Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menghubungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini terkait kepastian pembayaran gaji guru dan tenaga honorer di sekolah.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat, tercatat sebanyak 3.823 guru dan pegawai berstatus honorer hingga kini belum menerima gaji. Kondisi itu disebut akibat terhambatnya aturan melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB. "Saya sudah WA [WhatsApp], Bu Menpan belum jawab," kata Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Menurut Dedi anggaran untuk membayar ribuan tenaga honorer tersebut—mulai dari guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga petugas keamanan—sebenarnya telah tersedia dalam kas daerah.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mencairkan pembayaran karena masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya surat edaran Kementerian PAN-RB.

Dia menegaskan, kejelasan aturan sangat dibutuhkan agar proses pembayaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ya, saya minta surat Menpan RB untuk provinsi Jawa Barat bagaimana nasibnya, karena nanti melakukan pembayaran disalahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa gaji honorer di sekolah ini tersendat sejak Maret 2026, padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut. "Ini ada kabar sedih," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, hak guru honorer dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan yang tertahan ini lantaran adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu, daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

"Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU [Tata Usaha]," tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

"Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi di sektor hilir baja pada 2026 dinilai masih terbuka lebar, seiring kebutuhan domestik yang terus tumbuh. Namun, pemerintah disarankan lebih selektif untuk berinvestasi di sektor ini.

Tingginya minat investasi hilirisasi di industri baja tergambar dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada pekan lalu. Disebutkan, realisasi investasi hilirisasi Triwulan I/2026 mencapai Rp147,5 triliun atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Salah satu yang mendukung pertumbuhan tersebut yaitu industri besi dan baja dengan torehan investasi senilai Rp17 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, prospek investasi hilirisasi baja ke depan tetap positif, terutama apabila diarahkan pada pendalaman struktur industri nasional.

Kebutuhan dari sektor strategis seperti otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi masih memberikan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi produk baja bernilai tambah. “Namun demikian, arah investasi perlu lebih selektif dan berbasis kebutuhan domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Dia berpendapat, investasi baru sebaiknya tidak hanya menambah kapasitas pada segmen yang sudah jenuh, tetapi difokuskan pada produk yang masih memiliki gap pasokan domestik, seperti produk baja antara, baja khusus, baja otomotif, baja untuk energi, serta produk baja rendah emisi.

“Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional, meningkatkan utilisasi kapasitas yang ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, tingkat utilisasi baja nasional terbilang masih rendah yakni berada di kisaran 52%. Itupun kata Harry, masih terdapat kesenjangan pasokan domestik pada sejumlah produk antara dan hilir.

Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan global berupa kelebihan kapasitas serta potensi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade), termasuk dumping. Karena itu, fokus ke depan, katanya tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga pada kualitasnya, yakni sejauh mana investasi mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan utilisasi domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Investasi juga diharapkan mendorong pengembangan produk bernilai tambah seperti special steel, otomotif, perkapalan, energi, dan konstruksi strategis,” jelasnya.

Penyederhanaan regulasi yang masih tumpang tindih juga perlu dilakukan, mulai dari perizinan, impor, SNI wajib, TKDN, hingga sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW), tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

IISIA juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, mengingat industri baja memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, bahan baku, logistik, hingga perdagangan dan lingkungan.

Dari sisi insentif, Harry menilai skema yang ada perlu lebih terarah untuk mendorong investasi produktif, termasuk ekspansi kapasitas, modernisasi fasilitas, hilirisasi bernilai tambah, serta pengembangan baja ramah lingkungan (green steel).

Diperlukan dukungan terhadap biaya energi yang kompetitif bagi industri intensif energi seperti baja, serta insentif untuk mendorong dekarbonisasi, efisiensi energi, riset dan pengembangan, dan peningkatan TKDN berbasis inovasi. “Skema pembiayaan yang mendukung upgrading teknologi dan substitusi impor juga menjadi penting,” tambahnya.

Kisah sahabat nabi bernama Uwais Al Qarni ini, mungkin tidak banyak yang tahu. Seorang pemuda miskin asal Yaman, namun memiliki kemuliaan yang tinggi. Ia tidak terkenal atau populer di bumi, namun terkenal di langit atau di penduduk langit .

Uwais Al Qarni berasal dari Qabilah Murad, lalu dari Qarn. Qarn sendiri adalah bagian dari Murad. Uwais Al-Qarni sangat dicintai Rasulullah SAW dan penghuni langit. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim: “Sesungguhnya tabi’in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit (tubuhnya ada putih-putih). Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian,” demikian sabda Nabi kepada Umar bin Khattab.

Uwais Al-Qarni berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Meskipun cacat, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepadanya ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua lumpuh. Uwais tak pernah lelah merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan.

"Anakku, mungkin Ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu, ikhtiarkan agar Ibu dapat mengerjakan haji," pinta Ibunya.

Uwais terkejut, perjalanan ke Makkah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan.

Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seeokar anak lembu, Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkinkan pergi Haji naik lembu.

Subhanallah, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais gila.. Uwais gila..." kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit.

Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi.

Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim Haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 Kg, begitu juga dengan otot Uwais makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong Ibunya.

Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Kakbah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa Ibu, maka Ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari Ibu yang akan membawaku ke surga."

Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Swt pun memberikan karunia-Nya, Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.Hikmah dari disisakannya bulatan putih di tengkuk itu sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW untuk mengenali Uwais.Umar dan Ali sengaja mencari Uwais di sekitar Kakbah karena Rasullah SAW berpesan:

"Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu, carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia mintalah doa untuk kamu berdua."

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan struktur Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Kesejahteraan Pekerja.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea mengatakan entitas tersebut akan menggantikan gagasan yang disampaikan Prabowo sebelumnya, yakni Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Satgas PHK mulanya juga digagas sebagai entitas terpisah.

Dia menyebut kalangan buruh sendiri yang mengusulkan bahwa agar penanganan PHK dan kesejahteraan buruh dapat ditangani melalui satu saluran yang lebih efisien.

“Kami pimpinan buruh yang malah meminta kepada pemerintah agar diganti dengan organisasi yang lebih ramping, karena ternyata Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu berbentuk selevel dengan kementerian. Artinya tidak akan sangat lincah,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, Prabowo bakal mengumumkan struktur lengkap satgas ini dalam waktu dekat. Posisi ketua disebutnya akan diisi oleh seorang tokoh bangsa, meskipun Andi tak membocorkan sosoknya.

Selain itu, terdapat pula jajaran penasihat, pengurus harian, hingga komite eksekutif. Komite ini akan melaksanakan segala aturan-aturan pencegahan PHK hingga membentuk kelompok kerja (pokja) terkait.

“Seluruh konfederasi buruh saya pastikan terlibat dalam Satgas PHK, supaya mereka bisa mewakili kepentingan anggota di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, tidak ada konfederasi buruh yang ditinggal dalam Sargas PHK,” ujarnya.

Andi lantas melanjutkan bahwa satgas ini juga akan mengadvokasi isu peningkatan kesejahteraan pekerja, yang mencakup jaminan sosial, kesehatan, hingga perumahan untuk buruh.

Menurutnya, satgas ini ke depan akan memiliki daya tawar tinggi karena dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Bisa lintas sektoral, bisa menyampaikan suatu program, dan bisa mengeksekusi. Ini juga akan melibatkan desk ketenagakerjaan Polri untuk terlibat dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Menurut Andi, perincian terkait Satgas PHK dan Kesejahteraan Pekerja ini akan disampaikan langsung oleh Prabowo dalam peringatan Hari Buruh atau May Day, Jumat (1/5/2026) mendatang. Ratusan ribu buruh diperkirakan akan memenuhi kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat dalam giat tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia National Air Carriers Association (INACA) berencana menggelar forum internasional Indonesia Aero Summit (IAS) 2026 sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan industri penerbangan.

Bekerja sama dengan INNOWINN Internasional, ajang ini akan berlangsung selama dua hari pada 8–9 Juli 2026 di Jakarta.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengatakan bahwa penyelenggaraan IAS 2026 menjadi momentum penting di tengah dinamika industri penerbangan nasional yang terus berkembang.

“Di tengah dinamika industri penerbangan nasional, INACA kembali akan menggelar Indonesia Aero Summit sebagai forum kolaborasi strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan industri,” ujar Denon dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026). IAS 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sukses digelar pada 2024 dan 2025.

Forum ini akan menghadirkan pembicara dari regulator, operator, hingga pelaku industri penerbangan dalam dan luar negeri.

Dari dalam negeri, sejumlah institusi yang dijadwalkan hadir antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, InJourney Airports, AirNav Indonesia, Pertamina Patra Niaga, KNKT, serta sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, dan Lion Air.

Sementara itu, pembicara internasional yang dijadwalkan hadir di antaranya Lufthansa Technik, Zurich Airport, Emirates Flight Training Academy, Deloitte Consulting, hingga Arthur D. Little.

Pada tahun ini, IAS mengangkat tema besar Sustainable Aviation Ecosystem, yang menitikberatkan pada pembangunan sistem penerbangan nasional yang terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. “Tema ini menegaskan bahwa keberlanjutan industri aviasi tidak hanya soal pengurangan emisi, tetapi juga transformasi menyeluruh di seluruh rantai nilai penerbangan mulai dari kebijakan, operasional, teknologi, hingga kolaborasi lintas sektor,” jelas Denon.

Konsep ekosistem ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, operator bandara, maskapai, industri energi, hingga institusi pendidikan dan riset.

Fokus pembahasan meliputi pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF), carbon trading, modernisasi infrastruktur bandara, efisiensi manajemen lalu lintas udara, serta pemanfaatan teknologi digital.

Selain aspek lingkungan, IAS 2026 juga akan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan industri dan dampak sosial-ekonomi. “Penerbangan berkelanjutan harus mampu meningkatkan konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat,” tambahnya.

Denon berharap forum ini dapat merumuskan arah masa depan industri penerbangan Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

IAS 2026 juga diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.

“Tahun 2026 diharapkan menjadi titik tolak untuk lebih meningkatkan industri penerbangan nasional Indonesia sehingga dapat membantu target Pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029 sekaligus menjadikan industri penerbangan nasional mampu lebih bersaing di tingkat internasional,” tegas dia.

Sebagai gambaran, industri penerbangan nasional saat ini berada dalam tekanan yang cukup kompleks dan berdampak langsung pada keberlanjutan usaha maskapai.

Tantangan tersebut mencakup keterbatasan armada, lonjakan harga avtur, tingginya biaya operasional, hingga kebijakan Tarif Batas Atas (TBA) yang dinilai perlu penyesuaian.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah guna menahan kenaikan tarif tiket pesawat agar tetap terkendali, yakni berada di kisaran 9 persen hingga maksimal 13 persen, meskipun harga avtur tengah mengalami lonjakan akibat dinamika geopolitik global. Kenaikan harga bahan bakar pesawat ini tergolong tajam.

Mengacu pada penyesuaian harga oleh Pertamina untuk periode 1–30 April 2026, harga avtur domestik meningkat rata-rata hingga 70 persen, sementara untuk rute internasional bahkan mencapai kenaikan hingga 80 persen.

“Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia, khususnya domestik. Sehingga dapat ditetapkan kenaikannya menjadi 38 persen,” ujar Menhub Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (6/4/2026).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa tekanan terhadap tarif penerbangan sulit dihindari, mengingat avtur merupakan komponen utama dalam struktur biaya maskapai yang sangat dipengaruhi harga pasar global.

“Dengan kombinasi kebijakan tersebut, pemerintah menjaga agar kenaikan harga tiket tetap berada di kisaran 9 sampai 13 persen,” ujar Airlangga dalam kesempatan yang sama.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bercerita pernah disebut gila gara-gara memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa naik hingga menembus level 28 ribu pada 2030.

Menurutnya, angka itu bukan hal yang mustahil karena siklus ekspansi ekonomi mendorong indeks saham naik berlipat.

Dengan IHSG saat ini di kisaran 7.000, Purbaya memperkirakan kenaikannya dapat mencapai empat kali lipat dalam beberapa tahun ke depan.

"Saya selalu bilang, dari mulai titik terendah ekonomi sampai ujung dari masa ekspansi, itu bisa 4-5 kali. Let's say (IHSG) sekarang 7 ribu lah. Ekspansi kita akan berlangsung sampai 2029-2030. Itu saya bilang bisa lah 28 ribu. Mereka bilang, itu Purbaya gila," kata Purbaya dalam acara peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Ia mencontohkan pergerakan IHSG pada 2002 berada di kisaran 200 dan naik menjadi sekitar 2.500 pada 2009.

"Coba kalau Anda lihat tahun 2002, kan indeksnya 200-an. 2009 sudah berapa, 2.500! 10 kali naiknya," ujar Purbaya.

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih kuat. Desain kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya.

Purbaya mencontohkan peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang kini diberi kewenangan lebih besar untuk mengawal proyek-proyek di bidang ekonomi.

Ia menyebut telah dibentuk satuan tugas untuk menangani berbagai hambatan yang selama ini membuat pertumbuhan berjalan lambat.

Dengan langkah tersebut, ia optimistis pertumbuhan ekonomi yang selama ini berada di kisaran 5 persen bisa meningkat. Ia menyebut pada kuartal IV 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen.

Menurut dia, pertumbuhan pada kuartal I 2026 berpotensi menembus 5,5 persen dan kuartal II 2026 diperkirakan lebih tinggi lagi. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ekonomi domestik tetap kuat di tengah gejolak global.

Purbaya menambahkan pergerakan pasar saham biasanya mengikuti fundamental ekonomi. Dengan fundamental yang membaik, ia menilai prospek pasar keuangan juga akan terdorong.

"Di tengah gejolak ekonomi global yang tidak jelas itu, kita mampu menciptakan pertumbuhan domestik yang cukup baik dan ini akan terjadi terus ke depan," ujar Purbaya.

Ia juga mengungkap bagaimana dalam tiga bulan pertama 2026 penerimaan pajak tumbuh sekitar 20 persen. Selain itu, reformasi juga dilakukan di sektor bea dan cukai.

Dengan pengawasan proyek pembangunan oleh pemerintah, ia yakin pertumbuhan ekonomi bisa meningkat lebih cepat. Bahkan tanpa reformasi industri secara besar, ia menilai ekonomi bisa tumbuh hingga 6 persen dengan mengandalkan sektor swasta dan pemerintah.

"Dengan keadaan yang sama, tanpa reformasi industri yang berlebihan, (perekonomian) kita bisa tumbuh 6 persen dengan hanya menghidupkan private sector dan government sector saja. Itu modal awal," ujar Purbaya.

Ia menambahkan pemerintah juga menyiapkan perubahan struktur ekonomi secara bertahap. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai bukan hal yang mustahil dalam beberapa tahun ke depan.

"Kalau untuk saya sudah hampir kelihatan nanti dua tahun, tiga tahun lagi, anda udah ngeliat tuh angka 8 persen udah nyundul-nyundul ke atas. Artinya prospek pasar saham kita juga akan naik dengan signifikan," ujar Purbaya.

Ia turut menyoroti pendalaman pasar modal yang sudah lama digaungkan yang dinilainya belum optimal, sehingga pemerintah akan memperkuat fondasi ekonomi secara menyeluruh. Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki fondasi ekonomi agar pasar saham dapat tumbuh lebih kuat ke depan.

"Pendalaman pasar keuangan nasional menjadi syarat mutlak dan tidak bisa ditawar. Bosan ya (mendengar istilah tersebut)? Saya sudah dengar istilah pendalaman pasar modal sejak tahun 2000, sampai sekarang tidak dalam-dalam. Mungkin kita pakai cangkul yang salah,"ucap Purbaya.

"Tapi yang jelas dari pemerintah, kita siapkan fondasi ekonomi yang baik, membaik terus dari waktu ke waktu," jelasnya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengungkap peluang pemberian insentif kepada pasar modal. Namun, insentif tersebut akan diberikan jika program PINTAR yang diresmikan hari ini bisa berjalan baik dalam enam bulan ke depan.

Program tersebut dinilai mampu memperdalam pasar modal Indonesia. Ia meyakini PINTAR dapat menambah jumlah investor domestik, sehingga pasar tidak mudah digoyang investor asing.

"Kalau programnya jalannya bagus, let's say enam bulan dari sekarang, boleh lah datang ke saya minta insentif," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Ekosistem Kendaraan Listrik (AEML) mendukung penuh terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Aturan ini mengatur pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (Electric Vehicle)

Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menilai kebijakan ini memberikan kejelasan bagi industri sekaligus memberi ruang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merancang pendekatan sesuai prioritas daerahnya. Menurutnya, aturan ini menjadi solusi krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM di tengah krisis energi global.

"AEML sangat mengapresiasi lahirnya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Ini bukan sekadar arahan yang bersifat normatif, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah konsisten menjalankan mandat Perpres Nomor 55 Tahun 2019 dan perubahannya di Perpres Nomor 79 Tahun 2023," ujar Ernest kepada Warta Ekonomi, Senin (27/4/2026).

Dalam dokumen tersebut, AEML menyoroti sejumlah poin fundamental mulai dari pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKB dan BBNKB yang menjadi instrumen utama Pemda untuk menarik investasi ke wilayahnya. AEML juga menggarisbawahi adanya arahan Mendagri kepada para Gubernur untuk mempertimbangkan pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Selain itu, regulasi ini dinilai memberikan ruang diskresi bagi Pemda guna merancang paket insentif yang paling sesuai dengan karakteristik ekonomi serta demografis daerahnya. Tak kalah penting, AEML menyoroti adanya sistem pelaporan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang memungkinkan terjadinya pertukaran praktik terbaik antarprovinsi dalam implementasi kebijakan ini.

Ernest meyakini bahwa kepastian fiskal seperti ini akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Ia merujuk pada pengalaman pasar EV di ASEAN di mana kontribusi pajak dari ekosistem pendukung biasanya akan melampaui potensi pajak kendaraan konvensional pada tahun ketiga hingga kelima pasca-insentif.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menjembatani kesenjangan atau gap antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) kredit melalui program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) untuk mengoptimalkan intermediasi perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Lewat PINISI, kita berusaha untuk mempertemukan antara demand side dari sisi korporasi/konsumen yang butuh kredit, dengan supply side bank-bank yang mempunyai kelebihan kredit atau kelebihan plafon dana untuk dialokasikan,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di Jakarta, Senin.

Destry menyebutkan bahwa siklus keuangan domestik saat ini masih berada di bawah pergerakan ekonomi makro. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang ekspansi kredit masih terbuka lebar tanpa memicu tekanan inflasi karena kapasitas ekonomi yang memadai.

PINISI sendiri merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial bank sentral Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi intermediasi perbankan.

Melalui PINISI, BI juga berupaya mempercepat penyelesaian hambatan (debottlenecking) pembiayaan proyek prioritas. Selain itu, BI mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif, tidak hanya melalui kredit perbankan, tetapi juga dengan kombinasi blended finance.

Destry menambahkan, PINISI turut mencakup penguatan pemantauan (monitoring) melalui pendekatan end-to-end ecosystem financing guna memastikan realisasi pembiayaan proyek berjalan efektif.

Di sisi lain, BI menilai perlu adanya penguatan project preparation dan peningkatan bankability pada pipeline proyek, khususnya untuk program strategis pemerintah.

Dalam jangka panjang, PINISI ditujukan untuk mendorong pembiayaan yang optimal, prudent, dan inovatif; meningkatkan efektivitas eksekusi proyek; serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Pada akhirnya, ujar Destry, inisiatif dari bank sentral ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan terdapat tiga semangat utama yang diusung dalam pelaksanaan PINISI.

Pertama, peningkatan kerja bersama antara pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara, perbankan, investor, dan pelaku usaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.

Kedua, PINISI tidak dimaksudkan untuk reinventing the wheel, melainkan memanfaatkan berbagai inisiatif yang sudah dan akan berjalan, termasuk pipeline program dan proyek pemerintah, inisiatif dunia usaha, serta penguatan ekosistem Danantara agar dapat direalisasikan secara optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui pencarian solusi bersama.

Ketiga, PINISI diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan interaksi yang konkret dalam bentuk kesepakatan pembiayaan maupun realisasi proyek yang dapat segera diimplementasikan.

“Mari kita bersama tingkatkan optimisme, komitmen, dan sinergi melalui PINISI untuk membangun ekonomi kita yang berdaya tahan, stabilitas yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan ekonomi kerakyatan yang maju,” kata Perry.

Pada Maret 2026, BI mencatat kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year on year/yoy). Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen (yoy).

Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen (yoy), 4,38 persen (yoy), dan 5,88 persen (yoy).

BI memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen yang didorong oleh sisi permintaan dan penawaran.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG -- Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Barat mendorong penguatan produksi pangan mandiri melalui strategi intensifikasi guna memitigasi dampak fenomena El Nino serta lonjakan permintaan pasar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur mengatakan langkah strategis ini harus dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah Jawa Barat melalui pemanfaatan teknologi dan bibit unggul.

BI Jawa Barat menilai kesiapan menghadapi masa kekeringan panjang harus dilakukan sejak dini dengan merujuk pada manajemen stok pangan yang berkelanjutan.

Meskipun dampak El Nino pada tahun ini diprediksi tidak akan seburuk di beberapa negara lain, penguatan sektor produksi tetap menjadi prioritas utama agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah fluktuasi global.

Nur menekankan pentingnya swasembada sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi di daerah. Menurutnya, kesiapan pangan merupakan kunci dalam menghadapi berbagai tantangan iklim dan pasar yang dinamis.

"Tapi intinya adalah bahwa kalau kita memang ingin stabil, kita harus produksi swasembada pangan. Kita harus mempersiapkan diri, sebagaimana kita belajar dari kisah Nabi Yusuf yang mempersiapkan diri menghadapi tujuh zaman sulit," ujar Nur usai acara peluncuran Buku "Syariah, West Java Economic Society" di Kantor Pewakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Senin (27/42026).

Terkait tantangan keterbatasan lahan di Jawa Barat, menurutnya perluasan area pertanian atau ekstensifikasi sulit untuk dilakukan secara masif. Oleh karena itu, BI bersama dinas terkait fokus pada program intensifikasi pertanian guna mengejar ketahanan suplai, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi tingginya permintaan pada sektor pangan tertentu.

"Karena Jawa Barat bukan daerah yang bisa melakukan ekstensifikasi karena lahan terbatas, kita melakukan intensifikasi. Caranya dengan menggunakan bibit unggul, teknologi IoT (Internet of Things), dan beberapa hal lain yang bisa mendorong peningkatan supply melalui pembinaan-pembinaan," jelas Nur.

Lebih lanjut, program pembinaan tersebut dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok tani hingga institusi pendidikan berbasis agama melalui ekosistem ekonomi syariah. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

"Pembinaan ini ada yang melalui pesantren melalui program pesantren mandiri, ada juga melalui kelompok-kelompok tani dan sebagainya. Ini terus kita lakukan agar supply pangan kita tetap cukup dan stabil," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan menggelar rapat satuan tugas (satgas) percepatan ekonomi pada Selasa (28/4/2026), salah satunya untuk membahas solusi kenaikan harga plastik yang belakangan membebani pelaku usaha.

“Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Airlangga mengatakan rapat tersebut akan dilakukan melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, termasuk melibatkan Satgas Debottlenecking.

Menurut Airlangga, forum itu akan menjadi wadah pemerintah menyusun langkah cepat untuk merespons persoalan yang menghambat kegiatan usaha, termasuk tekanan biaya akibat lonjakan harga plastik.

Airlangga menyebut, dalam rapat tersebut akan dibahas opsi, termasuk kemungkinan dukungan atau stimulus bagi pelaku usaha yang terdampak, terutama industri yang bergantung pada bahan baku plastik.

Meski begitu, ia meminta semua pihak menunggu hasil rapat yang dilakukan esok hari untuk mengetahui detail rencana kebijakan penanganan harga plastik dunia.

"Tunggu, besok baru dibahas," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Pembentukan ini ditetapkan Prabowo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang ditandatangani pada 11 Maret 2026.

"Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas," tulis isi Keppres tersebut, dikutip dari laman JDIH Setneg, Jumat (17/4/2026).

Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Satgas ini bakal bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Satgas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Mereka dibantu oleh 3 wakil ketua, yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pergerakan ekonomi nasional ke arah pertumbuhan 8 persen sudah mulai terlihat.

“Pertumbuhan 8 persen mungkin orang-orang bilang terlalu tinggi, tapi kalau untuk saya sudah hampir kelihatan,” kata Purbaya dalam Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana serta Pembukaan Pekan Reksa Dana Tahun 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.

Dia memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dapat tercapai dalam dua sampai tiga tahun ke depan.

Pasalnya, dia melihat ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 6 persen hanya dengan menghidupkan sektor swasta dan pemerintah tanpa melakukan reformasi industri yang signifikan.

Menurutnya, kondisi itu menjadi modal awal perekonomian yang bisa mengakselerasi pertumbuhan hingga 8 persen nantinya.

“Nanti dua tahun atau tiga tahun lagi, Anda sudah melihat angka 8 persen sudah menyundul ke atas,” katanya menambahkan.

Untuk saat ini, Menkeu optimistis perekonomian nasional mampu tumbuh di atas 5,5 persen pada paruh pertama 2026.

Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini berfokus menyiapkan fondasi perekonomian yang kuat agar bisa mencetak pertumbuhan yang terus terakselerasi.

Contoh upaya yang telah diambil pemerintah adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Secara paralel, Menkeu juga membenahi performa Kementerian Keuangan untuk memastikan otoritas fiskal mampu berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Reformasi organisasi itu utamanya difokuskan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya menyebut langkah reformasi yang diambilnya berdampak positif pada kinerja pungutan pajak, tercermin penerimaan pajak tumbuh 20,7 persen pada Maret 2026.

Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi nasional bakal terdorong positif ke depannya. Terlebih, perekonomian domestik sebelumnya berhasil mempertahankan kinerja yang stabil di tengah gejolak ekonomi global yang diliputi ketidakpastian.

“Jadi, kalau sebelumnya pertumbuhan ekonominya 5 persen, ke depan kita akan tumbuh lebih cepat lagi,” ujarnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) tengah membahas proposal reformasi pasar modal. Keputusan final hasil pembahasan akan diumumkan pada Juni 2026.

MSCI sebelumnya proses peninjauan pasar modal Indonesia diperpanjang hingga Juni. Nasib bursa saham akan ditentukan, termasuk peluang dipertahankannya status emerging market atau diturunkan ke frontier market.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menilai, pertemuan OJK dan BEI bersama MSCI beberapa waktu lalu berlangsung dengan baik. Proposal yang diajukan diharapkan dapat membawa arah positif terhadap pasar modal di dalam negeri.

DiIa menjelaskan proposal terkait agenda reformasi integritas pasar modal telah disampaikan kepada MSCI. Proposal tersebut berisikan rencana peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15 persen, transparansi klasifikasi investor yang lebih rinci, serta penguatan keterbukaan informasi kepemilikan saham termasuk High Shareholding Concentration (HSC).

"Hasil pertemuan dengan MSCI rasanya cukup baik, berlangsung dengan sangat positif apa yang sudah kita lakukan terutama agenda-agenda yang kita lakukan secara cepat, reaksi cepat merespons catatan dari Index Provider Global termasuk MSCI sudah di-acknowledge (diakui)," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Senin (27/4/2026).

Hasa menjelaskan, saat ini proposal tersebut sudah masuk dalam pembahasan yang lebih teknis bersama MSCI, sebelum kembali diumumkan hasil final status klasifikasi pasar modal RI di bulan Juni mendatang.

"Saat ini sedang memasuki tahap pembahasan lebih teknis sampai nanti siklus evaluasi indeks berikutnya dari indeks provider global yang akan jatuh di bulan Mei dan indeks klasifikasi pasar di bulan Juni," katanya.

Seiring dengan proses evaluasi tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat struktur dan kredibilitas pasar modal domestik agar tetap kompetitif di mata investor global. Salah satu fokus utama adalah memastikan likuiditas pasar tetap terjaga serta meningkatkan kualitas tata kelola emiten.

Hasan menambahkan, regulator bersama pemangku kepentingan lain seperti Bursa Efek Indonesia dan pelaku industri terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan seluruh rekomendasi dapat diimplementasikan tepat waktu. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan sinyal positif kepada investor global sekaligus menjaga kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.

"Kita harapkan (agenda reformasi) sejalan dengan apa yang mereka sampaikan. Kita mendapatkan hasil yang positif pada saatnya nanti," katanya.

(Rahmat Fiansyah)