Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan masa krisis energi Indonesia imbas konflik geopolitik di Timur Tengah saat ini telah lewat.

Bahlil tak menampik pihaknya sempat waswas untuk mencari jalan keluar dan solusi atas ketersediaan energi dalam negeri. Namun, lewat diskusi panjang, persoalan tersebut telah diselesaikan.

"Tapi alhamdulillah berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (8/4) malam.

Bahlil menyebut Indonesia sempat dalam titik kritis pada 4 April lalu karena stok liquefied petroleum gas (LPG) diperkirakan tak sampai 10 hari. Menurutnya, pemerintah berhasil bernegosiasi dengan beberapa negara seperti Australia, Jepang, hingga Brunei Darussalam.

"Dan sekarang kapal sudah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG. Jadi sudah lewat," ujar Bahlil.

Sementara untuk solar, kata Bahlil, Indonesia udah tak melakukan impor. Total konsumsi solar dalam negeri berada di angka sekitar 40 juta kiloliter.

Bahlil mengatakan, jumlah itu sudah terpenuhi oleh industri dalam negeri untuk jenis B40. Menurutnya, pada Juli mendatang, jenis B50 sudah dapat diproduksi.

"Kalau ini kita lakukan kita mampu surplus kurang lebih sekitar 4 juta kiloliter," ujar Bahlil.

Sedangkan untuk BBM, menurut Bahlil, konsumsi dalam negeri mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Dari jumlah itu, produksi salam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter, dan sisanya impor.

Namun pada Januari 2026, kata Bahlil, pihaknya telah meresmikan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan berhasil menambah produksi minyak dalam negeri sebesar 5,6 juta kiloliter dan 4,5 juta kiloliter solar.

"Jadi memang betul ada masalah tapi Allah memberikan petunjuk di awal. Padahal saya juga bingung sebenarnya, saya kan bukan ahli minyak, kalau tambang ada dikit-dikitlah waktu dulu jadi pengusaha kan," ujar Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Hal ini disampaikan Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual dari Seoul, Korea Selatan (Korsel), Selasa (31/3/2026).

"Menyangkut penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi, setelah kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada. Insya Allah jika memang ada penyesuaian, diharapkan tidak signifikan. Namun waktunya dan besarannya akan dibahas pada fase berikutnya," ujar Bahlil.

Bahlil menyampaikan pemerintah tengah berupaya menjaga pasokan BBM dan LPG nasional. Ia menegaskan Timur Tengah merupakan sumber pasokan crude atau minyak mentah untuk Indonesia, namun produk BBM jadi tidak sepenuhnya berasal dari kawasan tersebut. Sementara untuk LPG, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari kawasan tersebut sekitar 20 persen.

"Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden mencari sumber-sumber pasokan lain untuk menggantikan yang dari Timur Tengah. Alhamdulillah sudah didapat. Jadi insya Allah tidak perlu ada keraguan lagi, untuk mengganti pasokan dari Timur Tengah sudah kita dapat," sambung Bahlil.

Bahlil menyatakan Indonesia telah meresmikan proyek strategis nasional untuk meningkatkan kapasitas kilang Pertamina, yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) pada Januari 2026. Program ini disebut mampu menghasilkan 5,6 juta kiloliter bensin dan sekitar 4,5 juta kiloliter solar.

"Artinya, ke depan impor terbesar adalah crude, sementara BBM dengan RON 90, 93, 95, dan 98 sebagian diproduksi di dalam negeri dan sebagian diimpor dari negara Asia Tenggara," ucap Bahlil.

Bahlil menambahkan pemerintah juga mencari alternatif pasokan LPG dari luar Timur Tengah. Ia menyebut upaya tersebut difokuskan ke sejumlah negara, terutama Amerika Serikat (AS).

"Jadi secara pasokan insya Allah mohon doanya clear, tidak ada masalah. Menyangkut harga, kita tahu fluktuasinya terus terjadi untuk nonsubsidi. Berikan kami waktu untuk menyelesaikannya dengan baik, bijak, dan sesuai kondisi yang wajar," kata Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan strategi pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) nasional pada 2026 hingga 2027.

Pemerintah menargetkan pengurangan impor secara signifikan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta penerapan program bahan bakar campuran.

Bahlil mengungkapkan jumlah impor bensin selama ini sekitar 25 juta hingga 26 juta kiloliter. Setelah dilakukan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan, terjadi penghematan kuota impor sebesar 5 juta kiloliter.

"Kami sekarang memprogramkan bensin kita konsumsi sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta, produksi kita hanya 14,5 juta kiloliter selebihnya kita impor," ujar Bahlil saat memberikan sambutan Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI, Minggu (15/2).

"Impor kita itu sekitar 25 hingga 26 juta kiloliter dengan RDMP kita di Kalimantan kemarin itu bisa menghemat sekitar 5 juta. Berarti impor bensin kita tersisa hanya 20 juta kiloliter," sambungnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan mandatori E20 dan E10 yakni campuran bahan bakar nabati dengan bensin yang akan mengurangi impor hingga sebesar 9 juta kiloliter.

"Kita bikin mandatori E20 dan E10 itu bisa mengurangi 9 juta. Jadi impor kita hanya 11 juta," ujarnya,

Bahlil juga menyoroti konsumsi solar nasional yang mencapai 39 juta kiloliter per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 16 juta kiloliter.

Beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan membuat produksi solar domestik bertambah 3,9 juta kl.

Kemudian, dengan implementasi biodiesel B40, Indonesia akan mampu tidak lagi mengimpor solar sepanjang sejarah.

"Tahun ini, dengan penerapan B40 tidak lagi kita melakukan impor solar pertama dalam sejarah peradaban bangsa kita," katanya.

Dengan kebijakan ini, Bahlil tidak takut dirinya menjadi sasaran bulliying di sosial media, akibat Indonesia tidak impor solar lagi.

"Pasti importir sakit kepala ini, nanti keluar lagi di sosmed gambar saya bagaimana lah. Dalam hati saya, terserah kaulah, mau-mau kaulah. Tidak merugikan pendapatan saya kok," ujarnya.

Pada 2027, sambung Bahlil, pemerintah menargetkan produksi bensin dengan kualitas tinggi seperti RON 92, RON 95 dan RON 98, termasuk avtur.

"Jadi 2027 agenda kami adalah tidak impor solar untuk C51, avtur kemudian bensin RON92, RON 95 dan 98. Yang kita impor RON90 dengan volumenya yang sedikit," bebernya.

Dengan strategi tersebut, kata Bahlil dapat mencegah terjadinya kasus tindak pelanggaran hukum.

"Inilah strategi kita agar tidak ada lagi persoalan impor yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Nanti kita impor tinggal krutnya saja," jelasnya.

Selain itu, Bahlil menyinggung negara yang menjadi langganan Indonesia untuk mengimpor bensin yang akan mengalami kerugian cukup besar akibat strategi yang dijalankan nantinya.

"Itulah kemudian negara tetangga kita sebentar lagi akan. Karena 40 persen minyak mereka ekspornya ke kita, masa satu negara kecil kok bisa menjajah kita dengan BBM. Kita bertekad untuk tidak impor dari dia. Ini harus punya nyali," ujarnya.

Tak hanya BBM, Bahlil juga berambisi untuk menekan impor LPG. Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,3 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 juta ton.

"Kita impor 7 juta lebih dengan total impor (LPG) kita Rp120 (triliun) hingga 130 triliun per tahun," ujarnya.

Bahan baku LPG memang berasal dari gas. Sayangnya, beberapa jenis gas yang digunakan sebagai bahan baku LPG tidak diproduksi di Indonesia.

"Untuk LPG, bahan baku dari gas. Tapi gas itu ada C1, C2, C3 dan C4. Nah, untuk produksi LPG itu C3 dan C4. Kita punya produksi di Indonesia yang lebih banyak C1 dan C2. Maka tidak akan mungkin bisa produksi LPG dalam negeri, kalau tidak kita segerakan switch," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG berbasis batu bara kalori rendah.

"Maka kita dorong DME sebagai substitusi impor yaitu, batu bakar rendah kalori untuk menghasilkan DME sebagai pengganti LPG. Itu caranya, kalau tidak seperti itu saya yakin akan sulit," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan berbagai terobosan baru dari pemerintah menjadi pembuka jalan bagi pencapaian target swasembada energi nasional.

Menurut Bahlil dalam keterangan di Jakarta, Ahad (15/2/2026), swasembada energi harus dipandang sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan langkah berbeda. Hal itu bukan sekadar target administratif, melainkan rangkaian terobosan konkret.

Bahlil mengatakan upaya mencapai kemandirian energi mesti dilandasi tindakan nyata dan inovasi teknologi. Ia mengingatkan ketergantungan pada impor merupakan bukti kegagalan dalam mendorong kemandirian secara serius.

“Teman-teman semua, jangan pernah kita bermimpi akan menjadi swasembada energi kalau tidak kita melakukan terobosan. Para pengimpor energi inilah yang mendapatkan manfaat dari ketidakmampuan kita mendorong swasembada,” kata Bahlil di hadapan peserta Sidang Pleno XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad.

Bahlil juga menyoroti sejumlah permasalahan teknis utama di sektor energi, antara lain banyaknya sumur minyak bumi yang telah menua sehingga lifting migas tidak maksimal.

“Sumur-sumur tua ini, mau tidak mau harus kita intervensi lewat teknologi. Tidak ada cara lain. Dari total 39 ribu sampai 40 ribu sumur, yang beroperasi hanya 17 ribu sampai 18 ribu sumur. Selebihnya idle well karena sudah tua. Nah, ini yang kita kerjasamakan,” ujarnya.

Langkah terobosan lain yang diusulkan adalah mempercepat pelaksanaan sumur-sumur yang sudah masuk plan of development (POD).

Di samping itu, Kementerian ESDM akan segera membuka tender untuk 110 blok minyak dan gas (migas) baru guna memperkuat ketahanan pasokan energi nasional.

Bahlil menegaskan percepatan eksekusi, investasi teknologi, serta kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta harus berjalan beriringan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri.

Beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026, menjadi contoh konkret.

“Beroperasinya RDMP Balikpapan menghasilkan 5 juta kiloliter bensin dan 3,9 juta kiloliter solar per tahun. Maka tahun 2026 ini, dengan program B40, kita tidak lagi melakukan impor solar. Ini pertama kalinya dalam sejarah peradaban bangsa kita,” ujarnya.

Swasembada energi merupakan salah satu pilar Astacita Presiden Prabowo yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Kebijakan tersebut menargetkan optimalisasi sumber daya energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh SPBU swasta harus membeli bahan bakar diesel (solar) dari PT Pertamina (Persero) mulai April 2026.

Pembelian yang diatur dengan skema business to business (B2B) itu sejalan dengan target pemerintah menghentikan impor solar tahun ini.

"Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam unggahan podcast kanal Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2).

Hingga kini, Laode mengklaim pihaknya belum menerima penolakan dari pihak swasta. Namun, Kementerian ESDM mendapat permintaan dari swasta untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina.

"Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," tambah Laode.

Pada Januari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor bahan BBM jenissolarmulai awal tahun ini. Karenanya, perusahaan swasta yang membutuhkan wajib beli ke PT Pertamina (Persero).

Kebijakan ini sejalan dengan diresmikannya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan milik Pertamina.

"Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar," ujar Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1) lalu.

Dengan beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan, Pertamina bisa memproduksi semua jenis solar, baik CN48 maupun CN51. Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk melakukan impor.

"(Swasta beli ke Pertamina) Oh iya dong, semuanya," imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah SPBU swasta kehabisan stok BBM sejak bulan lalu. Salah satu badan usaha yang mengalami hal tersebut adalah Shell.

President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkap pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku.

"Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini, sehingga kami dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami," ungkap Ingrid, dikutip Detikoto, Kamis (29/1).

Bandung (ANTARA) - Sejumlah akademisi dan pakar ekonomi energi di Bandung menilai proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) atau pengembangan kilang minyak nasional, merupakan strategi krusial menghentikan penguapan devisa, sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dalam diskusi terkait swasembada energi di Bandung, Selasa, para pakar tersebut sepakat bahwa peningkatan kapasitas kilang dalam negeri, akan menciptakan efisiensi struktural yang berdampak langsung, pada keuangan masyarakat melalui stabilitas harga energi.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menjelaskan, selama ini Indonesia terjebak dalam sensitivitas harga pasar global karena keterbatasan cadangan penyangga dan kapasitas kilang, yang membuat harga BBM domestik sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Kalau dari sisi substitusi impor, tentu ini akan memperbesar ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan kita pada impor. Itu jelas hal yang positif," kata Yayan.

Ia menekankan bahwa RDMP yang tengah digarap Pertamina di Balikpapan, merupakan langkah awal untuk memperkecil celah fiskal tersebut. Namun, Yayan mengingatkan agar pengembangan ini tidak hanya terpusat pada satu titik.

"RDMP ini langkah awal yang baik menuju swasembada energi, tapi harus dipikirkan jangka panjangnya. Jangan berhenti di satu kilang saja, tapi harus mencakup seluruh Indonesia," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, ekonom Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menyebut proyek RDMP berpotensi menjadi warisan ekonomi penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

Menurutnya, impor BBM adalah komponen utama yang sering kali "menguras" cadangan devisa nasional. Jika kebutuhan solar dapat dipenuhi sepenuhnya dari kilang domestik, maka permintaan valuta asing (valas) akan menurun secara signifikan.

"Impor BBM itu salah satu komponen yang sangat menguras devisa. Kalau impor bisa dikurangi, permintaan valas, khususnya dolar, akan turun dan itu berdampak besar pada stabilitas nilai tukar Rupiah," ucap Acuviarta.

Dari perspektif keamanan, pengamat kebijakan publik Unpad Bonti Wiradinata menilai penguatan infrastruktur energi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025.

Ia memperingatkan bahwa di tengah memanasnya geopolitik global, energi adalah fondasi pertahanan negara yang tidak boleh terfragmentasi.

"Energi itu salah satu pintu masuk kelemahan negara. Kalau energi terganggu, daya tahan negara juga ikut melemah," kata Bonti.

Proyek RDMP di Balikpapan, saat ini telah berhasil memacu kapasitas pengolahan dari 260.000 barel menjadi 360.000 barel per hari. Peningkatan kapasitas sebesar 100.000 barel per hari ini menjadi kunci bagi target ambisius pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keberadaan kilang ini merupakan tulang punggung untuk menghentikan ketergantungan pada solar luar negeri dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan beroperasinya kilang-kilang modern ini secara optimal, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meraih swasembada energi, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Indonesia berhasil swasembada solar lantaran tak lagi membutuhkan impor bahan bakar tersebut.

Ia menyebut capaian ini didukung oleh kebijakan mandatori biodiesel serta beroperasinya kilang dalam negeri.

"Pemerintah terus mendorong mandatori biodiesel di mana mandatori biodiesel B40 ini menghemat emisi sebesar mendekati 42 juta ton daripada CO2," kata Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Selain menekan emisi, kebijakan tersebut juga berdampak pada pengurangan ketergantungan impor.

"Dan juga menghemat devisa sebesar US$8 miliar terhadap impor solar," ujarnya.

Menurut Airlangga, capaian swasembada solar diperkuat setelah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dan dengan diresmikannya RDMP kemarin oleh Bapak Presiden maka solar kita tidak perlu impor lagi," katanya.

Ia menyebut kondisi tersebut menjadi penanda kemandirian pasokan energi, setidaknya untuk komoditas solar.

"Jadi kita sudah "swasembada" di bidang solar dan tentu kita akan terus ditingkatkan untuk energi yang lain," ujar Airlangga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyatakan penghentian impor solar mulai awal tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan izin impor solar tidak lagi dikeluarkan seiring beroperasinya Proyek RDMP Kilang Balikpapan.

RDMP Kilang Balikpapan merupakan proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun. Proyek ini meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari dan menghasilkan berbagai produk migas, termasuk solar, bensin, dan LPG.

Dengan beroperasinya proyek ini, pemerintah menargetkan kebutuhan solar dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sementara impor bensin ditekan melalui tambahan produksi kilang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bakal ada penghematan devisa sekitar Rp60 triliun per tahun setelah Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan resmi dioperasikan secara penuh.

Pengoperasian secara penuh resmi berjalan setelah proyek ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1).

"Nah, ini ada yang bagus Bapak Presiden. Jadi dengan RDMP ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar Rp60 triliun lebih," ujar Bahlil dalam acara Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan.

Bahlil menyebut, devisa itu berasal dari tambahan kapasitas produksi minyak sebesar 5,8 juta kiloliter per tahun dari pengoperasian RDMP Kilang Balikpapan yang sebelumnya mengandalkan impor.

Tambahan produksi ini sejalan dengan peningkatan kapasitas pengelolaan kilang RDMP sebesar 100 ribu barel per hari, dari sebelumnya 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

"Karena dia bisa menambah 100 ribu barel dengan bensin itu, kita bisa menghasilkan (tambahan produksi) 5,8 juta kiloliter per tahun," kata Bahlil.

Ia memaparkan saat ini konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 38 juta kiloliter per tahun. Sementara produksi dalam negeri baru berada di kisaran 14,25 juta kiloliter.

Oleh sebab itu, dengan tambahan produksi dari RDMP Balikpapan, impor bensin nasional diproyeksikan menurun tajam.

"Dengan penambahan 5,4 juta-5,8 juta (kiloliter per tahun), maka impor kita terhadap bensin itu tinggal 19 juta kiloliter," jelas Bahlil.

Sementara itu, untuk sektor solar, Bahlil menyampaikan Indonesia mulai lepas dari ketergantungan impor setelah proyek yang menelan biaya pembangunan sekitar US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun ini beroperasi secara penuh.

"Untuk solar, tahun ini alhamdulillah atas perintah Bapak Presiden, maka mulai yang sekarang kita bicara ini Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insyaallah ke depan," pungkasnya.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, menyampaikan apresiasi atas peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Peresmian RDMP Balikpapan merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional," kata Bambang dalam rilisnya, Senin (12/1).

Dengan kapasitas kilang yang meningkat, dia menegaskan, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dapat ditekan secara bertahap.

Ia menilai, peningkatan kapasitas dan kemampuan kilang Balikpapan akan memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pasokan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri.

"Dengan kemampuan pengolahan yang lebih besar, pasokan energi menjadi lebih stabil dan risiko gangguan distribusi dapat diminimalkan," tegasnya.

Diketahui, Prabowo meresmikan RDMP Pertamina di Balikpapan, Kaltim. Presiden menegaskan

RDMP adalah proyek terbesar yang pernah dibangun PT Pertamina demi meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meresmikan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto Presiden RI, dengan ini meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan," kata Prabowo, Senin (12/1/2026).

Prabowo menambahkan, peresmian kilang minyak di Indonesia pernah dilakukan pada tahun 1994. Menurutnya, RDMP Balikpapan menjadi yang cukup bersejarah di Indonesia.

"Ya lumayan cukup bersejarah, tentunya saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini pada peresmian ini," kata Prabowo.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih atas peresmian proyek yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurutnya, RDMP Balikpapan menjadi kilang yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas pengolahan mencapai 360 ribu barel per hari (bph).

"Saya ucapkan terima kasih pada semua unsur, semua pihak jajaran personalia bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini," katanya.

"Selamat, terima kasih Pertamina-ESDM, lanjutkan pekerjaan ini saya titip, hasilkan Pertamina yang hebat, efisien," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menelan investasi hingga US$7,4 miliar atau setara Rp124 triliun (asumsi kurs Rp16.857 per dolar AS) hari ini, Senin (12/1).

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Senin, 12 Januari 2026. Saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini meresmikan Proyek Infrastruktur terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan," ujar Prabowo saat meresmikan Kilang Balikpapan.

Kilang yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) ini dibangun untuk meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, serta memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga pokok produksi bahan bakar minyak (BBM).

Dengan biaya pembangunan yang mencapai ratusan triliun, proyek ini menjadi salah satu investasi yang terbesar dilakukan BUMN dalam satu titik kegiatan untuk mengurangi impor BBM, terutama solar. Bahkan pada tahun ini, pemerintah menekankan Indonesia tak perlu lagi impor solar.

Selain memproduksi BBM ramah lingkungan, setelah beroperasi penuh, kilang ini juga akan mengolah residu-residu yang ada untuk menghasilkan produk-produk industri kimia bernilai tinggi seperti propylene dan ethylene.

Kedua produk ini sangat dibutuhkan oleh industri petrokimia dalam negeri sebagai bahan baku yang selama ini kekurangan pasokannya dan dipenuhi permintaannya melalui impor.

Fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex menjadi elemen kunci dalam Proyek RDMP Balikpapan.

Kehadiran fasilitas ini menjadikan Kilang Balikpapan mampu memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi setara standar Euro 5, yang lebih bersih dan rendah emisi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan, RFCC Complex menjadi tulang punggung operasional Kilang Balikpapan dalam mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih.

"Melalui RFCC Complex dan unit tambahan lainnya, Kilang Balikpapan mengalami peningkatan signifikan dari standar Euro 2 dengan kandungan sulfur 2.500 ppm menjadi standar Euro 5 dengan kandungan sulfur hanya 10 ppm," kata Baron dalam keterangan, Minggu (11/1).

"Selain itu, Kilang Balikpapan akan mampu menghasilkan produk petrokimia. Ini merupakan lompatan besar dalam peningkatan kualitas BBM nasional, dengan kapasitas kilang mencapai 360 ribu barel per hari serta mendukung program hilirisasi," imbuh Baron.

Dengan demikian, maka Proyek RDMP Balikpapan merupakan proyek modernisasi kilang terbesar di Indonesia. Dengan beroperasinya RFCC Complex, Kilang Balikpapan tidak hanya memproduksi bensin dan solar, tetapi juga mampu menambah produksi LPG serta menghasilkan produk petrokimia yang sebelumnya belum dapat dihasilkan di kilang ini.

Presiden Prabowo Subianto resmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang menelan investasi hingga US$7,4 miliar atau Rp124 triliun (asumsi kurs Rp16.857 per dolar AS) pada Senin (12/1).

RDMP Kilang Balikpapan adalah proyek terbesar yang pernah dibangun PT Pertamina (Persero) demi meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Senin, 12 Januari 2026. Saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini meresmikan Proyek Infrastruktur terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan," ujar Prabowo di Kilang Balikpapan.

Selain produksi minyak, kilang ini juga akan digunakan untuk memperbaiki kualitas produk, menurunkan harga pokok produksi bahan bakar minyak (BBM), hingga mengurangi impor BBM, terutama solar. Bahkan pada tahun ini, pemerintah menekankan Indonesia tak perlu lagi impor solar.

Setelah beroperasi penuh, kilang ini juga akan mengolah residu-residu yang ada untuk menghasilkan produk-produk industri kimia bernilai tinggi seperti propylene dan ethylene.

Kedua produk ini sangat dibutuhkan oleh industri petrokimia dalam negeri sebagai bahan baku yang selama ini kekurangan pasokannya dan dipenuhi permintaannya melalui impor.

Fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex menjadi elemen kunci dalam Proyek RDMP Balikpapan.

Kehadiran fasilitas ini menjadikan Kilang Balikpapan mampu memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi setara standar Euro 5, yang lebih bersih dan rendah emisi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan, RFCC Complex menjadi tulang punggung operasional Kilang Balikpapan dalam mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih.

"Melalui RFCC Complex dan unit tambahan lainnya, Kilang Balikpapan mengalami peningkatan signifikan dari standar Euro 2 dengan kandungan sulfur 2.500 ppm menjadi standar Euro 5 dengan kandungan sulfur hanya 10 ppm," kata Baron dalam keterangan, Minggu (11/1).

"Selain itu, Kilang Balikpapan akan mampu menghasilkan produk petrokimia. Ini merupakan lompatan besar dalam peningkatan kualitas BBM nasional, dengan kapasitas kilang mencapai 360 ribu barel per hari serta mendukung program hilirisasi," imbuh Baron.

Dengan beroperasinya RFCC Complex, Kilang Balikpapan tidak hanya memproduksi bensin dan solar, tetapi juga mampu menambah produksi LPG serta menghasilkan produk petrokimia yang sebelumnya belum dapat dihasilkan di kilang ini.