan untuk scale-up lebih lanjut seiring meningkatnya kebutuhan AI di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan rencana pelepasan pita frekuensi 3,5 GHz setelah seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Saat ini, pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih dalam proses lelang yang diikuti tiga operator seluler, yakni PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Telekomunikasi Selular, dan PT Indosat Tbk..

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan geografis yang unik dengan sekitar 17.000 pulau dan ribuan desa yang bahkan belum terjangkau jaringan 4G.

Oleh karena itu, dia mengatakan Indonesia perlu menerapkan strategi pemerataan berlapis. Strategi tersebut mencakup beberapa pilar, salah satunya pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara berlapis.

Menurutnya, pita frekuensi rendah seperti 700 MHz dialokasikan untuk pemerataan jangkauan secara nasional hingga ke wilayah rural. Sementara itu, pita frekuensi menengah seperti 2,6 GHz digunakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan di wilayah urban dan kota-kota besar.

“Ke depan, direncanakan juga akan dirilis pita frekuensi 3,5 GHz yang saat ini masih dalam tahap perencanaan untuk memigrasikan layanan satelit sebagai pengguna inkumben pita frekuensi tersebut,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Selain itu, Wayan mengatakan pita frekuensi tinggi seperti 26 GHz direncanakan untuk mengakomodasi lalu lintas data yang terkonsentrasi di area sangat padat (densehotspot) serta kebutuhan korporasi.

Dia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur hulu (upstream). Menurutnya, jaringan 5G yang andal perlu didukung fondasi jaringan fiber optik yang memadai. Namun, untuk daerah dengan kondisi geografis ekstrem, di mana pembangunan jaringan fiber optik tidak memungkinkan atau membutuhkan biaya terlalu tinggi, konektivitas dapat dikombinasikan dengan jaringan berbasis satelit.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, lanjutnya, satelit juga memiliki potensi untuk memberikan konektivitas langsung ke perangkat pengguna seperti smartphone melalui teknologi Non-Terrestrial Network Direct to Device (NTN D2D).

Wayan menjelaskan teknologi NTN D2D berfungsi sebagai pelengkap jaringan terestrial, khususnya untuk kebutuhan di wilayah blank spot, area terdampak bencana, dan wilayah perairan.

Selanjutnya, dia menilai pengembangan 5G juga membutuhkan dukungan insentif regulasi dan efisiensi jaringan. Menurutnya, penggelaran 5G memerlukan biaya belanja modal (capital expenditure/CAPEX) yang cukup tinggi, sehingga perlu didukung insentif regulasi guna menciptakan efisiensi jaringan maupun biaya penggelaran, terutama di wilayah nonkomersial.

Wayan mengatakan target jangka panjang pengembangan infrastruktur digital Indonesia telah dirancang secara komprehensif melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan cetak biru Visi Indonesia Digital (VID) 2045. Tujuan akhirnya adalah menjadikan infrastruktur digital sebagai mesin utama pertumbuhan (engine of growth) untuk membawa Indonesia keluar dari middle-income trap dan bertransformasi menjadi negara maju pada 2045 atau Indonesia Emas.

Menurutnya, target jangka panjang pengembangan infrastruktur digital Indonesia mengedepankan tiga prinsip utama, yakni inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia sekaligus tetap dapat dinikmati generasi mendatang.

“Untuk mewujudkan target pengembangan infrastruktur digital, kolaborasi dan orkestrasi baik dari unsur Pemerintah, Industri maupun stakeholder terkait berperan penting untuk mengoperasionalisasi arah kebijakan dan strategi perkuatan dan pemerataan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio (IPFR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia mengatakan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan minimal teknologi 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses seleksi tersebut, lanjut dia, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) berharap proses lelang spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang tengah digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat berlangsung lebih cepat dan sederhana agar pemanfaatan layanan 5G bisa segera diperluas ke masyarakat.

Director & Chief Regulatory Officer XLSMART Merza Fachys mengatakan, perseroan tertarik mengikuti lelang kedua spektrum tersebut.

“Bahkan kami mengusulkan agar proses lelang ini kalau bisa lebih sederhana dan lebih cepat karena memang pesertanya adalah tiga operator yang ketiganya menurut kami ini merupakan operator yang sangat sudah dikenal oleh pemerintah,” kata Merza dalam paparan publik di Kantor XLSMART pada Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan, mekanisme lelang tidak perlu serumit proses sebelumnya yang juga membuka peluang bagi pemain baru sehingga membutuhkan tahapan evaluasi lebih panjang.

Merza berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut agar implementasi 5G dapat dipercepat dan dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat. Dia juga optimistis proses merger dan integrasi perusahaan dapat semakin mendukung kesiapan XLSMART dalam memanfaatkan spektrum baru.

“Supaya 5G dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,,” ujarnya.

Sementara itu, Investor Relations XLSMART Christopher Eko K menegaskan perusahaan telah menyiapkan pendanaan untuk mengikuti lelang spektrum 700 MHz maupun 2,6 GHz. Menurut dia, kedua spektrum tersebut memiliki nilai strategis karena akan memperkuat pengembangan jaringan 5G perseroan.

Christopher menjelaskan, XLSMART telah melakukan simulasi internal setelah menerima dokumen lelang dari pemerintah. Dia juga menilai struktur harga yang ditawarkan pemerintah cukup mendukung operator telekomunikasi untuk ikut berpartisipasi.

“Kalau kami lihat bahwa dari pemerintah sendiri juga sangat suportif dengan secara struktur harga,” katanya.

Dia mengatakan, perusahaan memandang spektrum sebagai salah satu aset utama industri telekomunikasi. Untuk itu, XLSMART memastikan akan ikut dalam proses lelang kedua pita frekuensi tersebut.

Christopher juga memastikan kondisi kas perusahaan mencukupi untuk mengikuti lelang dua spektrum sekaligus. Menurutnya, perusahaan telah menghitung kebutuhan pendanaan dan saat ini keputusan final masih didiskusikan di tingkat manajemen.

Di sisi lain, XLSMART mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang kuartal I/2026. Berdasarkan paparan perusahaan, pendapatan bruto mencapai Rp11,8 triliun atau tumbuh 38% secara tahunan (year-on-year/yoy). EBITDA tercatat sebesar Rp5,4 triliun, meningkat 25% yoy, dengan margin EBITDA mencapai 45,6%.

Jumlah pelanggan XLSMART juga meningkat 18% yoy menjadi 69,4 juta pelanggan. Dari sisi infrastruktur, jumlah BTS tumbuh 54% yoy menjadi 253.750 BTS, sementara layanan 5G telah tersedia di 43 kota.

Selain itu, dalam laporan kinerja keuangan 2025, perusahaan membukukan pendapatan bruto sebesar Rp42,485 triliun atau naik 23% yoy dibandingkan Rp34,402 triliun pada tahun sebelumnya. EBITDA yang dinormalisasi meningkat 13% yoy menjadi Rp20,138 triliun dari sebelumnya Rp17,880 triliun.

Belanja modal atau capital expenditure (capex) juga naik 53% yoy menjadi Rp11,186 triliun dari Rp7,382 triliun. Sementara itu, laba bersih meningkat 63% yoy menjadi Rp3,003 triliun dibandingkan Rp1,848 triliun pada periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Selular mengikuti lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Dalam pengumumannya, Komdigi menyampaikan tahapan pengambilan akun e-Auction telah dilaksanakan pada Rabu–Kamis, 29–30 April 2026 pukul 09.00–15.00 WIB. Berdasarkan waktu pengambilan akun, penyelenggara telekomunikasi yang telah mengambil akun e-Auction secara berurutan adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

“Selanjutnya penyelenggara telekomunikasi tersebut yang telah mendapatkan akun sistem e-Auction dapat melakukan pengunduhan dokumen seleksi,” tulis Komdigi dalam pengumumannya pada Rabu (6/5/2026).

Setelah mengunduh dokumen seleksi melalui sistem e-Auction, peserta dapat mempelajari isi dokumen serta menyiapkan pertanyaan apabila terdapat substansi yang belum dipahami. Proses pengunduhan dokumen dibuka mulai Rabu, 29 April 2026 pukul 09.00 WIB hingga Kamis, 7 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Komdigi juga menyatakan calon peserta seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tertulis mengenai dokumen seleksi melalui surat resmi dalam format file pdf.

Dokumen tersebut wajib ditandatangani oleh direktur utama/CEO/presiden direktur atau direktur yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan, dan disampaikan paling lambat Jumat, 8 Mei 2026 pukul 15.00 WIB melalui sistem e-Auction.

Sebelumnya, Komdigi menjadwalkan pengumuman pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada akhir Juli 2026. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengonfirmasi jadwal tersebut.

“Kemungkinan [pemenang] di akhir Juli ya, kalau lihat jadwal,” kata Wayan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan sebelumnya menyebut belum mengetahui secara pasti operator yang akan mengikuti lelang. Namun, Komdigi telah mengundang seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Indosat Ooredoo Hutchison, dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart). Meski demikian, belum ada kepastian seluruh operator tersebut akan berpartisipasi.

“Kami undang tiga-tiganya, tetapi apakah minat atau tidak kan kami belum tahu,” katanya.

Dia menegaskan mekanisme lelang tetap menggunakan skema seleksi berbasis peringkat, bukan pembagian merata. Setiap pita frekuensi akan menghasilkan satu pemenang.

“Yang menang rangking satu. Masing-masing spektrum satu pemenang berarti, 700 sama 2,6,” katanya.

Pemerintah memastikan kedua pita frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai rencana dengan skema seleksi yang sama. Sementara itu, usulan keringanan pembayaran dari pelaku industri belum menjadi fokus pembahasan karena pemerintah masih berkonsentrasi pada tahapan seleksi.

Wayan menambahkan, pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan layanan (coverage), sedangkan pita 2,6 GHz ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jaringan, khususnya dalam pengembangan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. memastikan akan ikut dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan perseroan tengah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi pada kedua pita frekuensi tersebut.

“Jadi Indosat sudah siap sepenuhnya dan saya ingin benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih [mengapresiasi] kepada Komdigi,” kata Vikram dalam Paparan Publik di Kantor Indosat, Selasa (5/5/2026).

Vikram mengungkapkan pihaknya sempat bertemu dengan World Bank dan menilai secara historis harga spektrum di Indonesia tergolong yang tertinggi di dunia. Namun, menurutnya kondisi tersebut mulai mengalami perbaikan, tercermin dari harga dasar lelang yang dinilai lebih rendah saat ini.

Menurutnya, penyesuaian tersebut akan mendukung pengembangan ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital di Indonesia.

Sementara itu, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti menyampaikan perusahaan masih melakukan kajian internal terkait partisipasi dalam lelang tersebut. Dia memastikan keputusan akan diambil pada waktu yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis.

“Dan tentunya kami akan selalu mempertimbangkan kebutuhan layanan, kondisi pasar dan juga tentu dengan jangka panjang bagi perusahaan,” katanya.

Indosat juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komdigi yang menyediakan spektrum yang dinilai fundamental bagi industri telekomunikasi.

Di sisi lain, Komdigi menjadwalkan pengumuman pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada akhir Juli 2026. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengonfirmasi jadwal tersebut.

“Kemungkinan [pemenang] di akhir Juli ya, kalau lihat jadwal,” kata Wayan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti operator yang akan mengikuti lelang. Namun, Komdigi telah mengundang seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Indosat Ooredoo Hutchison, dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Meski demikian, belum ada kepastian seluruh operator tersebut akan berpartisipasi.

“Kami undang tiga-tiganya, tetapi apakah minat atau tidak kan kami belum tahu,” katanya.

Dia menegaskan mekanisme lelang tetap menggunakan skema seleksi berbasis peringkat, bukan pembagian merata. Setiap pita frekuensi akan menghasilkan satu pemenang.

“Yang menang rangking satu. Masing-masing spektrum satu pemenang berarti, 700 sama 2,6,” katanya.

Terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Komdigi belum dapat memberikan estimasi karena proses lelang masih berlangsung.

Adapun harga dasar lelang telah tercantum dalam dokumen resmi seleksi dan ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saat ini, proses lelang telah memasuki tahap pengambilan akun dan dokumen seleksi oleh peserta. Pemerintah memastikan kedua pita frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai rencana, dengan skema seleksi yang tetap digunakan.

Sementara itu, usulan keringanan pembayaran dari pelaku industri belum menjadi fokus pembahasan karena pemerintah masih berkonsentrasi pada tahapan seleksi.

Wayan menambahkan, pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan layanan (coverage), sedangkan pita 2,6 GHz ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jaringan, khususnya dalam pengembangan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) berpeluang mendapat tambahan spektrum frekuensi baru tahun ini dari pita 700 MHz dan 2,6 GHz. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan bahwa pengumuman pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dijadwalkan pada akhir Juli 2026.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengonfirmasi jadwal tersebut. “Kemungkinan [pemenang] di akhir Juli ya, kalau lihat jadwal,” kata Wayan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan menjelaskan, saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti operator yang akan mengikuti lelang. Namun, Komdigi telah mengundang seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Indosat Ooredoo Hutchison, dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Meski demikian, dia menegaskan belum ada kepastian seluruh operator tersebut akan berpartisipasi. “Kami undang tiga-tiganya, tetapi apakah minat atau tidak kan kami belum tahu,” katanya.

Dia memastikan mekanisme lelang tidak akan menggunakan skema pembagian merata, melainkan tetap berbasis seleksi peringkat. Setiap pita frekuensi akan menghasilkan satu pemenang.

“Yang menang rangking satu. Masing-masing spektrum satu pemenang berarti, 700 sama 2,6,” katanya.

Terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Wayan menyebut pihaknya belum dapat memberikan estimasi karena proses lelang masih berjalan.

Adapun mengenai harga dasar lelang, Wayan menyampaikan informasi tersebut telah tercantum dalam dokumen resmi seleksi. Penetapan harga tersebut juga telah melalui masukan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saat ini, proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz telah memasuki tahap pengambilan akun lelang. Peserta sudah dapat mengambil akun sekaligus dokumen seleksi. Wayan menegaskan kedua pita frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai rencana pemerintah, dengan skema seleksi yang tetap digunakan. Sementara itu, usulan keringanan pembayaran dari pelaku industri belum menjadi fokus pembahasan karena pemerintah masih berkonsentrasi pada tahapan seleksi.

Dia menjelaskan pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan (coverage), sedangkan pita 2,6 GHz untuk meningkatkan kapasitas jaringan, terutama dalam pengembangan 5G.

Respons Industri

Rencana lelang frekuensi ini mendapat respons positif dari pelaku industri. Director and Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys berharap tambahan spektrum dapat mendorong percepatan pengembangan 5G.

“Oleh sebab itu, kami termasuk salah satu yang mendorong agar lelang ini agar digelar secepat-cepatnya bahkan dari tahun lalu,” kata Merza.

Merza menilai ekosistem 5G mulai berkembang sejak tahun lalu, seiring meningkatnya adopsi perangkat yang mendukung teknologi tersebut. Dia memperkirakan penetrasi perangkat 5G dapat melampaui 20% hingga mendekati 30%. Dengan kondisi tersebut, menurutnya, layanan 5G sudah semakin relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Dia juga menyebut XLSmart terus membangun jaringan 5G secara konsisten sejak merger, dengan cakupan yang mulai terasa baik di kota besar maupun sejumlah kota kecil.

“Walaupun spektrum masih terbatas, kami juga mulai menyiapkan infrastruktur 5G. Dengan spektrum baru, maka kami harapkan akan mempunyai kapasitas dan kualitas yang akan jauh lebih baik,” katanya.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Dan ini juga menjadi PR bersama-sama,” kata Buldansyah.

Dia menambahkan industri berharap lelang spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz dapat menghadirkan harga yang kompetitif serta menjadi acuan bagi spektrum lainnya. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya regulasi sehingga lebih efisien bagi operator.

“Bagaimana ini menjadi suatu kesatuan sehingga regulatory cost bisa turun,” katanya.

Sementara itu, Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna melihat penetrasi perangkat 5G di beberapa wilayah Indonesia telah mencapai sekitar 20% bahkan lebih, sehingga menjadi peluang pengembangan jaringan.

“Nah, idealnya, itu dua-duanya berperanan, supaya kita invest kemudian ternyata enggak ada yang pakai, atau pelanggan sudah tumbuh besar, tapi kita belum invest,” katanya.

Indra mengatakan implementasi 5G perlu didorong secara bersama dalam ekosistem. Saat ini, Telkomsel telah menjangkau 107 kota dan kabupaten dengan tingkat implementasi yang berbeda.

“Tapi memang berbeda-beda levelnya. Ada yang kota besar, kemudian ada yang kami mendukung kota-kota yang penunjang. Kemudian ada initial stage, kami memperkenalkan 5G,” katanya.

Dia juga menyoroti tantangan implementasi 5G di Indonesia yang masih bertahap, meskipun ada harapan untuk mencapai koneksi berkecepatan tinggi di masa depan.

“Sekarang mungkin masih bertahap,” katanya.

Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia Ronni Nurmal menilai spektrum menjadi faktor kunci dalam pengembangan 5G dan AI di Indonesia.

“Spektrum yang akan dirilis 700 dan 2,6 itu akan jadi pilar utama untuk pengembangan dan pengembangan aplikasi dan penetrasi 5G yang optimal di Indonesia,” katanya.

Dia berharap proses lelang dapat berjalan cepat dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan agar biaya regulasi bagi operator dapat ditekan. Dengan demikian, operator terdorong untuk mempercepat pembangunan jaringan. Menurutnya, 5G, AI, dan cloud merupakan pilar utama dalam pengembangan digitalisasi di Indonesia.

Sebelumnya, Komdigi telah membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk jaringan seluler pada 23 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk mempercepat pemerataan akses internet berkecepatan tinggi.

Total spektrum yang dilelang mencapai 260 MHz, terdiri atas pita 700 MHz sebesar 70 MHz (2x35 MHz) dan pita 2,6 GHz sebesar 190 MHz.

“Pemenang seleksi memikul tanggung jawab besar dalam memperkuat infrastruktur digital. Peserta terpilih wajib menyelenggarakan layanan minimal standar 4G/LTE pada desa atau kelurahan yang telah masuk dalam target pembangunan pemerintah,” tulis Komdigi, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan mengimplementasikan teknologi 5G di wilayah yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital. Penggunaan pita 2,6 GHz untuk 5G diperkirakan mampu menghadirkan kecepatan unduh hingga 10 kali lipat dibandingkan 4G.

Dari sisi finansial, pemenang seleksi harus membayar biaya izin awal (up-front fee) serta biaya izin tahunan berupa BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagai bagian dari PNBP.

Secara teknis, terdapat kewajiban mitigasi interferensi. Pada pita 700 MHz, operator harus mengantisipasi gangguan terhadap perangkat televisi digital, sedangkan pada pita 2,6 GHz operator wajib mencegah interferensi dengan sistem radiolokasi meteorologi dan layanan lain di pita S-band.

Komdigi menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum guna mendorong penguatan infrastruktur digital serta pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyatakan ketertarikan kuat untuk berpartisipasi dalam lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Tambahan spektrum ini dinilai krusial bagi perseroan guna menjaga kualitas layanan bagi lebih dari 150 juta pelanggan di tengah melonjaknya trafik data.

Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan pita frekuensi baru sangat penting bagi perusahaan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Per kuartal III/2025 perusahaan melayani 157 juta pelanggan dengan menggunakan pita frekuensi selebar 165 MHz.

Dibandingkan dengan Indosat yang menempati urutan kedua sebagai operator seluler terbesar di Indonesia dengan 135 MHz, jumlah pengguna Telkomsel 62 juta pelanggan lebih banyak.

“Sesuai dengan minat kami, dua-duanya tentunya berminat,” ujar Indra kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Adapun mengenai strategi perebutan blok frekuensi, Indra belum bersedia merinci apakah anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. tersebut berencana menyapu bersih dua blok sekaligus pada masing-masing pita. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang bagi operator untuk menang lebih dari satu blok, perseroan memilih untuk tetap berhati-hati dalam memberikan rincian teknis.

“Kalau itu terlalu detail ya. Jadi tentunya kita berminat baik 700 MHz dan 2,6 GHz karena itu tentunya akan memberikan tambahan resource buat Telkomsel untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat,” tuturnya.

Indra memberikan gambaran secara teknis, kedua spektrum ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam arsitektur jaringan Telkomsel. Pita frekuensi 700 MHz sangat dibutuhkan untuk memperkuat jangkauan (coverage) hingga ke pelosok daerah. Sebaliknya, frekuensi 2,6 GHz akan dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas data, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan pengguna tinggi.

Langkah ekspansi spektrum ini juga sejalan dengan upaya Telkomsel dalam mendorong efisiensi biaya operasional. Dengan efisiensi spektrum yang lebih baik pada teknologi 5G yang akan diimplementasikan pada pita-pita baru tersebut, biaya per gigabyte diharapkan dapat ditekan lebih rendah dibandingkan dengan teknologi generasi sebelumnya.

Diketahui, objek seleksi kali ini mencakup dua pita frekuensi dengan karakteristik berbeda namun saling melengkapi. Pada pita 700 MHz, pemerintah menawarkan total 3 blok dengan moda Frequency Division Duplexing (FDD). Rinciannya terdiri dari 1 blok seluas 30 MHz (2x15 MHz) serta 2 blok lainnya masing-masing sebesar 20 MHz (2x10 MHz).

Sementara itu, pada pita 2,6 GHz, terdapat 3 blok yang tersedia menggunakan moda Time Division Duplexing(TDD). Alokasi pada pita ini memiliki kapasitas lebih besar, yakni satu blok 80 MHz, satu blok 60 MHz, dan satu blok 50 MHz.

Komdigi membuka peluang kepada operator untuk menguasai 2 blok dari masing-masing pita, sehingga salah satu operator berpeluang mendapat pita frekuensi sebesar 40 MHz di pita 700 MHz dan 140 MHz di pita 2,6 GHz.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan industri telekomunikasi nasional. Hal ini merespons kekhawatiran para pelaku usaha mengenai potensi beban biaya modal (capex) dan biaya operasional (opex) yang kian membengkak seiring tambahan spektrum baru.

Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan terus menyerap aspirasi operator seluler mengenai penggelaran lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang dilakukan secara bersamaan, termasuk mengenai beban baru operator.

“Biasa permintaan operator, sampai saat ini kami masih menerima masukan dan belum bisa menjawab. Harga dasar sudah diterima dan mendapat masukan dari BPKP,” ujar Wayan kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Diketahui, pada lelang frekuensi kali ini total pita yang akan ditebar oleh Komdigi adalah sebesar 260 MHz, yang merupakan pita terbesar yang pernah dilelang sepanjang sejarah operator seluler. Tambahan frekuensi baru akan menjadi peluang bagi pengembangan layanan telekomunikasi operator seluler, dan di lain sisi juga sebagai beban baru karena perusahaan harus membayar pita frekuensi dengan 2x pembayaran di muka pada tahun pertama dan biaya BHP per tahun.

Terakhir, lelang operator seluler digelar pada 2022 untuk pita selebar 2x5 MHz di pita 2,1 GHz. Telkomsel menjadi pemenang dengan membayar lelang sebesar Rp605 miliar per tahun selama 10 tahun.

Biaya frekuensi ini terus meningkat yang kemudian membuat rasio antara pendapatan dengan beban frekuensi operator seluler menyentuh angka 12,2%, lebih rendah dari kawasan ASEAN dan global.

Lelang kali ini memang membawa konsekuensi investasi yang besar. Untuk pita 700 MHz dengan total lebar 70 MHz, operator diharapkan pada komitmen perluasan cakupan jaringan (coverage) hingga ke wilayah rural. Frekuensi rendah ini menjadi krusial karena jangkauan sinyalnya yang luas dan daya tembus dinding yang kuat, namun menuntut penggelaran infrastruktur baru di area yang secara ekonomi menantang.

Di sisi lain, lelang pada pita 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz diarahkan untuk penguatan kapasitas data dan akselerasi 5G di wilayah urban. Kombinasi kedua frekuensi ini memaksa operator menyeimbangkan antara kewajiban membangun jaringan luas dengan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil.

Aspek fleksibilitas juga menjadi strategi pemerintah dalam menjaga ritme investasi operator. Komdigi membuka peluang bagi satu peserta lelang untuk menguasai lebih dari dua blok frekuensi sekaligus, tergantung pada kesiapan finansial dan kebutuhan teknis masing-masing perusahaan.

“Saya memungkinkan begitu tergantung dari keinginan mereka,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz kini memasuki tahap pengambilan akun lelang.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan, peserta sudah dapat mengambil akun sekaligus dokumen seleksi.

“Hari ini pengambilan akun dan juga sudah boleh bisa mengambil dokumen seleksi,” kata Wayan saat ditemui di sela acara Indotelko Forum “How 5G and AI can Accelerate Indonesia’s Digital Economy” di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan memastikan kedua pita frekuensi tersebut akan dilelang secara bersamaan, sesuai rencana pemerintah sebelumnya. Dia juga menegaskan skema yang digunakan tetap berupa seleksi.

“Skemanya seleksi ya, beauty contest. Sama, tidak ada beda,” katanya.

Terkait usulan keringanan pembayaran lelang dari pelaku industri, Wayan menyebut, hal tersebut belum menjadi pembahasan utama. Saat ini, Komdigi masih fokus pada tahapan seleksi sebelum melihat perkembangan berikutnya.

Dia menjelaskan, pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan (coverage), sementara pita 2,6 GHz untuk meningkatkan kapasitas jaringan, khususnya dalam pengembangan 5G.

“Tergantung operator mau dipakai apa. Karena 700 juga bisa untuk pakai 5G. Intinya untuk itu,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi telah membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk jaringan seluler pada 23 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan target mempercepat pemerataan akses internet berkecepatan tinggi.

Total spektrum yang dilelang mencapai 260 MHz, terdiri atas pita 700 MHz sebesar 70 MHz (2x35 MHz) dan pita 2,6 GHz sebesar 190 MHz. Alokasi ini tergolong signifikan karena pita 700 MHz dikenal sebagai 'frekuensi emas' untuk jangkauan luas, sedangkan 2,6 GHz ideal untuk peningkatan kapasitas data.

“Pemenang seleksi memikul tanggung jawab besar dalam memperkuat infrastruktur digital. Peserta terpilih wajib menyelenggarakan layanan minimal standar 4G/LTE pada desa atau kelurahan yang telah masuk dalam target pembangunan pemerintah,” tulis Komdigi dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan mengimplementasikan teknologi 5G di wilayah yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital. Penggunaan pita 2,6 GHz untuk 5G diperkirakan mampu menghadirkan kecepatan unduh hingga 10 kali lipat dibandingkan 4G.

Dari sisi kewajiban finansial, pemenang seleksi harus membayar biaya izin awal (up-front fee) serta biaya izin tahunan berupa BHP spektrum frekuensi radio sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di sisi teknis, terdapat kewajiban mitigasi interferensi. Pada pita 700 MHz, operator harus mengantisipasi gangguan terhadap perangkat televisi digital, terutama yang menggunakan penguat sinyal. Sementara pada pita 2,6 GHz, operator wajib memastikan tidak terjadi interferensi dengan sistem radiolokasi meteorologi pada rentang 2700–2900 MHz serta layanan radiolokasi lainnya di pita S-band.

Komdigi menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum. Alokasi spektrum ini diharapkan dapat mempercepat penguatan infrastruktur digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.