Bisnis.com, JAKARTA - Pada 25 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa kesepakatan diplomatik dengan Amerika Serikat untuk mencegah konflik "sudah di depan mata".

Tiga hari kemudian, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah negosiasi yang masih berlangsung. International Atomic Energy Agency menyatakan tidak memiliki bukti adanya program senjata nuklir terstruktur pada saat serangan dilakukan. Sementara itu, mantan pejabat kontraterorisme AS Joe Kent mengundurkan diri dan menyatakan bahwa perang ini dimulai karena tekanan dari Israel dan lobi yang kuat di Amerika, bukan karena ancaman dari Iran.

Jika ancaman nuklir bukan alasan utamanya, lalu apa yang sebenarnya menggerakkan perang ini?

Sebuah Kerangka Berpikir Dari Manajemen Keuangan

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita meminjam lensa dari disiplin yang tampak tidak berhubungan: ilmu keuangan korporasi.

Pada 2009, tiga peneliti dari Yale University, University of North Carolina, dan Federal Reserve Bank of Chicago menerbitkan paper berjudul "Eat or Be Eaten" di Journal of Finance.

Mereka meneliti fenomena yang membingungkan: mengapa perusahaan melakukan akuisisi yang justru merugikan nilai perusahaan mereka sendiri? Temuan mereka: perusahaan mengakuisisi bukan selalu karena target-nya menguntungkan, melainkan karena jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka sendiri akan menjadi target di masa depan.

Model formal mereka menunjukkan bahwa yang menentukan siapa yang menjadi target akuisisi bukan perilaku perusahaan target, melainkan posisi relatifnya dalam hierarki ukuran industri. Target yang paling rentan adalah yang cukup besar untuk dianggap sebagai pesaing potensial, namun belum cukup besar untuk membuat akuisisi terlalu mahal. Perusahaan yang sudah terlalu besar dibiarkan. Yang terlalu kecil diabaikan.

Model ini juga menjelaskan mengapa akuisisi datang dalam gelombang: satu akuisisi mengubah distribusi ukuran dalam industri, membuat perusahaan lain yang tadinya aman menjadi rentan, sehingga memicu akuisisi berikutnya. Kerangka ini, ketika diterapkan pada geopolitik, menghasilkan penjelasan yang mengejutkan dalam koherensinya.

Empat Kasus, Satu Struktur

Jika kita melihat empat intervensi militer AS dalam dua dekade terakhir melalui lensa ini, polanya menjadi sulit untuk diabaikan.

Irak, 2003. AS menginvasi dengan klaim bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Menteri Luar Negeri Colin Powell mempresentasikan "bukti" di sidang PBB.

Setelah invasi, CIA mengonfirmasi pada 2004 bahwa Irak tidak memiliki stok senjata terlarang dan tidak memulai program apapun untuk memproduksinya. Yang kurang dibahas: Saddam pada tahun 2000 mengumumkan minyak Irak akan diperdagangkan dalam euro, bukan dolar AS. Irak juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ancaman yang dideklarasikan tidak terbukti. Tapi kemampuan Irak untuk beroperasi di luar sistem dolar adalah fakta.

Libya, 2011. NATO melakukan intervensi dengan mandat melindungi warga sipil dari pemerintah Gaddafi. Namun misi tersebut berkembang menjadi pergantian rezim. Email Hillary Clinton yang kemudian dipublikasikan mengungkap bahwa pemerintah Gaddafi memiliki 143 ton emas yang dimaksudkan untuk mendirikan mata uang pan-Afrika berbasis emas, menggantikan franc CFA Prancis di negara-negara Francophone Afrika.

Libya adalah produsen minyak terbesar di Afrika. Ancaman humanitarian berkembang menjadi regime change. Tapi kemampuan Libya untuk menciptakan sistem keuangan alternatif di Afrika adalah fakta.

Afghanistan, 2001. AS menginvasi setelah serangan 11 September dengan tujuan mengejar Al-Qaeda. Ini adalah satu-satunya kasus di mana serangan terhadap AS memang terjadi secara nyata. Namun laporan dari beberapa media internasional mengungkap bahwa rencana operasi militer di Afghanistan sudah ada sebelum September 2001.

Negosiasi antara pemerintahan Bush dan Taliban untuk proyek pipeline gas TAPI gagal pada Agustus 2001, dan perwakilan AS dilaporkan menyampaikan ancaman militer kepada Taliban sebelum 9/11.

Dalam enam bulan setelah Taliban dikalahkan, para pemimpin Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan bertemu untuk memberikan lampu hijau bagi proyek pipeline tersebut. Ancaman terorisme nyata. Tapi kepentingan strategis atas jalur energi di Asia Tengah juga nyata, dan mendahului 9/11.

Iran, 2026. AS dan Israel melancarkan serangan dengan berbagai justifikasi yang menurut House of Commons Library mencakup pencegahan ancaman, penghancuran kapabilitas militer, hingga pergantian rezim. Menurut Washington Post, keputusan menyerang datang setelah pemerintah Saudi Arabia dan Israel berulang kali melobi Presiden Trump.

Iran memiliki cadangan minyak terbesar ke-3 di dunia dengan 208,6 miliar barel, cadangan gas alam terbesar ke-2 setelah Rusia, dan mengendalikan pantai utara Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 34% perdagangan minyak mentah global. Ancaman nuklir tidak terbukti. Tapi kemampuan Iran untuk menolak tatanan yang diinginkan koalisi AS-Israel-Saudi didukung oleh fakta-fakta ini.

Apa yang Konstan

Di keempat kasus, justifikasi publik untuk intervensi militer selalu berbeda: senjata pemusnah massal, perlindungan sipil, terorisme, ancaman nuklir. Keempatnya berubah dari kasus ke kasus.

Tapi satu faktor tetap konstan: setiap negara target memiliki kapasitas untuk beroperasi secara independen dari tatanan yang diinginkan oleh pihak yang menyerang. Irak bisa menjual minyak di luar sistem dolar. Libya bisa membangun arsitektur keuangan alternatif di Afrika. Afghanistan bisa menolak syarat infrastruktur energi yang ditetapkan Washington. Iran bisa menutup jalur perdagangan energi terpenting di dunia.

Dalam kerangka Gorton, Kahl, dan Rosen, inilah yang disebut sebagai posisi "medium-sized firm," entitas yang cukup besar untuk dianggap sebagai penghalang bagi pihak dominan, namun belum cukup besar untuk membuat serangan terhadap mereka terlalu mahal. Model mereka memprediksi bahwa entitas di posisi inilah yang paling mungkin menjadi target, dan bahwa serangan akan terjadi justru di saat target sedang berada pada titik paling rentan.

Perhatikan timing serangan terhadap Iran: proxy Iran sudah diperlemah oleh aksi militer Israel sejak 2023, rezim menghadapi protes internal yang luas pada awal 2026, dan negosiasi diplomatik masih berlangsung. Ini bukan momen di mana Iran paling mengancam. Ini adalah momen di mana Iran paling rentan.

Michael Jensen dari Harvard, dalam papernya yang banyak disitasi tentang "free cash flow" di American Economic Review (1986), menambahkan dimensi lain. Jensen menunjukkan bahwa perusahaan dengan kelebihan kas yang dikelola secara independen dari keinginan pemegang saham menjadi target akuisisi. Dalam konteks geopolitik, pendapatan energi yang tidak mengalir ke sistem keuangan Barat berfungsi serupa. Iran mengalirkan lebih banyak ekspor minyaknya di luar Amerika.

Dan Richard Roll, dalam "Hubris Hypothesis" di Journal of Business (1986), membantu menjelaskan aspek lain: mengapa hasil intervensi selalu lebih buruk dari yang dijanjikan. Roll menunjukkan bahwa pengakuisisi yang terlalu percaya diri secara sistematis membayar biaya akuisisi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, sehingga nilai perusahaan pengakuisisi sendiri yang justru turun setelah akuisisi selesai. Irak pasca-2003 menjadi negara yang tidak stabil. Libya pasca-2011 belum pulih. Afghanistan setelah 20 tahun kembali ke Taliban. Dan konflik Iran 2026, pada hari ke-21, telah mendorong harga minyak mentah Brent di atas $112 per barel, memaksa AS untuk sementara mencabut sanksi terhadap minyak Iran sendiri demi meredam krisis energi, dan menyebar ke lebih dari selusin negara.

Mengapa Ini Penting untuk Indonesia

Penutupan Selat Hormuz bukan persoalan Timur Tengah semata. Gangguan di jalur ini menaikkan harga energi, pupuk, dan biaya transportasi global, yang berujung pada tekanan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang. Harga gas di Eropa melonjak hampir dua kali lipat dalam minggu pertama konflik. Zimbabwe mencatat harga BBM yang melampaui $2 per liter untuk pertama kalinya.

Dampaknya terasa langsung di Indonesia. Sebagai negara yang mengimpor energi, Indonesia ikut menanggung biaya dari konflik yang tidak dipilihnya. Setiap kenaikan harga minyak dunia berdampak pada harga BBM, biaya logistik, dan inflasi domestik. Walaupun demikian, pemerintah berjanji menahan harga BBM di level sebelum perang melalui subsidi, setidaknya sampai setelah Idul Fitri. Namun, subsidi ini bukan tanpa biaya.

Kementerian Transportasi memperkirakan 143,9 juta perjalanan selama mudik, beban fiskal subsidi BBM menjadi sangat besar. Council on Foreign Relations mencatat bahwa subsidi ini kemungkinan mendorong defisit anggaran Indonesia melampaui batas legal 3% dari PDB, aturan fiskal yang selama ini menjadi penopang kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Hal ini berarti harga BBM yang kita bayar di pom bensin, harga pupuk yang menentukan biaya pangan, stabilitas rupiah yang mempengaruhi daya beli, dan kelangsungan operasi industri petrokimia domestik, semuanya terhubung langsung ke konflik yang terjadi ribuan kilometer dari sini. Indonesia menanggung biaya dari perang yang tidak dipilihnya, dan beban itu ditanggung paling berat oleh mereka yang paling tidak mampu menyerapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak melonjak hingga menyentuh level di atas US$100 per barel imbas perang Iran dengan AS-Israel. Namun, Presiden AS Donald Trump menilai lonjakan harga minyak itu menjadi harga yang sangat kecil untuk dibayar demi keselamatan dunia.

Pernyataan Trump itu disampaikan di sosial medianya Truth Social. Seperti juga dilansir dari CNN, unggahan Trump pada Minggu (8/3/2026) menyebut kenaikan harga minyak sebagai harga yang sangat kecil untuk dibayar.

"Harga minyak jangka pendek, yang akan turun dengan cepat ketika ancaman nuklir Iran berakhir, adalah harga yang sangat kecil untuk dibayar demi keselamatan dan perdamaian AS dan dunia. HANYA ORANG BODOH YANG AKAN BERPIKIR BERBEDA!" tulis Trump.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga mengatakan lonjakan harga minyak baru-baru ini hanya jangka pendek. Sebab, terdapat strategi dominasi energi Trump yang akan menstabilkan pasar dan mengurangi tekanan pada konsumen AS.

"Ini adalah gangguan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang dalam menyingkirkan rezim teroris Iran yang nakal dan akhirnya mengakhiri pembatasan mereka terhadap arus bebas energi di Timur Tengah dan di Selat Hormuz," kata Leavitt dilansir dari Fox News.

Leavitt mengatakan pemerintah mengambil langkah-langkah segera untuk menjaga pasokan energi global tetap berjalan meskipun ada konflik. Dia mencatat bahwa Trump juga telah mengumumkan asuransi risiko politik untuk kapal kargo dan kapal tanker minyak yang berlayar di Selat Hormuz.

Harga minyak dunia memang tengah meroket hingga tembus US$100 per barel imbas perang Iran dengan AS-Israel. Perang telah memicu kekhawatiran akan gangguan berkepanjangan terhadap pengiriman pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Iran mengancam akan menyerang setiap kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia melewatinya.

Harga minyak berjangka AS naik 18% menjadi sekitar US$108 per barel, level tertinggi sejak 19 Juli 2022. Minyak mentah AS sempat mencapai US$110 per barel pada Minggu malam.

Beberapa analis berpendapat bahwa jika penutupan di Selat Hormuz berlangsung hingga akhir Maret 2026, harga minyak mampu menyentuh rekor di atas US$150 per barel.

Adnan Mazarei dari Peterson Institute for International Economics mengatakan lonjakan harga minyak sudah diperkirakan pasar, mengingat produksi telah dihentikan di beberapa negara Teluk. Kemudian, tanda-tanda konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut semakin meluas.

"Orang-orang menyadari bahwa ini [perang di Iran] tidak akan berakhir dengan cepat," katanya dilansir dari BBC pada Senin (9/3/2026).

Kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan biaya produk turunan penting seperti bahan bakar jet dan prekursor vital untuk pupuk.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel) kembali memamerkan kekuatan militernya di hadapan Korea Utara (Korut). Untuk pertama kalinya dalam sejarah aliansi 72 tahun, Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine dan mitranya dari Korea Selatan, Jenderal Jin Yong-sung, terbang bersama dengan jet tempur untuk menunjukkan kesiapan udara gabungan menghadapi ancaman Pyongyang.

Melansir Newsweek pada Kamis (6/11/2025), penerbangan formasi itu dilakukan usai Rapat Komite Militer ke-50 di Seoul, di mana kedua negara membahas ancaman nuklir dan rudal canggih Korea Utara serta meningkatnya persaingan senjata global.

Caine dan Jin masing-masing menerbangkan jet tempur F-16 milik AS dan KF-16 milik Korea Selatan dari Pangkalan Udara Osan, melintasi sejumlah wilayah seperti Chuncheon, Daejeon, dan Camp Humphreys.

Menurut rekaman resmi yang dirilis, dua jet tempur tambahan dan satu pesawat peringatan dini E-7 Korea Selatan turut mengawal penerbangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebut penerbangan itu menegaskan "kekuatan dan ketahanan aliansi pertahanan" kedua negara.

"Selama diskusi, Jenderal Jin dan Jenderal Caine sependapat bahwa perdamaian di Semenanjung Korea harus didukung oleh kekuatan gabungan kedua negara," ujar pernyataan Kepala Staf Gabungan AS. "Keduanya menekankan pentingnya mempertahankan postur kesiapan gabungan yang kuat untuk menanggapi segala ancaman."

Jenderal Jin kemudian mengatakan penerbangan itu menjadi simbol nyata dari kedekatan militer Seoul dan Washington.

"Sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan dan sesama pilot Angkatan Udara, penerbangan komando ini memungkinkan saya benar-benar menghargai kekuatan aliansi ROK-AS," katanya.

Selain menunjukkan kekuatan udara, pertemuan kedua jenderal juga menyoroti meningkatnya kolaborasi militer antara Korea Utara dan Rusia. Caine dan Jin sepakat bahwa pencegahan tidak hanya mencakup Semenanjung Korea, tetapi juga berkontribusi pada keamanan kawasan Indo-Pasifik secara luas.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan pasukan Amerika di Korea Selatan dapat digunakan secara fleksibel untuk merespons berbagai kontingensi regional. "Kami tetap berkomitmen memastikan Indo-Pasifik bebas dan terbuka," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia -Presiden Rusia Vladimir Putin membuka kemungkinan bagi Moskow untuk kembali melakukan uji coba nuklir jika Amerika Serikat benar-benar memulai kembali program pengujian senjata atom seperti yang diumumkan Presiden Donald Trump pekan lalu.

Langkah itu, menurut Putin, akan menjadi respons "setara dan sepadan" terhadap kebijakan Washington.

"Rusia selalu mematuhi dan terus mematuhi kewajibannya di bawah Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT), dan kami tidak berencana menyimpang dari komitmen tersebut," ujar Putin dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia pada Rabu (5/11/2025), dilansir CNN International.

Namun, ia menegaskan bahwa jika AS atau negara lain yang juga merupakan penandatangan CTBT mulai melakukan uji coba senjata nuklir, "Rusia juga harus mengambil langkah-langkah tanggapan yang tepat dan seimbang."

Putin mengatakan dirinya telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk "menyampaikan usulan terkoordinasi mengenai kemungkinan dimulainya pekerjaan persiapan untuk uji coba senjata nuklir."

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai rencana tersebut.

"Kami baru sedang mempelajari apakah perlu memulai persiapan atau tidak," katanya kepada CNN. "Kami masih terikat oleh kewajiban kami dalam larangan total uji coba nuklir."

Pernyataan itu datang seminggu setelah Putin mengejutkan dunia dengan mengumumkan bahwa Rusia telah berhasil menguji torpedo bawah laut bertenaga nuklir eksperimental bernamaPoseidon, yang menurut analis militer memiliki jangkauan lebih dari 9.600 kilometer.

Beberapa jam setelah pengumuman itu, Presiden Trump menulis di media sosial bahwa, "karena program pengujian yang dilakukan negara lain, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk memulai pengujian senjata nuklir kita secara setara. Proses itu akan segera dimulai."

Baik Rusia maupun Amerika Serikat belum pernah melakukan uji coba senjata nuklir sejak 1990-an. Keduanya merupakan penandatangan CTBT, perjanjian internasional yang melarang seluruh bentuk ledakan uji coba nuklir untuk tujuan apa pun.

Menurut lembaga nirlabaNuclear Threat Initiative(NTI), Rusia terakhir kali melakukan uji coba senjata nuklir pada Oktober 1990 sebelum menerapkan moratorium. Sementara AS belum melakukan uji coba sejak 1992.

Menteri Pertahanan Rusia Andrey Belousov mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan bahwa bahkan sebelum pengumuman Trump, sudah jelas bahwa AS "secara aktif meningkatkan kemampuan ofensif strategisnya."

"Kita harus fokus bukan hanya pada pernyataan para pejabat Amerika, tetapi terutama pada tindakan nyata mereka," kata Belousov.

Ia menuding Washington telah keluar dari sejumlah perjanjian pembatasan senjata dan mengembangkan berbagai sistem persenjataan baru.

Belousov menegaskan bahwa sistem pencegahan nuklir Rusia harus siap menghadapi segala ancaman, dan menambahkan bahwa lokasi uji utama negara itu di Novaya Zemlya "siap untuk setiap kemungkinan uji coba nuklir."

Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, dalam pertemuan yang sama mengatakan bahwa Amerika Serikat belum memberikan penjelasan resmi terkait pernyataan Trump mengenai uji coba nuklir.

"Hal ini membuat kami tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa Amerika Serikat akan menahan diri dari mempersiapkan atau melaksanakan uji coba semacam itu dalam waktu dekat," ujarnya.

Gerasimov memperingatkan bahwa mengabaikan tanda-tanda kesiapan AS bisa berakibat fatal bagi keamanan Rusia.

"Pihak Amerika mungkin terus menghindari memberikan penjelasan resmi, tetapi itu tidak mengubah apa pun, karena jika kita tidak mengambil langkah yang tepat sekarang, kita akan kehilangan waktu dan peluang untuk merespons secara tepat terhadap tindakan AS," katanya.

Ia menambahkan bahwa masa persiapan uji coba nuklir bisa berlangsung "dari beberapa bulan hingga beberapa tahun," yang berarti setiap keputusan perlu diambil dengan cepat agar Rusia tidak tertinggal secara strategis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia menyatakan kemungkinan akan mengirim rudal hipersonik tercanggihnya ke Venezuela, sebagai bentuk dukungan terhadap sekutu lamanya di Amerika Latin di tengah meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat (AS) di kawasan tersebut.

Alexei Zhuravlyov, Wakil Ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia, mengatakan kepadaGazeta.Rubahwa tidak ada hambatan bagi Moskow untuk menyediakan sistem senjata canggih seperti rudal Oreshnik atau Kalibr kepada Venezuela, yang ia sebut sebagai "negara sahabat".

"Rusia sebenarnya adalah salah satu mitra utama Venezuela dalam bidang kerja sama militer-teknis. Kami memasok hampir seluruh jenis senjata, mulai dari senjata ringan hingga pesawat tempur," katanya, sebagaimana dikutip Newsweek, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, rincian dan volume pengiriman diklasifikasikan, jadi Amerika mungkin akan mendapat kejutan. Selain itu, tidak ada komitmen internasional yang membatasi Rusia dalam hal ini.

Langkah Rusia ini muncul di tengah meningkatnya kehadiran militer AS di sekitar perairan Venezuela dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengerahkan jet tempur, pembom, pesawat pengintai, drone, kapal perang, hingga marinir ke kawasan tersebut dengan alasan memerangi perdagangan narkotika.

Operasi-operasi itu telah menyebabkan lebih dari selusin serangan dan lebih dari 60 korban jiwa sejak September, sebagian besar terhadap target yang disebut berangkat dari Venezuela.

Sebagai respons, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilaporkan telah meminta bantuan militer dari Rusia, China, dan Iran untuk memperkuat pertahanan negaranya. Moskow pun menanggapi secara terbuka dan menunjukkan kesediaan memperdalam kerja sama strategisnya dengan Caracas.

Rudal Mach 10 dan Ancaman Baru di Belahan Barat

Rudal Oreshnik, menurut pernyataan resmi Rusia, merupakan rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai kecepatan hingga Mach 10 atau sepuluh kali kecepatan suara dan dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menggambarkan Oreshnik sebagai sistem senjata strategis yang dirancang untuk menempuh jarak jauh dengan kemampuan manuver tinggi.

Rusia dan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir telah menandatangani sejumlah perjanjian strategis, termasuk kerja sama militer dan ekonomi, sebagai bagian dari upaya kedua negara menandingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.

Namun, kemungkinan penempatan rudal berkekuatan nuklir di belahan bumi barat menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya ketegangan serupa Krisis Rudal Kubapada 1962.

Meski belum ada keputusan resmi, pengisyaratan publik dari pejabat Rusia ini dianggap sebagai peningkatan retorika yang signifikan terhadap Washington.

Pemerintahan Trump sendiri dilaporkan telah menyiapkan serangkaian rencana militer terkait Venezuela, termasuk opsi untuk menyerang unit militer yang melindungi Maduro dan upaya merebut ladang minyak yang menjadi sumber utama ekonomi negara itu. Namun baik Trump maupun Menteri Luar Negeri Marco Rubio menepis kemungkinan perang terbuka.

"Saya ragu. Saya tidak berpikir demikian," ujar Trump dalam wawancara dengan60 Minutespada Minggu.

"Namun mereka telah memperlakukan kami dengan sangat buruk, bukan hanya soal narkoba-mereka mengirim ratusan ribu orang dari penjara mereka ke negara kami, orang-orang yang tidak kami inginkan."

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada kantor berita RusiaTASSbahwa pihaknya memantau dengan sangat dekat apa yang terjadi di Venezuela.

"Tentu kami ingin semuanya tetap damai dan tidak muncul konflik baru di kawasan," tuturnya.