KOMPAS.com — Tekanan terhadap ekspor minyak Iran kian meningkat setelah Amerika Serikat (AS) memberlakukan blokade laut terhadap aktivitas pelayaran dari dan menuju pelabuhan Iran.

Namun, di tengah pembatasan tersebut, Teheran masih menemukan celah untuk menjaga aliran minyaknya tetap bergerak ke pasar global.

Dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (17/4/2026), data pelacakan kapal menunjukkan, Iran telah mengirim sekitar 9 juta barrel minyak mentah dari penyimpanan terapung (floating storage) di Teluk Oman sejak blokade mulai berlaku pada 13 April 2026.

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal tanker. Jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia.

Layanan pemantau kapal TankerTrackers mencatat, pengiriman tersebut menjadi salah satu strategi utama Iran untuk mempertahankan ekspor di tengah tekanan militer dan sanksi.

Tak hanya itu, sekitar 2 juta barrel tambahan bahkan sudah dikirim sehari sebelum blokade resmi diberlakukan.

Ini menunjukkan Iran telah mengantisipasi pembatasan ini dengan mempercepat pengapalan dari stok yang tersedia.

Memanfaatkan stok terapung

Penggunaan floating storage menjadi kunci dalam strategi Iran saat ini. Ketika akses keluar-masuk pelabuhan dibatasi, minyak yang sudah tersimpan di kapal tanker di laut menjadi alternatif untuk tetap memasok pasar.

Langkah ini memungkinkan Iran tetap menyalurkan minyak tanpa harus bergantung pada fasilitas darat yang lebih mudah diawasi atau diblokade.

Selain itu, strategi ini juga memberi fleksibilitas logistik. Minyak yang sudah berada di laut dapat dialihkan ke pembeli melalui berbagai mekanisme, termasuk transfer antar kapal (ship-to-ship transfer), yang selama ini kerap digunakan dalam perdagangan minyak Iran di bawah sanksi.

SHUTTERSTOCK/SVEN HANSCHE Ilustrasi kapal tanker.

Namun, pendekatan ini bukan tanpa batas. Kapasitas penyimpanan terapung tetap terbatas, dan keberlanjutan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan Iran menjaga arus keluar dari stok tersebut.

Blokade dan tekanan terhadap ekspor

Blokade AS menargetkan langsung jalur ekspor utama Iran, yang selama ini mengandalkan pengiriman laut melalui Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya.

Kebijakan ini bertujuan mencegah kapal bepergian ke dan dari pelabuhan Iran, sekaligus menekan ekspor minyak yang selama ini mencapai sekitar 2 juta barrel per hari (bph).

Langkah tersebut diambil setelah gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang kemudian meningkatkan tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Sejak blokade diberlakukan, aktivitas pelayaran di kawasan tersebut langsung terdampak. Sejumlah kapal dilaporkan berbalik arah, sementara lalu lintas melalui Selat Hormuz menurun tajam.

Pelaku pasar, termasuk trader dan pemilik kapal, kini terus memantau apakah Iran mampu mempertahankan ekspor melalui jalur alternatif seperti penyimpanan terapung atau armada bayangan (shadow fleet).

Gambaran lalu lintas kapal yang terganggu

Data pelayaran menunjukkan perubahan signifikan dalam pergerakan kapal di kawasan tersebut.

Dalam 24 jam terakhir hingga Kamis pagi waktu setempat, setidaknya 11 kapal masih melintas di Selat Hormuz, meskipun dengan volume yang jauh lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

NASA EARTH OBSERVATORY via AFP Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.

Di sisi lain, laporan juga menyebutkan adanya kapal-kapal yang mencoba tetap beroperasi meski menghadapi risiko tinggi akibat blokade.

Beberapa tanker yang terkait dengan Iran atau telah dikenai sanksi tetap berupaya memasuki kawasan Teluk, menunjukkan bahwa implementasi blokade belum sepenuhnya merata.

Dua supertanker yang dikenai sanksi AS dilaporkan memasuki Teluk pekan ini meski ada blokade.

Namun demikian, banyak kapal lain memilih menghindari kawasan tersebut karena meningkatnya risiko keamanan dan ketidakpastian.

Dampak terhadap pasar energi global

Blokade terhadap ekspor minyak Iran berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pasar energi global.

Sebagai salah satu produsen utama, Iran memasok sekitar 2 juta barrel minyak per hari ke pasar internasional, sebagian besar ke China.

Gangguan terhadap pasokan sebesar itu berisiko memperketat keseimbangan pasar, terutama di tengah kondisi geopolitik yang sudah memanas.

Selain itu, pembatasan jalur pelayaran di Selat Hormuz, salah satu choke point energi terpenting dunia, juga meningkatkan kekhawatiran akan terganggunya distribusi minyak global secara lebih luas.

Situasi ini membuat pelaku pasar energi semakin waspada terhadap potensi lonjakan harga minyak jika gangguan berlanjut.

Strategi bertahan Iran

Di tengah tekanan tersebut, Iran tidak hanya mengandalkan penyimpanan terapung, tetapi juga kemungkinan memanfaatkan berbagai metode lain untuk mempertahankan ekspor.

SHUTTERSTOCK/BOB63 Ilustrasi kapal tanker.

Selama ini, Iran dikenal memiliki jaringan perdagangan minyak yang fleksibel, termasuk penggunaan kapal dengan identitas yang disamarkan serta transfer muatan di laut untuk menghindari pengawasan.

Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa strategi tersebut masih digunakan, meskipun dalam skala yang lebih terbatas akibat meningkatnya pengawasan militer.

Pengiriman 9 juta barrel dari floating storage menjadi bukti bahwa Iran masih memiliki ruang untuk bergerak, setidaknya dalam jangka pendek.

Namun, efektivitas strategi ini akan sangat bergantung pada perkembangan situasi di lapangan, termasuk ketat atau longgarnya implementasi blokade oleh AS.

Ketidakpastian ke depan

Ke depan, pelaku pasar akan terus memantau dua hal utama: kemampuan Iran mempertahankan aliran ekspor dan dampak blokade terhadap pasokan global.

Jika Iran mampu terus memanfaatkan stok terapung dan jalur alternatif, maka gangguan pasokan mungkin dapat ditekan.

Sebaliknya, jika blokade semakin efektif dan ruang gerak Iran menyempit, maka tekanan terhadap pasar energi global berpotensi meningkat.

Sejauh ini, data menunjukkan bahwa Iran masih mampu menjaga sebagian aliran minyaknya tetap berjalan, meski dalam kondisi yang jauh dari normal.

Pengiriman jutaan barrel minyak dari laut menjadi gambaran bagaimana negara tersebut beradaptasi di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi yang semakin intens.

Bisnis.com, JAKARTA — Instruksi pemerintah kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengalihkan minyak mentah jatah ekspor ke dalam negeri dinilai menjadi langkah cepat merespons risiko gangguan pasokan di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Namun, di balik tujuan menjaga ketahanan energi, kebijakan ini menyimpan spektrum untung-rugi yang tak sederhana. Ini baik bagi negara maupun pelaku usaha hulu migas.

Adapun intruksi itu dilontarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian yang dikepalai Bahlil Lahadalia itu menegaskan bahwa seluruh produksi minyak mentah dalam negeri diupayakan untuk memenuhi kebutuhan kilang domestik.

Dengan kata lain, porsi ekspor yang selama ini menjadi ruang fleksibilitas KKKS kini diminta berputar ke pasar dalam negeri.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari mitigasi risiko pasokan, sekaligus memastikan kilang dalam negeri mendapatkan feedstock yang cukup.

"Kami sudah instruksikan ke seluruh KKKS untuk mengutamakan pasokan dalam negeri. Artinya, crude [minyak mentah] yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku kilang minyak dalam negeri," ujar Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang disiarkan secara daring, pekan lalu.

Selain mengoptimalisasi hasil produksi KKKS, pemerintah juga telah mencari pasokan migas dari kawasan-kawasan di luar Timur Tengah, seperti Amerika Serikat (AS), Afrika, Asia, dan Asean.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengklaim bahwa KKKS telah bersedia menjual minyak bagiannya ke kilang Pertamina.

"Sesuai dengan instruksi pemerintah melalui dirjen migas dan SKK Migas, seluruh produksi minyak bumi bagian KKKS sudah dikonfirmasi dapat dijual dan diolah di dalam negeri," kata Djoko.

Untung Rugi Pengalihan Ekspor

Dari sisi negara, manfaat paling langsung adalah peningkatan keamanan pasokan energi. Dengan mengalihkan crude ke kilang domestik, pemerintah berupaya menutup celah risiko akibat disrupsi global.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai langkah ini bisa dipahami dalam situasi pasar yang bergejolak. Terlebih, beberapa negara seperti China juga mulai menahan ekspor produk minyak mereka, yang berpotensi memperketat suplai global.

“Positifnya tentu bisa lebih menjamin pasokan dalam negeri, selama crude tersebut bisa diolah di kilang domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Di sisi lain, Putra mengatakan bahwa ada pula risiko reputasi. Dalam industri migas global yang sangat mengandalkan kepercayaan, kegagalan memenuhi kontrak bisa berdampak panjang terhadap kredibilitas pelaku usaha Indonesia di mata mitra internasional.

Oleh karena itu, ketidakpastian kebijakan juga menjadi perhatian. Putra menekankan pentingnya kejelasan apakah kebijakan ini bersifat sementara atau akan berlanjut dalam jangka panjang.

"Jangan sampai KKKS dirugikan karena juga akan berimbas ke dalam stabilitas investasi jangka panjang yang juga pemerintah sedang usahakan," ujarnya.

Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai kebijakan ini juga berpotensi mengurangi tekanan impor BBM yang selama ini masih tinggi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mencatat, meski produksi domestik sekitar 600.000 barel per hari (bph) masih jauh dari kebutuhan nasional sekitar 1,8 juta bph, setiap tambahan pasokan domestik tetap berarti.

"Untungnya bisa membantu pasokan domestik," kata Hadi.

Dalam konteks fiskal, kata dia, substitusi impor juga bisa membantu menahan tekanan neraca perdagangan dan nilai tukar, terutama saat harga minyak global volatil.

Namun, manfaat tersebut datang dengan konsekuensi yang tidak kecil bagi KKKS. Hadi berpendapat, pengalihan crude dari pasar ekspor ke domestik berpotensi mengganggu arus kas perusahaan, terutama bagi KKKS yang telah mengunci kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri.

Dalam kondisi normal, kontrak lifting minyak bersifat mengikat dan kegagalan pengiriman bisa berujung penalti hingga arbitrase internasional.

“Beberapa KKKS bisa terpapar gangguan cash flow, penalti, bahkan potensi sengketa karena tidak bisa memenuhi komitmen kargo,” kata Hadi.

Isu lain yang tak kalah penting adalah mekanisme harga. Meski ada pandangan bahwa kilang domestik masih bisa menyerap crude dengan skema komersial yang mengacu pada harga internasional, tetap diperlukan kesepakatan yang adil.

"Kilang Pertamina Internasional bisa menyerap commercial term yang ada pada batas batas tertentu sesuai SOP Perusahaan, termasuk harga mengikuti harga internasional," jelas Hadi.

Namun, Hadi juga menilai bahwa dalam praktiknya, perbedaan struktur biaya, skema kontrak, hingga fleksibilitas negosiasi bisa menjadi sumber friksi antara pemerintah, KKKS, dan offtaker domestik.

Karena itu, pendekatan case by case dinilai lebih realistis untuk memastikan solusi yang win-win.

Kesiapan Kilang

Persoalan tidak berhenti di hulu. Di sektor hilir, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan kilang domestik.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengingatkan bahwa sebagian besar kilang di Indonesia dirancang untuk mengolah minyak dari Timur Tengah. Artinya, tidak semua crude domestik kompatibel secara teknis.

"Saya kira akan efektif jika infrastrukturnya sudah baik artinya teknologi dan infrastrukturnya tersedia dan rantai pasoknya kuat," kata Yayan.

Dia menambahkan, percepatan investasi kilang dengan teknologi kompleks, yang mampu mengolah berbagai jenis crude (light dan heavy), menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, pengalihan pasokan hanya akan memindahkan masalah dari hulu ke hilir.

Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan dilema klasik sektor energi: menjaga ketahanan pasokan di satu sisi, dan mempertahankan daya tarik investasi di sisi lain.

Dalam situasi darurat, intervensi pemerintah memang memiliki dasar hukum dalam kontrak bagi hasil (PSC). Namun, pelaku industri menilai penguatan payung hukum melalui kebijakan resmi pemerintah tetap diperlukan agar memberikan kepastian.

KOMPAS.com - Selat Hormuz kembali menjadi pusat perhatian global seiring penerapan blokade oleh Amerika Serikat (AS) terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran.

Jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini merupakan salah satu choke point energi paling vital di dunia, dengan aliran sekitar 20 juta barrel minyak per hari (bph) serta sekitar seperlima perdagangan gas alam cair (LNG) global.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik, dinamika operasional kapal di kawasan ini menunjukkan perubahan signifikan, baik dari sisi lalu lintas pelayaran maupun distribusi energi.

NASA EARTH OBSERVATORY via AFP Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.

China, sebagai tujuan utama ekspor minyak Iran, secara terbuka menyoroti risiko blokade terhadap stabilitas jalur pelayaran dan pasokan energi global.

Lalu lintas kapal: tetap berjalan, tetapi jauh dari normal

Data pelayaran menunjukkan bahwa aktivitas kapal di Selat Hormuz tidak sepenuhnya berhenti setelah blokade diberlakukan, meskipun volumenya menurun tajam dibandingkan kondisi normal.

Pada hari pertama penuh setelah blokade diberlakukan, setidaknya delapan kapal, termasuk tiga kapal tanker yang terkait dengan Iran, tercatat melintasi selat tersebut.

Namun, angka ini hanya sebagian kecil dari lebih dari 130 penyeberangan harian sebelum konflik antara AS, Israel, dan Iran meningkat sejak akhir Februari 2026.

Militer AS menyatakan, dalam 24 jam pertama, tidak ada kapal yang berhasil melewati blokade secara bebas.

AFP/GIUSEPPE CACACE Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz pada 24 Juni 2025, saat difoto dari pesisir Khasab, Semenanjung Musandam, Oman.

“Enam kapal mematuhi arahan pasukan AS untuk berbalik dan kembali ke pelabuhan Iran,” demikian pernyataan Komando Pusat AS, dikutip dari Fox Business, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, beberapa kapal tetap melintas dengan rute yang tidak terkait langsung dengan Iran.

Salah satunya adalah tanker berbendera Panama, Peace Gulf, yang menuju pelabuhan Hamriyah di Uni Emirat Arab. Kapal ini diketahui biasa mengangkut nafta Iran ke pelabuhan lain di Timur Tengah sebelum diekspor ke Asia.

Selain itu, dua kapal tanker yang berada dalam daftar sanksi AS juga berhasil melintasi Selat Hormuz. Salah satunya adalah Murlikishan, yang dijadwalkan menuju Irak untuk memuat bahan bakar minyak.

Kapal lain, Rich Starry, menjadi kapal pertama yang keluar dari Teluk setelah blokade dimulai, dengan membawa sekitar 250.000 barrel metanol.

Kondisi ini mencerminkan pola operasional yang berubah: pelayaran tetap berlangsung, tetapi dengan pembatasan ketat, pengalihan rute, dan risiko intersepsi yang meningkat.

Profesor ilmu politik dari University of Genoa, Fabrizio Coticchia, menjelaskan pendekatan blokade yang diterapkan tidak bersifat total.

“Amerika Serikat tidak perlu memblokir semua jenis kapal atau memasuki Selat Hormuz. Mereka dapat melakukan blokade secara intermiten,” ujarnya, dikutip dari warta Reuters.

"Kapal tidak akan diserang, tetapi dialihkan," imbuh dia.

Ketidakpastian tinggi, biaya operasional meningkat

Blokade juga menciptakan ketidakpastian yang besar bagi pelaku industri pelayaran, perusahaan minyak, dan penyedia asuransi risiko perang.

Sumber industri menyebutkan bahwa premi asuransi risiko perang tetap berada pada level tinggi, mencapai ratusan ribu dollar AS per minggu, dengan evaluasi dilakukan setiap 48 jam oleh penjamin asuransi.

SHUTTERSTOCK/SVEN HANSCHE Ilustrasi kapal tanker.

Laporan dari perusahaan broker kapal BRS mencatat bahwa normalisasi kondisi di kawasan Timur Tengah semakin menjauh.

“Diperkirakan akan ada sedikit atau bahkan tidak ada lalu lintas komersial di selat tersebut untuk masa mendatang,” tulis laporan tersebut.

Ketidakpastian ini berdampak langsung pada keputusan operasional kapal, termasuk penundaan pelayaran, pengalihan rute, hingga pengurangan frekuensi pengiriman energi melalui jalur tersebut.

Distribusi energi: tetap mengalir, tetapi dalam tekanan

Meskipun blokade meningkatkan tekanan, distribusi energi dari Iran ke pasar utama, terutama China, masih berlangsung dalam skala besar.

Perusahaan intelijen maritim Windward memperkirakan sekitar 157,7 juta barrel minyak mentah Iran berada di laut, dengan hampir 98 persen di antaranya ditujukan ke China.

Angka ini menunjukkan perdagangan minyak Iran secara struktural masih bertahan, meskipun berada di bawah tekanan geopolitik.

Direktur China di Eurasia Group, Dan Wang, menyebut China memiliki kapasitas untuk menyerap gangguan pasokan.

“Cadangan minyak strategis dan komersial China, ditambah dengan minyak yang sedang dalam perjalanan, mencakup lebih dari 120 hari impor bersih,” tutur dia, dikutip dari CNBC.

"Jika hanya pasokan dari Iran yang hilang, China dapat menyerap dampaknya dengan diversifikasi sumber dan meningkatkan penggunaan batu bara," jelasnya.

Namun, kondisi berbeda terjadi di India. Negara tersebut tidak memiliki cadangan energi yang sebanding dan lebih rentan terhadap gangguan pasokan.

SHUTTERSTOCK/BOB63 Ilustrasi kapal tanker.

Ekonom senior dari Economist Intelligence Unit, Sumedha Dasgupta, mencatat bahwa cadangan minyak India hanya cukup untuk kurang dari 60 hari.

Selain itu, India hampir sepenuhnya bergantung pada impor LPG dari Timur Tengah, yang menyumbang sekitar 66 persen kebutuhan domestik tahun lalu.

“Cadangan LPG yang dimiliki oleh penyuling dan distributor hanya dapat memenuhi dua hingga tiga minggu permintaan jika impor terhenti,” kata Dasgupta.

Ketimpangan kapasitas cadangan ini memperlihatkan bagaimana blokade di Selat Hormuz berdampak berbeda pada negara-negara konsumen energi utama di Asia.

China soroti risiko keselamatan pelayaran

Pemerintah China secara terbuka mengkritik blokade tersebut dan menyoroti dampaknya terhadap keselamatan jalur pelayaran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyebut langkah tersebut sebagai “berbahaya dan tidak bertanggung jawab” serta memperingatkan tindakan itu akan “memperburuk ketegangan.”

Dalam pernyataan terpisah, Guo juga menekankan bahwa blokade akan semakin membahayakan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz.

Ia menambahkan, China mendorong semua pihak untuk mematuhi gencatan senjata dan kembali ke jalur dialog guna memastikan lalu lintas normal dapat segera dipulihkan.

Pernyataan ini mencerminkan kepentingan strategis China dalam menjaga stabilitas jalur energi global, mengingat ketergantungannya yang tinggi terhadap impor minyak dari kawasan tersebut.

Risiko eskalasi di laut

X/@MarineTraffic Tangkapan layar dari video pemantauan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz pada Senin (2/3/2026).

Di tengah operasi blokade, risiko salah perhitungan di laut menjadi perhatian utama. Interaksi langsung antara kapal-kapal yang terkait dengan China dan pasukan AS berpotensi memicu insiden yang lebih besar.

Kepala praktik China di Eurasia Group, David Meale, memperingatkan bahwa intersepsi kapal China oleh AS dapat menjadi titik balik.

“Intersepsi kapal China oleh AS kemungkinan akan menjadi insiden besar, karena China akan menunjukkan sikap tegas dalam situasi seperti ini,” terang dia.

Ia menambahkan bahwa insiden semacam itu dapat mengubah secara fundamental hubungan antara kedua negara.

Sejauh ini, indikasi eskalasi langsung masih terbatas. Namun, data menunjukkan kapal tanker yang terkait dengan China tetap beroperasi di kawasan tersebut, termasuk satu kapal yang keluar dari Selat Hormuz menuju Teluk Oman setelah blokade diberlakukan.

Dinamika kebijakan dan jalur alternatif

Blokade yang diterapkan bersifat non-diskriminatif, berlaku bagi semua pembeli minyak Iran, tidak hanya China. Hal ini membuat respons negara-negara Asia cenderung berhati-hati.

China diperkirakan akan tetap menyampaikan protes di tingkat diplomatik tanpa melakukan retaliasi besar.

Sementara itu, India kemungkinan akan mengalihkan impor energinya ke negara lain seperti Rusia, AS, dan Australia setelah pengecualian sementara dari AS berakhir.

Dalam jangka pendek, dinamika ini mendorong perubahan rute perdagangan energi global, peningkatan biaya logistik, serta ketidakpastian dalam operasional kapal di salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia.

Di tengah kondisi tersebut, aktivitas di Selat Hormuz menunjukkan kombinasi antara keberlanjutan operasional dan tekanan yang meningkat, dengan lalu lintas kapal yang tetap berjalan, tetapi dalam skala terbatas dan risiko yang lebih tinggi terhadap gangguan distribusi energi global.

Harga minyak dunia turun nyaris 2 persen ke US$97 per barel pada perdagangan awal Selasa (14/4), seiring munculnya harapan terjadinya dialog antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Kemungkinan dibukanya kembali perundingan AS-Iran berhasil meredakan kekhawatiran pasar terkait gangguan pasokan energi global.

Harga minyak berjangka Brent turun US$1,86 atau 1,87 persen menjadi US$97,50 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melemah US$2,25 atau 2,27 persen ke level US$96,83 per barel pada pukul 00.03 GMT.

Penurunan ini terjadi setelah kedua acuan harga minyak tersebut menguat tajam pada sesi sebelumnya. Brent sempat melonjak lebih dari 4 persen, sedangkan WTI naik hampir 3 persen setelah militer AS memulai blokade terhadap pelabuhan Iran.

Chief Market Analyst KCM Trade Tim Waterer mengatakan pasar mulai merespons peluang tercapainya kesepakatan antara kedua negara.

"Meski pembicaraan damai di Pakistan akhir pekan lalu gagal, Trump berhasil meredam kenaikan harga minyak dengan kembali memberikan harapan adanya kesepakatan," ujarnya dikutip Reuters.

Sumber yang mengetahui proses negosiasi menyebut dialog antara Iran dan AS masih berlangsung. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menegaskan upaya de-eskalasi terus dilakukan, sementara Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran 'ingin membuat kesepakatan'.

Kemarin harga minyak ngegas gara-gara militer AS menyatakan blokade di Selat Hormuz akan diperluas hingga ke Teluk Oman dan Laut Arab. Data pelacakan kapal juga menunjukkan dua kapal berbalik arah saat kebijakan tersebut mulai berlaku.

Sebagai respons, Iran mengancam akan menargetkan pelabuhan negara-negara di kawasan Teluk menyusul gagalnya perundingan akhir pekan di Islamabad untuk meredakan konflik.

Analis ANZ memperkirakan sekitar 10 juta barel per hari pasokan minyak telah terpengaruh dari pasar akibat situasi ini. Jika blokade berlanjut, tambahan 3 hingga 4 juta barel per hari pasokan berpotensi terganggu.

"Pasar minyak tidak lagi membutuhkan eskalasi terburuk untuk membenarkan harga yang lebih tinggi. Keseimbangan pasokan yang ketat saja sudah cukup untuk mempertahankan harga Brent di dekat atau di atas ambang terbaru," tulis ANZ dalam catatan kepada klien.

Sejumlah sekutu NATO seperti Inggris dan Prancis, memilih tidak ikut dalam blokade dan mendorong pembukaan kembali jalur pelayaran penting tersebut.

Menteri Energi AS Chris Wright memperkirakan harga minyak dapat mencapai puncaknya dalam beberapa pekan ke depan, seiring kemungkinan kembali normalnya aktivitas pengiriman melalui Selat Hormuz.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Badan Energi Internasional (IEA) mengimbau negara-negara untuk tidak menimbun pasokan energi atau memberlakukan pembatasan ekspor di tengah gejolak pasar energi global.

Kepala IEA Fatih Birol mengatakan lembaganya siap mengambil langkah jika diperlukan, meski saat ini pelepasan cadangan minyak strategis belum menjadi kebutuhan mendesak.

Di tengah situasi tersebut, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga memangkas proyeksi permintaan minyak global kuartal kedua sebesar 500 ribu barel per hari dalam laporan bulanan terbarunya.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyepakati kenaikan kuota produksi sebesar 206.000 barel per hari untuk Mei.

Namun, peningkatan ini dinilai lebih bersifat simbolis, mengingat sejumlah anggota kunci belum mampu mendongkrak output akibat konflik AS-Israel dengan Iran.

Konflik tersebut secara efektif menutup Selat Hormuz sejak akhir Februari, sekaligus memangkas ekspor dari anggota OPEC+ seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Irak.

Melansir Al Jazeera, Senin (6/4/2026), delapan negara anggota OPEC+ yakni Arab Saudi, Rusia, Irak, UEA, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman menyepakati kenaikan kuota produksi untuk Mei dalam pertemuan virtual.

“Negara-negara akan terus memantau dan mengevaluasi kondisi pasar secara cermat, serta melanjutkan upaya berkelanjutan guna menjaga stabilitas pasar,” demikian pernyataan tersebut.

Delapan negara OPEC+ juga menyampaikan kekhawatiran atas serangan terhadap infrastruktur energi, seraya menekankan bahwa pemulihan aset energi yang rusak hingga kembali beroperasi penuh memerlukan biaya besar dan waktu yang panjang, sehingga berdampak pada ketersediaan pasokan secara keseluruhan.

Kenaikan kuota tersebut hanya mencerminkan kurang dari 2% dari total pasokan yang terganggu akibat penutupan selat. Meski demikian, sumber OPEC+ menyebut komitmen ini mengindikasikan kesiapan untuk meningkatkan produksi setelah jalur pelayaran kembali dibuka.

Harga minyak mentah melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun di tengah eskalasi konflik, mendekati US$120 per barel, yang turut mendorong kenaikan harga bahan bakar transportasi.

Pada Kamis, JPMorgan memperingatkan harga minyak berpotensi melampaui US$150 per barel yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa jika gangguan distribusi melalui Selat Hormuz berlanjut hingga pertengahan Mei.

Kenaikan produksi untuk Mei ini setara dengan kesepakatan April yang dicapai dalam pertemuan terakhir pada 1 Maret. Namun demikian, di tengah perang, gangguan pasokan minyak global diperkirakan mencapai 12–15 juta barel per hari, atau sekitar 15 persen dari total pasokan dunia.

Di tengah penutupan selat, Iran masih memberikan akses terbatas bagi sejumlah negara kawasan. Teheran menyatakan Irak dikecualikan dari pembatasan transit, dengan data pelayaran pada Minggu menunjukkan sebuah kapal tanker bermuatan minyak Irak melintasi Selat Hormuz.

Kementerian Luar Negeri Oman pada Minggu mengungkapkan bahwa pembicaraan setingkat wakil menteri luar negeri tengah berlangsung dengan Iran guna membahas opsi-opsi untuk menjamin kelancaran arus pelayaran di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan meningkatkan intensitas serangan serta menargetkan infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik, apabila Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali pada Senin.

Harga minyak dunia kembali menguat pada perdagangan Rabu (1/4), melanjutkan reli tajam sepanjang Maret yang mencatat kenaikan bulanan tertinggi dalam sejarah, di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kontrak minyak mentah Brent pengiriman Juni naik 0,63 persen menjadi US$104,63 per barel. Sepanjang Maret, harga Brent melonjak hingga 64 persen, berdasarkan data LSEG sejak 1988.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei naik 0,95 persen ke level US$102,34 per barel. Adapun kontrak WTI Juni juga menguat 0,49 persen menjadi US$93,62 per barel.

Kenaikan harga minyak ini didorong kekhawatiran pasar terhadap pasokan global akibat konflik di Timur Tengah, meski terdapat sinyal diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang.

Analis LSEG menyebut risiko pasokan masih tinggi karena belum adanya kemajuan signifikan dalam jalur diplomasi, serta berlanjutnya serangan maritim dan ancaman terhadap aset energi.

"Risiko terhadap pasokan tetap condong meningkat, didorong minimnya progres nyata diplomatik, serangan laut yang berlanjut, serta ancaman terhadap infrastruktur energi," tulis analis dalam catatannya melansir Reuters, Rabu (1/4).

Harga minyak sempat terkoreksi pada Selasa (31/3) setelah muncul laporan media yang belum terkonfirmasi terkait kesiapan Iran untuk mengakhiri konflik. Namun, harga kembali pulih seiring ketidakpastian yang masih membayangi pasar.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan operasi militer dapat berakhir dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Meski demikian, analis menilai kerusakan infrastruktur akibat perang berpotensi tetap menahan pasokan minyak global.

Selain itu, Selat Hormuz sebagai jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dan LNG dunia masih belum sepenuhnya beroperasi. Penutupan jalur ini turut menekan pasokan global.

Survei Reuters menunjukkan produksi minyak negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) turun hingga 7,3 juta barel per hari pada Maret dibanding bulan sebelumnya, imbas pembatasan ekspor akibat gangguan distribusi.

Kondisi tersebut mendorong analis merevisi naik proyeksi harga minyak tahunan. Dalam survei terbaru Reuters, harga Brent diperkirakan rata-rata mencapai US$82,85 per barel pada 2026, naik sekitar 30 persen dari proyeksi Februari sebesar US$63,85.

Kenaikan proyeksi sebesar US$19 per barel ini menjadi lonjakan tertinggi dalam data survei bulanan Reuters sejak 2005, mencerminkan dampak signifikan konflik Timur Tengah terhadap pasar energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan drone yang dilancarkan Ukraina dilaporkan merusak kawasan industri di sekitar salah satu kilang minyak terbesar Rusia, sehingga mengganggu sekitar 40% kapasitas ekspor minyak negara tersebut.

Otoritas Rusia menyebutkan lebih dari 20 drone berhasil dicegat di wilayah Leningrad. Namun, kerusakan tetap terjadi di kawasan industri distrik Kirishi, lokasi kilang Kirishinefteorgsintez yang dioperasikan oleh Surgutneftegaz.

Serangan ini memicu penghentian sementara aktivitas ekspor di sejumlah pelabuhan utama di Laut Baltik, termasuk penangguhan pemuatan minyak mentah. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya eskalasi konflik yang berdampak langsung pada rantai pasok energi global.

Dilansir The Moscow Times, gangguan terhadap infrastruktur energi ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern Rusia. Dampaknya tidak hanya menghentikan operasional fasilitas utama, tetapi juga memangkas kemampuan ekspor hingga sekitar 2 juta barel per hari.

Tekanan terhadap sektor energi Rusia ini juga terjadi di tengah lonjakan harga minyak global yang telah menembus level US$100 per barel, dipicu ketegangan geopolitik yang lebih luas, termasuk konflik di Iran.

Sebagai tulang punggung ekonomi Rusia, sektor minyak menghadapi tekanan signifikan akibat meningkatnya serangan drone Ukraina yang menyasar pelabuhan ekspor utama seperti Novorossiysk, Primorsk, dan Ust-Luga.

Selain itu, kerusakan juga dilaporkan berdampak pada jaringan pipa strategis Druzhba, yang semakin memperumit distribusi energi Rusia ke pasar internasional.

Meski pemerintah Rusia mengecam serangan tersebut sebagai tindakan terorisme dan meningkatkan pengamanan, tekanan terhadap ekspor terus berlanjut. Terlebih, pembatasan terhadap kapal tanker Eropa turut mempersempit akses distribusi.

Dalam kondisi ini, Moskow semakin mengandalkan pasar Asia untuk menjaga stabilitas ekspor, dengan jalur pipa energi ke China tetap menjadi andalan utama dalam mempertahankan arus pasokan minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor minyak mentah Arab Saudi ke pasar utama Asia diperkirakan menurun pada April seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang mulai mengganggu stabilitas pasokan global.

Melansir Bloomberg, Kamis (26/3/2026), Saudi Aramco, eksportir minyak terbesar dunia, diproyeksikan hanya mengirim sekitar 40 juta barel minyak ke China bulan depan, lebih rendah dibandingkan realisasi Februari yang mencapai 48 juta barel. Pengiriman ke India juga diperkirakan mengalami penurunan.

Gejolak pasar energi dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah berlangsung hampir 1 bulan. Ketegangan meningkat setelah Teheran menyerang infrastruktur energi regional dan mendorong penutupan signifikan Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital distribusi minyak global menuju Asia.

Penurunan pasokan dari Arab Saudi menegaskan besarnya dampak ekonomi dari konflik tersebut. Negara importir kini dihadapkan pada biaya energi yang lebih tinggi serta kebutuhan mencari sumber alternatif untuk menjaga pasokan domestik.

Presiden BlackRock Rob Kapito memperingatkan bahwa pelaku pasar berpotensi meremehkan risiko perang. Menurutnya, dampak konflik dapat menekan pertumbuhan ekonomi sekaligus memicu inflasi, bahkan jika ketegangan mereda dalam waktu dekat.

Sebagai respons terhadap gangguan distribusi melalui Teluk Persia, Saudi Aramco mulai mengalihkan sebagian pasokan melalui jalur pipa ke Pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Namun, kapasitas ekspor Yanbu sekitar 5 juta barel per hari masih di bawah level pengiriman sebelumnya yang mencapai 7,2 juta barel per hari sebelum konflik.

Selain itu, minyak yang dialirkan melalui Yanbu terbatas pada jenis Arab Light sehingga fleksibilitas pasokan menjadi lebih terbatas bagi pembeli.

Untuk pasar India, volume ekspor diperkirakan berada di kisaran 23 juta barel pada April, turun dari kisaran 25 juta hingga 28 juta barel pada Februari berdasarkan data pelacakan pengiriman.

Arab Saudi sebelumnya juga telah menawarkan opsi kepada pelanggan kontrak jangka panjang untuk menerima pasokan dari Yanbu. Sementara itu, beberapa kilang di Eropa dilaporkan mengalami pengurangan alokasi, bahkan ada yang tidak menerima pengiriman sama sekali.

Di pasar global, harga minyak mentah Brent tercatat menguat sekitar 2% ke atas level US$104 per barel. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan posisi sekitar US$72 per barel sebelum konflik pecah, mencerminkan meningkatnya premi risiko geopolitik di pasar energi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menetapkan status darurat energi nasional menyusul perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran serta ancaman terhadap pasokan energi negara tersebut. Deklarasi darurat energi nasional diumumkan pada Selasa (24/3/2026), di tengah rencana aksi mogok selama dua hari mulai Kamis (26/3/2026) oleh pekerja transportasi, penumpang, dan kelompok konsumen. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar serta dinilai lambatnya respons pemerintah terhadap situasi tersebut.

“Penetapan status darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah yang responsif dan terkoordinasi berdasarkan hukum yang berlaku guna mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan perekonomian domestik,” ujar Marcos Jr dikutip dari Aljazeera, Rabu (25/3/2026).

Sebagai bagian dari respons darurat, pemerintah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, serta barang kebutuhan pokok lainnya. Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun. Kebijakan tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi guna menjamin pasokan yang cukup dan tepat waktu, termasuk kemungkinan pembayaran sebagian kontrak di muka.

Pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan terhadap praktik penimbunan, pengambilan keuntungan berlebih, dan manipulasi pasokan produk minyak bumi.

Sebelumnya, Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan bahwa negara tersebut masih memiliki cadangan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Garin menambahkan pemerintah tengah berupaya mengamankan pasokan sekitar 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam maupun luar Asia Tenggara guna memperkuat cadangan penyangga, meski terdapat ketidakpastian dalam pencapaiannya.

Sebagai bagian dari langkah mitigasi, pemerintah memberikan akses gratis transportasi bus bagi pelajar dan pekerja di sejumlah kota. Selain itu, pemerintah juga mulai menyalurkan subsidi sebesar 5.000 peso (Rp 83 ribu) kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum di seluruh negeri untuk membantu menghadapi lonjakan harga bensin dan solar.

Jaminan Pasokan

Diberitakan oleh BBC pada Rabu (25/3/2026), Marcos mengatakan sedang berupaya mengamankan sumber minyak baru setelah ia menetapkan negara itu dalam keadaan darurat energi nasional sebagai respons terhadap perang di Iran. Marcos mengatakan kepada warga Filipina dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa pemerintah akan membeli satu juta barel minyak untuk menambah stok yang ada, yang cukup untuk 45 hari.

"Kita akan memiliki aliran minyak. Bukan hanya satu pengiriman, bukan dua pengiriman, tetapi aliran produk minyak," katanya.

Filipina, yang mengimpor 98 persen minyaknya dari Negara Teluk, menjadi negara pertama yang menyatakan keadaan darurat energi setelah harga solar dan bensin lokal naik lebih dari dua kali lipat di negara itu sejak perang pecah pada 28 Februari 2026.

Arab Saudi sebagai pengekspor minyak terbanyak di dunia melalui jalur Selat Hormuz mengalihkan pengiriman melalui pipa yang menghubungkan ke Pelabuhan Yanbu Laut Merah.

Mengutip Bloomberg, produsen minyak Saudi Aramco berencana memanfaatkan kapasitas penuh pipa tersebut sebesar 7 juta barel per hari. Namun, alternatif ini belum maksimal lantaran kapasitas Pelabuhan Yanbu hanya mampu menangani sekitar 5 juta barel per hari.

Sementara itu, alternatif jalur pipa ini juga tidak dapat terhindar dari risiko lantaran Iran telah menargetkan sebuah kilang di Yanbu. Kemudian, militan Houthi yang didukung Iran di Yaman telah mengancam akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

Lebih lanjut, Uni Emirat Arab juga memanfaatkan alternatif jalur pipa ini hingga batas tertentu untuk menghindari jalur Selat Hormuz. Namun, pelabuhan Fujairah yang terletak di ujung pipa yang menghubungkan ladang minyak Uni Emirat Arab ke Teluk Oman telah terganggu oleh serangan drone.

Iran juga telah mulai kembali mengalirkan minyak melalui pipa yang menghubungkan wilayah Kurdistan semi-otonomnya ke pelabuhan Ceyhan di Mediterania Turki. Rute ini hanya dapat mengangkut sebagian kecil dari yang biasanya diekspor negara tersebut melalui Teluk Persia.

Diketahui Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi pasar minyak lantaran menangangi sekitar seperempat perdagangan minyak dunia. Namun, selama beberapa minggu terakhir jalur ini nyari terhenti karena eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Selain itu, Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab merupakan negara pengekspor minyak mentah dengan jalur ini dan sebagian besar ditujukan ke negara-negara Asia.

Meski begitu, Kuwait, Qatar, dan Bahrain tidak mempunyai jalur alternatif pipa untuk mengekspor minyak mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Rabu (25/3/2026) pagi, bergerak melemah 22 poin atau 0,13 persen menjadi Rp 16.920 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp 16.898 per dolar AS.

Analis mata uang dari Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi Selat Hormuz yang masih ditutup. “Sentimen umum masih risk off, harga minyak masih tinggi, dan Selat Hormuz masih ditutup. Investor juga masih belum sepenuhnya yakin dan terus berhati-hati memantau perkembangannya,” ucapnya di Jakarta, Rabu.

Mengutip Sputnik, Iran telah mengambil langkah untuk memastikan kapal transit yang tidak berafiliasi dengan Amerika Serikat (AS) atau Zionis Israel dapat melintasi Selat Hormuz. Blokade Selat Hormuz dipicu oleh operasi AS dan Israel terhadap Iran.

Seperti diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.

Blokade terhadap jalur itu telah mempengaruhi tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut.

“Harga WTI (West Texas Intermediate/minyak mentah yang diproduksi di Texas, AS) saat ini adalah 88 dolar AS per barel dan Brent 98 dolar AS per barel,” ujar dia.

Di sisi lain, ada harapan deeskalasi perang Iran menghadapi agresi AS-Israel seiring laporan bahwa AS telah memberikan Iran rencana yang dapat mengakhiri konflik tersebut.

Anadolu melaporkan Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya telah memerintahkan penundaan semua serangan terhadap infrastruktur pembangkit listrik dan energi selama lima hari ke depan. Hal tersebut, lanjut Trump, karena dialog dengan Teheran selama dua hari belakangan berlangsung "sangat baik dan produktif".

Namun, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf membantah pihaknya sedang berunding dengan Amerika Serikat dan menyebut kabar tersebut sebagai "berita palsu" untuk memanipulasi pasar minyak dan finansial.

Ghalibaf menambahkan bahwa rakyat Iran menuntut hukuman yang "penuh dan menimbulkan penyesalan" bagi para agresor, sementara semua pejabat berdiri teguh mendukung pemimpin negara dan masyarakat hingga tujuan perang tercapai.

Eksportir minyak terbesar di dunia, Saudi Aramco, memangkas pasokan minyak mentah ke Asia untuk bulan kedua berturut-turut pada April 2026.

Kepada Reuters, tiga sumber yang mengetahui hal tersebut menyebut keputusan pemangkasan ekspor diambil akibat perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang berujung mengganggu perdagangan minyak melalui Selat Hormuz.

Sumber itu juga menyebut Saudi Aramco hanya memasok minyak mentah jenis Arab Light, yang diekspor dari pelabuhan Laut Merah di Yanbu kepada pelanggan kontrak pada April. Alhasil, pasokan ke kilang-kilang Asia tetap terjaga ketat dan membatasi produksi produk olahan mereka.

Dalam pernyataan resminya, perusahaan mengatakan tetap memastikan pasokan energi yang andal dengan memanfaatkan rute ekspor alternatif melalui Yanbu.

"Kami tetap berkomitmen memenuhi harapan pelanggan, dengan jadwal pengapalan yang disesuaikan untuk mencerminkan realitas baru, serta memastikan pelanggan tetap mendapat informasi," kata Saudi Aramco dikutip Reuters, Senin (23/3).

Raksasa minyak Arab Saudi itu berupaya meningkatkan ekspor minyak melalui Yanbu untuk mengimbangi gangguan di Selat Hormuz, dengan volume pengapalan diperkirakan naik ke level rekor pada Maret.

Kilang terbesar China, Sinopec, dijadwalkan memuat sekitar 24 juta barel minyak mentah Saudi dari Yanbu pada bulan ini.

Pengapalan minyak di pelabuhan Yanbu sempat terganggu pada Kamis lalu, setelah sebuah drone jatuh di kilang SAMREF milik Saudi Aramco.

Arab Saudi mengekspor 4,35 juta barel per hari minyak mentah per Maret 2026, berdasarkan data perusahaan analitik Kpler. Angka ekspor tersebut turun dibandingkan ekspor per Februari, yakni 7,10 juta barel per hari.