Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mempermudah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat utama dalam pembelian LPG 3 kilogram bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan terdapat kurang lebih sebanyak 36.000 pangkalan LPG yang tersebar di wilayah kerjanya. Angka tersebut belum termasuk toko-toko peracangan milik para pelaku UMKM yang turut menjual berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk pula "gas melon".

"Jumlah desa di Jawa Timur sekitar 8.500. Artinya, di setiap desa kurang lebih ada empat sampai lima pangkalan LPG. Cukup atau tidak? Ya kenyataannya warga ingin beli yang dekat. Ada warung-warung yang memang diperkenankan beli untuk dijual lagi, yang penting selisihnya tidak boleh terlalu tinggi," tutur Emil, Kamis (9/4/2026).

Emil membeberkan berdasarkan regulasi terbaru oleh pemerintah pusat, telah diatur bahwa masing-masing pelaku UMKM maksimal dapat membeli 15 tabung LPG 3 kilogram per bulan dengan syarat menunjukkan NIB saat membeli ke pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina.

Atas aturan tersebut, Emil menyebut pihaknya telah berkomunkasi dan menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur agar menempuh kebijakan "jemput bola" untuk mendampingi setiap pelaku UMKM dalam pengurusan NIB Usaha Mikro agar bisa memperoleh LPG 3 kilogram dari pemasok resmi.

"Itu menjadi pekerjaan rumah kami makanya. Bahwa penting sekali model metode ini, bagaimana pendaftaran [NIB bagi pelaku UMKM]. Makanya, saya minta tolong ke Kadisperindag untuk kita sistem jemput bola saja," tegasnya.

Bagi pelaku UMKM, terdapat panduan pendaftaran pembelian LPG dan pendataan NIB Usaha Mikro, di mana mereka wajib menyertakan KTP, foto usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mengacu pada KBLI, yang meliputi kode KBLI 56102, 56103, 56104, 56304, 56305, dan 56306.

Selain sistem jemput bola, Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah memiliki sistem OSS, di mana proses pengurusan NIB dapat dengan mudah untuk dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha secara daring.

Namun begitu, ia menekankan bahwa institusi terkait juga tetap perlu melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada para pelaku usaha mengenai pengurusan NIB lewat OSS.

"Sebenarnya [pengurusan] NIB sekarang kalau pakai OSS cepat. Cuman yang kadang orang bingung kan syarat-syarat waktu mengisi itu apa aja yang harus dipenuhi," bebernya.

Oleh sebab itu, Emil berkomitmen rangkaian proses pengurusan NIB bagi pelaku usaha UMKM yang ingin memperjualbelikan LPG 3 kilogram akan dipermudah. Ia menegaskan kemudahan pengurusan NIB adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah selaku regulator, bukan Pertamina.

"Yang keluarkan NIB bukan Pertamina. Itu tanggung jawab kami di pemda dalam memfasilitasi. Jadi, kami juga harus di pangkalan-pangkalan ini mempermudah bagaimana caranya pelaku UKM itu daftar NIB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi merevisi aturan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro dalam sistem Online Single Submission (OSS) usai mendapatkan banyak keluhan.

Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi Usaha Mikro, pemerintah melonggarkan syarat KKPR khusus bagi usaha level bawah. Dengan skema baru, pelaku usaha mikro kini cukup menggunakan mekanisme 'pernyataan mandiri' di dalam sistem OSS.

Prosedurnya pelaku usaha hanya perlu menginput data administratif, alamat lengkap, luas lahan, satu titik koordinat lokasi, serta melampirkan foto tampak depan tempat usaha. Setelah data terisi, sistem akan memproses pernyataan mandiri tersebut namun tetap melihat konteks tata ruangnya.

"Sehingga terhadap usaha mikro ini, semua jenis perizinan berusaha, risikonya juga, mereka bisa langsung melakukan pernyataan mandiri. Tetapi tetap, lokasi usahanya itu perlu juga kita lihat," jelas Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM di Jakarta, (26/2/2026).

Todotua tidak menampik bahwa implementasi awal Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang perizinan berusaha sempat memicu kebingungan masif di lapangan.

Dia bahkan mengaku dibanjiri protes setiap harinya, baik melalui akun media sosial pribadi maupun pesan WhatsApp. Protesnya kerap kali senada, yaitu syarat ketat mengenai lokasi usaha membuat sistem OSS malah tambah menyulitkan kelompok usaha kecil.

"Itu tiap hari keluhan mengenai itu, 'Pak Wamen, ini gimana? OSS amburadul, tambah susah, ... Ini pelaku usaha kecil mau ambil NIB saja setengah mati semuanya,'," ungkap dalam Sosialisasi Penyesuaian PP 28/2025 di Kantor BKPM.

Dia menjelaskan bahwa dalam rezim PP 28/2025, pelaku usaha tidak bisa lagi sekadar mengambil nomor izin tanpa memvalidasi titik lokasi usaha. Ketentuan inilah yang sempat menjadi hambatan utama.

Kejar Target 40 Juta UMKM 'Ilegal'

Wakil Komisaris Utama Pertamina ini menekankan langkah pembenahan OSS tersebut sangat krusial mengingat masih lebarnya jurang antara besaran pelaku usaha di Tanah Air dengan tingkat legalitas yang terdaftar di sistem negara.

Berdasarkan data BKPM, total NIB yang telah terbit baru menyentuh 15,42 juta, yang mencakup usaha skala perorangan, mikro, kecil, menengah, hingga besar, baik dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, data konsolidasi Kementerian UMKM mencatat populasi pelaku usaha mikro di Indonesia telah mencapai sekitar 56 juta entitas.

"Masih ada sekitar 40 jutaan yang belum terlegalisasi. Nah maka kita perlu untuk pembenahan terhadap OSS ini sendiri, sehingga penyalurannya untuk berusaha itu bisa cepat," tutup Todotua.