Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku telah menghubungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini terkait kepastian pembayaran gaji guru dan tenaga honorer di sekolah.

Di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat, tercatat sebanyak 3.823 guru dan pegawai berstatus honorer hingga kini belum menerima gaji. Kondisi itu disebut akibat terhambatnya aturan melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB. "Saya sudah WA [WhatsApp], Bu Menpan belum jawab," kata Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Menurut Dedi anggaran untuk membayar ribuan tenaga honorer tersebut—mulai dari guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga petugas keamanan—sebenarnya telah tersedia dalam kas daerah.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat mencairkan pembayaran karena masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya surat edaran Kementerian PAN-RB.

Dia menegaskan, kejelasan aturan sangat dibutuhkan agar proses pembayaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ya, saya minta surat Menpan RB untuk provinsi Jawa Barat bagaimana nasibnya, karena nanti melakukan pembayaran disalahkan," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa gaji honorer di sekolah ini tersendat sejak Maret 2026, padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut. "Ini ada kabar sedih," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, hak guru honorer dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan yang tertahan ini lantaran adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu, daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

"Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU [Tata Usaha]," tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

"Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar," paparnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk mencari solusi pencairan gaji guru honorer, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto bahwa hak honorer di sekolah ini sejak Maret 2026 lalu tersendat tidak bisa dibayarkan padahal kas daerah mumpuni untuk membayarkan hak tersebut.

“Ini ada kabar sedih,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya tertahannya hak guru dan penjaga sekolah serta petugas kebersihan ini karena adanya edaran yang diterbitkan Kemenpan RB bahwa setelah adanya tes penerimaan P3K penuh dan paruh waktu daerah tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer.

“Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat- Honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU,” tuturnya.

Dedi Mulyadi menilai dampak dari surat edaran ini hak honorer di sekolah terancam padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah.

“Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar,” paparnya.

Dari saran Kadisdik, solusi untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Jabar harus mengantongi fatwa rekomendasi dari Kemenpan RB yang mengeluarkan larangan tersebut. Mengingat anggaran untuk pembayaran honorer sudah ada di APBD Jabar.

KDM—panggilan akrabnya memastikan agar hak-hak tenaga honorer di sekolah segera dibayarkan, dirinya akan menemui Menpan RB Rini WIdyantini pekan depan.

“Ya sudah, nanti minggu depan saya akan temui Menteri PANRB, ya kan. Kan kita tidak mungkin sekolah tidak ada gurunya. Iya. Karena guru honorernya tidak dibayar,” tuturnya.

Selain itu KDM juga menugaskan pada Kadisdik agar segera membuat peta data guru, penjaga sekolah hingga TU guna melihat apakah ada penumpukan di satu tempat sementara tempat lain masih kekosongan. Peta ini juga nantinya akan dipakai KDM untuk menganalisa kebutuhan honorer.

“Buat peta data guru, peta penjaga sekolah, peta TU. Iya. Kalau over di satu tempat digeser ke tempat lain. Oke. Tapi kalau sudah diratakan sesuai kebutuhan, kemudian masih juga tidak mencukupi, ya mau tidak mau kita harus menggunakan tenaga honorer meskipun ada larangan,” paparnya.

KDM juga meminta pada prosesnya pengangkatan guru honorer harus lebih selektif dan sesuai kompetensi. Pihaknya tidak menginginkan pengangkatan honorer dilakukan atas dasar kedekatan dengan pihak kepala sekolah.

“Ini menjadi catatan penting,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengangkat puluhan ribu pekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Februari 2026 dan mencakup berbagai posisi, mulai dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akuntan, hingga tenaga gizi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pada tahap pertama, sebanyak 2.080 formasi PPPK telah direkrut dan resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengangkatan terhitung sejak 1 Juli 2025.

Selanjutnya, pada tahap kedua, BGN membuka 32.000 formasi PPPK, yang sebagian besar diperuntukkan bagi Kepala SPPG. Secara rinci, sebanyak 31.250 formasi dialokasikan untuk Kepala SPPG yang merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sementara itu, 750 formasi dibuka untuk akuntan dan 375 formasi untuk tenaga gizi melalui jalur umum.

“Peserta sudah mendaftar, mengikuti tes berbasis komputer, dan kini memasuki tahap pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk PPPK. Diperkirakan pengangkatan resmi dimulai 1 Februari 2026,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

BGN juga berencana kembali membuka seleksi PPPK tahap ketiga dan keempat, masing-masing dengan 32.460 formasi, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Pasal 17 menyebutkan bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 62 mengatur bahwa pegawai SPPG yang berstatus PPPK memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Gaji SPPG Jika Diangkat Menjadi PPPK

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang gaji PPPK, besaran gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Secara umum, gaji PPPK berada di kisaran Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta per bulan, belum termasuk tunjangan lain.

Berikut rincian gaji PPPK berdasarkan golongan:

• Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
• Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
• Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
• Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
• Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
• Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
• Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
• Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
• Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
• Golongan X: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
• Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
• Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
• Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
• Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
• Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
• Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
• Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000

Dengan skema tersebut, SPPG yang diangkat menjadi PPPK dipastikan memperoleh penghasilan yang relatif stabil dan jauh di atas upah tenaga non-ASN.

Gaji Guru Honorer

Berbanding terbalik dengan kondisi SPPG, guru honorer atau non-ASN hingga kini masih menerima gaji yang relatif rendah. Di banyak daerah, gaji guru honorer berada di kisaran Rp300.000 hingga Rp2.000.000 per bulan, tergantung kemampuan sekolah dan pemerintah daerah.

Pemerintah memang memberikan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan bagi guru honorer yang telah bersertifikat. Namun, tunjangan tersebut terpisah dari gaji pokok dan hanya bisa dinikmati oleh guru yang telah memenuhi syarat sertifikasi.

Perbedaan mencolok antara SPPG dan guru honorer inilah yang belakangan memicu polemik. Banyak pihak menilai sistem penerimaan PPPK terkesan lebih terbuka dan masif bagi SPPG, sementara guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun masih harus berjuang dengan:

• Formasi PPPK yang terbatas
• Seleksi yang sangat ketat dan kompetitif
• Penghasilan yang minim selama menunggu pengangkatan

Kondisi tersebut menimbulkan kesan ketidakadilan, terutama bagi guru honorer yang telah lama menjadi tulang punggung pendidikan, namun belum mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan setara ASN.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sejatinya merupakan langkah positif. Namun, disparitas yang lebar antara SPPG yang relatif cepat diangkat menjadi PPPK dan guru honorer yang masih tertahan dalam keterbatasan formasi menjadi pekerjaan rumah besar yang masih menuntut solusi lebih adil dan merata.