Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai aturan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pajak Kendaraan Bermotor berpotensi menghambat percepatan penerapan kendaraan listrik atau "electric vehicle" (EV) nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi kebijakan yang bergantung pada masing-masing daerah berisiko mengganggu perkembangan pasar kendaraan listrik nasional.

Menurut dia, perubahan kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan kendaraan listrik nasional, padahal target pemerintah Indonesia mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 yang berpotensi menghemat devisa impor hingga Rp49 triliun serta memangkas subsidi BBM Rp18,3 triliun per tahun.

"Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,” ujar Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik, lanjutnya sangat bergantung pada stabilitas regulasi, inkonsistensi kebijakan berisiko menurunkan minat konsumen serta iklim investasi pada manufaktur kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, di tengah fase pertumbuhan pasar yang masih awal.

Selain itu, menurut dia Permendagri 11/2026 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Regulasi tersebut, tambahnya, sebelumnya memberikan arah kebijakan dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

Fabby menyebutkan, pasal 7 UU HKPD telah memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

"Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status ‘Bukan Objek Pajak’ bagi kendaraan listrik tetap terjaga," katanya.

Terkait hal itu, IESR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menunda implementasi ketentuan terkait kendaraan listrik, melakukan harmonisasi regulasi, serta memberikan jaminan fiskal permanen bagi sektor kendaraan listrik menuju target 2030.

“Kita tidak bisa mencapai dekarbonisasi industri dan penghentian impor BBM jika aturan main berubah setiap dua tahun," katanya.

Menurut dia, jika regulasi tersebut tidak segera direvisi, maka akan sangat rentan terhadap uji materiil di Mahkamah Agung, yang hanya akan memperburuk kepercayaan konsumen dan investor.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

MINAT masyarakat Indonesia untuk beralih ke kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) saat ini sedang berada dalam tren meningkat.

Fenomena ini tidak terjadi tanpa sebab. Di satu sisi, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang semakin mahal mendorong masyarakat mencari alternatif yang lebih efisien.

Di sisi lain, pemerintah pusat secara konsisten memberikan berbagai insentif untuk mempercepat adopsi EV, mulai dari subsidi pembelian, PPN ditanggung Pemerintah, hingga berbagai kemudahan penggunaan di kawasan perkotaan.

Momentum ini menjadi sangat penting, mengingat tingkat adopsi kendaraan listrik di Indonesia masih relatif rendah, sekitar 2 persen dari total populasi kendaraan bermotor. Butuh dorongan kuat agar bisa mencapai skala signifikan.

Namun, di tengah tren positif tersebut, muncul dinamika kebijakan yang justru berpotensi menghambat.

Beberapa kebijakan dan tafsir regulasi di tingkat kementerian teknis maupun pemerintah daerah menunjukkan arah yang tidak sepenuhnya selaras dengan agenda nasional.

Salah satu contohnya adalah pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dalam beberapa kasus justru berpotensi lebih tinggi untuk kendaraan listrik dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.

Hal ini terjadi karena dasar pengenaan pajak yang mengacu pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), sementara harga kendaraan listrik saat ini masih relatif tinggi karena komponen baterai.

Akibatnya, muncul paradoks kebijakan: di satu sisi masyarakat didorong untuk beralih ke kendaraan listrik, tapi di sisi lain justru dibebani pajak yang lebih besar.

Situasi ini menciptakan kebingungan di masyarakat, disuruh beralih tetapi secara ekonomi justru terasa “dihukum”.

Kondisi ini mencerminkan persoalan klasik dalam tata kelola kebijakan publik, yaitu lemahnya koordinasi lintas sektor atau Policy Incoherence.

Dalam konteks transisi energi, kebijakan tidak bisa berjalan secara parsial atau sektoral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, hingga Pemerintah Daerah seharusnya bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi.

Ketika satu pihak memberikan insentif, sementara pihak lain menciptakan disinsentif, maka yang terjadi adalah kebingungan di tingkat masyarakat sekaligus inefisiensi kebijakan secara keseluruhan.

Secara praktis, ini menunjukkan absennya kerangka evaluasi bersama. Padahal setiap kebijakan idealnya diuji setidaknya melalui tiga lapis: Kesesuaian hukum (legalitas), keselarasan dengan target pembangunan (substansi), dan dampaknya terhadap kredibilitas nasional (reputasi). Tanpa kerangka ini, kebijakan sektoral mudah terjebak dalam Policy Silo.

Secara regulatif, arah kebijakan nasional sudah sangat jelas. Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, termasuk membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal seperti pengurangan atau pembebasan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia juga mulai mengarah pada penerapan pajak karbon sebagai instrumen untuk menginternalisasi biaya eksternal dari emisi gas rumah kaca.

Artinya, pendekatan kebijakan seharusnya bergeser dari memajaki kepemilikan kendaraan menjadi memajaki dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam kerangka hukum, penting dicatat bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.

Dengan demikian, setiap tafsir kebijakan teknis, termasuk yang berkaitan dengan dasar pengenaan PKB, tidak boleh menghasilkan disinsentif yang bertolak belakang dengan mandat Perpres No. 55 Tahun 2019.

Jika hal tersebut terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar ketidaksinkronan kebijakan, melainkan berpotensi masuk ke wilayah inkonsistensi normatif.

Lebih jauh lagi, komitmen Indonesia di tingkat global melalui Paris Agreement tentang Perubahan Iklim yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 menegaskan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca merupakan tanggung jawab nasional yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama emisi, sekitar 23 persen dari total emisi nasional, sehingga elektrifikasi transportasi merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditawar.

Target penurunan emisi sebesar 31,89 persen pada 2030, menjadikan sektor ini sebagai arena kebijakan yang sangat menentukan.

Dalam konteks tersebut, keberadaan insentif untuk kendaraan listrik bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis.

Secara ekonomi, biaya kepemilikan total (Total Cost of Ownership/TCO) kendaraan listrik di Indonesia masih belum sepenuhnya kompetitif dibandingkan kendaraan konvensional tanpa adanya insentif.

Harga awal kendaraan listrik yang lebih tinggi menjadi hambatan utama bagi masyarakat, dengan estimasi kesenjangan TCO sekitar 15 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil jika insentif dikurangi.

Insentif fiskal berfungsi untuk menjembatani kesenjangan tersebut hingga tercapai skala ekonomi yang membuat harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau secara alami.

Pengalaman negara lain menunjukkan pola konsisten. Norwegia, misalnya, memberikan insentif besar-besaran berupa pembebasan pajak, bebas tol, dan berbagai kemudahan lainnya selama bertahun-tahun hingga pangsa pasar kendaraan listrik mencapai lebih dari 80 persen, bahkan mendekati 87 persen pada 2024.

Setelah adopsi mencapai tingkat yang sangat tinggi, barulah insentif tersebut dikurangi secara bertahap.

Hal serupa juga dilakukan oleh China, yang memberikan subsidi langsung dalam jumlah besar untuk mendorong pertumbuhan industri dan pasar kendaraan listrik domestik, sebelum akhirnya mulai mengurangi subsidi ketika pasar sudah matang dan penjualan mencapai jutaan unit per tahun.

Pola ini menegaskan bahwa insentif merupakan instrumen transisi, bukan beban permanen.

Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal transisi. Infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) masih terbatas, sekitar 2.300 unit secara nasional.

Ekosistem industri baterai masih berkembang dan tingkat adopsi masyarakat masih rendah.

Dalam kondisi seperti ini, pencabutan atau pengurangan insentif terlebih melalui kebijakan yang tidak terkoordinasi berpotensi menghentikan momentum yang sedang terbentuk. Mengubah arah kebijakan terlalu dini sama saja dengan mengerem di awal akselerasi.

Kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang tidak bisa diabaikan. Namun, pendekatan yang diambil harus tetap sejalan dengan agenda nasional.

Meningkatkan PAD dengan cara membebani kendaraan listrik justru berisiko menimbulkan dampak jangka panjang lebih besar, seperti meningkatnya konsumsi BBM, tingginya emisi polusi udara, serta bertambahnya beban kesehatan masyarakat.

Estimasi menunjukkan bahwa beban ekonomi akibat polusi udara di kawasan perkotaan seperti Jabodetabek dapat mencapai sekitar Rp 38 triliun per tahun, sementara potensi PAD dari pajak kendaraan listrik secara agresif relatif jauh lebih kecil, sekitar Rp 1 triliun - Rp 2 triliun.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa biaya yang ditanggung masyarakat bisa puluhan kali lebih besar dibandingkan penerimaan fiskal yang diperoleh.

Penguatan keuangan daerah perlu diarahkan pada instrumen yang lebih selaras dengan transisi energi.

Misalnya, penerapan pajak berbasis emisi untuk kendaraan tua yang boros bahan bakar, khususnya di atas usia 10 tahun, penerapan road pricing berbasis penggunaan, beban kendaraan, dan waktu (peak hour), serta optimalisasi nilai ekonomi kawasan melalui pengembangan berbasis transportasi (transit-oriented development) dan skema land value capture.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Bahkan, dalam konteks teknis, isu seperti bobot kendaraan listrik yang relatif 20 - 30 persen lebih berat dibandingkan dengan kendaraan konvensional seharusnya dijawab dengan instrumen yang lebih tepat, seperti skema tarif berbasis bobot dan jarak tempuh, bukan dengan membedakan jenis teknologi kendaraannya.

Yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas kebijakan domestik, tetapi juga reputasi Indonesia di mata internasional.

Konsistensi kebijakan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai komitmen suatu negara terhadap penanganan perubahan iklim.

Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah dapat menimbulkan persepsi negatif, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi kepercayaan investor serta akses terhadap pendanaan iklim global.

Dalam konteks global seperti Global Stocktake dan mekanisme climate finance, konsistensi kebijakan menjadi faktor krusial yang menentukan kredibilitas negara.

Transisi energi adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, koordinasi, dan keberanian untuk meninggalkan pendekatan lama yang sudah tidak relevan.

Pemerintah pusat telah menetapkan arah yang jelas, dan saat ini yang dibutuhkan adalah keselarasan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Dalam konteks ini, koordinasi lintas sektor perlu didorong secara lebih konkret, mulai dari peran Bapenda dalam merancang insentif fiskal hijau, Dinas Perhubungan dalam menyelaraskan permintaan kendaraan listrik dengan infrastruktur SPKLU, hingga Bappeda dalam mengintegrasikan target elektrifikasi transportasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Tanpa mekanisme koordinasi dengan indikator kinerja bersama, kebijakan akan tetap berjalan parsial.

Momentum adopsi kendaraan listrik yang sedang tumbuh saat ini adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan.

Jika dikelola dengan baik, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara, tetapi juga membangun industri masa depan yang kompetitif.

Namun jika kebijakan berjalan sendiri-sendiri, momentum tersebut bisa hilang sebelum benar-benar menghasilkan dampak signifikan.

Yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan yang baik, tetapi kebijakan selaras. Karena dalam transisi sebesar ini, satu arah jauh lebih penting daripada sekadar bergerak cepat.

Dalam konteks implementasi, diperlukan langkah konkret berupa penegasan kebijakan di tingkat nasional agar tidak terjadi disinsentif di daerah, dorongan pemberian insentif fiskal minimal bagi kendaraan listrik pada fase awal adopsi, serta mekanisme policy screening lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh kebijakan transportasi dan energi tetap sejalan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC).

Dalam jangka menengah, penguatan kelembagaan melalui fungsi koordinasi atau policy gatekeeper menjadi relevan untuk memastikan setiap kebijakan baru tidak keluar dari arah transisi energi nasional.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Oleh: Israr Itah, jurnalis Republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, Wuling Motors memperkenalkan lebih dekat SUV elektrifikasi terbarunya, Wuling Eksion, melalui kegiatan “Exclusive Media Impression”. Sejumlah perwakilan media, termasuk Republika.co.id, mengikuti acara yang digelar di Topgolf Fatmawati, Jumat (17/4/2026).

Dalam kegiatan yang dibagi ke dalam beberapa sesi tersebut tersebut, awak media mendapat kesempatan menjajal langsung Eksion. Pengalaman berkendara singkat ini menjadi ajang perkenalan awal sebelum model tersebut resmi dipasarkan.

Product Planning Wuling Motors, Aji Ibrahim, mengatakan Eksion hadir sebagai SUV 7-penumpang dengan dua pilihan teknologi. “Wuling Eksion hadir sebagai SUV 7-seater pertama di Indonesia yang tersedia dalam pilihan teknologi Electric Vehicle dan Plug-in Hybrid,” ujarnya.

Ia menambahkan, model ini dirancang untuk menghadirkan keseimbangan. “Eksion menjadi produk kedua Wuling di Indonesia yang mengaplikasikan platform terbaru, untuk menghadirkan performa, efisiensi, dan kenyamanan,” kata Aji.

Secara dimensi, Eksion mengusung bodi tiga baris. Panjangnya 4.745 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.755 mm. Jarak sumbu roda mencapai 2.810 mm. Ukuran ini membuat kabin cukup lega di setiap baris.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan insentif baru untuk pembelian sepeda motor listrik alias electric vehicle (EV).

Purbaya mengungkapkan bahwa rencana insentif baru tersebut akan segera dimatangkan melalui pembahasan lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Saya masih akan bicarakan dengan Menteri Perindustrian [Agus Gumiwang Kartasasmita]. Kita akan bicarakan, tapi kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru," ungkap Purbaya kepada wartawan, dikutip Minggu (12/4/2026).

Meski demikian, bendahara negara belum merinci lebih lanjut mengenai skema insentif maupun besaran bantuan yang akan diberikan. Dia hanya menekankan bahwa rumusan insentif ini merupakan kebijakan baru dan terpisah dari program bantuan pembelian motor listrik yang pernah berjalan sebelumnya.

Adapun, sinyal insentif untuk kendaraan listrik tersebut muncul sejalan dengan pertemuan antara Purbaya dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/4/2026).

Purbaya memaparkan bahwa selain menerima undangan pameran otomotif, pertemuannya dengan para pelaku industri otomotif tersebut juga mulai menjajaki potensi kebutuhan insentif tambahan bagi kendaraan listrik.

"Gaikindo mengundang mau pameran mobil, tapi juga diskusi untuk misalnya kalau perlu insentif, insentif seperti apa untuk mobil listrik dan lain-lain. Ini diskusinya belum selesai, nanti masih akan saya ketemu lagi dengan mereka," jelas Purbaya.

Adapun, berdasarkan keterangan dalam akun Instagram resmi Purbaya (@menkeuri), pertemuan dengan Gaikindo secara komprehensif membahas kondisi pasar otomotif domestik, perkembangan kendaraan listrik dan hybrid, serta dukungan riil yang dapat diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya saing industri.

Kinerja pasar otomotif domestik saat ini disebut menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan laporan Gaikindo kepada Kemenkeu, penjualan mobil sepanjang kuartal I/2026 (Januari–Maret) berhasil mencatatkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sejalan dengan tren penjualan kendaraan listrik yang diklaim tumbuh signifikan.

IDXChannel - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai selain kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV), penggunaan kompor listrik dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Hal tersebut menyusul ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik Timur Tengah.

"Elektrifikasi di sektor rumah tangga dan transportasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), yang dalam bauran energi nasional masih mencapai sekitar 30 persen, sehingga sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi harga internasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Di tengah situasi saat ini, jelasnya, kompor listrik bisa menjadi salah satu alternatif utama karena listrik tidak harus bergantung pada minyak dan gas.

"Kita masih memiliki sumber energi lain, termasuk batu bara yang dalam bauran energi nasional, dan ketersediaannya relatif lebih besar di dalam negeri," ujar Komaidi.

Menurut Komaidi, keunggulan kompor listrik terletak pada fleksibilitas sumber energinya. Listrik dapat diproduksi dari berbagai sumber energi domestik seperti batu bara, gas, air, dan panas bumi.

Selain sektor rumah tangga, Komaidi menilai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga berperan penting dalam menekan konsumsi BBM nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 532 juta barel per tahun, dengan sektor transportasi menyumbang sekitar 52 persen dari total konsumsi tersebut.

“Kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Dalam jangka panjang, ini juga dapat meningkatkan ketahanan energi sekaligus menekan beban subsidi energi,” kata dia.

Komaidi juga mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk mendorong percepatan elektrifikasi, mulai dari pembebasan pajak, subsidi pembelian, hingga kebijakan bebas ganjil-genap di sejumlah wilayah.

“Dengan sosialisasi yang lebih masif dan dukungan kebijakan yang konsisten, kompor listrik dan kendaraan listrik berpotensi menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan energi nasional,” tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) menyiagakan infrastruktur pengisian kendaraan listrik untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode siaga Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, bersama jajaran meninjau langsung Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center di jalur mudik Tol Trans Jawa bagian tengah.

Dalam kunjungan tersebut, Arsyadany meninjau SPKLU Center yang berada di Rest Area 275A Tegal dan Rest Area 343 Batang. Kedua lokasi tersebut merupakan bagian dari lima titik SPKLU Center yang telah disiapkan di Jawa Tengah, selain Rest Area 319B Pemalang, SPKLU Center Krapyak Semarang, dan Rest Area 438A Bawen. Arsyadany menyampaikan PLN berkomitmen menghadirkan infrastruktur pengisian daya yang andal dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik selama periode mudik.

"Di sini kami mengunjungi Rest Area 275A, ada 10 nozzle, ada 8 unit SPKLU. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pengunjung yang melakukan pengecasan. Mereka merasa nyaman karena pengecasannya juga sangat mudah. Di rest area ini, PLN juga sudah menyediakan posko serta lounge untuk tempat menunggu yang nyaman," ujar Arsyadany dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Secara nasional, PLN bersama mitra telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.681 unit SPKLU berada di jalur mudik Trans Sumatera–Jawa–Bali dengan rata-rata jarak antar-SPKLU sekitar 22 kilometer, sehingga pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih tenang dan nyaman.

Dia menyampaikan SPKLU Center dirancang sebagai titik pengisian daya kendaraan listrik dengan kapasitas besar dan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan SPKLU reguler. Infrastruktur ini dilengkapi teknologi Ultra Fast Charging (UFC) yang mampu mengisi daya jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengisian fast charging biasa.

Selain itu, SPKLU Center memiliki kapasitas 10 hingga 20 slot parkir untuk pengisian daya secara bersamaan, sehingga dapat mengurangi potensi antrean panjang di rest area yang padat saat musim mudik. Fasilitas lainnya meliputi cozy lounge atau ruang tunggu yang nyaman, layanan operasional 24 jam, serta simultaneous charger (pengecasan secara bersamaan) yang memungkinkan satu alat mengisi dua kendaraan listrik sekaligus.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah, Bramantyo Anggun Pambudi, menjelaskan PLN telah melakukan berbagai langkah persiapan untuk mengoptimalkan seluruh infrastruktur SPKLU selama periode mudik.

“Saat ini terdapat 305 unit SPKLU yang tersebar di 192 lokasi di wilayah Jawa Tengah. Seluruh unit telah melalui proses pengecekan dan pengujian agar dapat beroperasi optimal saat melayani masyarakat selama masa siaga Idul Fitri,” ujar Bramantyo.

Sementara itu, salah seorang pengguna kendaraan listrik yang tengah melakukan pengisian daya di SPKLU Rest Area 343 Batang, Bintang, mengapresiasi kesiapan fasilitas yang disediakan PLN. Ia merasa terbantu dengan hadirnya SPKLU Center di banyak titik lokasi.

“Pengisian dayanya cukup cepat dan fasilitasnya juga nyaman. Dengan adanya SPKLU Center seperti ini, perjalanan mudik menggunakan kendaraan listrik jadi lebih tenang karena titik pengisian dayanya semakin banyak dan cepat,” ungkap Bintang.

Secara khusus untuk mendukung perjalanan kendaraan listrik di jalur Tol Trans Jawa wilayah Jawa Tengah, PLN telah menyiapkan 79 unit SPKLU di 24 rest area. Infrastruktur tersebut terdiri atas lima unit Ultra Fast Charging, 17 unit Fast Charging, 29 unit Medium Charging, dan 28 unit Standard Charging. Selain itu, PLN juga menyiagakan 3.606 personel serta dua unit SPKLU mobile untuk mengantisipasi kondisi darurat apabila pengguna kendaraan listrik mengalami kendala selama perjalanan.

Selain itu, untuk mendukung kemudahan pengguna kendaraan listrik, seluruh SPKLU juga terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile melalui fitur Trip Planner dan AntreEV. Melalui fitur ini, pengguna dapat merencanakan rute perjalanan, mengetahui lokasi SPKLU terdekat, sekaligus memantau antrean pengisian daya secara real-time, sehingga perjalanan mudik menjadi lebih nyaman.

JAKARTA - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas mulai membayangi stabilitas pasokan minyak dunia. Pengamat otomotif nasional, Bebin Juana, menilai situasi ini dapat memicu kelangkaan sekaligus lonjakan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang sulit diprediksi.

Dalam kondisi ketidakpastian ini, beralih ke kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) dinilai bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan solusi strategis bagi masyarakat. “Ketika BBM menjadi langka akibat kemelut di Timur Tengah, selain langka, harganya juga berpotensi melejit. Sampai berapa harganya tentu tidak ada yang tahu,” ujar Bebin dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya secara logika kondisi kelangkaan dan tingginya harga BBM akan mendorong konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. “Pilihan masyarakat pada kendaraan listrik berbasis baterai sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan,” katanya.

Meski menyarankan peralihan ke EV, Bebin mengingatkan konsumen agar tetap kritis. Menurutnya, masyarakat jangan hanya tergiur oleh tampilan atau label teknologi canggih semata, melainkan harus melihat bukti nyata efisiensi energi harian.

“Konsumen harus cerdas memilih kendaraan yang benar-benar membuktikan penghematan BBM,” ujarnya.

Bebin memperkirakan, jika terdapat peralihan sekitar 100 ribu hingga 150 ribu konsumen ke kendaraan listrik, dampaknya akan terasa signifikan pada pengurangan antrean pengisian BBM di stasiun pengisian bahan bakar. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi beban pasokan BBM yang selama ini harus dipenuhi.

“Peralihan ini juga dipastikan akan membawa dampak positif bagi keuangan negara melalui berkurangnya konsumsi BBM nasional, meski detail penghematannya memerlukan perhitungan lebih lanjut dari kementerian terkait. Guna mempercepat transisi tersebut, Bebin mengharapkan adanya dukungan kebijakan yang lebih luas bagi para pengguna kendaraan ramah lingkungan,” katanya.

Selat Hormuz Ditutup, Negara-negara Asia Panik Berebut Pasokan BBM



Ia juga menyoroti bahwa keberlanjutan kebijakan insentif menjadi faktor penting dalam menjaga momentum adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Saat ini, sejumlah insentif kendaraan listrik seperti subsidi pembelian dan keringanan pajak yang sebelumnya diberikan pemerintah masih menunggu kepastian perpanjangan.

Menurutnya, jika pemerintah segera memastikan kelanjutan insentif tersebut, minat masyarakat terhadap kendaraan listrik diperkirakan akan meningkat lebih cepat. Hal itu sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah risiko fluktuasi harga minyak dunia.

Sebagai penutup, Bebin berharap pemerintah dapat memberikan keringanan pajak yang lebih konsisten bagi kendaraan listrik berbasis baterai agar jumlah penggunanya terus meningkat.

“Dengan dukungan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan, kendaraan listrik bisa menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian pasokan dan harga BBM global,” pungkasnya.

Jakarta: Transformasi menuju praktik pertambangan berkelanjutan atau green mining semakin menjadi agenda penting bagi industri tambang di Indonesia. Tekanan dekarbonisasi global serta komitmen nasional untuk menurunkan emisi mendorong perusahaan tambang mulai mengadopsi sistem operasional yang lebih efisien dan rendah karbon.

Sebagai salah satu penopang ekonomi nasional, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 10,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun di tengah peran strategis tersebut, industri ini juga menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan diri dengan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89% pada 2030, sekaligus memenuhi standar keberlanjutan yang semakin ketat dalam rantai pasok global.

Salah satu tantangan utama di sektor ini adalah ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil. Banyak aktivitas tambang, terutama di lokasi terpencil, masih bergantung pada generator diesel untuk pembangkit listrik serta bahan bakar bagi armada operasional. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan emisi karbon, tetapi juga berdampak pada biaya operasional dan ketahanan pasokan energi.

Secara global, sektor pertambangan diperkirakan menyumbang sekitar 4–7% dari total emisi gas rumah kaca dunia. Karena itu, transformasi menuju praktik operasional yang lebih ramah lingkungan menjadi langkah strategis dalam upaya mencapai ekonomi rendah karbon.

Asosiasi industri menilai bahwa perusahaan tambang di Indonesia mulai menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi praktik green mining. Meski demikian, penerapannya perlu dilakukan secara bertahap karena setiap lokasi tambang memiliki kondisi operasional dan infrastruktur yang berbeda.

Aditya Pratama, Ketua Komite Komunikasi & Government Relations APBI-ICMA menjelaskan transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang.

“Tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasinya bisa berjalan lebih cepat dan lebih luas, didukung kesiapan teknologi serta kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan penyedia solusi,” ujar dia.

Pendekatan green mining menuntut perancangan sistem energi yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing tambang. Integrasi energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, serta teknologi pemantauan operasional menjadi salah satu pendekatan yang mulai dipertimbangkan.

Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan tambang dinilai semakin relevan. Teknologi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada diesel, meningkatkan efisiensi biaya energi, serta memperkuat ketahanan pasokan listrik di lokasi tambang yang jauh dari jaringan listrik utama.

Dengan dukungan sistem penyimpanan energi berbasis baterai, energi surya juga dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel untuk mendukung kebutuhan operasional tambang yang dinamis.

“Strategi green mining yang efektif harus mempertimbangkan karakter operasional setiap tambang secara menyeluruh. Karena itu, implementasi solusi energi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing site. Integrasi energi surya, penyimpanan energi, dan sistem monitoring menjadi kunci untuk menekan emisi sekaligus menjaga efisiensi dan kontinuitas operasi,” ujar Jefferson Kuesar, CEO SUN Energy.

Selain pada sektor pembangkitan listrik, elektrifikasi armada operasional juga dinilai sebagai langkah strategis dalam menekan emisi di industri tambang. Mobilitas merupakan salah satu komponen penting dalam aktivitas pertambangan, sehingga penggunaan kendaraan listrik berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi.

“Elektrifikasi armada perlu dilihat sebagai bagian dari transformasi operasional yang lebih luas. Implementasinya harus mempertimbangkan karakteristik tambang, mulai dari jenis armada, rute operasional, intensitas penggunaan, hingga kesiapan infrastruktur pengisian daya,” ujar Karina Darmawan, CEO SUN Mobility.

Ke depan, keberhasilan transformasi menuju green mining tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendekatan yang terintegrasi antara industri, pemerintah, dan penyedia solusi energi dinilai penting untuk mempercepat transisi menuju operasional tambang yang lebih rendah karbon.

SUN sendiri mulai mengimplementasikan pendekatan energi terintegrasi yang mencakup pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai (battery energy storage system / BESS), infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta elektrifikasi armada operasional sebagai bagian dari solusi untuk mendukung transformasi green mining di Indonesia.

(SAW)

Melalui komposisi bisnis yang semakin terdiversifikasi, eksposur terhadap volatilitas harga batu bara global pun semakin berkurang, sejalan dengan arah transformasi perseroan,

Jakarta (ANTARA) - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) atau TBS mencatatkan pendapatan dari pengelolaan limbah senilai 155,4 juta dolar AS, atau berkontribusi sebesar 41 persen dari total pendapatan perseroan.

"Melalui komposisi bisnis yang semakin terdiversifikasi, eksposur terhadap volatilitas harga batu bara global pun semakin berkurang, sejalan dengan arah transformasi perseroan," ujar Direktur TBS Juli Oktarina dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Sementara itu, segmen pertambangan dan perdagangan batu bara mencatatkan pendapatan senilai 194,6 juta dolar AS, atau setara 51 persen dari total pendapatan perseroan.

"Kontribusi segmen batu bara turun signifikan dibandingkan 81 persen pada tahun lalu, yang mencerminkan arah strategis TBS untuk secara bertahap menurunkan eksposur terhadap batu bara, sekaligus mempercepat pergeseran menuju portofolio yang lebih berkelanjutan," ujar Juli.

Meski menghadapi tantangan pasar komoditas batu bara, perseroan mencatatkan EBITDA disesuaikan positif sebesar 47,2 juta dolar AS pada 2025, yang menjaga posisi saldo kas di level sehat sebesar 102,3 juta dolar AS atau meningkat 15 persen dibanding 2024.

Di sisi lain, perseroan masih membukukan rugi bersih 162 juta dolar AS pada 2025, yang disebabkan oleh merosotnya harga batu bara dunia sepanjang 2025.

Selain itu, juga disebabkan oleh kerugian non-kas dan tidak berulang, yang berasal dari dampak divestasi aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) senilai 97 juta dolar AS sebagai bagian dari transformasi ke sektor rendah karbon.

Juli memandang bahwa realisasi rugi akuntansi perseroan di tahap ini, merupakan bagian dari proses transisi satu kali yang diperlukan untuk membuka potensi arus kas jangka yang lebih berkualitas.

Selain itu, menurutnya, aset yang dapat menghasilkan pendapatan lebih berkelanjutan pada 2025, menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi TBS.

“Keputusan penyesuaian struktural diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, guna mengakselerasi pertumbuhan pada tiga pilar bisnis masa depan perseroan, yaitu pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik, yang merupakan layanan esensial dengan potensi pertumbuhan yang kuat di Indonesia dan mancanegara," ujarnya.

Juli menjelaskan, langkah strategis perseroan menjadi semakin relevan di tengah eskalasi ketegangan geopolitik yang mulai memberikan tekanan hebat pada pasar energi global.

"Perseroan memandang diversifikasi bisnis sebagai kunci resiliensi dan mitigasi risiko dalam menghadapi volatilitas pasar energi global," ujarnya.

Ia melanjutkan, strategi bisnis saat ini memberikan fleksibilitas untuk tetap tumbuh, yang mana sektor pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik justru menjadi peluang krusial bagi ketahanan energi nasional.

"Melalui inovasi seperti skema rent-to-own pada ekosistem motor listrik Electrum, TBS tidak hanya memitigasi dampak fluktuasi harga minyak bagi para pekerja sektor informal, tetapi juga memperkokoh fondasi bisnis hijau untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang," ujar Juli.

Seiring fundamental tetap solid, EBITDA disesuaikan positif, serta arah strategi regional yang semakin jelas, perseroan optimistis langkah ini akan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Optimisme ini diperkuat oleh progres peta jalan TBS2030 yang terus menunjukkan kemajuan," ujar Juli.

Dia menjelaskan, perseroan berhasil menurunkan emisi karbon melalui divestasi dua unit PLTU yang sebelumnya merepresentasikan sekitar 86 persen emisi portofolio pembangkit, atau sekitar 1,4 juta ton CO₂ per tahun berdasarkan profil emisi 2024.

Selain itu, pada November 2025, perseroan juga meluncurkan Climate Transition Plan (CTP), yaitu panduan yang lebih komprehensif mengenai dekarbonisasi operasional dan portofolio perusahaan.

"Pencapaian ini membawa perseroan semakin dekat menuju target netral karbon pada tahun 2030 dalam visi Towards a Better Society," ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Juli menjelaskan TBS menata ulang portofolio secara menyeluruh sebagai bagian dari langkah “strategic repositioning” untuk memperkuat fondasi keuangan dan membangun struktur bisnis yang lebih resilien.

"Langkah ini dilakukan secara terukur dan proaktif untuk memperkuat kualitas neraca, serta mengarahkan portofolio perseroan ke sektor dengan profil pertumbuhan pendapatan yang lebih stabil dan potensi valuasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang," ujar Juli.

Tonggak strategis lainnya pada 2025 adalah penyelesaian akuisisi Sembcorp Environment, yang kini beroperasi dengan nama Cora Environment

"Akuisisi ini secara instan memperkuat posisi TBS sebagai salah satu pemimpin pangsa pasar dalam pengelolaan limbah di Singapura, sekaligus meningkatkan kapasitas aset perseroan untuk mendukung pertumbuhan pendapatan jangka panjang," ujar Juli.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) telah menandatangani kerja sama dengan Arm Limited. Arm merupakan perusahaan perusahaan perancangan semikonduktor atau chip asal Inggris yang pernah dikabarkan akan diakuisisi Nvidia.

Kerja sama antara antara Arm dan Danantara ditandatangani di London, Inggris, Senin (23/2/2026) waktu setempat. Penandatanganan juga disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa tindak lanjut dari Danantara atas kerja sama itu adalah pengembangan teknologi semikonduktor bagi industri dalam negeri.

"Ada enam industri dipilih pengembangan chip ini. Rencananya juga ada 15.000 engineer dilatih oleh Arms, baik kirimkan mereka ke sini [London] atau pengajar mereka datang ke Indonesia dengan modul-modulnya. Harapannya membuat satu lompatan atau leafrog industri di Indonesia," kata Rosan dalam keterangannya pada Senin (23/2/2026).

Adapun, enam sektor yang bisa dikembangkan yakni teknologi otomotif, internet of things (IoT), pusat data atau data center, home appliances, futuristic seperti electric vehicle (EV), dan quantum computing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kerja Arm merupakan salah satu raksasa teknologi global. Arm menguasai sekitar 96% teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94% desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

"Arm ini penguasa pasar semikonduktor terutama dari segi desain. Dengan kerja sama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan 15.000 engineer kita di ekosistem Arm agar bisa menguasai teknologi," kata Airlangga.

Profil Arm

Arm merupakan perusahaan perancangan semikonduktor dan perangkat lunak yang berkantor pusat di Cambridge, Inggris. Arm didirikan pada 1990 dengan nama Advanced RISC Machines Ltd.

Produk Arm digunakan pada hampir semua smartphone hingga server AI. Arm tidak memproduksi chip-nya sendiri, melainkan melisensikan arsitektur dan blueprint chip-nya kepada perusahaan lain seperti Apple, Samsung, hingga Qualcomm.

Pada mula berdiri, Arm merupakan perusahaan patungan atau joint venture antara Acorn Computers, Apple, dan VLSI Technology. Arm telah melantai di Bursa Saham London dan NASDAQ pada 1999. Saat itu, kepemilikan Apple di Arm mulai menyusut.

Softbank kemudian mengakuisisi Arm pada 2016. Terbaru, pada 2020 Arm dikabarkan akan diakuisisi oleh raksasa teknologi asal AS, Nvidia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten transportasi PT Blue Bird Tbk. (BIRD) bersiap melanjutkan ekspansi armada rendah emisi lewat mobil listrik (electric vehicle/EV) pada tahun ini secara bertahap dan proporsional.

Direktur Utama BIRD Adrianto Djokosoetono mengatakan hingga saat ini, lebih dari 700 kendaraan listrik telah beroperasi di berbagai lini layanan Bluebird Group, mulai dari taksi reguler, rental mobil, hingga bus listrik.

Memasuki 2026, strategi ekspansi akan disesuaikan dengan kesiapan ekosistem kendaraan listrik di masing-masing kota, termasuk infrastruktur pengisian daya serta permintaan pasar.

“Penambahan armada listrik dilakukan secara bertahap dan proporsional hingga akhir tahun, dengan tetap menjaga stabilitas operasional serta menyesuaikan arah investasi dengan kesiapan ekosistem dan permintaan di masing-masing wilayah,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Dari sisi kinerja, kehadiran taksi listrik menjadi bagian dari implementasi strategi keberlanjutan perusahaan dalam pilar BlueSky. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada penambahan EV, tetapi juga optimalisasi armada berbasis CNG (compressed natural gas) yang telah lama menjadi bagian strategi efisiensi dan penurunan emisi karbon.

Pendekatan terintegrasi tersebut dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya energi dan perawatan dalam jangka panjang. Selain itu, elektrifikasi armada memperkuat fondasi bisnis agar lebih adaptif terhadap dinamika regulasi serta meningkatnya ekspektasi pasar terhadap praktik ramah lingkungan.

“Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan memastikan perkembangan layanan tetap berjalan selaras dengan tanggung jawab lingkungan dan tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Adapun dengan masuknya taksi listrik Vietnam, Xanh SM setahun belakangan ini justru dinilai membawa warna baru dalam kompetisi, terutama dalam hal model bisnis berbasis armada penuh electric vehicle atau EV.

Dia menegaskan, ekspansi kendaraan listrik bukan sekadar respons terhadap kehadiran pesaing baru, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun fondasi bisnis yang efisien dan berkelanjutan. Menurut Andre kehadiran pemain baru selalu positif untuk industri karena mendorong inovasi dan meningkatkan standar layanan.

“Fokus kami tetap sama yakni konsistensi pengalaman pelanggan, standar keamanan, dan layanan yang dapat diandalkan. Jadi, kami tidak melihat persaingan sebagai head to head, tetapi sebagai kesempatan membuktikan value proposition Bluebird,” katanya.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2025 yang dipublikasikan di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (28/10), laba tahun berjalan BIRD yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp482,59 miliar, meningkat 10,60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp436,30 miliar.

Kenaikan laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dan efisiensi operasional yang dijalankan perseroan.

Pendapatan bersih BIRD mencapai Rp4,11 triliun per akhir September 2025, naik 12,29% dibandingkan Rp3,66 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan pendapatan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan layanan taksi dan angkutan lainnya seiring pemulihan aktivitas ekonomi nasional.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com – Pengisian daya mobil listrik (electric vehicle/EV) kini bisa dilakukan hanya dalam 20 menit.

Inovasi tersebut dihadirkan melalui kolaborasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Mega Energi Biru Indonesia (MEBI), dan Huawei Digital Power Indonesia lewat peresmian ZORA Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Signature di kawasan Scientia, Summarecon Gading Serpong, Sabtu (14/2/2026).

Infrastruktur berdaya 480 kilowatt (kW) ini menjadi unit ultra fast charging pertama di Indonesia yang dilengkapi fitur split charging dan teknologi pendingin cairan (liquid cooling system).

Untuk pengisian dari state of charge (SoC) 10 persen ke 80 persen, kategori ultra fast charging hanya memerlukan waktu 20 menit, sedangkan medium charging sekitar 50 menit.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan, kolaborasi itu menjadi langkah konkret mempercepat transformasi kendaraan listrik sekaligus mendukung dekarbonisasi sektor transportasi.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa dengan bergandengan tangan, arah transformasi kendaraan listrik dalam mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi bukan mustahil untuk kita wujudkan,” ujar mewakili Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan, penggunaan kendaraan listrik tidak hanya rendah emisi, tetapi juga membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang sebagian besar masih diperoleh dari impor.

Teknologi Huawei FusionCharge memungkinkan penyaluran energi secara fleksibel dari jaringan listrik utama, sekaligus terintegrasi dengan sistem penyimpanan baterai (battery energy storage system). Sistem ini juga dirancang agar tetap optimal dalam berbagai kondisi cuaca.

SPKLU Signature ZORA terdiri dari 12 konektor DC ultra fast charging dan satu konektor AC medium charging. Fasilitas ini ditujukan untuk melayani area dengan lalu lintas tinggi serta kebutuhan pengisian cepat.

Selain menghadirkan kecepatan, lokasi tersebut dilengkapi area tunggu yang nyaman, sehingga bertransformasi dari sekadar titik pengisian menjadi destination charging and lifestyle hub untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Edwin menyebut kehadiran SPKLU Signature ZORA sebagai bagian dari transformasi layanan PLN yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

“Kami tidak hanya menyediakan tempat pengisian daya, tetapi menghadirkan ekosistem gaya hidup baru bagi pengguna EV,” katanya.

Dengan dukungan teknologi ultra-fast charging dan integrasi artificial intelligence (AI), PLN berupaya memastikan transisi menuju mobilitas hijau berlangsung lebih cerdas dan tanpa hambatan.

Layanan itu juga diperkuat fitur electric vehicle digital services (EVDS) di aplikasi PLN Mobile.

Melalui Trip Planner, pengguna dapat merencanakan rute berdasarkan lokasi SPKLU, sementara AntreEV membantu pengaturan antrean secara transparan.

Hingga Desember 2025, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.655 unit SPKLU di seluruh Indonesia. Kolaborasi strategis akan terus diperluas untuk memastikan ketersediaan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan kendaraan listrik di Tanah Air.

Pengoperasian SPKLU tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN dan mitra dalam mendukung pemerintah menghadirkan pengisian daya yang andal, cepat, dan nyaman bagi pengguna mobil listrik di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang