Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) untuk mengembangkan bioetanol E20 berbasis sumber daya domestik.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika, pada Senin (27/4/2026), di Jakarta.

Penandatanganan ini mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III.

Dalam keterangan resmi perusahaan yang dikutip Selasa (28/4/2026), kolaborasi ini menyatukan kekuatan lintas sektor, di mana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan.

Kemudian, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih.

Secara terperinci, kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya.

Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu.

Adapun, kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

Menurutnya, dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri.

"Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Agung.

Sementara itu, CEO Pertamina NRE, John Anis, menegaskan pengembangan bioetanol merupakan bagian dari roadmap strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional. Dia menjelaskan, kebutuhan bioetanol E20 nasional pada 2028 diperkirakan mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter.

Guna mencapai target tersebut, pembangunan sejumlah fasilitas produksi di berbagai wilayah diperlukan dengan pendekatan multi feedstock dan multi distribution serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang berbeda di setiap daerah serta potensi kearifan lokal.

Sementara itu, Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, menegaskan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu ke hilir.

Menurut Denaldy, pengembangan bioetanol tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk kepastian pasar bagi petani dan stabilitas pasokan bagi industri.

“PTPN akan memastikan ketersediaan feedstock, sementara Pertamina mendorong hilirisasi energi. Ini bukan sekadar proyek, tetapi upaya bersama untuk membangun masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiya Dewi mengatakan, implementasi bioetanol tidak dapat ditunda lagi. Dia memaparkan, target E20 pada 2028 membutuhkan lompatan besar, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur.

Oleh karena itu, kolaborasi ketiga pihak tersebut menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat,” ujar Eniya.

Adapun, sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi.

Hal tersebut dilakukan mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung hingga pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial.

Selain itu, perusahan juga memperkuat kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan.

Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari arah strategis Pertamina ke depan. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ancaman krisis global, menyusul proyeksi defisit pasokan minyak dunia dan kenaikan harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ada tiga fokus utama yang tengah dikejar pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis energi global.

“Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang,” kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pertama, pemerintah akan mengoptimalkan lifting minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial guna menekan ketergantungan terhadap impor energi.

“Kita harus mengoptimalkan lifting kita,” ujarnya.

Kedua, pemerintah mendorong diversifikasi energi, khususnya melalui pengembangan bahan bakar nabati seperti program B50. Kebijakan ini bertujuan mengurangi impor solar secara signifikan.

“B50 itu kan mengurangi impor solar kita,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan campuran bensin dengan bioetanol atau E20 sebagai bagian dari strategi jangka menengah.

“Untuk bensin, etanol E20 itu adalah bagian salah satu strategi,” tambah Bahlil.

Ketiga, pemerintah memperluas diversifikasi energi untuk sektor LPG yang selama ini sangat bergantung pada impor. Bahlil menegaskan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada satu sumber energi.

“Khusus untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan saja untuk LPG. Harus kita diversifikasi lagi,” katanya.

Sejumlah opsi yang tengah dikaji antara lain pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG). Kedua sumber ini diharapkan menjadi substitusi impor LPG dalam jangka panjang.

“Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitution import,” ujarnya.

Bahlil menekankan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs yang memperkirakan defisit pasokan minyak dunia hingga 9,6 juta barel per hari pada 2026, serta potensi kenaikan harga minyak Brent hingga US$90 per barel.

Bahlil menilai tren global menunjukkan banyak negara mulai berfokus pada pemanfaatan sumber daya domestik untuk menjaga ketahanan energi.

“Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi,” tandas Bahlil.

Pasokan Energi Global

Bank investasi global Goldman Sachs resmi menaikkan proyeksi harga minyak untuk kuartal IV/2026 seiring memburuknya kondisi pasokan global akibat gangguan besar produksi di kawasan Timur Tengah.

Dalam laporan terbarunya, Goldman memperkirakan harga minyak jenis Brent crude akan mencapai US$90 per barel atau Rp1.543.500 per barel.

Angka ini mengalami kenaikan dari proyeksi sebelumnya sebesar US$80 atau sekitar Rp1.372.000 per barel.

Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan naik ke level US$83 per barel atau Rp1.423.450 per barel dari sebelumnya US$75.

Kenaikan proyeksi ini didorong oleh hilangnya produksi minyak Timur Tengah yang diperkirakan mencapai 14,5 juta barel per hari. Dampaknya sangat signifikan terhadap keseimbangan pasar global, dengan penarikan stok minyak dunia mencapai 11 hingga 12 juta barel per hari hanya pada bulan April—angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Goldman menilai perubahan ini mencerminkan pergeseran drastis dalam dinamika pasar minyak global. Dari sebelumnya mengalami surplus sebesar 1,8 juta barel per hari pada 2025, pasar kini diproyeksikan berbalik menjadi defisit hingga 9,6 juta barel per hari pada kuartal II/2026. Perubahan tajam ini terutama disebabkan oleh anjloknya produksi di Timur Tengah.

Di sisi permintaan, Goldman memperkirakan konsumsi minyak global akan turun sebesar 1,7 juta barel per hari pada Kuartal II/2026, dan hanya turun tipis 0,1 juta barel per hari sepanjang tahun. Namun, penurunan permintaan ini dinilai tidak cukup untuk mengimbangi besarnya kehilangan pasokan, sehingga pasar tetap berada dalam kondisi defisit yang dalam.

Meski begitu, Goldman juga mencatat adanya sedikit perbaikan kondisi geopolitik. Setelah tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta mulai lancarnya kembali arus distribusi melalui Strait of Hormuz, bank tersebut menurunkan proyeksi harga kuartal II/2026. Brent kini diperkirakan di level US$90 (dari sebelumnya US$99), sementara WTI turun ke US$87 (dari US$91). Untuk kuartal III/2026, proyeksi tetap stabil.

Kendati demikian, Goldman menegaskan bahwa risiko harga masih condong ke arah kenaikan (bullish). Jika gangguan produksi di Timur Tengah berlangsung lebih lama atau lebih parah dari perkiraan, harga minyak berpotensi melampaui proyeksi saat ini.

Secara keseluruhan, revisi ini menandai perubahan sikap yang lebih agresif dari Goldman Sachs terhadap prospek harga minyak, dengan tekanan pasokan yang semakin dominan dan ketidakseimbangan pasar yang kian dalam.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan produksi kelapa sawit nasional dengan menekankan agar ekspansi dilakukan di lahan gundul, bukan di kawasan hutan atau lahan produktif pangan.

"Kita prioritaskan (tanam kelapa sawit di) tanah yang gundul. Yang tidak berhutan. Kita prioritas ke sana. Kita prioritaskan yang marginal, daerah yang gundul," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Kebijakan ini disampaikan seiring rencana pemerintah memperluas pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan dalam negeri seperti biofuel hingga potensi bahan baku industri, termasuk substitusi nafta untuk plastik.

Amran menilai ketersediaan bahan baku sawit nasional masih mencukupi, bahkan dalam kondisi peningkatan kebutuhan. Ia menyebut produksi justru meningkat seiring naiknya harga CPO global yang mendorong perbaikan perawatan tanaman.

"Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton," katanya.

Ia menjelaskan meski sebagian CPO dialokasikan untuk program biofuel seperti B40 hingga menuju B50 dengan kebutuhan sekitar 5,3 juta ton, produksi nasional tetap bertambah. Bahkan, menurutnya, produksi meningkat hingga 6 juta ton tanpa perlu ekspansi besar-besaran.

"Kita tarik 5,3 juta ton, ternyata apa yang terjadi? Produksi naik 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya, sudah naik 6 juta ton, ekspor kita 32 juta ton," ujarnya.

Untuk memastikan ekspansi sawit tidak mengganggu sektor pangan maupun lingkungan, Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan regulasi perlindungan lahan, termasuk untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif.

"Ada. Regulasi ada. Perlindungan (lahan sawah produktif)," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan sawit akan diarahkan pada lahan-lahan tidak produktif atau tidak berhutan, sehingga tidak merusak ekosistem hutan maupun mengganggu produksi pangan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong hilirisasi energi berbasis sumber daya domestik. Pemerintah tengah mempercepat pengembangan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil di tengah gejolak harga energi global.

Program mandatori biodiesel juga terus ditingkatkan, dari B40 menuju B50, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E20 yang memanfaatkan komoditas seperti jagung, tebu, dan ubi.

[Gambas:Youtube]

selain sawit, kami sudah mulai melirik tebu, ya, untuk molase. Kami ada untuk bioetanol di Glenmore

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melirik tebu untuk menjadi bahan baku bahan bakar nabati (BBN) jenis bensin, yakni bioetanol, dalam rangka mendukung pemerintah merealisasikan campuran etanol dalam bensin hingga 20 persen atau E20.

“Jadi, selain sawit, kami sudah mulai melirik tebu, ya, untuk molase. Kami ada untuk bioetanol di Glenmore, ya,” ujar SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan ketika ditemui di sela-sela acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis.

Wenny menyampaikan tebu itu nantinya diolah menjadi bioetanol, seperti bioetanol 5 persen atau campuran 5 persen etanol terhadap bensin. Saat ini, lanjut dia, Pertamina sudah menerapkannya di Pertamina Green.

Ke depan, Wenny menyampaikan Pertamina turut mendukung pemerintah untuk merealisasikan E20 atau campuran 20 persen etanol terhadap bensin.

Terkait rencana E20, Pertamina saat ini masih meneliti sumber-sumber nabati apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan baku. Penelitian tersebut juga mempertimbangkan faktor bahan baku yang digunakan untuk makanan.

“Tentu kami harus seimbang antara mana (bahan baku) yang food grade, mana yang fuel grade. Ini juga perlu bantuan pemerintah untuk kemudian menyeimbangkan ini, sih,” ujar Wenny.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mempercepat penerapan kebijakan mandatori campuran etanol ke bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons harga minyak dunia yang meroket hingga tembus 100 dolar AS per barel.

Bahlil sebelumnya berencana untuk mewajibkan kandungan etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak (BBM) atau E20 pada 2028 untuk mengurangi impor bensin.

Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan lebih cepat apabila melihat bagaimana dinamika geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi negara-negara yang masih bergantung dengan energi fosil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah mempercepat implementasi program bioenergi melalui biodiesel 50 persen atau B50 dan mandatori etanol E20 sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Upaya ini dinilai mampu menekan impor energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, implementasi B50 menjadi fokus utama dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, di mana program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor biofuel.

“Arahan Bapak Presiden, yaitu biofuel. B50 jalan kita stop impor solar 5 juta ton. Nah ini capaian yang luar biasa. Karena akan membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya dalam pertemuan dengan jajaran PTPN dan Danantara di Jakarta, dikutip Kamis (16/4/2026).

Selain biodiesel, pemerintah juga mempercepat pengembangan etanol sebagai bagian dari bauran energi nasional melalui mandatori E20. Amran mengatakan, Indonesia membutuhkan sekitar 8 juta ton etanol untuk mendukung program tersebut.

“Yang paling terakhir adalah etanol. Kita menuju mandatori E20. Kita butuh 8 juta ton etanol. Artinya apa? Suatu saat kita mandiri karena Brasil sekarang sudah bisa E70, E100,” kata dia.

Amran menegaskan jika seluruh ekosistem bioenergi ini berjalan optimal, maka dampaknya akan signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, angka kemiskinan serta pengangguran bisa ditekan sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa meningkat.

“Kalau ini semuanya mandiri, insyaallah, menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, kemudian pengangguran kita turunkan, kesejahteraan meningkat, Indonesia emas kita rebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Business 2 Danantara Setyanto Hantoro menyampaikan kesiapan BUMN dalam mendukung implementasi program bioenergi, khususnya biodiesel dan etanol.

Menurut Setyanto, program biodiesel B40 yang saat ini berjalan telah berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, bahkan membuka peluang ekspor di masa depan.

“Dan dengan B40 sekarang sebetulnya kita sudah enggak impor solar. Nanti kalau B50 kita bahkan ekspor solar. Jadi yang sekarang B40 sudah terpenuhi,” ujar dia.

Untuk mendukung implementasi E20, pembangunan fasilitas produksi etanol juga terus dipercepat. Saat ini, satu pabrik telah beroperasi, sementara satu lainnya telah memasuki tahap groundbreaking di Jawa Timur. Empat pabrik tambahan juga akan segera dibangun, sehingga total menjadi enam fasilitas produksi.

“Yang berikutnya adalah untuk yang gasolin, untuk bensin ya, itu nanti menuju E20. Tadi dengan Pak Mentan sudah sepakat kita akan groundbreaking beberapa, yang sudah ada sekarang baru satu pabrik, yang kedua sudah di groundbreaking di Jawa Timur, kemudian menyusul empat lagi, jadi totalnya enam. Itu untuk memenuhi E20 nantinya,” kata dia.

(Dhera Arizona)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia telah memproduksi mobil yang kompatibel dengan bahan bakar etanol. Kendaraan tersebut bahkan sudah diekspor ke Brasil.

Amran menjelaskan saat ini mobil berbasis etanol sudah diproduksi di dalam negeri oleh Toyota (PT Toyota Motor Manufacturing) dengan spesifikasi bahan bakar E20 alias etanol 20 persen, bahkan telah diekspor ke Brasil dengan standar E27.

"Sekarang mobilnya sudah ada di Indonesia. PT Toyota produksi mobil untuk etanol E20. Di ekspor ke Brasil, E27. Tinggal dipakai. Kita tinggal giling. Ini etanol kita, ubi kita, jagung kita, langsung masukkan," kata Amran di Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Minggu (5/4).

Ia menjelaskan pengembangan bahan bakar berbasis etanol menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam merespons kondisi geopolitik yang memanas, sekaligus mendorong pemanfaatan komoditas dalam negeri.

"Dengan geopolitik memanas, Insya Allah kita akan percepat etanol. Kalau E20 kita capai, mobilnya sudah ada, infrastrukturnya sudah disiapkan," ujarnya.

Menurut Amran, situasi global saat ini juga memberikan dampak terhadap sektor pertanian, terutama dari sisi harga komoditas yang mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai turut meningkatkan pendapatan petani di berbagai daerah.

"Konflik geopolitik memanas itu berkah buat Indonesia untuk pangan. Petani pesta. Harga CPO (crude palm oil) naik, kakao naik, kelapa naik. Itu yang dirasakan di lapangan," kataAmran.

Ia menambahkan kenaikan harga komoditas tersebut mendorong petani untuk meningkatkan produksi, termasuk dalam komoditas perkebunan seperti kelapa sawit.

Di sisi lain, percepatan hilirisasi, termasuk pengembangan etanol, menjadi salah satu manfaat lain dari tekanan global tersebut.

"Berkah kedua, hilirisasi dipercepat, etanol dipercepat. Kalau ada tekanan, ada hikmah di balik itu," ujarnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia tengah berencana mengembangkan bahan bakar E20 yang mencampurkan bensin dengan etanol sebesar 20 persen. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya mempercepat kemandirian energi di tengah ketidakpastian pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Pengembangan bahan bakar nabati tersebut terinspirasi dari keberhasilan Brasil yang telah sukses mengimplementasikan penggunaan campuran etanol hingga E27. Selain itu, pemerintah akan memanfaatkan komoditas lokal seperti jagung, ubi, hingga tebu sebagai bahan baku utama produksi etanol dalam negeri.

“Mimpi kita E20, etanol campuran bensin 20 persen dari jagung, ubi, dan tebu,” ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (30/3/2026). Di samping itu, stok tanaman pendukung tersebut dipastikan tersedia dengan baik guna menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Indonesia memiliki potensi bahan baku molase atau tetes tebu yang sangat melimpah dengan angka ekspor mencapai 1 juta ton per tahun. Terlebih lagi, sisa hasil pengolahan gula tersebut dapat dikonversi menjadi etanol berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi nasional.

Kementerian Pertanian terus memperkuat koordinasi dengan jajaran BUMN Pangan guna memastikan rantai pasok komoditas pendukung tetap stabil. Selain itu, dukungan teknis terkait budidaya tanaman energi akan menjadi prioritas kementerian dalam beberapa tahun ke depan.

Kemandirian di sektor pangan dan energi diyakini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menghadapi berbagai gejolak geopolitik global. Di samping itu, integrasi antara kebijakan biofuel dan hilirisasi mineral diproyeksikan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi dunia.

Program E20 ini diproyeksikan mampu menggantikan penggunaan bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax secara bertahap di masa depan. Terlebih lagi, Amran menjamin bahwa konsistensi program selama sepuluh tahun akan membawa Indonesia mencapai swasembada energi yang dicita-citakan.

Pemerintah juga menyoroti pencapaian signifikan dalam menghentikan impor Solar melalui pengembangan bahan bakar B50 berbasis kelapa sawit. Selain itu, substitusi Solar dengan biofuel sawit sebesar 5,3 juta ton telah berhasil direalisasikan sepenuhnya pada tahun ini.

Keberhasilan swasembada Solar menjadi modal optimisme bagi pemerintah untuk mereplikasi kesuksesan serupa pada komoditas bensin melalui program etanol. Di samping itu, efisiensi penggunaan anggaran negara untuk impor energi dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur nasional lainnya.

Implementasi E20 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di industri pengolahan bahan bakar nabati. Dengan demikian, ketahanan energi nasional akan terbangun di atas fondasi sumber daya alam milik sendiri yang berkelanjutan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ekspor kelapa sawit Indonesia melonjak signifikan pada 2025. Ternyata, volumenya naik 6 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya hingga menembus 32 juta ton.

Kenaikan ini disebut berkaitan dengan kebijakan hilirisasi dan dorongan biofuel yang memengaruhi harga global serta produksi dalam negeri.

"Ekspor kita naik 6 juta ton sawit. 2025 (tembus) 32 juta ton. Dulu 26 juta ton, naik 6 juta ton," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Amran menjelaskan lonjakan ekspor sawit tersebut tak lepas dari dampak kebijakan biofuel yang turut memengaruhi dinamika pasar global.

Menurutnya, ketika sebagian pasokan sawit dialihkan untuk kebutuhan energi dalam negeri, ketersediaan di pasar ekspor menjadi lebih terbatas.

Kondisi ini mendorong harga sawit dunia meningkat, yang pada akhirnya memberi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Dari situ, terjadi kenaikan output yang berujung pada surplus, sehingga volume ekspor Indonesia pun ikut terdongkrak signifikan.

"Karena apa? Kebijakan Bapak Presiden ke biofuel, harga naik kan? Benar enggak? Kalau ekspor ini dikurangi 5 juta (ton). Naik enggak harga (sawit) dunia? Naik kan? Karena harga naik dunia. Petani berproduksi. Surplus 6 juta ton. Jadi hebat kebijakan. Itu baru kebijakan," lanjutnya.

Selain mendorong ekspor, pemerintah juga tengah mempercepat pengembangan energi berbasis biofuel melalui program E20, yakni campuran etanol 20 persen dalam bensin. Amran menjelaskan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

"Ini adalah etanol. Etanol itu dicampur dengan bensin 20 persen. Brasil sudah 27 persen. Bahkan itu bisa sampai 70 persen, bahkan menuju 100 persen. Artinya apa? Kedepan ini kalau kita konsisten," katanya.

Ia menyebut implementasi E20 berpotensi menggantikan bahan bakar minyak jenis bensin secara bertahap.

"Ya, itu menggantikan (BBM seperti Pertamax dan Pertalite). Itu belum mobil listrik. Tapi itu departemen lain, kementerian lain. Yang kita bahas adalah energi dari biofuel, dari nabati," ujar Amran.

Dari sisi pasokan, pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku untuk pengembangan biofuel mencukupi. Bahan baku tersebut berasal dari komoditas dalam negeri seperti tebu, singkong, hingga kelapa sawit.

"Sudah pasti cukup. Kita tanam. Kita akan tanam sekarang. Penanaman tebu, penanaman singkong, penanaman sawit," katanya.

Ia juga menyinggung potensi bahan baku turunan seperti molases atau tetes tebu yang selama ini diekspor. Komoditas tersebut dinilai bisa diolah menjadi etanol dalam jumlah signifikan untuk mendukung program energi nasional.

Secara paralel, pemerintah disebut telah menyiapkan langkah konkret bersama BUMN pangan untuk mempercepat implementasi program tersebut. Fokus kebijakan ke depan tak cuma pada ketahanan pangan, tetapi juga transisi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.

Data industri menunjukkan tren serupa. Produksi dan ekspor sawit Indonesia pada 2025 memang mengalami peningkatan, didorong oleh kenaikan harga global serta peningkatan permintaan produk turunan sawit.

Kenaikan ekspor juga diikuti pertumbuhan konsumsi biodiesel domestik yang meningkat seiring kebijakan pencampuran energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi program hilirisasi sektor pertanian dengan membidik penghentian impor solar melalui optimalisasi biofuel berbasis kelapa sawit (B50) serta pengembangan bioetanol (E20).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah memanasnya dinamika geopolitik global.

“Janji Bapak Presiden bahwa kita menyetop impor solar dan digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu potensinya mencapai 5,3 juta ton,” ujar Amran dilansir dari Antara, Senin (30/3/2026).

Amran menjelaskan setelah stabilitas pangan dinilai cukup kuat—tercermin dari terkendalinya harga beras sebagai penyumbang inflasi selama Ramadan—fokus pemerintah kini bergeser pada kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.

Selain fokus pada substitusi solar, Kementan juga mendorong pengembangan bioetanol melalui program E20. Bahan bakar ini direncanakan menggunakan campuran bensin dengan etanol yang bersumber dari komoditas jagung, ubi kayu, hingga tebu.

Menurut Amran, Indonesia memiliki cadangan bahan baku yang melimpah, termasuk produk sampingan industri gula yang selama ini belum tergarap optimal untuk energi.

“Bahan baku kita yang dieksport itu ada 1 juta ton molase atau tetes tebu. Ini memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi etanol secara domestik,” tambahnya.

Dalam implementasinya, Kementan menggandeng Badan Pengaturan BUMN sebagai motor penggerak hilirisasi di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu membuka potensi aset-aset BUMN untuk mempercepat transisi energi berbasis pertanian.

Wakil Ketua Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, menyatakan dukungannya untuk melakukan unlocking potensi di sejumlah perusahaan pelat merah guna memastikan rantai pasok hilirisasi berjalan independen.

“Kita akan memastikan BUMN menjadi lebih mandiri dan independen dalam mendukung pembinaan sektor yang dilakukan Kementerian Pertanian,” kata Tedi.

Senada, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan bahwa peran sektor pertanian kini menjadi kian strategis. Setelah swasembada pangan tercapai, sektor ini diproyeksikan menjadi penyumbang utama dalam transisi bioenergi nasional.

Pemerintah optimistis akselerasi biofuel dan bioetanol ini tidak hanya akan menekan defisit neraca dagang akibat impor energi, tetapi juga memberikan nilai tambah pada komoditas petani dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

IDXChannel - Pemerintah mempercepat hilirisasi hasil pertanian menjadi biofuel, termasuk pengembangan bensin campuran etanol berbasis jagung, ubi, dan tebu, menyusul krisis energi global.

"Ini adalah hasil tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden pada saat kita rapat minggu lalu sebelum beliau bertolak ke Jepang dan Korea Selatan. Beliau sampaikan kita melakukan akselerasi hilirisasi. Yang pertama, untuk sektor pertanian hilirisasi biofuel di saat kondisi geopolitik yang memanas kita butuh langkah cepat," kata Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Jakarta Selatan pada Senin (30/3/2026),

Mentan melanjutkan, hilirisasi sektor pertanian menjadi E20 akan berasal dari komoditas pertanian domestik seperti jagung, ubi, dan tebu yang tersedia luas di berbagai daerah.

"Semua bisa tumbuh di Indonesia. Artinya ke depan bagaimana kita mandiri energi, mandiri pangan. Ini kita lakukan bersama-sama, kita bergerak bersama-sama," ujar dia.

Dia mencontohkan Brasil yang telah lebih dahulu menerapkan campuran etanol tinggi pada bahan bakar kendaraan, bahkan mencapai E27 hingga E37. Menurutnya, Indonesia menargetkan lompatan langsung menuju mandatori E20.

"Karena pangan selesai, kita beralih ke energi. Dan ini sesuatu keberanian Bapak Presiden mengambil langkah-langkah strategis dan fundamental untuk Merah Putih. Ini bukan untuk 10 tahun, tapi ini untuk 1.000 tahun. Dan fundamentalnya kita pasang sekarang," tutur Amran.

(DESI ANGRIANI)

Beberapa negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura menaikkan harga BBM menyusul ekskalasi konflik di Timur Tengah. Berapa kenaikannya?

Konflik di Timur Tengah tak pelak berimbas pada pasokan minyak dunia. Sejumlah kapal tanker dilaporkan terkena serangan sehingga pasokan minyak terganggu. Padahal sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintasi perairan di wilayah Iran ini.

Sejumlah negara mulai berhitung kecukupan sediaan BBM mereka termasuk Indonesia. Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kapasitas tempat penyimpanan atau storage BBM Indonesia maksimal bertahan hingga 25 hari.

Per hari, kata Bahlil, Selat Hormuz dilalui sekitar 20,1 juta berel minyak per hari. Jumlah ini juga termasuk pasokan crude Indonesia.

"20,1 juta barel per day itu termasuk di dalamnya adalah Indonesia melakukan impor crude dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3).

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai nasib sediaan BBM di Indonesia jika kondisi ini terus berlanjut. Sementara itu, beberapa negara tetangga sudah menerapkan kenaikan harga BBM sebagai respons situasi dunia kini.

Pemerintah Thailand menaikkan batas harga dari tidak lebih dari 30 baht per liter menjadi 33 baht per liter.

Penyesuaian harga dilakukan secara bertahap. Kenaikan pertama sebesar 50 satang per liter mulai berlaku pada Rabu (18/3).

Kemudian melansir dari The Nation Thailand, harga bensin gasohol 91 dan 95 masing-masing naik 1 baht per liter, sedangkan E20 diturunkan sebesar 79 satang per liter. Kini E20 harganya 5 baht per liter lebih murah ketimbang bensin standar.

Sementara itu, harga E85 akan diturunkan sebesar 2 baht per liter.

Menteri Energi Auttapol Rerkpiboon mengatakan kenaikan harga solar akan membantu mengurangi kerugian yang daialami Dana Bahan Bakar Minyak sekitar 35 juta baht per hari.

Sejak 5 Maret 2026, pemerintah Vietnam telah berkali-kali melakukan penyesuaian terhadap harga BBM. Kenaikan dan penurunan harga bervariasi di berbagai produk bahan bakar mengikuti fluktuasi harga minyak global.

Melansir dari media lokal Tuoi Tre, hingga 12 maret 2026 Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyesuaikan harga sebanyak lima kali.

BBM RON95 pada 5 Maret 2026 dihargai 22.340 dong (sekitar Rp14.407) per liter lalu sempat dinaikkan hingga angka 29.120 dong (sekitar Rp18.780) per liter. Pada 12 Maret 2026 harganya diturunkan menjadi 25.575 dong (Rp16.494) per liter.

Akan tetapi, fluktuasi harga BBM di Vietnam tetap berujung pada kenaikan harga. RON92 yang awalnya dihargai 21.449 dong (13.833) per liter dinaikkan menjadi 22.504 dong (sekitar Rp14.513) per liter.

Sebelum konflik di Timur Tengah pecah, harga bensin di kebanyakan SPBU di Singapura dibanderol 2,88 dolar Singapura (sekitar Rp38.116) per liter.

Pada 17 Maret 2026, di Cnergy harga bensin oktan 95 sebesar 2,35 dolar Singapura (sekitar Rp31.107) per liter dan 2,65 dolar Singapura (Rp35.078) per liter untuk bensin oktan 98.

Mengutip Strait Times, di Caltex, Shell, dan Esso, bensin oktan 95 dihargai 3,47 dolar Singapura (sekitar Rp45.932) per liter. Sementara SPC membanderol 3,39 dolar Singapura (sekitar Rp44.873) per liter.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan harga BBM jenis Pertalite tidak akan naik, setidaknya hingga akhir kuartal I 2026.

Yuliot mengatakan pemerintah masih memantau pergerakan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebagai dasar penentuan kebijakan harga BBM.

"Nah gini, ini kan kita lagi memantau harga rata-rata ICP, jadi sepanjang itu masih masuk di rata-rata ICP itu tidak akan ada kenaikan," ujar Yuliot dalam Konferensi Pers Pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM Periode Hari Raya Idulfitri 2026, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan, keputusan terkait penyesuaian harga selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak di pasar internasional yang cenderung fluktuatif.

Menurut dia, harga minyak dunia sempat bergerak tajam dalam beberapa hari terakhir, mulai dari menyentuh US$116 per barel, kemudian turun hingga sekitar US$80 per barel sebelum kembali naik mendekati US$90 per barel.

Karena itu, pemerintah akan melihat pergerakan rata-rata harga kontrak ke depan sebelum mengambil keputusan lanjutan yang nantinya dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Kan kontraknya sudah pada periode sebelumnya, jadi ya kita lihat kontrak yang ke depan kira-kira bagaimana, nanti akan dibahas antara kementerian/lembaga," katanya.

Di tengah dinamika harga energi global, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan energi domestik, salah satunya dengan mengurangi ketergantungan pada BBM berbasis fosil.

Yuliot mengatakan pemerintah akan mempercepat implementasi program campuran biodiesel yang lebih tinggi, seperti B40 hingga B50. Ia menyebut Menteri ESDM telah diminta Presiden untuk menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi keterbatasan pasokan energi.

"Bagaimana kalau kondisi ini dalam kondisi keterbatasan, justru kita akan implementasikan itu B50 secepatnya," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bahan bakar berbasis etanol. Program tersebut telah diuji coba dengan campuran etanol sebesar 5 persen dan ke depan akan dimandatorikan sesuai ketersediaan bahan baku dalam negeri.

"Ya mungkin nanti jadi mandatori 5 persen, 10 persen, ya bahkan pada tahun 2028 kita sudah rencanakan untuk E20," pungkasnya.