JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mendorong pemerintah terus berinovasi dan melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar biodiesel B50 guna mencapai cita-cita kemandirian energi di tengah krisis global saat ini.

Hal tersebut dikatakan Najib menanggapi langkah pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi. Kenaikan signifikan terjadi pada BBM jenis Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

“Saya mendukung pemerintah untuk terus berinovasi mencari alternatif. Program B50 sebagai produk lokal biodisiel harus didukung guna mencapai kemandirian dalam produksi BBM alternatif. Lalu proses transisi dalam program energi terbarukan yang ramah lingkungan juga harus terus diupayakan,” ujar Najib, Selasa (21/4/2026).

Dia yakin bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi telah melalui proses panjang. Dia mengaku memahami jika saat ini muncul kekhawatiran kenaikan BBM nonsubsidi akan berdampak atau memberikan efek domino kepada daya beli masyarakat.

“Betul selalu ada dampak lanjutan dari kenaikan BBM, tapi perlu diingat bahwa kenaikan tersebut sudah melalui proses yang panjang,” tuturnya.

Dia melihat pemerintah telah berusaha mempertahankan harga BBM terkhusus yang bersubsidi di tengah krisis global. Padahal, kata dia, di satu sisi saat ini rantai pasokan terganggu sehingga menyebabkan kelangkaan BBM di dunia.

“Dan pilihan terakhir dalam rangka menjaga stabilitas pilihan menaikan harga BBM nonsubsidi menjadi opsi paling berat,” ujar Najib, Sekretaris Fraksi PAN DPR ini.

Dia pun menganalisis kenaikan harga BBM nonsubsidi juga merupakan pilihan untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Menurut dia, pilihan ini merupakan upaya agar harga BBM subsidi tidak naik di tengah krisis global akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Kita berdoa saja krisis ini tidak terlalu berlarut tapi saya melihat apa yang sudah dikerjakan pemerintah sudah luar biasa baik, dibanding negara tetangga yang lebih parah terdampak,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengancam pemblokiran Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia. Namun, ia meminta Komdigi untuk mengedepankan oendrkatan komunikatif dan persuasif.

Dave menegaskan bahwa tata kelola ruang digital di Indonesia harus dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Regulasi mengenai kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dinilai instrumen penting yang dirancang untuk memastikan keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

"Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," kata Dave dikutip, Minggu (19/4/2026).

Di sisi lain, Dave melihat bahwa Wikipedia memiliki peran yang sangat strategis sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ia menilai, Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari.

Untuk itu,ia menilai, mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi.

"Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Komidigi perlu mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation," ujar Dave.

"Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Dave menyatakan dukungan ke Pemerintah untuk tetap konsisten menegakkan aturan, namun juga bijak dalam memilih langkah. Ia berkata, kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama.

"Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengkritik langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis. Dia yakin bahwa kebijakan penaikan harga BBM nonsubsidi tersebut sangat memberatkan rakyat.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Mufti menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang mempengaruhi harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tuturnya.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Mufti mengaku, langkah Pertamina sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, yakni Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Bahkan, Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM. “Ternyata pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.

Kendati yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi, Mufti berkata, dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.

Apalagi, kata dia, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Baginya, hal ini sebuah ironi.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi. Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.

Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab, kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.

PALU - Ratusan warga Kota Palu diajak nonton bareng (nobar) Film "Teman Tegar: Maira - Whisper From Papua" dalam rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bioskop XXI Palu Grand Mall, Jumat, 17 April 2026.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Anggota MPR RI Nilam Sari Lawira sengaja dirangkai dengan pemutaran Film Maira. Film tersebut dianggap memiliki nilai yang dapat mengajarkan masyarakat untuk peduli terhadap alam.

"Bukan tanpa alasan film ini diputar. Menjaga bangsa adalah menjaga seluruh makhluk, termasuk alam dan lingkungan," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Film Teman Tegar: Maira - Whisper from Papua, berfokus pada kisah persahabatan dan perjuangan menjaga lingkungan di Papua. Film ini mengikuti Maira (Elisabeth Sisauta), gadis lokal yang mencintai hutan, dan Tegar (M Aldifi Tegarajasa), anak kota yang berkunjung.

Ceritanya berfokus pada perjuangan Maira dan Tegar melindungi hutan Papua dari ancaman ekspansi besar-besaran. Film ini menonjolkan pesan tentang cinta alam, persahabatan, dan kearifan lokal.

Sementara, Nilam Sari Lawira menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk implementasi empat pilar kebangsaan salah satunya peduli dan menjaga alam serta lingkungan untuk kelangsungan masa depan bangsa.

Dia mengajak masyarakat memulai dengan peduli lingkungan sekitar seperti ikut melestarikan mangrove sebagai penjaga di tepi Teluk Palu.

"Di daerah kita ini banyak hutan-hutan, gunung-gunung yang sudah tergerus karena tetangga kita Kalimantan membutuhkan pasir-pasir kita, batu-batu kita. Itu tidak apa-apa, tapi harus dikelola dengan bijak. Misalnya setelah diolah, ditanami pohon lagi," ungkapnya.

Dia berharap pemutaran Film Maira memberikan pelajaran dan menambah kesadaran kepada anak muda untuk ikut menjaga bumi. "Kita mulai dari langkah kecil dengan tidak buang sampah sembarangan tapi konsisten tentu itu akan memberikan dampak signifikan," ucapnya.

WASHINGTON - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) telah menyatakan akan mengundurkan diri menyusul tuduhan perilaku seksual yang tidak pantas. Keduanya adalah Eric Swalwell dari Partai Demokrat dan Tony Gonzales dari Partai Republik.

Swalwell, yang pertama kali terpilih menjadi anggota Kongres pada tahun 2013, membantah tuduhan tersebut, mengeklaim bahwa itu adalah bagian dari upaya untuk menggagalkan kampanyenya untuk menjadi gubernur negara bagian asalnya, California, di mana dia merupakan salah satu kandidat teratas.

Dia menangguhkan kampanyenya pada hari Minggu dan mengumumkan rencana untuk meninggalkan Kongres pada hari berikutnya.

“Saya sangat menyesal kepada keluarga, staf, dan konstituen saya atas kesalahan penilaian yang telah saya buat di masa lalu,” kata Swalwell dalam sebuah pernyataan di X.

Dia mengkritik seruan untuk pemungutan suara untuk memecatnya dari DPR, tetapi menambahkan, “Juga salah jika konstituen saya terganggu dari tugas-tugas saya.”

Menurut laporan CNN, Selasa (14/4/2026), empat wanita telah menuduh Swalwell melakukan pelanggaran, termasuk seorang mantan staf yang menuduh politisi tersebut memperkosanya pada tahun 2019 dan 2024 saat dia sangat mabuk. Para wanita lain menuduh Swalwell meraba-raba mereka dan mengirim pesan eksplisit dan foto telanjang.

Pada tahun 2023, Swalwell dikeluarkan dari Komite Intelijen DPR setelah laporan Axios bahwa dia memiliki kontak dengan seseorang yang diduga agen intelijen China.

Gonzales, seorang Republikan dari Texas, menangguhkan kampanyenya bulan lalu setelah terungkap bahwa dia berselingkuh dengan seorang ajudan yang kemudian meninggal karena bunuh diri pada tahun 2025.

Gonzales, yang pertama kali terpilih menjadi anggota Kongres pada tahun 2021, mengakui perselingkuhan tersebut, dan menggambarkannya sebagai "kesalahan dalam pengambilan keputusan."

Pada hari Senin, dia mengatakan akan secara resmi mengajukan pengunduran dirinya keesokan harinya ketika Kongres kembali bersidang.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni resmi menyerahkan gaji dan tunjangannya di DPR untuk kebutuhan masyarakat. Hal itu diketahui dari laman donasi di platfrom Kitabisa yang mencantumkan nama Ahmad Sahroni dengan nominal donasi sebesar Rp67.720.950.

Nominal tersebut memicu perhatian karena sebelumnya, Sahroni sempat menyampaikan niatnya untuk tidak mengambil gaji dan tunjangan DPR, melainkan menyalurkannya untuk kegiatan sosial. Temuan tersebut kemudian dikonfirmasi langsung kepada Sahroni.

Ia pun membenarkan bahwa donasi tersebut merupakan gaji dan tunjangannya, yang seluruhnya disalurkan melalui Kitabisa. Komitmen ini pun akan ia terus lakukan hingga akhir masa jabatannya nanti.



“Betul, itu gaji dan tunjangan saya, sudah mulai didonasikan per bulan ini. Semuanya saya salurkan melalui Kitabisa biar transparan, supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Nominalnya seperti yang tertera, yaitu Rp67.720.950. Dan saya akan lakukan ini tiap bulan hingga akhir masa jabatan di tahun 2029,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Langkah ini merupakan bentuk komitmen Sahroni dalam memastikan janjinya terealisasi secara terbuka dan dapat dipantau publik melalui platform donasi yang kredibel. “Jadi tidak ada satu rupiah pun pemasukan dari DPR yang saya ambil untuk pribadi," katanya.

"Seluruhnya full saya donasikan, seperti yang sempat saya sampaikan. Ini bentuk komitmen saya. Mekanisme penyalurannya juga saya juga serahkan 100% ke Kitabisa, pada prinsipnya ke mana saja yang penting bermanfaat dan membantu,” pungkasnya.

MOSKOW - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh menyampaikan dukungannya terhadap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia yang dijadwalkan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Menurutnya, kunjungan tersebut memiliki arti strategis di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, terutama terkait konflik di Timur Tengah dan isu ketahanan energi.

“Kunjungan ke Rusia sangat penting dalam membahas kondisi geopolitik global. Ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia,” ujar Oleh Soleh, Senin (13/4/2026).

Ia menekankan bahwa Indonesia bersama Rusia dapat memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian dunia. Salah satu langkah konkret yang dapat diusulkan adalah mendorong gencatan senjata permanen, khususnya dalam perang antara Iran dan Amerika Serikat.



Oleh Soleh

“Indonesia bersama Rusia harus menyuarakan perdamaian dunia. Kita bisa mengusulkan gencatan senjata permanen antara Iran dan Amerika, serta mendorong penghentian berbagai konflik bersenjata,” tuturnya.

Oleh Soleh juga menyoroti posisi strategis Rusia saat ini, di mana Presiden Vladimir Putin diketahui tengah menjalin komunikasi dengan Iran setelah proses negosiasi dengan Amerika Serikat mengalami kebuntuan.

Hal ini dinilai membuka ruang bagi diplomasi yang lebih luas, termasuk keterlibatan Indonesia sebagai negara non-blok yang konsisten mendorong perdamaian.

Selain isu geopolitik, aspek kerja sama bilateral di sektor energi juga menjadi perhatian penting. Oleh Soleh berharap kunjungan Presiden Prabowo dapat memperkuat kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia.

“Dalam lawatan ini, Presiden Prabowo juga bisa menguatkan kerja sama energi, sehingga pasokan minyak tetap aman dan stabil. Ini penting agar tidak terjadi gejolak harga yang berdampak pada perekonomian nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, kerja sama strategis di bidang energi akan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Dengan kunjungan ini, DPR berharap Indonesia dapat semakin aktif berperan dalam diplomasi global sekaligus memperkuat kepentingan nasional di bidang energi dan stabilitas kawasan.

Pembaruan UU ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, transparan dan pro rakyat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Undang-Undang Kehutanan yang berpihak kepada rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan, melalui penguatan tata kelola hutan berkeadilan, partisipatif, serta perlindungan masyarakat adat.

"Pembaruan UU ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, transparan dan pro rakyat," kata Jaelani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan hal itu berkaitan dengan pandangan mini fraksi dari partainya dalam Rapat Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Jaelani menilai penyusunan RUU Kehutanan mendesak, mengingat perubahan signifikan dalam aspek sosial, ekologis, yuridis, dan tata kelola kehutanan.

Ia menyebut isu sentral revisi undang-undang itu meliputi penguasaan hutan oleh negara, status dan fungsi hutan, inventarisasi, luas kawasan hutan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, sistem data, masyarakat hukum adat dan gugatan organisasi.

Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan, Jaelani menyebut pihaknya berpandangan hutan adalah sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologis, sosial, budaya dan ekonomi seimbang, bukan sekadar objek eksploitasi.

Menurut dia, RUU harus mendorong pengelolaan restoratif, partisipatif dan berkeadilan.

Ia menegaskan penguasaan hutan oleh negara adalah amanat konstitusional untuk mengatur dan mendistribusikan manfaat hutan bagi rakyat, bukan meminggirkan masyarakat adat.

"Penguasaan negara harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sesuai Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Bang Jay itu juga menekankan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam UU, termasuk hak mengelola hutan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal.

"Kami mendorong rumusan operasional dan efisien terkait penetapan masyarakat hukum adat dan peran pemerintah daerah," paparnya.

Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara itu memandang fungsi hutan harus dijaga melalui prinsip kehati-hatian ekologis. Fungsi konservasi, lindung, dan produksi harus ditegaskan, dan penetapan kawasan harus berbasis kajian ilmiah dan risiko degradasi.

"Perubahan fungsi kawasan hutan tidak boleh longgar, karena dapat mempercepat deforestasi, memperlemah ketahanan, dan meningkatkan konflik," tegasnya.

Jaelani melanjutkan inventarisasi dan sistem data kehutanan sebagai fondasi tata kelola modern perlu diperkuat. Data akurat, terintegrasi, dan digital penting untuk pengukuhan kawasan, rencana kehutanan, sistem informasi, dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk itu, pihaknya mendorong norma satu data kehutanan dan keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih izin dan konflik data.

Selain itu, pihaknya juga menekankan penyelesaian konflik tenurial, perlindungan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan, dan penguatan perhutanan sosial. Sehingga RUU tersebut harus memberikan penyelesaian konflik yang adil bagi masyarakat adat, lokal, dan petani hutan.

Ia juga menekankan pemanfaatan hutan harus membuka ruang ekonomi yang sah, tanpa mengorbankan kelestarian. Kepastian usaha dan data penting bagi pelaku usaha. Kepastian usaha harus seiring dengan kepastian hukum, rehabilitasi, dan tanggung jawab pemulihan lingkungan.

"Rehabilitasi dan reklamasi adalah kewajiban setiap pihak. RUU mengatur rehabilitasi lahan kritis, pendekatan partisipatif, dan sanksi," tuturnya.

Pihaknya mendukung penguatan norma itu secara jelas dan memastikan pemulihan lingkungan menjadi kewajiban substantif.

"Kami mendukung pengaturan gugatan organisasi kehutanan sebagai penguatan pengawasan publik dan akses keadilan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Puluhan triliun rupiah hasil pengelolaan dana jaminan sosial dinilai belum dimanfaatkan optimal untuk menjangkau kelompok paling rentan di pasar tenaga kerja. Di tengah kebutuhan perlindungan yang mendesak, muncul gagasan agar keuntungan investasi tersebut dialihkan langsung untuk membantu pekerja miskin.

Gagasan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang menilai skema pembiayaan jaminan sosial selama ini masih bisa didorong lebih progresif. Ia melihat adanya ruang besar dari hasil investasi dana BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan ulang.

Alih-alih menambah beban negara, Edy mendorong pendekatan berbasis optimalisasi dana internal. Dengan begitu, perlindungan terhadap pekerja miskin tetap bisa diperluas tanpa tekanan tambahan pada APBN.

“Kalau dihitung sederhana, potensi hasil investasi dari obligasi itu sekitar Rp37 triliun per tahun,” kata dia dikutip dari ANTARA.

Besarnya angka tersebut berasal dari strategi penempatan dana BPJS Ketenagakerjaan yang sebagian besar berada di instrumen obligasi. Dengan komposisi dominan dan imbal hasil yang stabil, keuntungan tahunan menjadi cukup signifikan.

Dalam perhitungannya, total dana kelolaan lembaga tersebut telah mencapai ratusan triliun rupiah. Sekitar 70 persen di antaranya diinvestasikan di obligasi dengan rata-rata imbal hasil sekitar 6 persen per tahun.

Sementara itu, kebutuhan untuk memberikan perlindungan dasar kepada jutaan pekerja miskin jauh lebih kecil. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diperkirakan hanya membutuhkan sekitar Rp4 triliun per tahun.

“Artinya, sangat cukup. Dari Rp37 triliun, kita ambil Rp4 triliun untuk melindungi pekerja miskin. Ini tidak membebani APBN, tetapi menggunakan hasil pengelolaan dana itu sendiri untuk kepentingan perlindungan peserta,” ujarnya.

Menurut Edy, pendekatan ini bukan sekadar hitungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan negara dalam sistem jaminan sosial. Ia menilai perlindungan bagi pekerja miskin sudah menjadi mandat yang jelas dalam regulasi nasional.

Kerangka hukum yang ada bahkan dinilai telah membuka jalan implementasi skema tersebut. Aturan terkait jaminan sosial pekerja nonpenerima upah disebut bisa langsung dijadikan pijakan kebijakan.

“Secara regulasi memungkinkan, secara anggaran juga memungkinkan, tinggal keberanian kebijakan. Ini soal keberpihakan,” katanya.

Namun, persoalan tidak berhenti pada ketersediaan dana dan regulasi. Tantangan terbesar justru terletak pada akurasi data penerima manfaat yang hingga kini masih tersebar di berbagai kementerian.

Edy menekankan bahwa integrasi data menjadi syarat utama sebelum kebijakan dijalankan. Tanpa basis data yang kuat, program berisiko tidak tepat sasaran.

“Data pekerja miskin ini kunci. Kalau data siap, maka implementasi bisa segera berjalan,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan mengambil peran lebih aktif dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor. Sinergi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial dinilai krusial untuk mempercepat realisasi.

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyoroti langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggodok wacana model baru tata kelola jemaah haji dengan skema 'War Ticket'. Marwan mengingatkan, segala keputusan kebijakan itu harus memperhatikan berbagai aspek.

Marwan mengaku belum mendengar wacana tata kelola baru pendaftaran tersebut. Menurutnya, sebuah wacana itu merupakan hal wajar untuk melahirkan diskusi dari sebuah kebijakan.

"Tapi kalau itu menjadi kebijakan, tentu harus ada aspek-aspek yang perlu menjadi pertimbangan, umpamanya aspek legalitas," ujar Marwan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).



Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang

Ia menuturkan, Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah baru saja berlaku. Dalam UU tersebut, pendaftaran haji tak bisa "war tiket."

"Di situ disebutkan ya mendaftar, nggak bisa berburu tiket. Sama halnya waktu undang-undang ini, Undang-Undang 8 Tahun 2019, sama. Tetap aja mendaftar," ucap Marwan.

Marwan menjelaskan aspek historis. Ia menjelaskan, sistem daftar tunggu haji telah dimulai sejak 2008. Ia mengungkapkan, sistem itu dibuat lantaran antusiasme warga untuk berhaji amat tinggi.

"Pada saat itu, war tiket ini, pada saat dulu memang agak sulit diantisipasi karena banyaknya minat. Pada saat itu kan tidak terlalu mahal juga ongkos haji pada saat itu. Akhirnya dibuka kebijakan itu oleh pemerintah, Menag," ungkap Marwan.

"Nah, kalaulah uang yang semakin membesar, muncul desakan dari masyarakat, ada kekhawatiran jangan disatukan antara regulator dan eksekutornya. Maka eksekutornya itu didirikanlah BPKH," imbuhnya.

Untuk itu, ia menduga wacana war tiket ini muncul akibat antrean panjang lantaran adanya BPKH. "Lah tidak seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah membuka wacana perubahan besar dalam tata kelola haji, termasuk kemungkinan kembali ke sistem lama sebelum keberadaan BPKH. Langkah ini mengemuka seiring antrean keberangkatan haji yang kini mencapai 26 tahun.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyebut, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu, termasuk skema baru yang disebut “war tiket haji."

"Apakah perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH? Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrean," ucap Gus Irfan.

Dalam konsep yang diwacanakan, sistem antrean panjang berpotensi diganti dengan mekanisme berbasis kecepatan. Pemerintah akan mengumumkan biaya dan jadwal pendaftaran, lalu calon jamaah yang siap dapat langsung membayar untuk mendapatkan kursi keberangkatan.

"Waktu itu pemerintah mengumumkan, biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket," katanya.

Skema ini disebut sebagai “war tiket”, merujuk pada sistem rebutan kuota seperti pembelian tiket terbatas.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengungkapkan kronologi dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman oleh pegawai KPK gadungan. Sahroni diperas Rp300 juta oleh KPK gadungan tersebut.

“Jadi kronologinya, ada seorang ibu-ibu datang ke DPR dan meminta bertemu saya. Kemudian saya temui dan dia mengaku utusan dari pimpinan KPK dan di situ dia meminta uang senilai Rp300 juta untuk dukungan pimpinan KPK," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Jumat (10/4/2026).

Sahroni pun langsung cek ke KPK. Hasilnya, KPK menyangkal ada utusan tersebut. KPK kemudian melakukan kordinasi dengan Polda Metro Jaya

“Dan setelahnya saya melapor terkait kasus ini ke Polda Metro Jaya. Saya kemudian bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan KPK untuk menangkap orang ini dengan memberikan uang tersebut di rumahnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahmad Sahroni melaporkan peristiwa pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Laporan telah dilayangkan pada Kamis (9/4/2026).

"Kami menerima laporan pada Kamis, 9 April malam 2026 sekira pukul 22.00 dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS. Laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (10/4/2026).

JAKARTA - Para pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor makanan dan minuman mulai menjerit akibat harga plastik dan bahan kemasan melonjak. Tidak hanya menggerus margin keuntungan, kenaikan biaya modal ini juga berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha di tengah daya beli masyarakat yang menurun pascalebaran kemarin.

Lonjakan harga plastik dan bahan kemasan dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah Harum. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan respons cepat dan ada upaya konkret dari Kementrian Perdagangan akibat tekanan ekonomi global yang terdampak perang saat ini.

“Pedagang kecil dan pelaku UMKM yang paling berdampak atas kenaikan harga plastik dan bahan kemasan baru-baru ini. Ini harus mendapat perhatian khusus. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional tidak boleh dibiarkan menanggung beban akibat gejolak harga bahan baku,” kata Legislator Fraksi Partai Golkar ini kepada awak media di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Bunda Harum –demikian sapaan akrab Sarifah Suraidah, mencermati bahwa lonjakan harga plastik yang terjadi saat ini telah menempatkan pelaku usaha dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, biaya produksi meningkat tajam, namun di sisi lain mereka tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga jual karena berisiko kehilangan konsumen.

Wakil Rakyat dari Dapil Kalimantan Timur ini menjelaskan, lonjakan harga plastik kemasan ini merupakan dampak dari ketergantungan terhadap bahan baku impor serta terganggunya rantai pasok global. Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai mitra Komisi VI DPR RI untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk mempercepat pengadaan bahan baku impor dari negara-negara produsen utama guna memastikan pasokan tetap tersedia dan harga dapat kembali stabil.

Selain itu, Bunda Harum juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi di dalam negeri agar tidak terjadi penimbunan atau praktik spekulasi yang dapat memperburuk kondisi pasar. Menurutnya, stabilitas harga tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga pada sistem distribusi yang transparan dan berkeadilan.

“Kementrian Perdagangan harus tanggap dengan kebijakan yang cepat, terukur, dan berpihak pada pelaku usaha kecil. Stabilitas pasokan dan harga harus dijaga, agar UMKM tetap mampu bertahan dan tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak dari tekanan ekonomi global,” pungkasnya.