Bisnis.com, JAKARTA — Operator seluler di Indonesia dituntut cermat dalam meracik strategi spektrum frekuensi demi menyongsong era 5G yang lebih matang. Penggunaan spektrum frekuensi menjadi aset paling vital bagi perusahaan dalam menentukan arah bisnis jangka panjang di tengah tantangan teknologi yang semakin kompleks.

President Director Ericsson Indonesia, Nora Wahby, mengatakan kombinasi penggunaan pita frekuensi oleh operator saat ini telah menjadi modal utama dalam membangun 5G berkualitas.

Strategi ini menjadi pembeda utama dalam memberikan layanan yang stabil bagi konsumen maupun kebutuhan spesifik sektor korporasi. Menurut Nora, operator perlu melakukan perpaduan strategis antara pita rendah dan pita tinggi untuk memaksimalkan potensi teknologi 5G.

“Anda memerlukan low band untuk menjamin jangkauan yang luas, dan Anda juga harus mengombinasikannya demi performa 5G standalone yang terbaik,” kata Nora, Rabu (30/4/2026).

Nora mengatakan oenambahan pita frekuensi tinggi seperti 2600 MHz dan 3,5 GHz menjadi komponen esensial untuk mencapai kecepatan tinggi serta latensi rendah bagi cakupan dalam ruangan (indoor). Hal ini membuat pemanfaatan spektrum tidak bisa dilakukan secara parsial.

Nora juga mengatakan bahwa era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa pergeseran fundamental dalam kebutuhan konektivitas di seluruh dunia. Layanan 5G masa depan tidak lagi menggunakan prinsip best effort. Infrastruktur digital kini berubah menjadi aset krusial bagi keberlangsungan bisnis.

Operator harus mampu menawarkan jaminan kualitas layanan (guaranteed quality of service) yang mumpuni. Latensi rendah untuk aplikasi industri tertentu, ditambah tingkat keamanan tinggi, menjadi kebutuhan mutlak bagi ekosistem bisnis modern.

Nora menuturkan investasi pada jaringan 5G berkinerja tinggi memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi pelaku industri telekomunikasi. Aset terbesar operator terletak pada performa jaringan 5G yang dihasilkan. Langkah ini bukan hanya tentang penguasaan spektrum, melainkan upaya membangun ekosistem digital tangguh yang mampu menjawab tantangan pasar di masa mendatang.

“Jadi, kombinasi kedua spektrum tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan performa yang tepat,” kata Nora.

Kesehatan Industri

Sementara itu, Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Komdigi terus menyerap aspirasi operator seluler mengenai penggelaran lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang dilakukan secara bersamaan, termasuk mengenai beban baru operator.

“Biasa permintaan operator, sampai saat ini kami masih menerima masukan dan belum bisa menjawab. Harga dasar sudah diterima dan mendapat masukan dari BPKP,” ujar Wayan kepada Bisnis.

Diketahui, pada lelang frekuensi kali ini total pita yang akan ditebar oleh Komdigi adalah sebesar 260 MHz, yang merupakan pita terbesar yang pernah dilelang sepanjang sejarah operator seluler.

Tambahan frekuensi baru akan menjadi peluang bagi pengembangan layanan telekomunikasi operator seluler, dan di lain sisi juga sebagai beban baru karena perusahaan harus membayar pita frekuensi dengan 2x pembayaran di muka pada tahun pertama dan biaya BHP per tahun.

Terakhir, lelang operator seluler digelar pada 2022 untuk pita selebar 2x5 MHz di pita 2,1 GHz. Telkomsel menjadi pemenang dengan membayar lelang sebesar Rp605 miliar per tahun selama 10 tahun.

Biaya frekuensi ini terus meningkat yang kemudian membuat rasio antara pendapatan dengan beban frekuensi operator seluler menyentuh angka 12,2%, lebih rendah dari kawasan ASEAN dan global.

Lelang kali ini memang membawa konsekuensi investasi yang besar. Untuk pita 700 MHz dengan total lebar 70 MHz, operator diharapkan pada komitmen perluasan cakupan jaringan (coverage) hingga ke wilayah rural. Frekuensi rendah ini menjadi krusial karena jangkauan sinyalnya yang luas dan daya tembus dinding yang kuat, namun menuntut penggelaran infrastruktur baru di area yang secara ekonomi menantang.

Di sisi lain, lelang pada pita 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz diarahkan untuk penguatan kapasitas data dan akselerasi 5G di wilayah urban. Kombinasi kedua frekuensi ini memaksa operator menyeimbangkan antara kewajiban membangun jaringan luas dengan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil.

Aspek fleksibilitas juga menjadi strategi pemerintah dalam menjaga ritme investasi operator. Komdigi membuka peluang bagi satu peserta lelang untuk menguasai lebih dari dua blok frekuensi sekaligus, tergantung pada kesiapan finansial dan kebutuhan teknis masing-masing perusahaan.

“Saya memungkinkan begitu tergantung dari keinginan mereka,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi telekomunikasi asal Swedia, Ericsson, mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk merilis spektrum frekuensi 5G dengan harga yang terjangkau (affordable).

Langkah ini dinilai krusial guna menekan biaya produksi operator seluler yang pada akhirnya akan berdampak pada murahnya tarif layanan di tingkat konsumen.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, mengungkapkan tren global saat ini menunjukkan pergeseran kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya spektrum. Di Eropa, misalnya, pemerintah mulai mengurangi beban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang selama ini dianggap terlalu besar bagi operator.

Sebagai contoh, pada 2018, pemerintah Prancis memutuskan untuk tidak memaksimalkan pendapatan negara dari lelang frekuensi. Sebagai gantinya, mereka memberikan lisensi spektrum dengan harga rendah (atau perpanjangan gratis) kepada operator.

Namun, operator wajib berkomitmen menghilangkan "zona buta" (dead zones) di area pedesaan dan mempercepat penggelaran 4G/5G di jalur transportasi utama. Alhasil, Prancis mengalami lonjakan dalam jangkauan seluler di wilayah terpencil dalam waktu singkat dibandingkan negara Eropa lainnya yang menerapkan lelang harga tinggi.

"Tujuannya supaya operator justru berinvestasi di jaringan (network). Karena dana operator terbatas, daripada habis untuk bayar BHP, pemerintah meminta mereka membangun cakupan 5G dengan komitmen tertentu," ujar Ronni, dikutip Jumat (3/4/2026).

Diketahui, Studi global dari GSMA terhadap lebih dari 250 operator di 100 negara mengungkapkan penurunan biaya spektrum sebesar 10 poin persentase (dalam rasio biaya terhadap pendapatan) berkorelasi dengan peningkatan kecepatan unduh rata-rata sebesar 8% dan biaya spektrum yang lebih rendah 10 poin persentase mampu meningkatkan cakupan jaringan (4G/5G) hingga 6%.

Hal itu terjadi karena operator seluler mengalihkan biaya spektrum mereka untuk investasi di jaringan.

Sementara itu di Indonesia, menurut laporan yang sama, biaya spektrum tahunan terhadap pendapatan rutin operator seluler mencapai 12,2%. Lebih tinggi dari media regional Asia Pasifik yang sebesar 8,7% dan median global yang sebesar 7%.

Ronni juga mengatakan biaya lelang yang murah menurunkan cost per GB bagi operator. Di Eropa, kebijakan ini memungkinkan operator menawarkan paket data besar dengan harga lebih terjangkau karena mereka tidak perlu "mengejar setoran" untuk menutupi biaya lisensi yang mahal di awal.

Menurut Ronni, ketersediaan spektrum frekuensi menjadi kunci utama dalam mengantisipasi lonjakan trafik data, terutama dengan masifnya adopsi Kecerdasan Buatan (AI) ke depan. Tanpa tambahan spektrum, beban operator untuk mengakomodasi kebutuhan data tinggi akan semakin berat, yang berisiko melambatkan adopsi teknologi mutakhir di Tanah Air.

Ericsson merekomendasikan pemerintah untuk segera merilis pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz secara bersamaan. Frekuensi 700 MHz dinilai unggul untuk penetrasi sinyal di dalam ruangan (deep penetration), sementara 2,6 GHz sangat ideal untuk kapasitas 5G guna mengelola pertumbuhan trafik.

"Dengan tambahan frekuensi, operator bisa memanfaatkan efisiensi cost per GB. Jika biaya produksi per gigabita turun, maka operator punya ruang lebih untuk memberikan harga yang kompetitif bagi masyarakat," tambahnya.

Skema Berkeadilan

Terkait perdebatan mengenai skema pembagian spektrum, Ronni menekankan pentingnya menciptakan kompetisi yang sehat bagi tiga operator seluler yang tersisa di Indonesia pascakonsolidasi. Ericsson memandang skema frekuensi yang berkeadilan cukup penting agar seluruh pemain dapat menjaga keberlangsungan bisnisnya.

Idealnya, setiap operator membutuhkan lebar pita sekitar 80 MHz hingga 100 MHz untuk menghadirkan layanan 5G yang optimal. Namun, pembagian di angka 60 MHz hingga 70 MHz pada pita 2,6 GHz dinilai masih cukup masuk akal (reasonable) untuk membantu menurunkan biaya operasional operator.

Selain 700 MHz dan 2,6 GHz, Ericsson juga mengingatkan pemerintah untuk mulai memikirkan peta jalan frekuensi 3.500 MHz (C-Band). Meski saat ini masih digunakan untuk layanan satelit, frekuensi ini merupakan "ladang emas" 5G global karena menyediakan lebar pita hingga 300 MHz yang dapat dibagi merata kepada operator.

"Jika spektrum ini segera dirilis, forecast kebutuhan masyarakat akan response time cepat dan penggunaan multi-aplikasi dapat terpenuhi tanpa harus membebani struktur biaya industri telekomunikasi kita," pungkas Ronni.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menggelar lelang frekuensi 2,6 GHz pada tahun ini. Pita frekuensi rendah tersebut memiliki lebar bandwidh yang besar hingga 190 MHz.

VP Network Strategic Collaboration and Settlement Telkomsel Nizar Fuadi mengatakan perusahaan mendukung rencana pemerintah yang ingin membuka lelang frekuensi di pita 2,6 GHz. Menurut Nizar, hadirnya spektrum baru menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan yang lebih optimal melalui pita menengah (mid band).

“Kami operator dengan pelanggan telekomunikasi terbesar pasti terbuka untuk mengembangkan jaringan di dengan spektrum tersebut [2,6 GHz]” kata Nizar kepada Bisnis, dikutip Senin (1/12/2025).

Nizar mengatakan layanan yang dihadirkan di pita 2,6 GHz, dapat memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan. Adapun jika dibandingkan dengan layanan di pita 700 MHz, akan banyak tergantung dari perangkat dan ekosistem.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

“Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan.

Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

“Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya.

Sekadar informasi, pita frekuensi 2,6 GHz adalah spektrum radio mid-band (sekitar 2.600 MHz) yang digunakan untuk komunikasi nirkabel seperti jaringan 4G dan 5G, menawarkan keseimbangan antara cakupan luas dan kapasitas data tinggi dengan bandwidth hingga 190 MHz menggunakan moda Time Division Duplex (TDD).

Di Indonesia, pita ini menjadi fokus Komdigi untuk mempercepat penggelaran 5G dan meningkatkan kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps pada 2029 .

Kelebihan frekuensi ini menjangkau area lebih luas dibanding pita tinggi seperti 5 GHz atau mmWave, sambil mendukung kecepatan hingga gigabit per detik untuk streaming video 4K/8K, gaming, dan aplikasi berat tanpa lag.

Kekurangannya, rentang sinyal lebih pendek dibanding pita rendah seperti 700 MHz atau 1,4 GHz, sehingga memerlukan lebih banyak menara base station untuk cakupan optimal.

Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Seleksi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband).