Kesiapan buffer zone menjadi kunci dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pun dengan pengaturan kendaraan barang sumbu dua yang tidak masuk dalam pembatasan perlu diperhatikan agar berjalan kondusif,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan mematangkan strategi menghadapi puncak arus balik gelombang kedua 28-29 Maret 2026 di lintas Ketapang-Gilimanuk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, guna memastikan kelancaran penyeberangan serta mengantisipasi kepadatan kendaraan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pihaknya bersama para pemangku kepentingan terkait telah melaksanakan rapat koordinasi untuk mematangkan strategi dalam menghadapi puncak arus balik gelombang kedua di lintas tersebut.

"Kita harus memprioritaskan layanan penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk pada arus balik ini, mekanisme tiba bongkar berangkat (TBB), keputusan harus diambil secara cepat dan jangan terlambat sesuai dengan kondisi di lapangan," kata Aan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia menekankan, hasil dari evaluasi arus mudik yang lalu mengharuskan adanya optimalisasi buffer zone dan delaying system untuk mengurai antrean kendaraan yang akan menuju ke area pelabuhan.

"Kesiapan buffer zone menjadi kunci dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pun dengan pengaturan kendaraan barang sumbu dua yang tidak masuk dalam pembatasan perlu diperhatikan agar berjalan kondusif," ujar Aan.

Adapun untuk buffer zone kendaraan roda empat dan bus dialokasikan di Gran Watudodol dan Kantong Parkir Bulusan. Sementara untuk kendaraan barang di buffer zone Sri Tanjung dan Kantong Parkir PT Pusri dan Pelindo.

Selain itu, yang menjadi strategi lainnya adalah pengoperasian kapal. Pada kondisi normal sebanyak 28 kapal beroperasi. Untuk kondisi padat sebanyak 30 kapal beroperasi dan untuk kondisi sangat padat akan ada 32 kapal yang beroperasi.

"Apabila sangat diperlukan jumlah kapal bisa ditambah menjadi 35 sampai dengan 40 kapal dan akan ada 2 kapal bantuan yang kapasitasnya 60 hingga 80 kendaraan," tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun PT ASDP Indonesia Ferry, pada H+1 hingga H+3 Lebaran kendaraan yang sudah menyeberang ke Bali sebanyak 41.526 unit dengan rincian roda dua sebanyak 24.093 unit (25 persen), roda empat sebanyak 14.179 unit (34 persen), bus sebanyak 927 unit (20 persen) dan truk sebanyak 2.327 (17 persen).

"Dari jumlah tersebut masih terdapat 114.255 kendaraan (73 persen) yang belum menyeberang ke Bali dan ASDP memprediksi arus balik tertinggi jatuh pada H+6 atau tanggal 28 Maret 2026," jelasnya.

Demi mewujudkan arus balik yang selamat, aman dan lancar, Aan menekankan perlunya komunikasi dan sinergi yang baik di antara operator pelabuhan, TNI/Polri, Dinas Perhubungan serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen Cs dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya masih berpeluang untuk melayangkan kasasi karena perkara ini masih ditangani menggunakan KUHAP lama.

"Yang jelas, terhadap yang bersangkutan sudah dinyatakan bebas. Tapi kan waktu itu diproses tetap menggunakan masih KUHAP yang lama," kata Anang, di Kejagung, Jumat (13/3/2026.

Anang menegaskan, penuntut umum masih memiliki waktu untuk menganalisis seluruh fakta persidangan sebelum mengajukan upaya hukum kasasi.

"Kita tunggu sikap penuntut umum dalam waktu yang telah ditentukan sesuai aturan. Kita tunggu saja nanti sikap penuntut umum dalam waktu dekat," pungkas Anang.

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

"Benar, saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara DJKA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Budi menjelaskan alasan pemanggilan BKS karena menjabat sebagai Menteri Perhubungan saat kasus tersebut terjadi sehingga keterangan dirinya dibutuhkan penyidik.

"Pak BKS yang menjabat selaku Menteri Perhubungan pada saat tempus perkara, keterangannya tentu diperlukan oleh Penyidik untuk mengungkap perkara dengan lokus di beberapa titik ini, agar menjadi terang," ujar Budi.

Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Berdasarkan catataan Bisnis.com, KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo juga menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga menerima aliran dana terkait korupsi DJKA di Jawa Tengah.

Dia pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebanyak dua kali pada Rabu (27/8/2025) dan Senin (22/9/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemanggilan terhadap PT Mandiri Tunas Finance (MTF) terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga penagih (debt collector) yang digunakan oleh perusahaan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan pemanggilan manajemen PT MTF dilakukan hari ini, Rabu (25/2/2026).

“OJK pada Rabu ini telah memanggil manajemen PT MTF untuk meminta klarifikasi dan penjelasan secara lengkap mengenai kronologis kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Ismail melanjutkan, dari permintaan keterangan yang dilakukan tersebut, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku.

“Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka OJK akan memberikan sanksi tegas kepada MTF sesuai ketentuan,” tegasnya.

OJK, kata Ismail, menegaskan bahwa proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan perlindungan konsumen. Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan.

Dia meneruskan, OJK pun mengimbau kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk memastikan bahwa kegiatan penagihan, termasuk yang dilakukan melalui pihak ketiga, dilaksanakan secara profesional, patuh terhadap ketentuan yang berlaku, dan tidak menggunakan cara-cara intimidatif maupun kekerasan.

“OJK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melakukan langkah pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki,” tutupnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial video yang menunjukkan oknum mengaku sebagai debt collector terkait penarikan kendaraan. Setelah berselisih, mobil berwarna putih langsng dibawa debt collector tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi sebagai saksi kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pemeriksaan diagendakan pada Rabu (25/2/2026). Selain Cris, KPK juga memanggil Daafi Armanda selaku Kasi Konstruksi Bangunan Direktorat PNK3, Dayoena Ivon Muriono selaku PPPK Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker, dan Pimpinan SAV Money Changer.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (25/2/2026).

Namun Budi belum bisa menjelaskan materi pemeriksaan dalam kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel).

Sebagai informasi, Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya merupakan tersangka terkait dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Mereka melakukan penggelembungan dana penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. KPK juga telah menyita dan memindahkan 32 kendaraan ke Rupbasan KPK di Cawang

Para tersangka diduga memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan penerbitan sertifikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara pada Kamis (12/2/2026). Sejumlah nama menteri yang hadir mulai dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto hingga Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Brian tiba di Istana Negara pada pukul 14.15 WIB. Kemudian disusul kedatangan Trenggono dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria pada 14.25 WIB.

Brian menjelaskan salah satu tujuan kedatangannya ke Istana Negara adalah terkait pembahasan teknologi pengelolaan sampah di tingkat mikro.

"Mungkin melanjutkan [pembahasan] yang sampah mikro kemarin," kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2/2026).

Pada kemarin, Rabu (11/2/2026), Brian memang dipanggil Prabowo ke Istana Negara. Brian menjelaskan dalam rapatnya dengan Presiden tersebut salah satu yang dibahas adalah terkait dengan penanganan sampah.

Menurutnya, ada beberapa teknologi yang sudah berjalan dikembangkan oleh beberapa kampus. Pengembangan teknologi itu akan terus dipercepat.

Untuk hari ini, Brian menjelaskan terdapat sekitar 7 orang pejabat yang diundang Prabowo ke Istana Negara.

Sementara, Trenggono menjawab belum tahu persis materi pembahasan terkait pemanggilannya ke Istana Negara.

"Saya belum tahu persis. Nanti ya, nanti saja," kata Trenggono.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi investasi di sektor ESDM pada 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disumbang oleh sektor ketenagalistrikan.

Bahlil menjelaskan total investasi sektor ESDM sepanjang 2025 mencapai US$31,7 miliar. Investasi tersebut berasal dari sektor mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas (migas), ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

"Investasi kita sejak 2025 total untuk investasi di sektor ESDM sebesar US$31,7 miliar, terdiri dari Minerba US$6,7 miliar, Migas US$18 miliar, Listrik US$4,6 miliar, EBTKE US$2,4 miliar," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM Sepanjang 2025, Kamis (8/1).

Ia menyebutkan, jika dibandingkan dengan capaian investasi pada 2024 sebesar US$32,3 miliar, terjadi penurunan yang bersumber dari sektor listrik.

"Pasti teman-teman tanya dibandingkan dengan 2024, investasi ada terjadi koreksi. Di mana koreksinya? Di listrik," kata Bahlil.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bahlil mengatakan bakal segera memanggil PT PLN (Persero) guna mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik baru.

"Nanti habis ini saya akan rapat dengan PLN," katanya.

Bahlil berharap percepatan proyek ketenagalistrikan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dapat meningkatkan kembali minat investasi di sektor ESDM ke depan.

"Kami akan mendorong percepatan untuk pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL. Ini saya lihat memang ada terjadi butuh effort dan kerja keras agar bisa tercapai," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat kesiapan layanan dalam menghadapi arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pada lintas penyeberangan Gilimanuk-Ketapang.

Dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Senin, Menhub menilai penyeberangan lintas Gilimanuk-Ketapang saat arus mudik Natal 2025 telah berlangsung dengan aman dan lancar, sehingga kesiapan itu harus dilanjutkan pada layanan arus balik pada Tahun Baru 2026.

"Layanan transportasi (arus mudik Natal 2025), termasuk penyeberangan Bali-Jawa, terpantau berlangsung lancar dan aman berkat kesiapan operator serta sinergi lintas pemangku kepentingan,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Dia menekankan keberhasilan itu perlu terus dijaga hingga periode arus balik berakhir, mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.

Menhub secara khusus menyampaikan empat hal utama yang menjadi perhatian bagi ASDP dan seluruh pemangku kepentingan. Pertama, aspek keselamatan (safety) harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional.

Kedua, pentingnya kolaborasi yang solid antar seluruh pihak terkait, mulai dari regulator, operator, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah.

Ketiga, perlunya memperhatikan detail-detail kecil sebagai pembelajaran dari insiden kecelakaan KMP Tunu pada Juli 2025 lalu agar tidak terulang kembali.

Keempat, kewaspadaan tinggi terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi kapan saja dan berdampak langsung pada keselamatan pelayaran.

Menhub melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Gilimanuk untuk memantau langsung kesiapan layanan penyeberangan dalam menghadapi pergerakan pasca tahun baru pada periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Kunjungan itu dilakukan seiring prediksi puncak pergerakan penumpang pada malam pergantian tahun, yakni Senin (29/12) dan Selasa (30/12), serta puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada Sabtu (3/1) dan Minggu (4/1) di lintasan strategis Gilimanuk–Ketapang.

Dalam peninjauan tersebut, Menhub turut didampingi Kakorlantas Agus Suryo dan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono.

Sejalan dengan arahan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan penyeberangan lintasan Gilimanuk–Ketapang dalam menghadapi arus pergerakan angkutan Natal dan tahun baru.

Berbagai langkah antisipatif disiapkan untuk menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa, seiring dinamika trafik yang terus dipantau secara intensif selama periode Natal dan tahun baru baik pada arus berangkat maupun arus balik.

Senior General Manager Regional III ASDP Luthfi Adi Subarkah menyampaikan kesiapan operasional didukung oleh ketersediaan armada dan infrastruktur pelabuhan yang memadai.

"Di lintas Ketapang-Gilimanuk jumlah kapal yang siap operasi (standby) sebanyak 55 unit serta 17 unit dermaga di Ketapang dan Gilimanuk, dilengkapi buffer zone dan delaying system untuk mengantisipasi fluktuasi kepadatan kendaraan,” ujarnya.

Sementara itu, berkoordinasi dengan regulator dan mitra kerja terkait, juga telah disiapkan skenario pola operasi kapal yang fleksibel sesuai tingkat kepadatan, mulai dari kondisi normal hingga sangat padat.

Pada kondisi puncak, kapasitas angkut dapat dioptimalkan melalui pengoperasian hingga 32 kapal dengan dukungan dermaga alternatif Bulusan serta pola time based berthing (TBB) guna mempercepat proses bongkar muat kendaraan.

Dari sisi kinerja produksi, data Posko Natal dan Tahun Baru 2025 menunjukkan pergerakan penyeberangan di lintasan Gilimanuk–Ketapang tetap terjaga secara terkendali.

Hingga periode H-10 sampai dengan H+2 Natal, realisasi penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk tercatat sebanyak 83.146 unit kendaraan atau tumbuh sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan total penumpang mencapai 283.127 orang.

Sementara itu, dari Pelabuhan Ketapang tercatat 81.916 unit kendaraan dengan total penumpang 302.181 orang. Secara kumulatif, total kendaraan yang dilayani pada kedua arah lintasan mencapai lebih dari 165 ribu unit dengan pergerakan penumpang sekitar 585 ribu orang, mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur akhir tahun.

Selain kesiapan sarana dan prasarana, ASDP juga memperkuat koordinasi lintas instansi yang terlibat dalam Posko Natal dan Tahun Baru, termasuk kepolisian, BPTD, KSOP, dan pemerintah daerah.

Pemantauan data reservasi tiket Ferizy dilakukan secara berkala dan real time untuk memastikan distribusi trafik berjalan seimbang serta memungkinkan pengambilan keputusan cepat apabila terjadi peningkatan kepadatan.

“Fokus utama kami adalah keselamatan dan kelancaran layanan," kata Luthfi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) mengumumkan akan segera mengerek tarif tol Gempol - Pasuruan mulai esok hari, 24 November 2025 pukul 00.00 WIB.

Mengutip informasi yang dibagikan manajemen, rencana kenaikan tarif Tol Gempol-Pasuruan telah mengantongi restu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 1160/KPTS/M/2025.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1160/KPTS/M/2025 mulai tanggal 24 November 2025 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Tol Gemopol Pasuruan," jelas manajemen PT JGP, dikutip Minggu (23/11/2025).

Adapun, penyesuaian tarif ini didasarkan pada perhitungan inflasi dan evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) yang terus ditingkatkan oleh pengelola jalan tol.

Berdasarkan pengumuman tersebut, tarif terjauh dengan sistem transaksi tertutup untuk seluruh golongan kendaraan mengalami peningkatan. Untuk kendaraan Golongan I (Sedan, Jip, Truk Kecil, dan Bus), tarif terjauh kini mencapai Rp48.500, naik Rp2.000 dari tarif sebelumnya Rp46.500.

Daftar Tarif Tol Gempol-Pasuruan mulai Senin (24/11/2025):

1. GT Bangil:

• Golongan I: Rp9.500
• Golongan II&III: Rp14.500
• Golongan IV & V: Rp19.500

2. GT Rembang

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.500
• Golongan IV&V: Rp39.500

3. GT Pasuruan

• Golongan I: Rp29.000
• Golongan II&III: Rp43.500
• Golongan IV& V: Rp58.500

4. GT Grati

• Golongan I: Rp48.500
• Golongan II&III: Rp73.000
• Golongan IV&V: Rp97.000

Asal Perjalanan GT Bangil

5. GT Rembang

• Golongan I: Rp10.000
• Golongan II&III: Rp15.000
• Golongan IV&V: Rp20.000

6. GT Pasuruan

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II & III: Rp29.000
• Golongan IV & V: Rp39.000

7. GT Gempol

• Golongan I: Rp9.500
• Golongan II & III: Rp14.500
• Golongan IV & V: Rp19.500

8. GT Grati

• Golongan I: Rp39.000
• Golongan II & III: Rp58.500
• Golongan IV & V: Rp77.500

Asal Perjalanan GT Rembang

9. GT Pasuruan

• Golongan I: Rp9.500
• Golongan II&III: Rp14.000
• Golongan IV&V: Rp19.000

10. GT Gempol

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.500
• Golongan IV&V: Rp39.500

11. GT Bangil

• Golongan I: Rp10.000
• Golongan II&III: Rp15.000
• Golongan IV&V: Rp20.000

12. GT Grati

• Golongan I: Rp29.000
• Golongan II&III: Rp43.000
• Golongan IV&V: Rp57.500

Asal Perjalanan GT Pasuruan

13. GT Gempol

• Golongan I: Rp29.000
• Golongan II&III: Rp43.500
• Golongan IV&V: Rp58.500

14. GT Bangil

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.000
• Golongan IV&V: Rp39.000

15. GT Rembang

• Golongan I: Rp9.500
• Golongan II&III: Rp14.000
• Golongan IV&V: Rp19.000

16. GT Grati

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.000
• Golongan IV&V: Rp39.000

Asal Perjalanan GT Grati

17. GT Gempol

• Golongan I: Rp48.500
• Golongan II&III: Rp73.000
• Golongan IV&V: Rp97.000

18. GT Bangil

• Golongan I: Rp39.000
• Golongan II&III: Rp58.500
• Golongan IV&V: Rp77.500

19. GT Rembang

• Golongan I: Rp29.000
• Golongan II&III: Rp43.000
• Golongan IV&V: Rp57.500

20. GT Pasuruan

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.000
• Golongan IV&V: Rp39.000

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) mengumumkan akan segera mengerek tarif tol Gempol - Pasuruan mulai esok hari, 24 November 2025 pukul 00.00 WIB.

Mengutip informasi yang dibagikan manajemen, rencana kenaikan tarif Tol Gempol-Pasuruan telah mengantongi restu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 1160/KPTS/M/2025.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1160/KPTS/M/2025 mulai tanggal 24 November 2025 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Tol Gemopol Pasuruan," jelas manajemen PT JGP, dikutip Minggu (23/11/2025).

Adapun, penyesuaian tarif ini didasarkan pada perhitungan inflasi dan evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) yang terus ditingkatkan oleh pengelola jalan tol.

Berdasarkan pengumuman tersebut, tarif terjauh dengan sistem transaksi tertutup untuk seluruh golongan kendaraan mengalami peningkatan. Untuk kendaraan Golongan I (Sedan, Jip, Truk Kecil, dan Bus), tarif terjauh kini mencapai Rp48.500, naik Rp2.000 dari tarif sebelumnya Rp46.500.

Daftar Tarif Tol Gempol-Pasuruan mulai Senin (24/11/2025):

1. GT Bangil:

• Golongan I: Rp9.500
• Golongan II&III: Rp14.500
• Golongan IV & V: Rp19.500

2. GT Rembang

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.500
• Golongan IV&V: Rp39.500

3. GT Pasuruan

• Golongan I: Rp29.000
• Golongan II&III: Rp43.500
• Golongan IV& V: Rp58.500

4. GT Grati

• Golongan I: Rp48.500
• Golongan II&III: Rp73.000
• Golongan IV&V: Rp97.000

Asal Perjalanan GT Bangil

5. GT Rembang

• Golongan I: Rp10.000
• Golongan II&III: Rp15.000
• Golongan IV&V: Rp20.000

6. GT Pasuruan

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II & III: Rp29.000
• Golongan IV & V: Rp39.000

7. GT Gempol

• Golongan I: Rp9.500
• Golongan II & III: Rp14.500
• Golongan IV & V: Rp19.500

8. GT Grati

• Golongan I: Rp39.000
• Golongan II & III: Rp58.500
• Golongan IV & V: Rp77.500

Asal Perjalanan GT Rembang

9. GT Pasuruan

• Golongan I: Rp9.500
• Golongan II&III: Rp14.000
• Golongan IV&V: Rp19.000

10. GT Gempol

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.500
• Golongan IV&V: Rp39.500

11. GT Bangil

• Golongan I: Rp10.000
• Golongan II&III: Rp15.000
• Golongan IV&V: Rp20.000

12. GT Grati

• Golongan I: Rp29.000
• Golongan II&III: Rp43.000
• Golongan IV&V: Rp57.500

Asal Perjalanan GT Pasuruan

13. GT Gempol

• Golongan I: Rp29.000
• Golongan II&III: Rp43.500
• Golongan IV&V: Rp58.500

14. GT Bangil

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.000
• Golongan IV&V: Rp39.000

15. GT Rembang

• Golongan I: Rp9.500
• Golongan II&III: Rp14.000
• Golongan IV&V: Rp19.000

16. GT Grati

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.000
• Golongan IV&V: Rp39.000

Asal Perjalanan GT Grati

17. GT Gempol

• Golongan I: Rp48.500
• Golongan II&III: Rp73.000
• Golongan IV&V: Rp97.000

18. GT Bangil

• Golongan I: Rp39.000
• Golongan II&III: Rp58.500
• Golongan IV&V: Rp77.500

19. GT Rembang

• Golongan I: Rp29.000
• Golongan II&III: Rp43.000
• Golongan IV&V: Rp57.500

20. GT Pasuruan

• Golongan I: Rp19.500
• Golongan II&III: Rp29.000
• Golongan IV&V: Rp39.000

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk., terkait kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam antara PT Antam dan PT Loco Montrado.

Kedua Dirut tersebut berinisial TM periode 2013-2015 dan TB menjabat pada periode 2015-2017. Selain itu, KPK juga memanggil Dirut PT MRT Jakarta (Treasury, Tax and Insurance Division Head PT Antam 2001- 22 Maret 2013) berinisial TUH dan Legal Counsel Division Head PT Antam berinisial WD.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keempat saksi memenuhi panggilan KPK, Kamis (6/11/2025).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

Budi belum menyampaikan pokok materi pemeriksaan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan General Mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang (AT) Tbk, Dody Martimbang (DM), sebagai tersangka.

Dia disebut langsung memilih PT Loco Montrado (LM) untuk meneken kerja sama pengolahan anoda logam tersebut. Pada 30 Januari 2024, Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Dody 6,5 tahun penjara.

Dody dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengolahan anoda logam yang melibatkan PT Antam dan PT Loco Montrado pada 2017 yang merugikan negara Rp 100,7 miliar.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar sebagai tersangka. Kendati sudah ditetapkan tersangka, Siman belum ditahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap 10 saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Salah satu saksi merupakan istri SYL berinisial HUA dengan kapasitasnya sebagai pihak swasta.

"Pemeriksaan dilakukan di BPK Sulawesi Selatan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (4/11/2025),.

Selain HUA, KPK juga memeriksa empat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berinisial AI, DHW, EFL, II, dan NS. Kemudian pihak swasta, yakni DSS, YM, AS, dan WTL.

Adapun SYL saat ini sudah mendekam di penjara usai divonis bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementan dan gratifikasi. Dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun berdasarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) Februari 2025 lalu.

SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan US$30.000 atas perkaranya di Kementan itu. Adapun, jika SYL tidak sanggup membayar uang pengganti maka jaksa akan menyita harta SYL untuk dilelang.

Namun dalam catatan Bisnis, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memandang tidak semua hasil pemerasan dinikmati secara langsung oleh SYL. Oleh sebab itu, SYL hanya dijatuhi hukuman pidana uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000.

Meski sudah menjadi terpidana, kasus dugaan pencucian uang yang menjerat SYL sebagai tersangka kini masih bergulir di KPK dalam tahap penyidikan.