Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan paling populer pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, di balik tingginya kepercayaan publik, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai celah yang berpotensi menggerus efektivitas program.

Survei Poltracking Indonesia periode 2—8 Maret 2026 mencatat MBG menjadi program paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 36,5%. Angka ini jauh melampaui program lain seperti bantuan subsidi upah 11%, layanan kesehatan gratis 9,6%, KIP 8,6%, dan KIS 7,2%.

Dominasi tersebut turut menopang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 74,1%, sementara tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto berada di 74,9%.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menjelaskan bahwa MBG menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kepuasan publik terhadap pemerintah.

Namun, temuan survei juga menunjukkan adanya celah antara persepsi dan realisasi program.

"Ketika ditanya apakah tepat sasaran hanya (32.1%) yang menjawab MBG tepat sasaran. Tingkat kepuasannya termasuk rendah 55% puas, 35,8% tidak puas. Sementara popularitas MBG tergolong tinggi 88.0% publik tahu. Ini menunjukkan adanya gap antara persepsi manfaat dan kualitas implementasi di lapangan," kata Masduri kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan temuan ini menunjukkan bahwa kuatnya komunikasi pemerintah mampu mendorong popularitas program, tetapi pengalaman masyarakat di lapangan belum sepenuhnya konsisten.

"Program MBG dinilai baik secara konsep dan komunikasi. Hanya, kualitas pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik," jelasnya.

Meski demikian, popularitas program tidak serta-merta mencerminkan kualitas implementasi di lapangan. Sejumlah pengamat menilai desain kebijakan hingga tata kelola program masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.

Dihubungi secara terpisah, Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships Riko Noviantoro menilai persoalan utama MBG terletak pada perencanaan yang tidak matang dan dominasi kepentingan politik.

“Perencanaan di dalam MBG itu kurang tepat, kurang akurat,” katanya saat dihubungi secara daring, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa desain awal program yang ditujukan untuk sekitar 20 juta penerima diperluas secara signifikan hingga sekitar 83 juta orang. Perluasan ini dinilai membebani tata kelola dan anggaran program

“Rencananya yang dibikin itu untuk 20 juta orang, sekarang dipaksa jadi 83 juta orang,” ucapnya.

Menurutnya, ekspansi tersebut tidak sepenuhnya didorong oleh kebutuhan teknokratis, melainkan oleh kepentingan politik jangka panjang.

Dia menuturkan dampak dari kondisi tersebut terlihat pada berbagai persoalan di lapangan, mulai dari masalah distribusi, kualitas makanan, hingga kasus keracunan yang mencerminkan lemahnya standar operasional.

Selain itu, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG disebut berpotensi menekan ruang fiskal dan menggeser alokasi belanja sektor lain.

Implementasi MBG Dinilai Perlu Ditata Ulang

Di sisi lain, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai implementasi MBG perlu ditata ulang secara menyeluruh untuk menghindari pemborosan anggaran

“Ditata dulu yang baik, moratorium dulu, baru mulai lagi. Kalau tidak, nanti pasti berantakan,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Dia juga menyoroti pendekatan program yang menyasar seluruh anak tanpa mempertimbangkan kondisi gizi dan ekonomi.

Sebab, baginya kurang tepat jika anak-anak yang hidup dengan ekonomi menengah ke atas mendapatkan MBG.

“Anak-anak yang kurang gizi di daerah miskin, ada petanya itu semua. Itu yang dikasih, bukan seluruh Indonesia,” katanya

Agus menambahkan bahwa skema distribusi dalam jumlah besar berisiko menurunkan kualitas makanan, terutama dari sisi keamanan.

Dia menekankan sejumlah temuan tersebut menegaskan bahwa MBG menghadapi tantangan struktural dalam implementasi.

Program ini berhasil membangun legitimasi publik melalui visibilitas dan persepsi manfaat, tetapi masih menghadapi persoalan dalam aspek perencanaan, ketepatan sasaran, dan kualitas pelaksanaan.

Walhasil, kondisi ini menempatkan MBG pada persimpangan antara keberhasilan komunikasi kebijakan dan tantangan efektivitas di lapangan, yang akan menentukan keberlanjutan program ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI tidak sekadar mencerminkan kinerja yang dipersepsikan lemah, tetapi juga menandai persoalan struktural yang lebih dalam, mulai dari disfungsi pengawasan hingga ketimpangan relasi politik di parlemen.

Temuan survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026, DPR berada peringkat 17 dari 17 lembaga negara dan institusi di Indonesia terkait tingkat kepercayaan dengan tingkat sangat percaya terhadap DPR hanya mencapai 3,7%; cukup percaya 46,0%; kurang percaya 25,8%; dan sangat tidak percaya; 13,4%.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menilai publik masih memiliki kepercayaan terhadap negara, tetapi tidak terhadap representasi politiknya di parlemen.

Menurutnya tren kepercayaan publik terhadap DPR RI cenderung stagnan dalam periode Oktober 2025 hingga Maret 2026. Namun, stagnasi itu menyimpan persoalan yang lebih mendasar, yakni adanya kesenjangan kepercayaan antara lembaga legislatif dengan lembaga negara lainnya.

“Terlihat adanya ketimpangan kepercayaan antar lembaga negara: Eksekutif dan yudikatif relatif lebih tinggi dibandingkan legislatif. Artinya, publik masih percaya pada negara, tetapi belum percaya pada representasi politiknya,” katanya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Menurut Masduri, rendahnya kepercayaan itu mencerminkan jarak antara ekspektasi publik dan hasil kerja yang dirasakan, terutama dalam isu ekonomi dan korupsi yang dinilai belum optimal.

Penilaian publik, lanjutnya, tidak lagi berfokus pada proses, melainkan pada output yang konkret untuk mengkerek kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI.

“Publik menilai output, bukan proses. Artinya, baik legislasi, pengawasan, maupun perilaku anggota DPR RI dinilai dari sejauh mana menghasilkan dampak nyata bagi publik,” katanya.

Disfungsi Pengawasan

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Aisah Putri Budiatri mengatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR bukan fenomena baru. Dalam berbagai survei, DPR konsisten menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah.

Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari disfungsi DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah. Struktur politik yang didominasi koalisi besar membuat fungsi kontrol terhadap eksekutif menjadi tidak optimal.

“Koalisi super gendut menjadikan hampir tidak ada partai politik di luar pemerintah. Hal ini membuat partai politik di parlemen sulit secara tegas mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Situasi itu diperbhruk oleh sejumlah kecerobohan anggota DPR dalam satu tahun terakhir yang memicu kritik publik dan gelombang demonstrasi, seperti akhir Agustus 2025. Isu keberpihakan terhadap kepentingan publik serta persoalan etik anggota turut memperdalam penurunan kepercayaan.

Aisah menilai perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Reformasi harus menyentuh aspek sistemik, mulai dari sistem pemilu, penguatan partai politik, hingga desain kelembagaan parlemen.

“Perlu dipikirkan tentang mendorong terbentuknya UU politik yang melihat pelaksanaan pemilu, penguatan partai, dan parlemen sebagai satu skema yang utuh,” jelasnya.

Dia menjelaskan sistem rekrutmen, sistem fraksi, sistem koalisi, dan lainnya yang terkait harus segera dievaluasi dan dipikirkan model terbaiknya yang berbasis dengan riset, bukan sekadar kepentingan politik.

Persoalan Historis dan Literasi Politik

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo melihat rendahnya kepercayaan terhadap DPR juga berakar dari faktor historis yang panjang.

Dalam persepsi publik yang terbentuk dari waktu ke waktu, DPR sering dianggap sebagai sumber persoalan politik. Pakar Politik itu mengacu pada sejumlah catatan sejarah, mulai dari pembubaran DPR di masa Presiden Soekarno hingga pelemahan peran lembaga legislatif pada era Orde Baru.

“Dalam memori kolektif kita sebagai bangsa, DPR itu dipercaya sebagai sumber masalah karena memang ada sejarahnya,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Narasi tersebut, kata dia, terus berulang hingga era reformasi, di mana DPR kerap menjadi sasaran pelimpahan kesalahan oleh kekuasaan eksekutif.

Di sisi lain, rendahnya literasi politik masyarakat turut memperburuk persepsi. Banyak publik yang belum memahami fungsi dan peran DPR, sehingga menilai kinerja legislatif dengan standar eksekutif. “Kalau masyarakat tidak paham tugas dan fungsi legislatif, bagaimana dia mau bisa percaya,” katanya.

Kunto menilai ketidaktahuan tersebut membuat penilaian publik menjadi tidak proporsional. DPR dinilai dari hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberian bantuan langsung yang tupoksinya berada di ranah eksekutif.

Selain itu, perilaku individu anggota DPR juga kerap digeneralisasi sebagai wajah institusi. Pernyataan kontroversial satu anggota dapat berdampak pada citra keseluruhan lembaga.

Menurutnya, fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari lembaga legislatif yang kolektif, tetapi tetap memerlukan pengelolaan komunikasi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Selain itu, Kunto menyampaikan kurangnya kepercayaan publik terhadap DPR tidak lepas dari situasi ekonomi. Masyarakat yang cenderung tertekan, berbanding terbalik dengan gaya hidup para anggota parlemen karena memperoleh fasilitas sehingga memicu kecemburuan sosial.

Dia menuturkan kondisi ini meningkatkan ekspektasi publik terhadap kinerja parlemen. Kunto menilai tuntutan publik terhadap DPR menjadi semakin tinggi karena adanya persepsi ketimpangan antara fasilitas yang diterima dan kinerja yang ditunjukkan.

“Tidak salah ketika rakyat menuntut kinerja yang lebih bagus lagi dari DPR, karena gajinya besar,” jelasnya.

Dia memandang bahwa upaya DPR untuk memulihkan kepercayaan rakyat adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. DPR, katanya, perlu menunjukkan secara terbuka apa yang dikerjakan, bagaimana proses pengambilan keputusan, serta posisi politik dalam setiap isu.

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap solid mencapai 75,1%. Tingginya kepercayaan ini turut ditopang oleh berbagai program pro rakyat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan bahwa dari 88% masyarakat yang mengetahui program MBG, sebanyak 55% di antaranya menyatakan puas. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar program ini semakin selaras dengan harapan publik. Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda

"Program MBG menjadi salah satu katalisator tingginya kepuasan publik. Namun, untuk menjaga agar dukungan ini tetap stabil, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan taktis," kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, saat Rilis Survei Nasional bertajuk 'Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran' di saluran YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Ahmad Zia Fitrahudin mengatakan, penerapan kebijakan berbasis nalar logis (logical reasoning policy) diperlukan pada setiap tahapan program MBG. Mulai dari proses pengadaan, distribusi pangan, hingga penentuan penerima manfaat, semuanya harus dapat dijelaskan dengan basis data dan logika yang kokoh. ”Keterbukaan alur pikir kebijakan ini adalah kunci utama untuk merebut kepercayaan kelompok demografi yang kritis," lanjutnya.

Strategi komunikasi juga perlu dibangun secara terbuka dan proaktif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses tersebut diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program yang sedang dijalankan. "Melalui komunikasi konstruktif yang progresif, pemerintah harus bergerak menjauhi pola komunikasi uji ombak (test the water) yang terkesan reaktif," ungkapnya.

Menurut Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro, respons publik terhadap MBG secara umum cukup positif. Ia menyebut pengalaman langsung masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepuasan, meskipun secara keseluruhan dampak program ini dinilai signifikan. Survei Poltracking: 74,1% Masyarakat Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ia menambahkan, program MBG menjadi salah satu kebijakan yang paling menyedot perhatian publik lantaran 88% masyarakat mengaku mengetahuinya. Tingkat pengenalan yang tinggi ini diyakini makin memperkuat dampak kebijakan di tengah masyarakat.

Walaupun begitu, lanjutnya, tantangan dalam implementasi program masih ada. Hal ini tercermin dari 35,8% responden yang menyatakan belum puas. Variasi penilaian ini menjadi catatan krusial bagi evaluasi pemerintah ke depannya.

"Mayoritas program yang dijalankan bertujuan untuk mempertahankan approval rating. Program seperti MBG ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan mampu membuka ribuan lapangan kerja," tandasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam elektabilitas survei Poltracking Indonesia. Bahkan, jauh lebih unggul dari tokoh lain seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 2-8 Maret 2026 dari jumlah sampel sebanyak 1.220 responden. Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling. Dengan margin of error pada survei ini +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka langsung dengan responden.

Dari pertanyaan top of mind, Prabowo Subianto mendapatkan 32,9%, diikuti Dedi Mulyadi 13,5%, Anies Baswedan 9,2%, Gibran Rakabuming Raka 4,2%, dan Ganjar Pranowo di angka 2,6%.

“Dari data top of Mind atau dari spontanitas pemilik ketika ditanya siapa calon Presiden yang akan Bapak Ibu Saudara pilih responnya 32,9% itu adalah Prabowo Subianto. Ini pertanyaan top of mind ya, jadi kita tanya secara langsung tanpa menyebutkan nama-nama secara spontan 32,9% pemilih kita itu masih memilih Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Peneliti Utama Poltracking Masduri Amrawi lewat YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

“Lalu, ada Dedi Mulyadi di 13,5%. Kemudian Anies Baswedan di 9,2%. Jadi ada 3 yang cukup signifikan di bawahnya ada Gibran ya di 24,2%. Sisanya di bawah 5%,” kata Masduri.

Lihat video: MOSCOW MEMANGGIL INDONESIA! Prabowo Bertemu Putin Bahas Energi Dunia



Meski demikian, Masduri menekankan bahwa angka pemilih yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, yakni mencapai 28,8%. Hal ini dinilai wajar mengingat kontestasi Pilpres 2029 masih cukup jauh.

“Meskipun catatannya ini tentu penting untuk diperhatikan bahwa ada pemilih yang masih belum menentukan pilihannya itu di angka 28,8% ya. Ini konsekuensi juga karena Pilpres masih jauh. Tapi ini setidaknya potret awal ya untuk kita melihat nama-nama potensial,” paparnya.

Sedangkan elektabilitas cawapres, Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dibanding nama lain seperti Dedi Mulyadi, Mahfud MD, AHY hingga Purbaya Yudhi Sadewa. “Pada pertanyaan terbuka calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka di angka 26,8% paling terekam dalam ingatan publik, diikuti oleh Dedi Mulyadi 8,9% dan Mahfud MD (4,3%),” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu alasan 74,1% masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini berdasarkan hasil temuan survei oleh Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari lebih dulu memaparkan bahwa sebanyak 74,1% puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan 24,1,% tidak puas.

Sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebanyak 74,9% dan 23,5% merasa tidak puas.

Masrudi menjelaskan untuk alasan kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran (74,1%) salah satunya karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi kalau kita perhatikan jadi alasan publik puas terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, 23% itu disokong oleh kepuasan terhadap Makan Bergizi Gratis," jelasnya dalam siaran langsung di akun YouTube Survei Poltracking, Senin (13/4/2026).

Alasan lainnya adalah bantuan pemerintah tepat sasaran sebanyak 13,8%; kepemimpinan tegas dan berwibawa sebanyak 10,2%; ekonomi yang stabil 7,8%; kinerja yang terbukti 7,0%; jaminan layanan kesehatan sebanyak 5,9%; hingga harga BBM stabil 2,2%.

Selain itu, Masduri juga memaparkan bahwa sebanyak 75,1% publik percaya terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan 21,2% tidak percaya.

"Ini tentu menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah karena di tengah ketegangan isu global dan dampaknya terhadap berbagai aspek, baik di ekonomi ataupun aspek-aspek lain yang secara langsung merupakan konsekuensi dari ketegangan politik global yang terjadi. Tapi kita melihat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih cukup tinggi di 75,1%," ucapnya.

Di sisi lain, Peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro menjelaskan metodologi yang digunakan yaitu populasi survei yaitu warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.

"Metode sampel kita itu menggunakan metode multistage randomsampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,9% dengan tingkat pekerjaan 95%," ucapnya di kesempatan yang sama.

Pengumumpulan informasi menggunakan wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih pada tanggal 2-8 Maret 2026. Tim surveyor merupakan mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan dari tim pusat.

Populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan provinsi untuk selanjutnya sampel dipilih secara berjenjang di masing-masing provinsi. Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah tingkat desa/kelurahan dengan jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden.

Dari masing-masing kelurahan/desa terpilih, didaftarkan populasi RT yang ada untuk dipilih lima RT secara acak. Dari masing-masing RT terpilih, dipilih secara random dua KK. Kemudian dari setiap KK terpilih didaftarkan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih untuk kemudian dipilih secara random satu orang laki-laki/perempuan yang akan diwawancarai.

"Sementara validasi datanya yaitu membandingkan data demografi yang disurvei dengan data khusus BPS tahun 2020," ucapnya.

JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia menemukan 74,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Poltracking, masyarakat puas dengan Prabowo-Gibran karena banyak menjalankan program populis dan pro rakyat.

Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tecermin dari berbagai program prioritas yang terasa manfaatnya. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan subsidi upah sampai dengan layanan kesehatan gratis. Presiden Prabowo Klaim Program MBG 99,99% Berhasil

“Makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya, diikuti bantuan subsidi upah dan layanan kesehatan gratis,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam paparannya bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Di survei yang sama, tidak sedikit program prioritas di pemerintahan Prabowo-Gibran tepat sasaran. Mulai dari Makan Bergizi Gratis dengan 32,1%, Kartu Indonesia Pintar 10,4% dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 9,1%.

Di samping itu, selain dukungan publik yang masih kuat dan program prioritas serta tepat sasaran, masyarakat juga puas dengan kinerja Prabowo sebagai presiden. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap mantan Menteri Pertahanan itu mencapai 74,9%. “Sebanyak 74,9% publik mengatakan puas terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden,” tuturnya. Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Poltracking Indonesia: 78,1% Masyarakat Puas

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 2-8 Maret 2026. Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Survei Poltracking Indonesia menempatkan Menpora Erick Thohir meraih kepuasan tertinggi di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara keseluruhan, di survei Poltracking periode 3-10 Oktober 2025, Erick Thohir mendapatkan total kepuasan 63,5%.

Kiprah Erick Thohir di Kabinet Merah Putih awalnya sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, terbaru, Erick Thohir kini menempati posisi baru sebagai menpora. “Menteri Agama, Erick Thohir, Purbaya, diapresiasi positif,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, Minggu (19/10/2025). Pernyataan Lengkap Erick Thohir usai Pecat Patrick Kluivert dari Jabatan Pelatih Timnas Indonesia

Di posisi barunya sebagai menpora, Erick Thohir akan fokus membangun pemuda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat dunia yang cinta Tanah Air. Lalu, di sisi lain, Erick Thohir juga ingin menjadikan olahraga sebagai sarana pemersatu bangsa dengan harapan bisa mengukir prestasi di tingkat dunia.

Tak berhenti sampai di situ, Erick Thohir juga punya komitmen besar terhadap perkembangan olahraga di sisi ekonomi. Ia ingin olahraga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi di tengah masyarakat.

Seperti salah satunya saat gelaran MotoGP Mandalika yang sukses memecahkan rekor penonton. Selain itu, gelaran level dunia itu juga berhasil menggerakkan perekonomian sebesar Rp4,8 triliun di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Atas komitmen dan rekam jejak menterengnya di BUMN maupun dunia olahraga, survei Poltracking juga merekam menteri dengan kinerja paling memuaskan. Berdasarkan data, Erick Thohir masih berada di posisi teratas bersaing bersama menteri baru.

“Paling puas, Purbaya Yudhi Sadewa menteri baru menteri keuangan, apresiasi sangat puas, tertinggi bahkan, 11,0%, Nasaruddin Umar 10,8%, Erick Thohir 10,2%. Ini kalau kita lihat dari sisi sangat puas saja,” tuturnya. Perputaran Uang Selama MotoGP Mandalika Fantastis, Nilainya Tembus Rp4,8 Triliun

Oleh karena itu, masyarakat memiliki harapan besar terhadap Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo, terlebih dengan masih adanya menteri berpengalaman seperti Erick Thohir. Dengan tingkat kepercayaan 81,5%, mereka yakin Kabinet Merah Putih bisa membawa Indonesia bisa bersinar di kancah global, termasuk bidang olahraga. “Gabungan dari kategori sangat percaya dan cukup percaya terhadap pemerintahan saat ini mencapai 81,5%,” ujar Hanta.

Tambahan informasi, jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1.220 responden dan margin of error (MoE) 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Survei Poltracking mencatat nama-nama menteri dengan kinerja terbaik dan meraih kepuasan tertinggi di Kabinet Merah Putih . Berdasarkan data survei, ada 10 nama seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menpora Erick Thohir, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri IPK Agus Harimurti Yudhoyono, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Seskab Teddy Indra Wijaya , Menko Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menpera Maruarar Sirait.

“Menteri Agama, Erick Thohir, Purbaya, diapresiasi positif. Kemudian ada AHY di nomor 4, Agus Subiyanto Panglima TNI, Menkes Budi Gunadi Sadikin, lalu ada Seskab Teddy Indra Wijaya, Menko Pangan Zulkifli Hasan, ST Burhanuddin, dan Maruarar Sirait,” kata Peneliti Poltracking Indonesia Masduri Amrawi, Minggu (19/10/2025). Bahlil: Presiden Prabowo Punya Tradisi Bekerja Tanpa Mengenal Tanggal Merah

Dari data survei Poltracking periode 3-10 Oktober 2025, publik paling puas terhadap kinerja Nasaruddin Umar sebesar 65,7%. Diikuti Erick Thohir 63,5% dan Purbaya Yudhi Sadewa dengan 61,2%.

Kemudian, Agus Harimurti Yudhono dengan 61,0% dan Agus Subiyanto 60,2%. Lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendapatkan tingkat kepuasan 58,3%.

Nama Seskab Teddy juga masuk dalam kelompok pejabat yang tingkat kepuasannya tinggi di Kabinet Merah Putih. Seskab Teddy memperoleh tingkat kepuasan 58,1%.

Berikutnya, Zulhas, ST Burhanuddin dan Maruarar sama-sama mengantongi tingkat kepuasan yang sama di Kabinet Merah Putih. Mereka bertiga mengantongi 56,2%. Seskab Teddy: Perdamaian di Palestina, Kemenangan Diplomasi Indonesia

Masyarakat merasa puas dengan kinerja Kabinet Prabowo-Gibran. Dengan capaian 78,1%, masyarakat percaya Kabinet Merah Putih bisa bekerja lebih maksimal di tahun berikutnya. “Gabungan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 78,1%,” tandasnya.

Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1.220 responden dan margin of error (MoE) 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Poltracking Indonesia merilis hasil survei kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei ini, ada juga kepuasan kinerja menteri Kabinet Merah Putih .Purbaya Yudhi Sadewa masuk tiga besar.

Dari hasil survei masyarakat menilai Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memiliki tingkat kepuasan paling tinggi terkait kinerjanya. Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahkan juga masuk tiga teratas menteri paling memuaskan meskipun baru sebulan lebih menjabat.

Nilai tingkat kepuasan terhadap kinerja itu secara rinci ialah Menag Nasaruddin Umar (65,7%). Selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir (63,5%), dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%).

"Untuk yang pertama yang diapresiasi tingkat kinerja paling tinggi adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, dengan selisih tipis semuanya. Kemudian ada Erick Thohir nomor dua, kemudian Purbaya Yudhi Sadewa. Ini menteri baru, tapi sudah diapresiasi positif," tutur Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid, Minggu (19/10/2025).

Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden atau warga yang sudah memiliki hak pilih. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka secara langsung pada tanggal 3-10 Oktober 2025.

Margin of error survei ini ada pada angka 2,9%. Survei ini juga memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95%.

JAKARTA - Usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginjak satu tahun tepat pada Senin (20/10/2025) besok. Berdasarkan survei Poltracking Indonesia, mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

Total terdapat 78,1% menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid menjelaskan kepuasan itu terdiri dari 9,8% sangat puas dan 68,3% menilai cukup puas. Hanya 19,3% menyatakan tidak puas (kurang puas 17,3 dan sangat tidak puas 2%) dan 2,6% menjawab tidak tahu.

"Ini ada gabungan tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi secara pemerintahan, gabungan pemerintahan Prabowo Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi 78,1 persen mengatakan puas, 19,3 persen yang tidak puas," ujar Hanta Yuda, dalam paparannya, Minggu (19/10/2025).

Ada sejumlah aspek yang mendasari masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam satu tahun ini. Alasan tertingginya adalah kepemimpinan pada pemerintahan itu dinilai tegas dan berwibawa (18,8%).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam tiga alasan tertinggi yang melatarbelakangi pemerintahan ini dinilai puas. Sebanyak 10,4% responden menyatakan hal itu mendasari alasan kepuasan terhadap pemerintahan.

"Kita dalami alasan yang puas, 78,1 persen itu, mengapa mereka mengapresiasi atau mengatakan menilai puas dengan alasan kepemimpinan sekarang ini kepemimpinan tegas dan murni bawah, 18,8% , bantuan pemerintah dianggap tepat sasaran sebesar 12,3%, kemudian 10,4% mengatakan karena program akan bergizi gratis alasannya," tuturnya.

Sejumlah kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dilatarbelakangi alasan:

- Kepemimpinan tegas dan berwibawa (18,8%)

- Bantuan pemerintah tepat sasaran (12,3%)

- Program Makan Bergizi Gratis (10,4%).

- Pencegahan/Pemberantasan Korupsi (8,1%).

- Kinerja yang terbukti (6,2%)

- Jaminan layanan kesehatan (6,1%)

- Harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau (5,5%)

- Ekonomi yang stabil (4,9%)

- Akses pendidikan yang merata (4,6%).

- Infrastruktur yang merata (3,4%)

- Sering turun ke masyarakat (2,5%)

- Harga BBM stabil (2,3%)

- Kebebasan berpendapat (1,7%)

Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden atau warga yang sudah memiliki hak pilih. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka secara langsung pada tanggal 3-10 Oktober 2025. Margin of error survei ini ada pada angka 2,9%. Survei ini juga memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95%.