Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio (IPFR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia mengatakan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan minimal teknologi 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses seleksi tersebut, lanjut dia, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini menjadi strategi pemerintah memperluas jangkauan mobile broadband sekaligus mengakselerasi kualitas jaringan di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan dokumen resmi yang dihimpun, proses seleksi ini mengedepankan asas transparansi melalui sistem elektronik.

Berikut 10 poin penting yang perlu dicermati dalam lelang spektrum frekuensi tersebut:

1. Total Spektrum

Objek lelang mencakup pita 700 MHz dengan total lebar pita 70 MHz (2x35 MHz) dan pita 2,6 GHz sebesar 190 MHz. Secara akumulatif, pemerintah melepas 260 MHz untuk dioptimalkan oleh operator seluler.

2. Kombinasi Jangkauan dan Kapasitas

Alokasi ini mengintegrasikan "frekuensi emas" 700 MHz yang efisien untuk cakupan luas (coverage) di pedesaan, dengan pita 2,6 GHz yang ideal untuk peningkatan kapasitas data (capacity) di area urban.

3. Pembagian Blok Seleksi

Pada pita 700 MHz tersedia 3 blok (1 blok 30 MHz dan 2 blok 20 MHz) dengan moda FDD. Sementara itu, pita 2,6 GHz menyediakan 3 blok (80 MHz, 60 MHz, dan 50 MHz) menggunakan moda TDD.

4. Masa Berlaku Izin

Pemenang seleksi akan mendapatkan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dengan masa berlaku selama 10 tahun untuk wilayah layanan berskala nasional.

5. Syarat Peserta

Peserta wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, kondisi keuangan sehat, serta tidak dalam pengawasan pengadilan atau pailit. Prinsip anti-afiliasi juga diterapkan guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

6. Komitmen Pembangunan 4G

Pemenang terikat kewajiban memperluas jangkauan layanan minimal standar 4G/LTE di desa atau kelurahan yang telah ditentukan dalam kurun waktu maksimal lima tahun.

7. Akselerasi 5G Nasional

Seleksi ini mewajibkan implementasi teknologi 5G di kota atau kabupaten spesifik. Kecepatan unduh 5G pada pita 2,6 GHz diprediksi mampu mencapai 10 kali lipat dibanding 4G tradisional.

8. Kewajiban PNBP dan Jaminan

Dari sisi fiskal, pemenang wajib melunasi biaya izin awal (up-front fee), biaya izin tahunan (BHP Spektrum), serta menyerahkan jaminan komitmen pembayaran hingga masa izin berakhir.

9. Mitigasi Interferensi Teknis

Pemenang pita 700 MHz harus melakukan mitigasi terhadap gangguan siaran TV digital. Untuk pita 2,6 GHz, perusahaan wajib menjamin tidak ada gangguan terhadap stasiun radio dinas radiolokasi meteorologi dan telekomunikasi khusus.

10. Prosedur e-Auction dan Jadwal

Seleksi dilakukan melalui sistem lelang harga elektronik. Pengambilan akun dijadwalkan pada 29-30 April 2026 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, sementara pengunduhan dokumen seleksi berlangsung hingga 7 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi telekomunikasi asal Swedia, Ericsson, mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk merilis spektrum frekuensi 5G dengan harga yang terjangkau (affordable).

Langkah ini dinilai krusial guna menekan biaya produksi operator seluler yang pada akhirnya akan berdampak pada murahnya tarif layanan di tingkat konsumen.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, mengungkapkan tren global saat ini menunjukkan pergeseran kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya spektrum. Di Eropa, misalnya, pemerintah mulai mengurangi beban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang selama ini dianggap terlalu besar bagi operator.

Sebagai contoh, pada 2018, pemerintah Prancis memutuskan untuk tidak memaksimalkan pendapatan negara dari lelang frekuensi. Sebagai gantinya, mereka memberikan lisensi spektrum dengan harga rendah (atau perpanjangan gratis) kepada operator.

Namun, operator wajib berkomitmen menghilangkan "zona buta" (dead zones) di area pedesaan dan mempercepat penggelaran 4G/5G di jalur transportasi utama. Alhasil, Prancis mengalami lonjakan dalam jangkauan seluler di wilayah terpencil dalam waktu singkat dibandingkan negara Eropa lainnya yang menerapkan lelang harga tinggi.

"Tujuannya supaya operator justru berinvestasi di jaringan (network). Karena dana operator terbatas, daripada habis untuk bayar BHP, pemerintah meminta mereka membangun cakupan 5G dengan komitmen tertentu," ujar Ronni, dikutip Jumat (3/4/2026).

Diketahui, Studi global dari GSMA terhadap lebih dari 250 operator di 100 negara mengungkapkan penurunan biaya spektrum sebesar 10 poin persentase (dalam rasio biaya terhadap pendapatan) berkorelasi dengan peningkatan kecepatan unduh rata-rata sebesar 8% dan biaya spektrum yang lebih rendah 10 poin persentase mampu meningkatkan cakupan jaringan (4G/5G) hingga 6%.

Hal itu terjadi karena operator seluler mengalihkan biaya spektrum mereka untuk investasi di jaringan.

Sementara itu di Indonesia, menurut laporan yang sama, biaya spektrum tahunan terhadap pendapatan rutin operator seluler mencapai 12,2%. Lebih tinggi dari media regional Asia Pasifik yang sebesar 8,7% dan median global yang sebesar 7%.

Ronni juga mengatakan biaya lelang yang murah menurunkan cost per GB bagi operator. Di Eropa, kebijakan ini memungkinkan operator menawarkan paket data besar dengan harga lebih terjangkau karena mereka tidak perlu "mengejar setoran" untuk menutupi biaya lisensi yang mahal di awal.

Menurut Ronni, ketersediaan spektrum frekuensi menjadi kunci utama dalam mengantisipasi lonjakan trafik data, terutama dengan masifnya adopsi Kecerdasan Buatan (AI) ke depan. Tanpa tambahan spektrum, beban operator untuk mengakomodasi kebutuhan data tinggi akan semakin berat, yang berisiko melambatkan adopsi teknologi mutakhir di Tanah Air.

Ericsson merekomendasikan pemerintah untuk segera merilis pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz secara bersamaan. Frekuensi 700 MHz dinilai unggul untuk penetrasi sinyal di dalam ruangan (deep penetration), sementara 2,6 GHz sangat ideal untuk kapasitas 5G guna mengelola pertumbuhan trafik.

"Dengan tambahan frekuensi, operator bisa memanfaatkan efisiensi cost per GB. Jika biaya produksi per gigabita turun, maka operator punya ruang lebih untuk memberikan harga yang kompetitif bagi masyarakat," tambahnya.

Skema Berkeadilan

Terkait perdebatan mengenai skema pembagian spektrum, Ronni menekankan pentingnya menciptakan kompetisi yang sehat bagi tiga operator seluler yang tersisa di Indonesia pascakonsolidasi. Ericsson memandang skema frekuensi yang berkeadilan cukup penting agar seluruh pemain dapat menjaga keberlangsungan bisnisnya.

Idealnya, setiap operator membutuhkan lebar pita sekitar 80 MHz hingga 100 MHz untuk menghadirkan layanan 5G yang optimal. Namun, pembagian di angka 60 MHz hingga 70 MHz pada pita 2,6 GHz dinilai masih cukup masuk akal (reasonable) untuk membantu menurunkan biaya operasional operator.

Selain 700 MHz dan 2,6 GHz, Ericsson juga mengingatkan pemerintah untuk mulai memikirkan peta jalan frekuensi 3.500 MHz (C-Band). Meski saat ini masih digunakan untuk layanan satelit, frekuensi ini merupakan "ladang emas" 5G global karena menyediakan lebar pita hingga 300 MHz yang dapat dibagi merata kepada operator.

"Jika spektrum ini segera dirilis, forecast kebutuhan masyarakat akan response time cepat dan penggunaan multi-aplikasi dapat terpenuhi tanpa harus membebani struktur biaya industri telekomunikasi kita," pungkas Ronni.

Bisnis,com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong akselerasi skema berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) antaroperator seluler guna menjaga efisiensi industri di tengah pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) nasional.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan skema ini krusial untuk menekan biaya operasional sekaligus mendukung efisiensi energi. Langkah kolaboratif tersebut diproyeksikan mampu menjaga iklim kompetisi tetap sehat serta menjamin resiliensi industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan dilansir dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Langkah efisiensi ini menjadi relevan mengingat beban trafik data yang sangat besar pada infrastruktur operator saat ini. Sebagai gambaran kekuatan aset, Per 2025, Indosat Ooredoo Hutchison mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS secara keseluruhan, dengan fokus pada perluasan jaringan 4G dan 5G.

Adapun XLSMART (hasil penggabungan XL Axiata dan Smartfren) tercatat mengoperasikan lebih dari 225.000 unit pada akhir 2025. Sementara itu, hingga kuartal III/2024, Telkomsel mengoperasikan sebanyak 269.066 unit BTS. Telkomsel belum mengeluarkan laporan terbaru mengenai jumlah BTS.

Komdigi akan mengawal sinergi infrastruktur ini mencakup aspek pasif, seperti menara dan saluran kabel bawah tanah (ducting), hingga infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik. Sinergi ini ditargetkan mampu memperkuat konektivitas di titik-titik padat pemukiman yang menjadi pusat aktivitas digital selama masa WFH.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan fasilitas penunjang keandalan digital. Hal ini mencakup percepatan izin pembangunan menara telekomunikasi dan penyediaan gorong-gorong kabel yang lebih terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih infrastruktur.

"Kami optimis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan," kata Wayan.

Kebijakan WFH ini sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengantisipasi krisis global melalui penghematan konsumsi BBM.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tengah menggodok fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi ASN dan imbauan untuk sektor swasta.

Wayan optimis industri telekomunikasi nasional memiliki fundamental yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja ini. Skema berbagi infrastruktur diharapkan tidak hanya menekan belanja modal (capex) operator, tetapi juga menjaga keterjangkauan tarif layanan bagi pelanggan akhir.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan sinyal bahwa rincian kebijakan nasional mengenai WFH sebagai upaya efisiensi energi tersebut akan diumumkan secara resmi pada hari ini, Selasa (31/3/2026). Pengumuman ini dinanti pelaku industri untuk menyesuaikan manajemen beban jaringan secara real-time.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengguna layanan jaringan 5G mengeluhkan koneksi yang dinilai belum stabil. Beberapa terpaksa mengatur smartphone ke jaringan 4G only karena lebih stabil.

Saat ini operator seluler tengah gencar menggelar jaringan 5G di Indonesia. Namun di tengah agresifnya pergelaran tersebut, masih banyak pengguna layanan 5G yang merasakan ketidakstabilan jaringan, meskipun berada di pusat kota.

Salah satu pengguna 5G Krisna (23), mengatakan jaringan 5G terasa cepat saat mengunduh, atau melakukan streaming video. Namun, hal itu berbeda ketika digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

“Gak begitu pengaruh kalau lagi aktivitas biasa. Lebih prefer ngejar stabilitas dulu daripada kencangnya. Sinyal suka hilang-hilang 4G terus 5G,” ujar Krisna kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Selain itu, Krisna juga merasakan jaringan 5G yang belum merata saat bepergian. Misalnya, ketika berada di Jakarta dia cukup mudah mendapatkan jaringan 5G. Namun saat bepergian ke daerah tertentu seperti Tangerang, layanan tersebut berubah menjadi 4G, padahal masih berada di sekitar pusat kota.

Krisna berharap ke depannya jaringan 5G bisa lebih merata dan sinyal diperkuat diikuti dengan harga internet di Indonesia bisa lebih murah.

“Negara lain sudah kencang-kencang [internet], kalau di Indonesia mahal dan kalau hujan sedikit langsung lemot, main game jadi patah-patah,” ujarnya.

Hal serupa juga dirasakan pengguna lain bernama Viki yang mengaku terbantu dengan jaringan 5G, meskipun dari sisi kecepatan menurutnya tidak berbeda jauh dibanding jaringan sebelumnya, dengan selisih sekitar 5 sampai 10 Mbps.

Saat ini, Viki merasakan penggunaan jaringan 5G di daerah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kota masih terbatas di sebagian kecamatan. Tidak hanya itu, Dia juga mengeluhkan sinyal yang sering hilang meskipun sudah mengubah pengaturan jaringan operator.

“Sinyal 5G suka hilang-hilang, itu bikin saya jengkel. Jadi saya ubah settingan jaringan operator sementara ke LTE only (4G/4G+), itu bisa dicek,” kata Viki.

Berdasarkan pengalamannya, saat menggunakan 4G+ di kampung halamannya, Viki pernah mencatat kecepatan hingga 100 Mbps. Berbeda dengan wilayah Jabodetabek yang pengguna internetnya lebih padat. Viki mengaku belum mencoba jaringan 5G di kampung, namun memperkirakan kecepatannya bisa menembus 150 Mbps.

Sebagai informasi, tingkat penetrasi ponsel 5G saat ini baru mencapai sekitar 30% di jaringan hampir semua operator. Artinya, mayoritas masyarakat masih menggunakan perangkat yang belum mendukung layanan 5G.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan cakupan jaringan 5G meningkat secara bertahap. Menteri Komdigi Meutya Hafid, menyampaikan pada 2026 cakupan jaringan 5G ditargetkan mencapai 8,5% dari luas permukiman nasional. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons arahan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar layanan internet dapat semakin cepat dan terjangkau.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menilai pernyataan tersebut masih bersifat kesimpulan umum. Menurutnya, layanan internet fixed broadband dan internet seluler perlu dibedakan karena memiliki karakteristik yang berbeda.

“Saya yakin kalau seluler harganya sudah sangat murah,” kata Merza ditemui usai acara Indonesia Digital Outlook 2026: From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Sustainable Digital Future di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dia meminta agar perbandingan harga dilakukan dengan melihat biaya per gigabyte di negara-negara tetangga, yang menurutnya masih menunjukkan tarif internet seluler di Indonesia relatif lebih murah. Namun demikian, Merza mengakui untuk layanan fixed broadband atau internet rumah, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Sementara dari sisi kecepatan, dia menyebut tantangan utama terletak pada kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

“Sebut aja sebelah kita [Singapura]. Kalau Jakarta yang dinilai [dibandingkan] saya yakin tidak kalah sama Singapura. Tapi ketika kita bicara Indonesia ditarik rata-rata ya agak beda,” katanya.

ATSI menilai peningkatan kualitas jaringan perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan daerah luar kota.

Untuk wilayah rural dan pinggiran kota, Merza mengatakan pihaknya menyarankan perbaikan jaringan difokuskan pada penguatan layanan 4G, sedangkan kawasan perkotaan didorong melalui pengembangan jaringan 5G.

Menurutnya, penguatan 4G di luar kota membutuhkan dua faktor utama, yakni penambahan spektrum frekuensi serta pembangunan backbone jaringan ke daerah-daerah tersebut.

Sementara di wilayah perkotaan, kebutuhan utama berada pada ketersediaan spektrum karena infrastruktur fiber optik relatif sudah tersedia. Adapun di luar kota, penggelaran fiber optik masih menjadi tantangan tersendiri. Selain memerlukan investasi besar, proses pembangunan juga menghadapi kendala teknis, seperti jarak yang panjang dan kompleksitas pekerjaan di lapangan.

Masalah perizinan turut menjadi hambatan, terutama untuk pembangunan jaringan antarkota yang memiliki aturan berbeda-beda di tiap daerah. ATSI, lanjut Merza, telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyederhanakan proses perizinan tersebut.

Kendala serupa juga terjadi pada pembangunan jaringan antarwilayah kepulauan yang memerlukan kabel laut.

“Perizinan membangun kabel laut juga masih cukup [tidak mudah] makanya butuh waktu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta operator seluler agar menghadirkan layanan internet yang lebih cepat dan lebih murah.

Arahan tersebut disampaikan saat Komdigi meresmikan kewajiban registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah atau face recognition. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan satu NIK maksimal tiga nomor per operator, mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif, serta meminta operator menyediakan fasilitas pengecekan nomor dan pemblokiran apabila NIK seseorang digunakan pihak lain.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kartu SIM sekaligus menekan potensi kejahatan digital. Setelah perbaikan tata kelola dilakukan, Komdigi meminta operator seluler meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi kecepatan maupun keterjangkauan harga.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet. Jadi kan bagus kalau sudah lebih aman, internetnya tolong lebih dipercepat, ini juga masukan dari publik. Dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya dalam peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Meutya juga mengungkapkan target peningkatan kecepatan internet nasional. Rata-rata kecepatan mobile broadband pada 2025 tercatat sebesar 63,51 Mbps. Pada 2026, Komdigi menargetkan kecepatan tersebut meningkat menjadi 80 Mbps, lebih cepat dari target awal dalam RPJMN yang sebelumnya dipatok pada 2028.

Adapun rata-rata kecepatan fixed broadband di seluruh ibu kota provinsi pada 2025 telah mencapai 51,84 Mbps dan akan didorong menjadi 64 Mbps pada 2026, lebih cepat dari target RPJMN yang seharusnya tercapai pada 2027.

“Kami insyaallah dengan tim dan dorongan masukan dari Komisi I kami akan dorong untuk tahun 2026 [meningkat],” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menilai pencapaian target peningkatan kecepatan seluler broadband nasional sebesar 60 Mbps pada 2026 memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah.

VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan dukungan tersebut penting untuk memastikan peningkatan kecepatan internet nasional berjalan seiring dengan kualitas layanan yang stabil dan merata.

Menurut Fahmi, dukungan kebijakan diperlukan pada beberapa aspek utama. Pertama, ketersediaan dan pengelolaan spektrum yang efisien.

“Dukungan kebijakan dalam penyediaan spektrum broadband yang memadai, berkesinambungan, dan dikelola secara efisien sangat penting untuk meningkatkan kapasitas jaringan 4G dan mempercepat implementasi 5G,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (22/1/2026).

Kedua, penyederhanaan perizinan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Fahmi menjelaskan harmonisasi regulasi serta simplifikasi proses perizinan akan mempercepat pembangunan dan modernisasi jaringan, sehingga peningkatan kualitas layanan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah.

Ketiga, dukungan insentif serta penyesuaian beban regulasi (regulatory charge). Telkomsel menilai perlu adanya peninjauan terhadap struktur biaya dan beban regulasi industri, termasuk biaya spektrum dan kewajiban operasional lainnya.

Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan ruang investasi yang lebih optimal bagi operator dalam mendukung target peningkatan kecepatan dan kualitas internet nasional.

Keempat, kepastian kebijakan right of way serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Fahmi menjelaskan right of way merupakan kemudahan dan kepastian bagi operator untuk memanfaatkan ruang publik, seperti bahu jalan, trotoar, maupun jalur bawah tanah, dalam membangun dan memelihara infrastruktur telekomunikasi.

“Kebijakan yang jelas dan konsisten akan mempercepat pembangunan jaringan, menekan biaya operasional, dan mendukung pemerataan kualitas layanan internet secara nasional,” kata Fahmi.

Fahmi menekankan bahwa dengan dukungan kebijakan tersebut, Telkomsel meyakini target peningkatan kecepatan internet nasional dapat dicapai secara berkelanjutan, sekaligus memastikan layanan yang cepat, stabil, dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan industri.

Secara keseluruhan, Fahmi menilai penetapan target peningkatan kecepatan secara bertahap memberikan arah kebijakan yang jelas bagi industri untuk terus meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029.

Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025.

Target tersebut selanjutnya dinaikkan menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain itu, penetapan target tersebut disebut sebagai langkah strategis dan visioner dalam memperkuat fondasi transformasi digital Indonesia.

“Secara umum, Telkomsel menilai target tersebut realistis untuk dicapai secara bertahap, dengan dukungan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Fahmi.

Fahmi menambahkan tren peningkatan kualitas jaringan nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa modernisasi jaringan, penguatan 4G, serta implementasi 5G yang terukur dapat mendorong peningkatan kecepatan dan pengalaman pelanggan secara konsisten.

Fahmi memastikan Telkomsel berkomitmen mendukung target tersebut melalui optimalisasi jaringan 4G, percepatan implementasi 5G sesuai kesiapan ekosistem, serta pemanfaatan teknologi jaringan cerdas untuk meningkatkan Quality of Experience (QoE) pelanggan.

“Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menekankan kualitas layanan secara menyeluruh,” katanya.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026, meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan tersebut ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, pemerintah menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026.

Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, dalam periode Renstra tersebut, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyatakan telah membangun pemerataan jaringan 4G secara masif di Indonesia. Saat ini, jaringan 4G Telkomsel telah menjangkau lebih dari 97% populasi nasional.

VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan perusahaan mengoperasikan ratusan ribu base transceiver station (BTS), yang mayoritas merupakan BTS 4G. Infrastruktur tersebut tersebar mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Ke depan hingga akhir 2026, Telkomsel akan terus memperkuat kualitas dan kapasitas jaringan 4G di area permukiman, pusat aktivitas ekonomi, dan jalur mobilitas tinggi,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (22/1/2026).

Menurut Fahmi, penguatan jaringan dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan untuk menjaga pengalaman pelanggan, termasuk keandalan dan kecepatan akses. Selain itu, Telkomsel juga mendukung target pemerintah untuk mencapai rasio cakupan 4G nasional minimal 97,5% pada 2026 melalui optimalisasi jaringan eksisting serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Di sisi lain, Telkomsel telah mengoperasikan jaringan 5G secara komersial di lebih dari 80 kota dan kabupaten dengan total lebih dari 5.000 BTS 5G. Penggelaran tersebut difokuskan pada area-area prioritas.

Fahmi mengatakan implementasi 5G dilakukan secara terukur dan selektif, sejalan dengan kesiapan ekosistem perangkat, kebutuhan pasar, serta ketersediaan spektrum.

Hingga akhir 2026, Telkomsel berencana memperluas cakupan 5G yang bersifat contiguous di kota-kota besar, memperkuat jaringan 5G di kawasan industri, bisnis, dan pusat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pengembangan use case 5G untuk segmen enterprise dan sektor industri, seperti manufaktur, pertambangan, logistik, smart city, transportasi, hingga pariwisata.

“Selain perluasan jaringan, Telkomsel juga aktif mendorong pemanfaatan 5G melalui berbagai kolaborasi lintas sektor agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pelanggan ritel maupun korporasi,” kata Fahmi.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman. Angka tersebut masih berada di bawah target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) berkomtimen untuk terus memperluas jaringan guna mendukung target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,5% pada 2026.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengungkapkan, hingga saat ini jaringan dan layanan 4G XLSMART telah menjangkau lebih dari 95% total populasi penduduk Indonesia.

“Sementara untuk 5G saat ini baru menjangkau beberapa wilayah/area termasuk menjangkau secara full/blanket di 13 kota/kabupaten di Indonesia sebagaimana kami pernah informasikan sebelumnya,” kata Reza kepada Bisnis pada Senin (19/1/2026).

Reza menambahkan, ke depan cakupan jaringan dan layanan 4G maupun 5G akan terus diperluas seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan Komdigi yang dinilai sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menghubungkan setiap orang Indonesia demi kehidupan yang lebih baik.

Menurutnya, XLSMART siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperluas jaringan, menghadirkan layanan broadband yang terjangkau, serta mendukung transformasi digital masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, Komdigi menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman. Angka tersebut meningkat dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Meski demikian, pencapaian target tersebut dinilai menuntut kesiapan investasi yang lebih besar serta dukungan kebijakan yang kuat, terutama untuk memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai guna mengejar target tersebut.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai. Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendorong rerata kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps dinilai sulit terealisasi, khususnya di wilayah pedesaan. Bahkan, kecepatan internet 60 Mbps, batas paling moderat yang ditetapkan tahun ini, hanya dapat terealisasi di perkotaan.

Group Head Regulatory & Government Relations PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Alvin Aslam mengatakan kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan di wilayah perkotaan saat ini pada umumnya sudah berada di kisaran puluhan Mbps dan dalam kondisi tertentu mendekati bahkan melampaui target nasional yang sebesar 60 Mbps. Namun, untuk di luar perkotaan angka 60 Mbps masih sulit teralisasi.

“Di luar perkotaan, kecepatan masih bervariasi dan relatif lebih rendah,” kata Alvin kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, target peningkatan kecepatan tidak hanya berkaitan dengan angka Mbps, tetapi juga menyangkut stabilitas dan konsistensi layanan.

Alvin menegaskan, operator pada prinsipnya siap mendukung target kecepatan 60 Mbps, khususnya di wilayah dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pasca integrasi, XLSMART terus melakukan pengembangan jaringan secara menyeluruh.

Modernisasi jaringan dilakukan melalui pembaruan perangkat 4G yang ada serta penggelaran teknologi 5G secara bertahap.

Selain itu, perusahaan juga memperluas fiberisasi pada site-site eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan. Upaya tersebut dilengkapi dengan optimalisasi spektrum serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) untuk mendukung kinerja layanan yang lebih andal.

Meski demikian, Alvin menyebut masih terdapat sejumlah tantangan struktural dalam mendorong peningkatan kualitas jaringan secara merata. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi.

“Karena itu, diperlukan sinergi kebijakan,kolaborasi dan dukungan semua pihak/stakeholders termasuk pemerintah dalam hal insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, dan persaingan sehat dalam landscape digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan,” katanya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 yang tercatat sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada tahun berikutnya.

Sementara itu, PT Indosat Tbk. menilai pencapaian target peningkatan kecepatan mobile broadband nasional sebesar 60 Mbps pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem pendukung, terutama ketersediaan spektrum yang memadai serta kebijakan harga spektrum yang terjangkau dan berkelanjutan.

Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti mengatakan aspek tersebut berlaku baik untuk spektrum yang saat ini telah digunakan maupun spektrum baru yang akan dirilis ke depan.

“Disertai juga dengan kemudahan perizinan dan kebijakan lain yang mendorong keberlanjutan investasi jaringan dan layanan telekomunikasi,” kata Reski kepada Bisnis.

Dari sisi kesiapan infrastruktur, Reski menyebut Indosat terus memperkuat kapasitas jaringan melalui perluasan base transceiver station (BTS) 4G dan 5G secara bertahap di berbagai wilayah.

Pada dasarnya, Indosat mendukung arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029, termasuk peningkatan target kecepatan broadband nasional.

Indosat menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk mendorong pemerataan akses digital sekaligus memastikan kualitas konektivitas yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Reski, peningkatan kecepatan dan kualitas jaringan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital nasional, termasuk pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan artifisial yang membutuhkan konektivitas stabil, berkapasitas tinggi, dan berlatensi rendah.

“Karena itu, fokus pada stabilitas layanan dan pemerataan kualitas akses menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target kecepatan nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reski menegaskan pencapaian target broadband nasional merupakan agenda bersama yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri.

“Dengan kerangka regulasi yang seimbang antara kepentingan publik dan keberlangsungan industri, agar pemerataan kualitas layanan dapat terwujud secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut capaian cakupan jaringan saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan dan pemerataan.

Menurutnya, upaya mengejar target 97,5% memerlukan belanja modal operator yang lebih besar serta insentif khusus untuk wilayah 3T.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026)

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan jaringan perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai.

Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ian, juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya fiberisasi dan pengembangan backbone secara menyeluruh dan terencana, serta kemudahan proses pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai target Komdigi untuk mendekati pemerataan cakupan 4G secara nasional secara teknis relatif mudah dicapai. Namun, dia mengingatkan agar regulator tidak hanya berfokus pada angka sebaran wilayah semata.

Menurut Kamilov, tantangan utama justru terletak pada kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen. Dia menekankan pentingnya penetapan standar layanan minimum agar perluasan cakupan tidak berhenti pada pencapaian statistik semata.

“Penting disadari oleh regulator apabila sekedar untuk menunjukan sebaran wilayah, tanpa ada standar layanan yang minimal ini pastinya target sia-sia saja,” kata Kamilov.

Empat dekade terakhir menjadi periode yang amat dinamis bagi perkembangan teknologi di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini tak terlepas dari penemuan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi yang mampu mengubah tatanan hidup masyarakat global dalam berinteraksi.

Perangkat komputer pribadi atau personal computer (PC) menjadi pemandangan yang amat langka di ruang publik pada era 1980-an. Perangkat komputasi ini acapkali ditemukan di perkantoran, bukan di sudut-sudut kafe atau di rumah seperti saat ini.

Kemunculan perangkat PC kala itu, menjadi titik balik bagi perusahaan teknologi yang kini menjelma sebagai korporasi jumbo. Contohlah Apple Inc. dan Microsoft Corporation yang lahir di era 1970an, tepatnya masing-masing 1 April 1976 dan 4 April 1975. Sistem operasi dari kedua perusahaan ini, menjadi sistem operasi andalan bagi banyak perangkat komputer di seluruh dunia hingga saat ini.

Meskipun saat ini perangkat komputer telah bertranformasi menjadi lebih ringkas, dengan performa yang jauh lebih cepat ketimbang awal-awal kelahirannya. Bentuknya beraneka ragam, dari laptop, hingga tablet dan ponsel pintar (smartphone) untuk komputasi yang lebih sederhana.

Di era 1970an, juga menjadi penanda lahirnya jaringan telekomunikasi global. Meskipun, kesuksesan peluncuran teknologi jaringan 1G pertama kali dilakukan oleh Nippon Telegrapgh and Telephone (yang kini dikenal sebagai NTT Inc.) pada 1979.

Indonesia pun boleh berbangga. Tak berselang lama, telekomunikasi seluler di Indonesia diperkenalkan pada 1984. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama mengadopsi teknologi seluler versi komersial.

Meskipun, teknologi seluler yang digunakan saat itu adalah nordic mobile telephone (NMT) dari Eropa dan advanced mobile phone system (AMPS) yang merupakan sistem analog.

Pada 1995, teknologi generasi pertama extended time division multiple access (E-TDMA) diluncurkan oleh operator Ratelindo meski hanya tersedia di beberapa wilayah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Jaringan telekomunikasi seluler, berteknologi 1G berkembang menjadi 2G pada 1990an. Sementara, teknologi 3G hadir di era 2000an. Teknologi ini kemudian berkembang menjadi 4G dan 5G pada dua dekade selanjutnya. Kini, opsi 6G tengah dikaji oleh pemain telekomunikasi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Sementara itu, era 1970an juga menjadi momentum Indonesia sebagai salah satu negara pionir yang mengoperasikan satelit telekomunikasi geostasioner.

Pada 8 Juli 1976 Pukul 07.31 waktu Florida, Amerika Serikat, atau 9 Juli 1976 Pukul 06.31 WIB, Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa bertolak dari landasan Cape Caneveral.

Satelit generasi pertama dengan nama Palapa A1 menjadikan Indonesia sebagai negara keempat di dunia yang memiliki satelit tersendiri. Tak berselang lama, satelit cadangan Palapa A2 diluncurkan pada 18 Juni 1983.

Aksi Indonesia tak berhenti disitu, satelit seri B, C, dan D diluncurkan sepanjang 1990an hingga 2000an. Sebelum akhirnya berganti ke teknologi yang lebih mumpuni untuk menghantarkan kebutuhan internet menyusul booming teknologi digital di Bumi Pertiwi, lewat seri Satria.

Satelit Satria-1 yang hadir pada 2023, dirancang untuk memperkuat akses internet nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta fasilitas publik.

Satelit multifungsi ini menjadi satelit pertama di Indoneisa yang menggunakan teknologi very high thoruhput satellite (VHS) dengan kapaistas transmisi hingga 150 Gbps. Lewat teknologi ini, menjadikan satelit multifungsi ini yang terbesar di Asia dan nomor 5 di dunia. Satelit ini pun memiliki daya tahan operasional 15 tahun, lebih lama ketimbang satelit palapa yang hanya 7 tahun.

Namun, pembukaan zona orbit bumi rendah atau low earth orbit (LEO) mengubah pendekatan teknologi persatelitan global, termasuk di Indonesia.
Zona LEO sejatinya dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan internet berbiaya rendah menyusul biaya investasi yang tak semahal satelit geostasioner alias geostationary orbit (GEO).

Meskipun, zona LEO belum banyak dilirik oleh pemain satelit di Indonesia menyusul kehadiran pemain global seperti Starlink yang kini memeroleh sorotan. Akan tetapi, kedua satelit ini, baik LEO maupun GEO amat dibutuhkan Indonesia ke depannya.

Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward memandang bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan satelit sebagai salah satu solusi konektivitas.

“Tentu saja harus ada satelit GEO maupun LEO, dan HAPS [high-altitude pseudo-satellites] ke depannya,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/12).

Hal ini, imbuhnya, tak terlepas apabila Indonesia ke depan akan mengembangkan teknologi jaringan 6D yang membutuhkan badwidth besar.

“Selain penggunaan backbone optik, dapat juga menggunakan satelit,” ujarnya.

Memang, selain pembangunan base tranceiver station (BTS) di seluruh penjuru negeri untuk pemerataan internet, pemerintah juga mengimbangi dengan pembangunan jaringan tetap pita lebar Indonesia berbasis serat optik sebagai tulang punggung atau backbone lewat proyek Palapa Ring.

Selain untuk pemerataan internet, pembangunan Palapa Ring juga diharapkan dapat menyukseskan transformasi digital Indonesia.
Bahkan, Ian memandang bahwa pengembangan backbone optik yang open access menjadi salah satu yang mencolok dalam industri telekomunikasi Indonesia sepanjang 4 dekade terakhir.

“Selain itu, [perkembangan yang mencolok adalah] resource sharing yang sesuai dengan gulasi. Regulasi industri telekomunikasi yang berdasarkan bisnis yang ada dan ke depan,” katanya.

Apalagi, imbuhnya, industri telekomunikasi telah memberikan dampak sekitar 1 digit terhadap APBN yang menjadikannya penggerak perekonomian nasional.

SATELIT GENGGAMAN

Kini, teknologi satelit yang dapat langsung terhubung ke ponsel alias direct-to-device (D2D) tengah dikaji.

Hal tersebut dibenarkan oleh Dirjen Infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto.

“Itu baru kajian yang akan kami bawa nanti ke ITU [International Telecomunication Union],” katanya pada awal November.

Menurutnya kajian itu akan melibatkan penggunaan frekuensi 2,1 GHz dan teknologi non-terrestrial network (NTN). Saat ini, imbuhnya, pihaknya masih menampung berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

Pada medio Oktober, Komdigi memang telah mengundang partisipasi publik dalam konsultasi atas Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz.

Adapun, teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat.

Kedua teknologi ini dinilai sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia.

Kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025—2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025—2029.

Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Apabila terealisasi, teknologi NTN-D2D yang sedang dikaji ini memiliki prinsip kerja serupa dengan Starlink Direct-to-Cell, yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke satelit tanpa memerlukan perangkat tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel) mencatat peningkatantenancy ratiodari 1,51 menjadi 1,55 pada sembilan bulan pertama tahun ini.

Direktur Investasi Mitratel, Hendra Purnama, menjelaskan kenaikan tersebut didorong oleh tingginya permintaan kolokasi dari operator seluler (Mobile Network Operator/MNO) yang terus memperluas jangkauan jaringan 4G.

“Sekaligus mempersiapkan infrastruktur layanan 5G,” kata Hendra kepada Bisnis pada Rabu (5/11/2025).

Hendra mengatakan ekspansi jaringan ke luar Pulau Jawa, termasuk ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) turut menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan tenancy ratio. Menurutnya wilayah-wilayah tersebut kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membutuhkan dukungan infrastruktur konektivitas yang lebih merata.

Lebih lanjut, Hendra menyebut Mitratel juga melakukan optimalisasi portofolio menara untuk meningkatkan produktivitas aset dan memperluas potensi kolokasi. Langkah tersebut sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperkuat efisiensi operasional dan daya saing bisnis menara di tengah peningkatan kebutuhan jaringan digital.

Selain menambah jumlah menara, Mitratel juga memperluas jaringanfiber opticsebagai bagian dari penguatan ekosistem digitalnya. Hingga akhir kuartal III/2025, panjang jaringanfiberMitratel telah mencapai 55.593 kilometer, tumbuh 40 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Hendra mengatakan kehadiran jaringan fiber ini menjadi nilai tambah bagi aset menara Mitratel, terutama dalam mendukung kualitas layanan dan kesiapan adopsi teknologi digital di masa depan.

“Mitratel juga fokus pada efisiensi biaya operasional (COE) untuk menjaga profitabilitas dan memperkuat kinerja keuangan secara berkelanjutan,” ujar Hendra.

Sebelumnya, laporan keuangan tiga emiten besar menara hingga kuartal III/2025 menunjukkan pergerakan beragam pada tenancy ratio. Mitratel menjadi satu-satunya perusahaan yang mencatat kenaikan, sementara dua pesaing utamanya, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG), justru mengalami penurunan.

Mitratel mencatattenancyratio sebesar 1,55 kali hingga kuartal III/2025, naik dari 1,51 kali pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan mengoperasikan 40.102 menara dengan 61.987 tenant, bertambah 698 menara baru dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Sebaliknya, TOWR mencatat penurunan tenancy ratiodari 1,64 kali pada 2024 menjadi 1,61 kali per kuartal III/2025, level terendah sejak 2018. TOWR kini mengoperasikan 36.049 menara dengan 58.213 tenant.

Sementara itu, TBIG mencatat rasio kolokasi sebesar 1,76 kali, turun dari 1,79 kali di akhir 2024 dan 1,83 kali pada kuartal I/2024. TBIG mengelola 24.318 menara dengan 42.771 penyewaan hingga September 2025.