Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang tengah berlangsung di Islamabad, Pakistan, dapat menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.

Hal itu disampaikan SBY saat memberikan sambutan dalam agenda Supermentor 28 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/4/2026) malam.

“Mudah-mudahan yang sekarang sedang berlangsung di Islamabad Pakistan antara delegasi Amerika dan delegasi Iran itu bisa menghasilkan kesepakatan, deal to end the war,” ujar SBY.

Menurut dia, konflik yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah akan berdampak luas terhadap seluruh negara, terutama dari sisi ekonomi global. Ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan geopolitik berpotensi memicu gangguan serius terhadap perekonomian dunia.

“Sebab kalau perang masih begini di Timur Tengah, semua negara kena. Ekonomi akan berantakan di seluruh dunia,” tegasnya.

SBY juga menekankan bahwa tidak ada solusi instan dalam mencapai kesepakatan damai. Proses negosiasi, kata dia, membutuhkan kompromi dari masing-masing pihak yang terlibat.

"Memang semua tahu tidak ada resep yang ajaib untuk sebuah deal, kesepakatan; perlu ada take and give, compromise, kesediaan untuk mundur satu langkah ke belakang masing-masing pihak yang sedang berunding,” jelasnya.

Lebih lanjut, SBY mengingatkan bahwa bahkan jika kesepakatan damai berhasil dicapai dalam waktu dekat, pemulihan ekonomi global tidak akan terjadi secara instan.

“Kalau perang berakhir today, kalau deal bisa dicapai di Islamabad tidak berarti kita sudah kembali normal. Perlu waktu sekian bulan to stabilize, to normalize our global economy. Apalagi kalau tidak, bisa dibayangkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan gangguan distribusi energi global akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran menyusul konflik dengan AS-Israel berdampak bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri mengungkapkan bahwa eskalasi konflik telah mengganggu jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.

Sekitar 20% pasokan minyak global dan 20% perdagangan LNG melewati jalur tersebut, dengan mayoritas pengiriman menuju pasar Asia. Penutupan jalur itu selama hampir dua pekan memicu antrean panjang kapal kargo dan memperlambat distribusi energi serta barang ke berbagai negara tujuan.

“Perdagangan sudah pasti terdampak, dan tidak ada negara yang benar-benar kebal terhadap tekanan semacam ini,” kata Abdulla dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan bahwa tekanan logistik tersebut tidak hanya meningkatkan biaya pengiriman, tetapi juga mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung ke berbagai sektor ekonomi.

Abdulla menekankan bahwa efek konflik tidak mengenal batas geografis, bahkan negara yang jauh dari pusat konflik tetap terdampak signifikan, termasuk Indonesia.

“Kami telah menyaksikan banyak korban luka. Kami telah menyaksikan kematian. Kami telah menyaksikan orang-orang kehilangan pekerjaan. Kami telah menyaksikan orang-orang terlantar. Mereka tidak bisa bepergian. Inilah yang tidak ingin kami lihat,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa gangguan berkepanjangan hanya akan memperburuk kondisi ekonomi global, memperlambat pemulihan, serta meningkatkan risiko inflasi di berbagai negara.

Selain itu, ketidakpastian distribusi energi juga berpotensi mengganggu stabilitas industri yang bergantung pada pasokan bahan bakar dan logistik, termasuk manufaktur dan transportasi.

UEA bersama negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) dan Yordania, lanjutnya, terus mendorong stabilitas jalur perdagangan dan memastikan distribusi energi tetap berjalan, meskipun tekanan geopolitik meningkat.

Menurutnya, menjaga kelancaran arus barang dan energi menjadi kunci untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.

“Kita perlu memastikan adanya jalur yang lancar dan baik agar bahan pangan dan komoditas lainnya dapat sampai ke tujuannya masing-masing,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mematangkan skema efisiensi anggaran hingga work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah naik di atas asumsi APBN 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dikaji dalam rapat koordinasi (Rakor) antar kementerian/lembaga (K/L) pada Sabtu (28/3/2026). Rakor tersebut, sambungnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perumusan sejumlah kebijakan ekonomi di tengah dinamika global saat ini.

"Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional," jelas Airlangga, dikutip dari unggahan di akun Instagram, @airlanggahartarto_official, dikutip Minggu (29/3/2026).

Politisi senior Partai Golkar itu memaparkan, perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Apalagi, rambatan konflik geopolitik di Timur Tengah diyakini akan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap sejumlah indikator makroekonomi domestik.

Pemerintah mengidentifikasi setidaknya ada tiga sektor krusial yang rentan terdampak oleh guncangan eksternal tersebut, yaitu stabilitas energi, rantai pasok (supply chain) global, serta laju perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dia menyebut transisi energi melalui penguatan mandat Biodiesel 50% (B50) dan langkah penghematan energi menjadi salah satu fokus utama guna menekan beban impor migas.

Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa otoritas fiskal dan ekonomi saat ini terus berupaya meramu bauran kebijakan yang paling optimal untuk membentengi fundamental ekonomi Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur dan responsif, guna menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutupnya.

Efisiensi Anggaran K/L

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menyerahkan kepada setiap K/L untuk menentukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing. Adapun, hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, terdapat wacana pemangkasan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 25 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa kesepakatan diplomatik dengan Amerika Serikat untuk mencegah konflik "sudah di depan mata".

Tiga hari kemudian, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah negosiasi yang masih berlangsung. International Atomic Energy Agency menyatakan tidak memiliki bukti adanya program senjata nuklir terstruktur pada saat serangan dilakukan. Sementara itu, mantan pejabat kontraterorisme AS Joe Kent mengundurkan diri dan menyatakan bahwa perang ini dimulai karena tekanan dari Israel dan lobi yang kuat di Amerika, bukan karena ancaman dari Iran.

Jika ancaman nuklir bukan alasan utamanya, lalu apa yang sebenarnya menggerakkan perang ini?

Sebuah Kerangka Berpikir Dari Manajemen Keuangan

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita meminjam lensa dari disiplin yang tampak tidak berhubungan: ilmu keuangan korporasi.

Pada 2009, tiga peneliti dari Yale University, University of North Carolina, dan Federal Reserve Bank of Chicago menerbitkan paper berjudul "Eat or Be Eaten" di Journal of Finance.

Mereka meneliti fenomena yang membingungkan: mengapa perusahaan melakukan akuisisi yang justru merugikan nilai perusahaan mereka sendiri? Temuan mereka: perusahaan mengakuisisi bukan selalu karena target-nya menguntungkan, melainkan karena jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka sendiri akan menjadi target di masa depan.

Model formal mereka menunjukkan bahwa yang menentukan siapa yang menjadi target akuisisi bukan perilaku perusahaan target, melainkan posisi relatifnya dalam hierarki ukuran industri. Target yang paling rentan adalah yang cukup besar untuk dianggap sebagai pesaing potensial, namun belum cukup besar untuk membuat akuisisi terlalu mahal. Perusahaan yang sudah terlalu besar dibiarkan. Yang terlalu kecil diabaikan.

Model ini juga menjelaskan mengapa akuisisi datang dalam gelombang: satu akuisisi mengubah distribusi ukuran dalam industri, membuat perusahaan lain yang tadinya aman menjadi rentan, sehingga memicu akuisisi berikutnya. Kerangka ini, ketika diterapkan pada geopolitik, menghasilkan penjelasan yang mengejutkan dalam koherensinya.

Empat Kasus, Satu Struktur

Jika kita melihat empat intervensi militer AS dalam dua dekade terakhir melalui lensa ini, polanya menjadi sulit untuk diabaikan.

Irak, 2003. AS menginvasi dengan klaim bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Menteri Luar Negeri Colin Powell mempresentasikan "bukti" di sidang PBB.

Setelah invasi, CIA mengonfirmasi pada 2004 bahwa Irak tidak memiliki stok senjata terlarang dan tidak memulai program apapun untuk memproduksinya. Yang kurang dibahas: Saddam pada tahun 2000 mengumumkan minyak Irak akan diperdagangkan dalam euro, bukan dolar AS. Irak juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ancaman yang dideklarasikan tidak terbukti. Tapi kemampuan Irak untuk beroperasi di luar sistem dolar adalah fakta.

Libya, 2011. NATO melakukan intervensi dengan mandat melindungi warga sipil dari pemerintah Gaddafi. Namun misi tersebut berkembang menjadi pergantian rezim. Email Hillary Clinton yang kemudian dipublikasikan mengungkap bahwa pemerintah Gaddafi memiliki 143 ton emas yang dimaksudkan untuk mendirikan mata uang pan-Afrika berbasis emas, menggantikan franc CFA Prancis di negara-negara Francophone Afrika.

Libya adalah produsen minyak terbesar di Afrika. Ancaman humanitarian berkembang menjadi regime change. Tapi kemampuan Libya untuk menciptakan sistem keuangan alternatif di Afrika adalah fakta.

Afghanistan, 2001. AS menginvasi setelah serangan 11 September dengan tujuan mengejar Al-Qaeda. Ini adalah satu-satunya kasus di mana serangan terhadap AS memang terjadi secara nyata. Namun laporan dari beberapa media internasional mengungkap bahwa rencana operasi militer di Afghanistan sudah ada sebelum September 2001.

Negosiasi antara pemerintahan Bush dan Taliban untuk proyek pipeline gas TAPI gagal pada Agustus 2001, dan perwakilan AS dilaporkan menyampaikan ancaman militer kepada Taliban sebelum 9/11.

Dalam enam bulan setelah Taliban dikalahkan, para pemimpin Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan bertemu untuk memberikan lampu hijau bagi proyek pipeline tersebut. Ancaman terorisme nyata. Tapi kepentingan strategis atas jalur energi di Asia Tengah juga nyata, dan mendahului 9/11.

Iran, 2026. AS dan Israel melancarkan serangan dengan berbagai justifikasi yang menurut House of Commons Library mencakup pencegahan ancaman, penghancuran kapabilitas militer, hingga pergantian rezim. Menurut Washington Post, keputusan menyerang datang setelah pemerintah Saudi Arabia dan Israel berulang kali melobi Presiden Trump.

Iran memiliki cadangan minyak terbesar ke-3 di dunia dengan 208,6 miliar barel, cadangan gas alam terbesar ke-2 setelah Rusia, dan mengendalikan pantai utara Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 34% perdagangan minyak mentah global. Ancaman nuklir tidak terbukti. Tapi kemampuan Iran untuk menolak tatanan yang diinginkan koalisi AS-Israel-Saudi didukung oleh fakta-fakta ini.

Apa yang Konstan

Di keempat kasus, justifikasi publik untuk intervensi militer selalu berbeda: senjata pemusnah massal, perlindungan sipil, terorisme, ancaman nuklir. Keempatnya berubah dari kasus ke kasus.

Tapi satu faktor tetap konstan: setiap negara target memiliki kapasitas untuk beroperasi secara independen dari tatanan yang diinginkan oleh pihak yang menyerang. Irak bisa menjual minyak di luar sistem dolar. Libya bisa membangun arsitektur keuangan alternatif di Afrika. Afghanistan bisa menolak syarat infrastruktur energi yang ditetapkan Washington. Iran bisa menutup jalur perdagangan energi terpenting di dunia.

Dalam kerangka Gorton, Kahl, dan Rosen, inilah yang disebut sebagai posisi "medium-sized firm," entitas yang cukup besar untuk dianggap sebagai penghalang bagi pihak dominan, namun belum cukup besar untuk membuat serangan terhadap mereka terlalu mahal. Model mereka memprediksi bahwa entitas di posisi inilah yang paling mungkin menjadi target, dan bahwa serangan akan terjadi justru di saat target sedang berada pada titik paling rentan.

Perhatikan timing serangan terhadap Iran: proxy Iran sudah diperlemah oleh aksi militer Israel sejak 2023, rezim menghadapi protes internal yang luas pada awal 2026, dan negosiasi diplomatik masih berlangsung. Ini bukan momen di mana Iran paling mengancam. Ini adalah momen di mana Iran paling rentan.

Michael Jensen dari Harvard, dalam papernya yang banyak disitasi tentang "free cash flow" di American Economic Review (1986), menambahkan dimensi lain. Jensen menunjukkan bahwa perusahaan dengan kelebihan kas yang dikelola secara independen dari keinginan pemegang saham menjadi target akuisisi. Dalam konteks geopolitik, pendapatan energi yang tidak mengalir ke sistem keuangan Barat berfungsi serupa. Iran mengalirkan lebih banyak ekspor minyaknya di luar Amerika.

Dan Richard Roll, dalam "Hubris Hypothesis" di Journal of Business (1986), membantu menjelaskan aspek lain: mengapa hasil intervensi selalu lebih buruk dari yang dijanjikan. Roll menunjukkan bahwa pengakuisisi yang terlalu percaya diri secara sistematis membayar biaya akuisisi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, sehingga nilai perusahaan pengakuisisi sendiri yang justru turun setelah akuisisi selesai. Irak pasca-2003 menjadi negara yang tidak stabil. Libya pasca-2011 belum pulih. Afghanistan setelah 20 tahun kembali ke Taliban. Dan konflik Iran 2026, pada hari ke-21, telah mendorong harga minyak mentah Brent di atas $112 per barel, memaksa AS untuk sementara mencabut sanksi terhadap minyak Iran sendiri demi meredam krisis energi, dan menyebar ke lebih dari selusin negara.

Mengapa Ini Penting untuk Indonesia

Penutupan Selat Hormuz bukan persoalan Timur Tengah semata. Gangguan di jalur ini menaikkan harga energi, pupuk, dan biaya transportasi global, yang berujung pada tekanan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang. Harga gas di Eropa melonjak hampir dua kali lipat dalam minggu pertama konflik. Zimbabwe mencatat harga BBM yang melampaui $2 per liter untuk pertama kalinya.

Dampaknya terasa langsung di Indonesia. Sebagai negara yang mengimpor energi, Indonesia ikut menanggung biaya dari konflik yang tidak dipilihnya. Setiap kenaikan harga minyak dunia berdampak pada harga BBM, biaya logistik, dan inflasi domestik. Walaupun demikian, pemerintah berjanji menahan harga BBM di level sebelum perang melalui subsidi, setidaknya sampai setelah Idul Fitri. Namun, subsidi ini bukan tanpa biaya.

Kementerian Transportasi memperkirakan 143,9 juta perjalanan selama mudik, beban fiskal subsidi BBM menjadi sangat besar. Council on Foreign Relations mencatat bahwa subsidi ini kemungkinan mendorong defisit anggaran Indonesia melampaui batas legal 3% dari PDB, aturan fiskal yang selama ini menjadi penopang kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Hal ini berarti harga BBM yang kita bayar di pom bensin, harga pupuk yang menentukan biaya pangan, stabilitas rupiah yang mempengaruhi daya beli, dan kelangsungan operasi industri petrokimia domestik, semuanya terhubung langsung ke konflik yang terjadi ribuan kilometer dari sini. Indonesia menanggung biaya dari perang yang tidak dipilihnya, dan beban itu ditanggung paling berat oleh mereka yang paling tidak mampu menyerapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap melakukan efisiensi anggaran, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), di tengah eskalasi yang terjadi antara Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya turut dilibatkan dalam pembahasan efisiensi anggaran pemerintah, terutama dalam rapat harmonisasi anggaran yang membahas dampak dinamika global terhadap perekonomian Indonesia.

“Kemarin kami ikut rapat di dalam harmonisasi anggaran menyikapi mekanisme atau fenomena yang berkembang di global, terutama terkait dengan energi dan efeknya terhadap ekonomi Indonesia, dan kita sedang melakukan juga hitungan-hitungan agar kita bisa ikut berkontribusi di dalam menyikapi krisis yang ada,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, meskipun tidak ada arahan langsung untuk memangkas anggaran program MBG, BGN tetap berupaya melakukan efisiensi sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi ekonomi yang berkembang.

“Tentu saja kita harus ikut memiliki sense of crisis dan kami sedang melakukan hal-hal yang memungkinkan pengguna anggaran lebih efisien,” ujarnya.

Dadan menjelaskan langkah efisiensi dilakukan dengan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif serta mencegah potensi penyalahgunaan. Selain itu, BGN juga tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan dalam pelaksanaan program.

Dia menyampaikan saat ini BGN memiliki pagu anggaran sebesar Rp268 triliun dengan tambahan dana siaga sekitar Rp67 triliun. Dalam tahap awal, lembaga tersebut berupaya mengoptimalkan penggunaan pagu utama sebelum memanfaatkan dana cadangan.

“BGN memiliki pagu anggaran Rp268 triliun dengan dana standby Rp67 triliun. Dan langkah yang pertama yang kita sedang lakukan kita optimalkan Rp268 triliun dan coba kita tidak hitung yangstandbyini. Jadi kita akan efektifkan yang Rp268 triliun,” jelasnya.

Nantinya, BGN juga akan melakukan perhitungan terkait besaran anggaran maksimal yang akan digunakan setelah mempertimbangkan berbagai langkah efisiensi.

“Dari Rp268 triliun yang kita peroleh tersebut kita juga sedang hitung berapa nanti maksimal yang bisa kita gunakan. Nanti setelah kita hitung, setelah kita laksanakan dan dengan beberapa hal yang perlu dilakukan terkait dengan efisiensi nanti akan saya sampaikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memberikan kelonggaran defisit APBN di atas 3% seiring dampak harga minyak melonjak dan rupiah yang ambrol. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun memberikan arahannya.

Luhut menjelaskan bahwa skenario pelanggaran defisit di atas 3% imbas harga minyak yang bergejolak belum terlalu dibutuhkan. Sebab, kondisi fiskal Indonesia menurutnya masih terjaga.

Meskipun, menurutnya memang pemerintah perlu tetap waspada dan memantau perkembangan geopolitik.

"Untuk kita menaikkan budget defisit juga saya kira perlu kita pertimbangkan hati-hati, sedang kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira kita lihat perkembangan situasi," ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Adapun, Luhut menjelaskan bahwa terdapat sejumlah skenario konflik di Timur Tengah yang memberikan dampak terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Sebagaimana diketahui, perang Iran dengan AS-Israel memberikan dampak penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

Menurut Luhut, Selat Hormuz tidak akan ditutup seterusnya. Luhut membeberkan terdapat sejumlah skenario yang akan terjadi di Selat Hormuz.

"Ada berbagai skenario dalam perkembangan 1-2 minggu ke depan. Saya kira akan baik-baik," ujar Luhut.

Dia menjelaskan pada tahap eskalasi perang Iran dengan AS-Israel, terjadi serangan langsung Iran ke aset AS di Teluk. Kemudian, terjadi penutupan lebih dari 7 hari di Selat Hormuz yang kemudian menyebabkan lonjakan insurance dan freight premium yang signifikan.

Pada tahap eskalasi, terdapat pula serangan besar proksi. Lalu, kegagalan total dewan transisi yang menyebabkan instabilitas.

Kemudian, pada tahap prolong terdapat akses terbatas di Selat Hormuz, tetapi ancaman berulang. Serangan pesisir terbatas berlanjut. Negosiasi berjalan lambat. Lalu, Iran telah memulihkan sebagian kapasitas rudal dan drone.

Terakhir, pada tahap deeskalasi terdapat gencatan senjata yang kemudian dimediasi. Pada tahap ini, mulai tidak ada gangguan di Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah membuat skenario dampak gejolak harga minyak dunia dan ambrolnya nilai tukar rupiah. Hasilnya, dalam semua skenario baik optimistis hingga terburuk, defisit APBN sulit untuk bisa di bawah 3%.

Dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB.

Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.