PT Bank Jago Tbk membuka 2026 dengan mencatatkan kinerja positif pada kuartal I, ditopang pertumbuhan jumlah nasabah, dana pihak ketiga (DPK), hingga penyaluran kredit.

Hingga akhir Maret 2026, Bank Jago telah melayani 19,4 juta nasabah, meningkat lebih dari 3 juta dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebanyak 16,3 juta nasabah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,2 juta merupakan nasabah funding pengguna Aplikasi Jago.

Sejalan dengan pertumbuhan nasabah, DPK Bank Jago juga meningkat 23 persen secara tahunan menjadi Rp26,4 triliun dari Rp21,4 triliun pada Maret 2025. Komposisi DPK didominasi current account and savings account (CASA) sebesar 53 persen atau Rp13,9 triliun, sementara deposito menyumbang 47 persen atau Rp12,5 triliun.

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris mengatakan peningkatan DPK mencerminkan kepercayaan nasabah yang terus tumbuh terhadap layanan perseroan.

"Peningkatan DPK ini menunjukkan nasabah semakin banyak dan percaya untuk memanfaatkan produk dan layanan Bank Jago sebagai bagian dari pengelolaan keuangan mereka. Kini Aplikasi Jago bukan sekadar tempat untuk menabung dan bertransaksi, tetapi sudah menjadi tempat untuk menumbuhkan keuangan nasabah secara lebih menyeluruh," ujar Arief dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Jago tumbuh 24 persen secara tahunan menjadi Rp25,2 triliun pada kuartal I-2026, dari Rp20,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong strategi kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk ekosistem digital, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

[Gambas:Youtube]

Meski ekspansi kredit terus berlanjut, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross di level 0,8 persen, lebih rendah dibanding rata-rata industri perbankan nasional.

Kinerja kredit yang solid turut mendorong total aset Bank Jago menjadi Rp39,5 triliun per Maret 2026, naik 22 persen dari Rp32,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) tercatat Rp86 miliar, tumbuh 42 persen dibandingkan Rp60 miliar pada kuartal I-2025.

Bank Jago juga mencatat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 29,9 persen, memberikan ruang untuk ekspansi bisnis ke depan. Sementara rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) berada di level 95 persen.

Arief menegaskan perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan manajemen risiko di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

"Pencapaian ini menegaskan komitmen kami sebagai bank berbasis teknologi yang terus mengedepankan inovasi dan kolaborasi sekaligus fokus pada pengelolaan fundamental kinerja dan manajemen risiko yang kuat. Di tengah dinamika ekonomi global dan dalam negeri, kami tetap berhati-hati untuk menjaga kinerja perusahaan tetap sehat sembari mencari peluang untuk tumbuh berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meyakini kinerja perusahaan tetap solid pada kuartal I/2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary BRI Dhany menyampaikan, secara umum kinerja perseroan pada kuartal I/2026 menunjukkan tren yang tetap solid dan resilien dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang terjaga pada sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), intermediasi, kualitas aset yang tetap terkendali, serta likuiditas yang memadai di tengah dinamika pasar yang masih cukup menantang,” kata Dhany kepada Bisnis, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Dari sisi pendorong kinerja, Dhany mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit khususnya pada segmen UMKM masih menjadi kontributor utama. Dia menyebut, hal ini sejalan dengan fokus BRI pada ekonomi kerakyatan.

Dalam menciptakan sumber pertumbuhan baru, Dhany menuturkan bahwa perseroan mempercepat ekspansi bisnis konsumer melalui penguatan mortgage, auto loan, optimalisasi payroll, hingga penguatan layanan wealth management.

Optimalisasi ekosistem digital seperti BRImo, QLola by BRI, serta penguatan jaringan BRILink Agen turut berkontribusi dalam meningkatkan basis dana murah (Current Account Saving Account/CASA) serta efisiensi operasional.

Selain itu, lanjut dia, disiplin dalam manajemen risiko dan selective growth turut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas aset perseroan.

Secara keseluruhan, Dhany menyebut bahwa capaian kinerja perseroan pada periode ini masih berada dalam koridor yang sejalan dengan target kinerja BRI untuk 2026.

“Perseroan tetap optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Di tengah keyakinan tersebut, Dhany tidak menampik bahwa kondisi global memberikan pengaruh yang cukup signifikan, khususnya terkait arah kebijakan suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, serta dinamika geopolitik.

Menurutnya, hal tersebut berdampak pada aliran likuiditas global dan sentimen pasar, yang pada akhirnya turut memengaruhi kondisi perbankan domestik.

“Meski demikian, fundamental ekonomi domestik yang relatif terjaga menjadi penopang penting bagi kinerja perseroan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengungkapkan bahwa faktor yang paling menekan kinerja bank pelat merah pada awal 2026 adalah kompetisi dana yang tetap ketat, potensi penyempitan margin bunga bersih.

Selain itu, lanjut dia, risiko eksternal seperti volatilitas global dan nilai tukar dapat menahan appetite ekspansi. “Jadi awal 2026 ini bukan fase krisis bagi bank BUMN, tetapi fase di mana bank yang paling efisien, paling kuat CASA-nya, dan paling disiplin mengelola risiko akan tampil paling unggul,” jelas Arianto kepada Bisnis, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Kuartal II/2026 Diproyeksi Rebound

Setelah pada 2025 kinerja bank pelat merah relatif melambat, kinerja pada kuartal II/2026 diproyeksikan rebound. Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memperkirakan, pertumbuhan laba bersih sektor perbankan berada pada level 7—12% secara tahunan (year on year/YoY).

“Secara keseluruhan, kuartal II/2026 kami proyeksikan sebagai kelanjutan momentum pemulihan yang sudah mulai terlihat sejak Januari—Februari 2026,” kata Myrdal kepada Bisnis, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Dari sisi intermediasi, Myrdal memperkirakan pertumbuhan kredit akan berada pada rentang 10—15% YoY, seiring adanya penugasan pemerintah dan sinergi Danantara.

Tidak hanya itu, diperpanjangnya penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun hingga September 2026 serta pemulihan permintaan kredit UMKM dan korporasi turut mendorong pertumbuhan kredit pada kuartal II/2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba bersih bank BUMN pada kuartal II/2026 diperkirakan tumbuh pada kisaran 8—15% YoY secara agregat, dengan kontribusi terbesar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepemilikan bank di surat berharga negara (SBN) terpantau meningkat dalam setahun terakhir, sementara itu kepemilikan investor nonresiden berkurang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh bank domestik meningkat dari 18,37% pada 8 April 2025 menjadi 23,58% pada 8 April 2026. Kenaikan itu sebesar naik 5,21 poin persentase.

Di sisi lain pada saat bersamaan, kepemilikan SBN oleh non-residen mencapai Rp893,47 triliun atau setara 14,34% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. Kini, kepemilikan SBN oleh non-residen sebesar Rp857,60 triliun atau tinggal setara 12,60%—turun 1,74 poin persentase.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa porsi asing yang berkurang di pasar SBN juga mencerminkan penurunan risiko dari sisi eksternal. Namun, ada risiko lain yang terkonsentrasi di internal alias dalam negeri. Rizal memaparkan, jika eksposur bank ke SBN makin besar maka keterkaitan antara risiko fiskal dan perbankan ikut menguat.

Dia mencontohkan, jika terjadi tekanan pada APBN seperti adanya kenaikan yield atau kebutuhan pembiayaan yang meningkat maka dampaknya tidak lagi tersebar secara global, melainkan langsung terasa di dalam sistem keuangan domestik.

"Dengan demikian, situasi ini bukan sekadar cerita 'asing keluar, domestik masuk'.' Ini adalah sinyal bahwa struktur pembiayaan kita sedang bergeser. Dalam jangka pendek memang menambah stabilitas, tetapi kalau tidak dijaga keseimbangannya, berpotensi menekan fungsi intermediasi perbankan dan mengurangi efektivitas dorongan pertumbuhan ekonomi," ungkap Rizal kepada Bisnis, Minggu (12/4/2026).

Tak sampai situ, muncul risiko crowding out alias perbankan lebih memilih menempatkan likuiditasnya untuk membeli SBN daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. Singkatnya, pembiayaan swasta atau sektor riil berpotensi melambat.

Bahkan, tanda-tandanya mulai terlihat: pada Februari 2026, pertumbuhan kredit perbankan ke sektor riil mencapai 9,37% atau mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya (9,96%) sekaligus menjadi perlambatan pertama usai tren kenaikan pertumbuhan dalam tiga bulan sebelumnya.

Rizal menjelaskan tanda-tanda crowding out tersebut memang belum mengkhawatirkan. Hanya saja, dia memperingatkan otoritas: jika tren ini berlanjut maka transmisi kebijakan ekonomi menjadi timpang.

Di satu sisi, pemerintah agresif belanja untuk mendorong pertumbuhan ketika SBN tetap laku di pasar. Di sisi lain, pada saat yang sama, perbankan tidak sepenuhnya menerjemahkan likuiditasnya menjadi kredit produktif karena fokus membeli SBN yang dibutuhkan pemerintah untuk pembiayaan APBN.

"Akibatnya, multiplier effect [efek pengganda] ke sektor riil menjadi terbatas. Dalam jangka menengah, ini bisa menahan akselerasi pertumbuhan, karena mesin utamanya, yakni konsumsi dan investasi berbasis kredit, tidak bekerja optimal," jelas pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) membuka tahun 2026 dengan akselerasi kuat pada pembiayaan UMKM. Hingga Februari 2026, perseroan telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp1,65 triliun atau setara 11,1% dari total kuota tahun ini, menjangkau lebih dari 11 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Langkah ini menegaskan komitmen BSI dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Penyaluran pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor produktif, khususnya makanan dan minuman halal, jasa, serta perdagangan.

Dari total pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan, sebesar 65 persen dialokasikan ke sektor produksi dan 35% ke sektor non-produksi sesuai amanat pemerintah. Komposisi ini mencerminkan strategi BSI dalam mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah serta berkelanjutan.

Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, menegaskan bahwa perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

"Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi serta tren kualitas pembiayaan, guna memastikan portofolio tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Kemas.

BSI mengaku optimistis bahwa pertumbuhan UMKM akan tetap solid sepanjang 2026, didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah.

"Kami melihat ekosistem UMKM terus menguat, didorong oleh program seperti KUR Syariah, pengembangan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, serta pembiayaan mikro dan SME. Selain itu, tren positif sektor halal di awal tahun juga menjadi sinyal kuat bagi pertumbuhan ke depan," tambah Kemas.

Kinerja positif di segmen UMKM ini pun memperkuat performa BSI secara keseluruhan. Per Februari 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp323 triliun atau tumbuh 14,32 persen secara tahunan (YoY), dengan kontribusi signifikan dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas. Sementara itu, pembiayaan ritel termasuk UMKM tercatat sebesar Rp52,43 triliun atau tumbuh 6,10 persen YoY.

Beragam inisiatif strategis terus dijalankan BSI dalam upaya penguatan ekosistem pendukung UMKM, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center, hingga pendampingan sertifikasi halal. Upaya ini bertujuan agar UMKM dapat naik kelas, dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Ke depan, BSI akan terus memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan segmen ritel. Optimalisasi fungsi intermediasi antara dana pihak ketiga dan pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang solid dan berkelanjutan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraup laba sebesar Rp8,9 triliun atau tumbuh 16,7 persen (year on year/yoy) hingga Februari 2026. Kinerja positif ini ditopang oleh peningkatan transaksi digital yang makin tumbuh pesat.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan semakin aktifnya transaksi nasabah di berbagai kanal layanan Bank Mandiri, khususnya melalui platform digital.

"Laba bersih Bank Mandiri tumbuh 16,7 persen secara tahunan menjadi Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat melalui Livin' by Mandiri yang turut mendorong pertumbuhan pendapatan berbasis komisi," ujar Novita, dalam keterangan resminya, Selasa (10/3).

Secara keseluruhan, hingga Februari 2026, volume transaksi melalui Livin' by Mandiri terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan total lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun, atau tumbuh sekitar 28 persen secara tahunan (yoy).

Peningkatan ini didorong oleh semakin luasnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian produk dan layanan digital, hingga transfer dana antar individu maupun pelaku usaha.

Selain itu, meningkatnya penggunaan transaksi pembayaran di berbagai merchant dan pelaku usaha, termasuk UMKM, juga turut memperkuat peran layanan digital Bank Mandiri dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat serta memperluas akses transaksi yang lebih praktis, cepat, dan inklusif.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital tersebut, Bank Mandiri juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan berbasis komisi (fee-based income) yang berasal dari berbagai layanan pembayaran, transfer, serta transaksi digital lainnya.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan berbasis komisi dari berbagai platform digital Bank Mandiri, termasuk Livin' by Mandiri sebesar Rp625 miliar yang meningkat 45,3 persen secara tahunan, serta platform wholesale Kopra by Mandiri sebesar Rp421 miliar yang tumbuh 29,3 persen (yoy).

Selain itu, kinerja positif Bank Mandiri juga tercermin dari penyaluran kredit yang mencapai Rp1.513,1 triliun atau tumbuh 15,7 persen (yoy).

Pertumbuhan ini turut diikuti oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp1.644,8 triliun, meningkat 16,3 persen (yoy).

Di sisi lain, kinerja intermediasi Bank Mandiri juga tetap terjaga yang tercermin dari pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar Rp13,7 triliun, tumbuh 9,16 persen (yoy).

Kinerja tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang tetap terjaga, serta semakin aktifnya transaksi nasabah melalui berbagai kanal layanan digital Bank Mandiri, khususnya Livin' by Mandiri.

Pada saat yang sama, efisiensi operasional juga terus membaik dengan rasio Cost-to-Income Ratio (CIR) yang turun ke level 37,21 persen, mencerminkan pengelolaan biaya yang semakin disiplin sekaligus peningkatan produktivitas bisnis.

Dari sisi kualitas aset, kinerja Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) yang berada di level 0,98 persen, disertai coverage ratio yang kuat sebesar 246,5 persen.

"Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat sinergi yang terintegrasi di seluruh lini bisnis guna mendorong akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat keunggulan kompetitif perseroan. Langkah ini sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi nasional," pungkas Novita.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) merespons rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan memperpanjang penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat likuiditas perbankan sekaligus menjaga penyaluran kredit tetap mengalir ke sektor produktif, khususnya ekonomi kerakyatan.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, mengatakan perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia diharapkan mampu memberikan ruang optimal bagi perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi.

“Perpanjangan ini diharapkan memperkuat likuiditas sistem perbankan dan menjaga ruang penyaluran kredit agar tetap terarah ke sektor-sektor produktif yang berorientasi ekonomi kerakyatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/2/2026).

Sebagai informas, realisasi penyaluran kredit yang bersumber dari dana SAL Kementerian Keuangan di Bank Mandiri menunjukkan progres positif dan berjalan sesuai rencana penempatan. Seluruh penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta pelaporan yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyaluran kredit tersebut telah menjangkau berbagai sektor strategis nasional. Dukungan pembiayaan juga tersalurkan secara luas kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.

Selain itu, pembiayaan yang bersumber dari dana SAL telah menjangkau 37 provinsi di seluruh Indonesia, mencerminkan distribusi kredit yang inklusif dan merata.

Ke depan, Bank Mandiri memastikan ekspansi kredit akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dinamika permintaan, kondisi makroekonomi, serta kualitas risiko yang tetap terjaga sehingga pertumbuhan kredit dapat berlangsung sehat dan berada di atas rata-rata industri.

Melalui optimalisasi fungsi intermediasi tersebut, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong aktivitas sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha nasional, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru secara berkelanjutan.

-----------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan realisasi kredit perseroan sebesar 15,62 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1.511,4 triliun per Januari 2026, sesuai laporan keuangan bulanan (bank only).

Peningkatan penyaluran kredit itu mendorong pertumbuhan total aset menjadi Rp2.191,9 triliun atau naik 13,96 persen YoY, mencerminkan ekspansi bisnis yang tetap terjaga kualitasnya seiring penguatan fungsi intermediasi di awal tahun.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini mengatakan, pertumbuhan tersebut mempertegas komitmen perseroan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk ekosistem UMKM dan pelaku usaha di berbagai daerah. Langkah ini sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ini menjadi wujud sinergi yang terintegrasi antara strategi bisnis, pengelolaan risiko, dan penguatan ekosistem. Kami memastikan akselerasi yang bertumbuh tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga memberikan nilai tambah bagi ekonomi kerakyatan," ujar Novita dalam keterangan resminya, Senin (23/2).

Di samping itu, struktur pendanaan juga menunjukkan penguatan yang solid. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bank only tercatat sebesar Rp1.635,5 triliun atau tumbuh 17,29 persen YoY, sejalan dengan strategi optimalisasi pendanaan dan penguatan basis nasabah.

Adapun komposisi dana tersebut didominasi dana murah dengan rasio Current Account Saving Account (CASA) yang terjaga di level 73 persen, sehingga mendukung efisiensi biaya dana sekaligus memperkuat struktur likuiditas perseroan.

Dari sisi kinerja keuangan, Bank Mandiri membukukan laba bersih sebesar Rp4,65 triliun per Januari 2026 atau tumbuh 16,18 persen YoY. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar 10,2 persen YoY, serta penurunan biaya dana (Cost of Fund/CoF) sebesar 27 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga posisi CoF terjaga di level 2,06 persen.

Pada periode yang sama, pendapatan berbasis komisi mencatatkan pertumbuhan yang solid seiring meningkatnya aktivitas transaksi di berbagai lini bisnis. Fee Based Income (FBI) recurring Bank Mandiri tumbuh 16,1 persen secara YoY, memperkuat struktur pendapatan yang semakin berimbang dan berkelanjutan.

Pertumbuhan tersebut turut mencerminkan peningkatan produktivitas serta efektivitas pengelolaan biaya dalam mendorong kinerja keuangan yang semakin optimal, tercermin dari rasio Cost to Income Ratio (CIR) yang membaik menjadi 37,75%, turun 3,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang masih berada di atas 40%.

Kinerja tersebut ditopang akselerasi transaksi digital melalui Livin' by Mandiri yang tumbuh 49,3 persen YoY, disertai peningkatan aktivitas Kopra by Mandiri sebesar 27 persen YoY. Selain itu, transaksi treasury juga meningkat 33 persen YoY, sejalan dengan penguatan layanan transaksi digital dan solusi pengelolaan finansial yang menyeluruh bagi nasabah.

Novita mengatakan, penguatan ekosistem digital tersebut menjadi bagian dari strategi menciptakan keunggulan berkelanjutan dan memperluas inklusi keuangan melalui integrasi layanan Livin' by Mandiri untuk nasabah ritel, Kopra by Mandiri bagi segmen pelaku usaha dan pebisnis, serta Livin' Merchant dalam mendukung digitalisasi transaksi UMKM.

"Akselerasi ekosistem digital kami arahkan untuk menghadirkan layanan yang menyeluruh dan terintegrasi bagi masyarakat dan nasabah. Melalui konektivitas yang semakin kuat antarsegmen, kami ingin memastikan setiap kebutuhan transaksi dan pembiayaan dapat terpenuhi secara lebih mudah, cepat, dan relevan dengan perkembangan ekonomi nasional," tutur Novita.

Pada sisi kualitas kredit, Cost of Credit (CoC) per Januari 2026 mencatatkan penurunan sebesar 21 basis poin (bps) YoY mencapai 0,35 persen dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) tetap terjaga stabil di 0,97 persen atau turun 3 bps secara tahunan. Kondisi ini mencerminkan disiplin manajemen risiko serta selektivitas Bank Mandiri dalam ekspansi pembiayaan.

Sebagai mitra strategis pemerintah dan bagian dari ekosistem Danantara, Bank Mandiri terus mengarahkan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM.

Melalui penguatan ekosistem korporasi, ritel, dan digital yang terhubung dari hulu ke hilir, bank berkode emiten BMRI ini memastikan setiap lini bisnis saling mendukung untuk menciptakan nilai tambah yang lebih luas.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan fundamental yang solid, efisiensi yang terjaga, serta strategi yang adaptif, kami optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan sepanjang 2026," pungkas Novita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Mandiri mencatatkan kinerja solid pada awal 2026 sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan keuangan bulanan (bank only) Januari 2026, realisasi kredit perseroan tumbuh 15,62 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1.511,4 triliun.

Peningkatan penyaluran kredit tersebut turut mendorong pertumbuhan total aset menjadi Rp2.191,9 triliun atau naik 13,96 persen YoY, mencerminkan ekspansi bisnis yang tetap terjaga kualitasnya seiring penguatan fungsi intermediasi di awal tahun.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan, pertumbuhan tersebut mempertegas komitmen perseroan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk ekosistem UMKM dan pelaku usaha di berbagai daerah. Langkah ini sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ini menjadi wujud sinergi yang terintegrasi antara strategi bisnis, pengelolaan risiko, dan penguatan ekosistem. Kami memastikan akselerasi yang bertumbuh tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga memberikan nilai tambah bagi ekonomi kerakyatan,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Senin (23/2).

Di samping itu, struktur pendanaan juga menunjukkan penguatan yang solid. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bank only tercatat sebesar Rp1.635,5 triliun atau tumbuh 17,29 persen YoY, sejalan dengan strategi optimalisasi pendanaan dan penguatan basis nasabah.

Adapun, komposisi dana tersebut didominasi dana murah dengan rasio Current Account Saving Account (CASA) terjaga di level 73 persen, sehingga mendukung efisiensi biaya dana sekaligus memperkuat struktur likuiditas perseroan.

Dari sisi kinerja keuangan, laba bersih secara month to date (MTD) tumbuh positif double digit, didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income (NII) sebesar 10,2 persen YoY. Kinerja tersebut turut ditopang penurunan biaya dana atau Cost of Fund (CoF) sebesar 27 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga posisi CoF pada Januari 2026 terjaga pada level 2,06 persen.

Pada periode yang sama, pendapatan berbasis komisi mencatatkan pertumbuhan yang solid seiring meningkatnya aktivitas transaksi di berbagai lini bisnis. Fee Based Income (FBI) recurring Bank Mandiri tumbuh 16,1 persen secara YoY, memperkuat struktur pendapatan yang semakin berimbang dan berkelanjutan.

Pertumbuhan tersebut turut mencerminkan peningkatan produktivitas serta efektivitas pengelolaan biaya dalam mendorong kinerja keuangan yang semakin optimal, tercermin dari rasio Cost to Income Ratio (CIR) yang membaik menjadi 37,75%, turun 3,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang masih berada di atas 40%.

PT Bank Mega Tbk mencatat pertumbuhan laba sebesar 28 persen (year on year/yoy) sepanjang 2025.

Capaian ini mencerminkan kinerja yang positif di tengah kondisi industri perbankan yang masih menghadapi tekanan suku bunga dan persaingan likuiditas.

Corporate Secretary Bank Mega Christiana M Damanik mengatakan perolehan laba Bank Mega ini dikontribusikan melalui kenaikan Fee Based Income sebesar 54 persen menjadi Rp2,79 triliun dari posisi yang sama periode sebelumnya sebesar Rp1,82 triliun, dan langkah efisiensi yang dijalankan secara disiplin.

"Pencapaian ini merupakan suatu hal yang disyukuri oleh Bank Mega, karena mampu diraih di situasi kondisi perekonomian relatif cukup menantang," ujar Christiana dalam keterangan, Rabu (11/2).

Secara rinci, Profit Before Tax (PBT) menjadi Rp4,16 triliun atau tumbuh dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,26 triliun. Sementara Profit After Tax (PAT) menjadi Rp3,36 triliun atau naik tipis sebesar 28% dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,63 triliun.

Sementara itu, total aset Bank Mega meningkat 4 persen menjadi Rp140,83 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp134,92 triliun.

Dari sisi intermediasi, Kredit tumbuh 4 persen menjadi Rp67,23 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64,65 triliun. Komposisi terbesar total kredit Bank Mega berasal dari sektor korporasi sebesar Rp46,30 triliun atau memiliki share sebesar 69 persen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan pertumbuhan menjadi Rp104,13 triliun, meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp91,67 triliun.

Komposisi DPK masih didominasi oleh Deposito, namun saldo CASA meningkat 2 persen menjadi Rp28,14 triliun dari Rp27,57 triliun pada periode sebelumnya.

"Upaya penurunan cost of fund terus dilakukan dan berhasil dijaga berada pada level yang kompetitif hingga akhir 2025, meskipun industri perbankan masih berada dalam lingkungan suku bunga yang relatif tinggi," tutup Christiana.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat pertumbuhan signifikan pada aplikasi BRImo sepanjang 2025 berkat program BRIVolution Reignite. Hingga akhir Desember jumlah pengguna aktif aplikasi ini telah mencapai 45,9 juta orang.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 18,9 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan adopsi layanan perbankan digital yang semakin meluas di tengah masyarakat Indonesia.

Total transaksi yang diproses melalui BRImo selama setahun penuh menyentuh angka 5,60 miliar kali. Frekuensi transaksi tersebut tercatat tumbuh sebesar 29 persen secara tahunan.

Nilai transaksi yang dihasilkan menembus Rp7.057 triliun atau naik 26,1 persen dari posisi akhir 2024. Pencapaian ini memperkuat posisi BRImo sebagai kanal utama untuk transaksi ritel nasabah.

Direktur Information Technology BRI, Saladin Dharma Nugraha Effendi, mengatakan capaian ini merupakan hasil penguatan infrastruktur teknologi informasi. BRI membangun kapabilitas digital yang terhubung dengan ekosistem layanan seperti ATM, EDC merchant, QRIS, hingga BRILink Agen.

"BRImo menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi digital BRI. Kami terus memperkuat kapabilitas teknologi agar BRImo mampu memberikan pengalaman transaksi yang semakin andal, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasabah di berbagai segmen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2).

Ia menambahkan, transformasi digital BRI tidak hanya fokus pada volume transaksi tetapi juga kualitas layanan. Penguatan arsitektur teknologi, modernisasi infrastruktur, serta pengelolaan sistem yang berkelanjutan memastikan layanan tetap stabil, aman, dan mampu mengakomodasi pertumbuhan transaksi yang terus meningkat.

Pertumbuhan BRImo memberikan dampak positif bagi kinerja bisnis BRI secara keseluruhan. Transaksi digital yang meningkat memperkuat struktur pendanaan, terutama dana murah sebagai fondasi intermediasi perbankan.

Alhasil, dengan struktur pendanaan yang solid, BRI memiliki ruang lebih optimal untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Di samping fungsi transaksi, BRImo terus dikembangkan sebagai pusat layanan finansial terintegrasi yang adaptif terhadap kebutuhan nasabah. Penguatan fitur dan sistem dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keamanan, keandalan, dan kualitas layanan digital.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bank BPD Bali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pengelolaan operasional perbankan Bank BPD Bali dalam mendukung fungsi intermediasi disimpulkan telah berjalan efektif. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan operasional bank dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan pada Bank BPD Bali dari 2023 hingga semester I/2025.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan pemeriksaan dilakukan sesuai amanat UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan tematik nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan operasional perbankan. Hasilnya diharapkan memberikan nilai tambah bagi entitas, khususnya dalam mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memfokuskan penilaian pada peran strategis intermediasi Bank BPD Bali dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Provinsi Bali.

Pemeriksaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali difokuskan pada peran intermediasi strategis perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Provinsi Bali.

BPK menilai sejauh mana kebijakan, sistem, dan proses operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah dirancang secara efektif dan diimplementasikan untuk mendukung fungsi intermediasi tersebut.

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

"Kami perlu menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja bank secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaan operasional perbankan dalam mendukung fungsi intermediasi pada Bank BPD Bali disimpulkan telah efektif," jelas Satria dikutip dari keterangan pers, Minggu (1/2/2026).

Meski dinilai efektif, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis untuk peningkatan performa ke depan. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen dalam menyempurnakan kebijakan memperkuat manajemen risiko serta meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan layanan perbankan kepada masyarakat.

"Kami berharap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat, akuntabel dan berdaya saing," kata Satria.

Sementara Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang akan diunggah ke aplikasi SIPTL BPK, Bank BPD Bali mencatat progres signifikan. Dari sembilan temuan, lima temuan telah ditindaklanjuti secara tuntas. Sementara dari 96 rencana aksi, sebanyak 76 rencana aksi atau sekitar 79% telah diselesaikan hingga 30 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) akan tetap menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR) di bawah 90% menyusul penarikan dana pemerintah yang berasal dari Saldo Lebih Anggaran (SAL) senilai Rp23 triliun pada 15 Desember 2025 lalu.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai sekaligus mempersiapkan dukungan pembiayaan bagi berbagai program pemerintah selanjutnya.

“Menjaga LDR di bawah 90% penting agar BNI memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk mendukung program-program pemerintah ke depan,” kata Direktur Utama BNI (BBNI) Putrama di Komisi VI DPR, Senin (26/1/2026).

Meski terjadi penarikan dana, Putrama menegaskan bahwa BNI tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Dari penempatan dana SAL, BNI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp88 triliun ke sektor riil.

Putrama menjelaskan, penempatan dana SAL oleh pemerintah dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Menteri Keuangan menempatkan dana sebesar Rp55 triliun di BNI.

Selanjutnya, pada Desember 2025, pemerintah kembali menempatkan dana SAL sebesar Rp25 triliun sehingga total penempatan mencapai Rp80 triliun.

“Pada tahap kedua, pemerintah menarik kembali dana SAL tersebut pada 15 Desember 2025 sebesar Rp23 triliun dan dana itu sudah kembali ke Bank Indonesia,” ujar Putrama.

Purbaya Tarik Duit Rp75 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah akhir tahun.

Purbaya menjamin langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

"Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Purbaya merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun.

Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif. Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi.

"Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan sinergi dengan otoritas moneter kian solid. Dia menyebut Bank Indonesia (BI) dalam dua pekan terakhir telah mendukung penuh arah kebijakan fiskal ini.

"Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat," tegasnya.