Bisnis.com, CIREBON - Produksi tebu di Kabupaten Cirebon diproyeksikan meningkat pada 2025 di tengah terus merangkaknya harga gula pasir di tingkat konsumen. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) total produksi tebu awal 2026 mencapai 22.637,99 ton naik dari 21.305,68 ton pada 2024.

Kenaikan ini terjadi saat harga gula pasir masih bertahan tinggi di sejumlah pasar tradisional, yang dalam beberapa bulan terakhir berada di kisaran Rp18.000–Rp20.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan sebelumnya.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, menegaskan kenaikan produksi tebu mencerminkan pulihnya aktivitas sektor perkebunan serta peningkatan kapasitas panen di sejumlah kecamatan sentra tebu.

"Data menunjukkan gairah produksi tebu di Kabupaten Cirebon kembali menguat. Tahun 2025 ada pertumbuhan lebih dari 1.300 ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurut Januarto, pertumbuhan produksi ini didorong oleh perbaikan produktivitas di kecamatan-kecamatan yang memiliki areal tebu luas, seperti Pasaleman, Karangsembung, dan Karangwareng.

Pada 2025, Kecamatan Pasaleman masih menjadi penyumbang terbesar dengan 4.940,76 ton, disusul Karangsembung sebesar 2.906,71 ton dan Karangwareng dengan 2.175,68 ton.

"Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki tradisi perkebunan tebu yang kuat, ditopang jaringan petani dan industri penggilingan yang relatif stabil,” katanya.

Dia menilai kenaikan produksi ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasokan bahan baku gula, meski dampaknya terhadap harga belum terlihat signifikan.

Produksi di tingkat daerah memang naik, tetapi harga gula pasir dipengaruhi banyak faktor, termasuk stok nasional, impor, dan distribusi. Jadi kenaikan produksi di Cirebon belum cukup untuk menahan harga secara langsung,” ujarnya.

Di tingkat pasar, pedagang mengakui harga gula pasir masih tinggi sejak awal tahun. Di beberapa pasar seperti Pasar Sumber, Pasar Pasalaran, dan Pasar Ciledug, harga bertahan di atas Rp18.000 per kilogram, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga mencapai Rp20.000.

"Sudah lama tidak turun. Permintaan tetap tinggi, tapi stok kiriman dari distributor tidak sebanyak biasanya,” kata Sari, pedagang sembako di Pasar Sumber.

BPS mencatat beberapa kecamatan mengalami peningkatan produksi cukup signifikan. Kecamatan Waled naik dari 1.533,81 ton pada 2024 menjadi 2.314,70 ton pada 2025.

Karangsembung juga melonjak hampir 1.000 ton dari tahun sebelumnya. Sementara kecamatan seperti Sedong dan Mundu justru turun, masing-masing menjadi 56,83 ton dan 57,79 ton pada 2025.

Selain itu, terdapat kecamatan yang baru mencatatkan produksi tebu pada 2025, seperti Dukupuntang dengan 29,20 ton, Depok sebesar 17,05 ton, dan Arjawinangun dengan 17,01 ton.

Menurut Januarto, munculnya produksi di kecamatan-kecamatan tersebut menandakan perluasan areal tanam atau perbaikan pendataan.

"Ini bisa berarti ada diversifikasi lahan oleh petani atau optimalisasi lahan yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penghasil tebu,” katanya.

Meski produksi meningkat, tantangan tetap muncul pada aspek hilirisasi dan serapan industri. Januarto menekankan perlunya meningkatkan efisiensi rantai pasok, terutama terkait proses penggilingan dan distribusi gula.

“Selama harga gula masih fluktuatif di tingkat nasional, daerah harus memperkuat sisi hulu dan hilir. Produksi yang meningkat harus diikuti penyerapan yang efisien agar manfaat ekonomi dirasakan petani,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian mengungkapkan penyebab produktivitas tebu nasional masih rendah dengan rata-rata produksi gula sekitar 4,74 ton per hektar, hal jauh di bawah capaian historis.

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, mengatakan bahwa penyebabnya beragam, mulai dari kebun tebu yang menua, keterbatasan bibit unggul, praktik budidaya yang belum optimal, hingga keterbatasan infrastruktur irigasi dan akses permodalan.

“Di sisi hilir, banyak pabrik gula berusia tua dengan rendemen rendah, sehingga meski revitalisasi pabrik terus digencarkan melalui suntikan modal negara, peningkatan kinerja belum maksimal tanpa pasokan tebu berkualitas,” kata Kuntoro dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).

Freepik/v.ivash Ilustrasi gula.

Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza menjelaskan tiga kendala yang sebabkan produktivitas tebu nasional masih rendah.

Kendala pertama berasal dari sisi produksi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu, Faisol menjelaskan bahwa pabrik gula kristal rafinasi yang berdiri sebelum regulasi baru pada dasarnya hanya dirancang untuk memurnikan gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu membutuhkan investasi baru, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan tebu serta penyesuaian lini produksi yang selama ini tidak dipersiapkan untuk operasi berbasis tebu,” jelas Faisol.

Kendala kedua terkait keterbatasan lahan.

Sebagian besar pabrik gula rafinasi berlokasi di kawasan dekat pelabuhan, terutama di Banten, sementara ketersediaan lahan tebu di wilayah tersebut sangat terbatas.

Kendala ketiga berasal dari aspek logistik.

Pixabay/WebTechExperts Ilustrasi tanaman tebu.

Faisol menjelaskan, kewajiban kepemilikan kebun tebu berpotensi membuat lokasi perkebunan jauh dari pabrik rafinasi.

Kondisi ini dinilai tidak ideal karena tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen tetap optimal.

Jarak yang terlalu jauh berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

“Dari aspek logistik, tebu harus segera digiling untuk menjaga rendemen tetap optimal,” pungkasnya.

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY & Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta Yuvensius Sri Susilo mengatakan bahwa kualitas gula yang diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan saat ini dinilai tidak optimal disebabkan oleh kondisi pabrik gula tua yang dimiliki BUMN.

Dia juga mengatakan bahwa kualitas gula ID Food yang tidak sebaik produksi pabrik gula swasta.

“Itu terjadi karena faktor pabrik gula mesinnya sudah tua, sehingga kualitas produk gula tidak optimal juga berwarna putih kusam atau kuning. Di sisi lain, gula pabrik swasta warna lebih putih,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Sri Susilo menjelaskan bahwa pabrik gula BUMN perlu melakukan modernisasi pabrik (mesin giling dan infrastruktur pendukung), ikut penguatan budidaya tebu, restrukturisasi manajemen.

“Hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi yang dapat mendorong swasembada gula,” ujar dia.

Sementara, pengamat pertanian IPB Purwono MS menjelaskan kerugian Sugar Co lebih disebabkan efisiensi pabrik yang beragam sehingga biaya olah gula tinggi.

Dengan sistem bagi hasil 70 persen gula milik petani.

“Untuk swasembada Gula Kristal Putih relatif lebih pasti karena areal pertanaman dan pabrik gulanya sudah ada,” jelas Purwono.

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi gula pasir. Peneliti menemukan tagatose, gula alami yang rasanya hampir semanis gula meja tetapi lebih rendah kalori dan tidak memicu lonjakan insulin.

“Tapi untuk swasembada Gula Kristal Rafinasi belum ada roadmap yang jelas. Rencana pembangunan pabrik gula dan kebun belum ada yang jadi,” lanjut Purwono.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi pada 2028.

Untuk tahun 2026, Kementerian Pertanian menargetkan produksi gula konsumsi mencapai 3 juta ton.

Dalam mendukung target tersebut, holding pangan ID Food bersama PT Sinergi Gula Nusantara melakukan konsolidasi industri gula nasional dengan mengintegrasikan 36 pabrik gula yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra hingga Sulawesi.

Upaya pencapaian target juga difokuskan pada perluasan lahan dan peningkatan produktivitas.

Pemerintah mendorong program hilirisasi perkebunan, termasuk peremajaan tebu (bongkar ratoon) serta pembukaan lahan baru seluas 200.000 hektar sepanjang 2025 hingga 2026, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 yang mengatur percepatan swasembada gula sekaligus pengembangan bioetanol.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas tebu unggul dengan produktivitas tinggi.

Dari sisi tata niaga, pemerintah menetapkan harga acuan sebesar Rp 14.500 per kilogram di tingkat produsen dan Rp 17.500 per kilogram di tingkat konsumen.

Bisnis.com, SURABAYA — Produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton pada tahun ini sehingga mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat yang berada pada kisaran 2,8 juta ton.

Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, mengemukakan sektor pergulaan nasional menunjukkan perkembangan positif pada 2026. Berdasarkan hasil pertemuan taksasi awal giling gula kristal putih (GKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 17 April 2026 bersama seluruh pabrik gula se-Indonesia di Surabaya, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton.

“Pertemuan taksasi awal giling tersebut menjadi momentum penting dalam memetakan kondisi eksisting tebu nasional sekaligus memperkirakan capaian produksi gula selama musim giling tahun 2026 ini,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

Data yang dihimpun menunjukkan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

Dari sisi produktivitas, kata dia, rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare. Sementara itu, rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45% yang mencerminkan efisiensi pengolahan tebu menjadi gula yang terus mengalami perbaikan.

Dengan total produksi sebesar 3,04 juta ton, Abdul Roni memperkirakan kebutuhan gula tahunan yang mencapai 2,8 juta ton dapat terpenuhi, dengan potensi surplus mencapai 200.000 ton.

Abdul Roni juga mengemukakan bahwa perkiraan capaian produksi ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu.

Kondisi ini, kata dia, menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gula konsumsi di dalam negeri. Selain itu, surplus untuk kebutuhan konsumsi menunjukkan bahwa program peningkatan produktivitas tebu dan perbaikan kinerja industri gula mulai memberikan hasil nyata.

Namun demikian, kata dia, tantangan masih dihadapi pada pemenuhan kebutuhan gula nasional untuk sektor industri. Pada 2026, kebutuhan gula industri diperkirakan mencapai 3,4 juta ton. Volume tersebut jauh lebih besar dibandingkan pasokan GKP yang selama ini difokuskan untuk konsumsi masyarakat.

Karena itu, dia mengemukakan penguatan industri gula nasional perlu terus diarahkan supaya tak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mendukung kebutuhan bahan baku industri makanan, minuman, dan sektor manufaktur lainnya.

Menurutnya, langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas kebun, modernisasi pabrik gula, penggunaan varietas unggul, serta percepatan investasi di sektor hilir gula.

"Capaian ini didorong berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bongkar ratoon, penggunaan varietas unggul, hingga pendampingan petani," ujarnya dalam acara tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyampaikan penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati yang dijabarkan dalam Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

“Swasembada Gula adalah keharusan. Pemerintah fokus meningkatkan produksi tebu, memperluas areal, menyediakan benih unggul, serta melakukan modernisasi industri gula,” katanya saat memberi arahan pada Februari 2026.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai kerugian SugarCo sebesar Rp680 miliar perlu dilihat secara komprehensif, tidak semata-mata dikaitkan dengan faktor impor gula.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama pemerintah dan pelaku industri gula, terungkap bahwa SugarCo mencatat kerugian hingga Rp680 miliar. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengaitkan kondisi tersebut dengan potensi kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, menyampaikan bahwa faktor manajerial dan kebijakan industri juga perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja industri gula nasional.

Menurutnya, diperlukan peninjauan menyeluruh terhadap pengelolaan perusahaan serta arah kebijakan yang mendukung keseimbangan antara sektor hulu dan hilir.

Pandangan serupa disampaikan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori. Ia menilai kinerja SugarCo perlu terus diperkuat, terutama setelah konsolidasi sejumlah pabrik gula dalam beberapa tahun terakhir.

Khudori juga menyoroti bahwa kontribusi lahan yang dikelola perusahaan masih terbatas dibandingkan dengan total kebutuhan bahan baku tebu nasional, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari petani masih cukup besar.

Di sisi lain, dinamika di tingkat petani turut mengalami perubahan, termasuk penerapan sistem beli putus sejak beberapa tahun terakhir. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi petani untuk menjual tebu langsung ke pabrik dengan pembayaran di muka.

Kondisi tersebut mendorong persaingan antar pabrik gula, baik milik BUMN maupun swasta, dalam memperoleh pasokan tebu dari petani.

Pelaku industri menilai, ke depan diperlukan kebijakan yang mampu menciptakan kepastian usaha dan insentif ekonomi yang memadai agar keberlanjutan pasokan bahan baku tetap terjaga.

Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa tantangan utama industri gula nasional salah satunya terkait distribusi gula rafinasi yang perlu ditata lebih baik agar tidak mengganggu pasar konsumsi.

selain sawit, kami sudah mulai melirik tebu, ya, untuk molase. Kami ada untuk bioetanol di Glenmore

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melirik tebu untuk menjadi bahan baku bahan bakar nabati (BBN) jenis bensin, yakni bioetanol, dalam rangka mendukung pemerintah merealisasikan campuran etanol dalam bensin hingga 20 persen atau E20.

“Jadi, selain sawit, kami sudah mulai melirik tebu, ya, untuk molase. Kami ada untuk bioetanol di Glenmore, ya,” ujar SVP Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan ketika ditemui di sela-sela acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis.

Wenny menyampaikan tebu itu nantinya diolah menjadi bioetanol, seperti bioetanol 5 persen atau campuran 5 persen etanol terhadap bensin. Saat ini, lanjut dia, Pertamina sudah menerapkannya di Pertamina Green.

Ke depan, Wenny menyampaikan Pertamina turut mendukung pemerintah untuk merealisasikan E20 atau campuran 20 persen etanol terhadap bensin.

Terkait rencana E20, Pertamina saat ini masih meneliti sumber-sumber nabati apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan baku. Penelitian tersebut juga mempertimbangkan faktor bahan baku yang digunakan untuk makanan.

“Tentu kami harus seimbang antara mana (bahan baku) yang food grade, mana yang fuel grade. Ini juga perlu bantuan pemerintah untuk kemudian menyeimbangkan ini, sih,” ujar Wenny.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mempercepat penerapan kebijakan mandatori campuran etanol ke bahan bakar minyak (BBM), sebagai respons harga minyak dunia yang meroket hingga tembus 100 dolar AS per barel.

Bahlil sebelumnya berencana untuk mewajibkan kandungan etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak (BBM) atau E20 pada 2028 untuk mengurangi impor bensin.

Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan lebih cepat apabila melihat bagaimana dinamika geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi negara-negara yang masih bergantung dengan energi fosil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bongkar ratoon itu penting. Jadi kita cari varietas yang standarnya bagus, dengan pengeluarannya yang bagus, sehingga rendemennya itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu menjadi salah satu strategi untuk memacu produksi gula nasional.

Sudaryono saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, mengatakan bongkar ratoon merupakan upaya dengan membongkar total tanaman lama (ratoon) yang produktivitasnya menurun, lalu menggantinya dengan bibit baru yang unggul guna meningkatkan tonase tebu dan rendemen gula.

“Bongkar ratoon itu penting. Jadi kita cari varietas yang standarnya bagus, dengan pengeluarannya yang bagus, sehingga rendemennya itu bagus,” kata Wamentan.

Ia menilai penggunaan varietas tanaman komoditas yang lebih unggul dapat memengaruhi produksi hingga 20-30 persen.

Oleh karena itu, lanjutnya, kini pemerintah mendorong penggunaan bibit unggul dalam kegiatan di sektor pertanian dan mencapai target swasembada gula.

“Kalau Indonesia itu bisa meningkatkan rendemennya tinggi … itu bukan hanya kita ini swasembada gula, bahkan harga gulanya bisa kita turunkan,” ujar Wamentan Sudaryono.

Selain bongkar ratoon, pembukaan lahan baru juga ia sebut menjadi langkah lainnya untuk mendorong peningkatan produksi gula dan mempercepat pencapaian target swasembada gula.

“Mau tidak mau kita cari lahan baru yang cocok untuk penduduk, tanpa harus mengganggu ekologi,” ujar Sudaryono.

Di sisi lain, Wamentan juga mengatakan pihaknya tak hanya mendorong swasembada pangan seperti gula, tapi juga memacu sektor pertanian untuk berkontribusi dalam perekonomian hijau melalui implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Pertanian itu juga bisa menjadi penyerap karbon. Dengan jutaan petani dan lahan yang luas, sektor ini bisa menjadi pemasok kredit karbon global dan juga menarik investasi hijau,” kata Sudaryono.

Pemerintah, kata dia, telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan instrumen ekonomi karbon secara lintas sektor.

“Adaptasi dan mitigasi menjadi dua pendekatan utama dalam menghadapi perubahan iklim, yang saling melengkapi dalam meningkatkan ketahanan sekaligus penurunan emisi,” ujar Wamentan.

Ia melanjutkan adaptasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sektor pertanian agar lebih tangguh terhadap dampak iklim.

“Sementara, mitigasi diarahkan untuk mengurangi efek gas rumah kaca (GRK), peningkatan penyerapan karbon, dan termasuk mendorong sektor agrikultur dan Forestry and Other Land Use (FOLU) menjadi net sink,” kata Sudaryono.

“Ini adalah kondisi ketika suatu sektor atau ekosistem menyerap lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada yang dilepaskan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasipnal Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan peremajaan lahan tebu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui program bongkar ratoon yang ditargetkan mencapai 100 ribu hektare setiap tahun.

Ditemui usai menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin, Amran mengatakan pihaknya akan melakukan peremajaan tebu sekitar 300 ribu hektare secara bertahap, setiap tahun ditargetkan bisa dilakukan 100 ribu hektare.

"Jadi kita harus kalau kita mau perbaiki produktivitas, produksi gula, itu kita harus bongkar ratoon 300-an ribu hektar. Kita target setiap tahun 100 ribu hektar," kata Amran.

Bongkar ratoon merupakan kegiatan peremajaan tanaman tebu dengan membongkar total tanaman lama (ratoon) yang sudah tidak produktif.

Ia menyebutkan kondisi tanaman tebu saat ini didominasi tanaman tua, sehingga peremajaan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas produksi dan meningkatkan hasil gula nasional secara berkelanjutan.

Program bongkar ratoon secara keseluruhan ditargetkan mencapai sekitar 300 ribu hektare, dengan pelaksanaan bertahap guna memastikan proses penggantian tanaman berjalan optimal di berbagai wilayah sentra tebu.

Adapun pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang merupakan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk peremajaan lahan tebu sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Anggaran itu akan digunakan untuk bongkar ratoon selama tiga tahun berturut-turut mulai 2026.

Selain peremajaan, pemerintah juga mendorong intensifikasi melalui pemupukan tepat waktu, pengelolaan air, pengolahan tanah, serta penggunaan bibit unggul guna meningkatkan produktivitas secara menyeluruh di sektor tebu nasional.

Sementara itu, upaya perluasan lahan tebu masih dalam tahap perencanaan, bersinergi dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan kajian lapangan sebagai dasar pengembangan areal baru ke depan.

"Kita rancang, kita sementara rancang. Kami sudah tugaskan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mengecek langsung," ucap Amran.

Diketahui, Kementerian Pertanian menargetkan swasembada gula konsumsi dapat tercapai di 2027.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mewajibkan kepemilikan kebun tebu bagi industri gula kristal rafinasi (GKR) berisiko menjadi beban baru yang sulit dijalankan di tengah desain industri yang sejak awal bergantung pada impor dan keterbatasan struktural di sektor hulu.

Pemerintah mendorong integrasi hulu-hilir sebagai bagian dari agenda swasembada gula. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara arah kebijakan dan kesiapan industri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian telah menyetujui agar seluruh unit pengolahan gula berbahan baku impor, termasuk pabrik gula rafinasi, juga memiliki kewajiban menanam tebu.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan impor gula secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri gula nasional dalam mendukung target swasembada gula.

Namun, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri rafinasi. Pertama, perubahan bahan baku dari gula mentah menjadi tebu membutuhkan investasi besar karena pabrik yang ada saat ini tidak dirancang untuk menggiling tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kedua, keterbatasan lahan. Mayoritas pabrik rafinasi berdiri di kawasan dekat pelabuhan, sementara lahan tebu selama ini berada di wilayah yang menjadi basis produksi gula konsumsi.

Ketiga, persoalan logistik. Tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen, sehingga jarak yang jauh antara kebun dan pabrik berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan kebun tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga perubahan mendasar terhadap model bisnis industri rafinasi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Dwi Purnomo Putranto mengatakan kendala tersebut berakar dari desain awal industri rafinasi yang memang dibangun untuk mengolah bahan baku impor.

“Pabrik gula rafinasi pada awalnya dibangun mendekati bahan baku raw sugar impor, jadi harus berdekatan dengan pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut dia, integrasi dengan kebun tebu menjadi sulit karena faktor lokasi dan kebutuhan investasi yang besar. Untuk beralih ke pengolahan tebu, industri harus membangun fasilitas baru dari hulu hingga hilir.

“Bisa jadi saat ini mencapai US$150 juta belum termasuk pengadaan lahan,” ujarnya.

Meski demikian, dari sisi kemampuan finansial, pelaku industri dinilai masih memiliki kapasitas untuk melakukan investasi tersebut. Industri rafinasi selama ini juga dinilai menikmati keuntungan dari disparitas harga impor dan domestik sejak 2008.

Namun, dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan harga gula rafinasi karena adanya fase penyesuaian menuju efisiensi produksi.

"Pada awalnya harga akan naik karena ada fase learning process untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi,” kata Dwi.

Dalam jangka panjang, harga dinilai dapat kembali kompetitif apabila pemilihan lahan, teknologi, dan manajemen dilakukan secara tepat.

Di sisi lain, risiko terhadap pasokan industri makanan dan minuman tetap perlu diantisipasi, terutama apabila proses transisi berjalan tidak mulus.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Pertanian Khudori. Dia menilai kebijakan tersebut bertabrakan dengan realitas historis dan regulasi yang tidak konsisten. Menurutnya, sejak awal industri rafinasi memang didesain sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bergantung pada impor bahan baku, bukan terintegrasi dengan kebun.

“Dengan desain yang sejak awal seperti itu, mustahil mendorong pabrik gula rafinasi untuk memenuhi bahan bakunya dari kebun sendiri,” ujarnya ketika dihubungi.

Khudori menjelaskan bahwa kewajiban kepemilikan kebun sempat diatur dalam UU No. 39/2014, tetapi kemudian dilonggarkan melalui perubahan regulasi.

"Dalam praktiknya, kewajiban tersebut tidak berjalan efektif. Bahkan untuk pabrik gula konsumsi, yang secara regulasi juga diwajibkan memiliki kebun, mayoritas pasokan tetap berasal dari petani. Pabrik gula konsumsi saja hampir 90% bahan bakunya dari petani. Hanya sekitar 10% dari kebun sendiri,” kata Khudori.

Persoalan tersebut menjadi makin kompleks ketika dikaitkan dengan target swasembada. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Namun, realisasinya di lapangan dinilai masih jauh dari asumsi.

Penambahan lahan tebu hingga ratusan ribu hektare juga dinilai sulit direalisasikan dalam waktu singkat, terlebih produktivitas dan dukungan riset masih menjadi tantangan.

“Mencari lahan baru itu tidak mudah. Apakah mungkin dalam waktu tersisa target itu tercapai? Tidak masuk akal,” ujarnya.

Dia juga menyoroti lemahnya dukungan riset, yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan industri gula nasional. Menurutnya, pusat penelitian gula yang dulu berperan penting kini kehilangan daya dukung pendanaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun menilai kebijakan tersebut masih mungkin dijalankan, tetapi membutuhkan ketegasan dan konsistensi pemerintah.

“Kalau mau minta industri rafinasi punya kebun, ya perintahkan saja. Tapi harus jelas jalannya,” ujarnya.

Data Konsumsi Gula Rumah Tangga 2016–2025

Sumber:Susenas Maret, Kementerian Pertanian, BPS, diolah

Menurut dia, solusi tidak bisa dilakukan secara parsial. Jika kewajiban kebun diterapkan, maka industri juga harus difasilitasi untuk membangun pabrik baru di dekat sumber bahan baku, bukan dipaksa mengirim tebu ke pabrik eksisting di wilayah pesisir.

Soemitro juga menekankan perlunya penyediaan lahan dalam skala besar serta dukungan insentif, mulai dari pembiayaan hingga infrastruktur.

Namun, di luar aspek teknis, Soemitro menilai persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah distorsi pasar akibat kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menciptakan insentif bagi pelaku untuk mengalihkan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan harga gula petani.

“Kalau mau swasembada, pemerintah serius dulu. Hentikan kebocoran itu,” ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan harga yang terlalu dikontrol justru melemahkan insentif petani untuk meningkatkan produksi. Tanpa perbaikan harga di tingkat petani, perluasan lahan dan peningkatan produksi dinilai sulit tercapai.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban kepemilikan kebun berisiko menjadi kebijakan tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan. Integrasi hulu-hilir dinilai membutuhkan prasyarat yang lebih besar, mulai dari reformasi tata niaga, kepastian harga, hingga dukungan riset dan infrastruktur.

Tanpa itu, kebijakan tersebut berpotensi hanya menambah beban industri tanpa mempercepat pencapaian swasembada gula.

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembada gula nasional pada 2027 menghadapi tantangan baru di sektor hilir, seiring dengan beratnya beban industri gula kristal rafinasi dalam memenuhi kewajiban integrasi dengan perkebunan tebu.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri gula kristal rafinasi dalam mengimplementasikan kewajiban kepemilikan kebun tebu.

Kendala pertama berasal dari sisi produksi. Dia menjelaskan, pabrik gula kristal rafinasi yang berdiri sebelum regulasi baru pada dasarnya hanya dirancang untuk memurnikan gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi.

Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu membutuhkan investasi baru, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan tebu serta penyesuaian lini produksi yang selama ini tidak dipersiapkan untuk operasi berbasis tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Kendala kedua terkait keterbatasan lahan. Sebagian besar pabrik gula rafinasi berlokasi di kawasan dekat pelabuhan, terutama di Banten, sementara ketersediaan lahan tebu di wilayah tersebut sangat terbatas.

Di sisi lain, lahan tebu yang tersedia saat ini lebih difokuskan untuk produksi gula kristal putih guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, sehingga ruang ekspansi untuk industri rafinasi menjadi terbatas.

Adapun kendala ketiga berasal dari aspek logistik. Faisol menjelaskan, kewajiban kepemilikan kebun tebu berpotensi membuat lokasi perkebunan jauh dari pabrik rafinasi.

Kondisi ini dinilai tidak ideal karena tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen tetap optimal. Jarak yang terlalu jauh berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

“Dari aspek logistik, tebu harus segera digiling untuk menjaga rendemen tetap optimal,” ujarnya.

Sejumlah kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan integrasi hulu-hilir industri gula memerlukan penyesuaian signifikan, terutama bagi pabrik rafinasi yang sejak awal berbasis bahan baku impor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab gula petani sulit terserap, menekan harga di tingkat petani, dan memperburuk tata niaga gula nasional.

Amran mengatakan, persoalan pergulaan nasional tidak hanya bertumpu pada produksi, tetapi juga pada lemahnya pengendalian distribusi. Di tengah kebutuhan gula nasional yang masih tinggi, gula dalam negeri justru menghadapi hambatan penyerapan di pasar.

“Kami menemukan adanya rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap,” ujar Mentan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menerangkan, laporan mengenai peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi diterima pemerintah dari sejumlah daerah sentra tebu. Temuan tersebut, kata dia, antara lain berasal dari Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius karena karakter visual gula rafinasi impor dan gula putih konsumsi domestik kerap sulit dibedakan di lapangan. Kondisi itu membuat pasar gula konsumsi makin rentan terhadap kebocoran distribusi yang pada akhirnya merugikan petani tebu.

“Kalau ini tidak ditertibkan, petani yang paling dirugikan,” ujarnya.

Amran kemudian menyinggung anomali dalam tata niaga gula nasional. Di satu sisi, Indonesia masih membutuhkan tambahan pasokan gula, tetapi di sisi lain gula produksi dalam negeri justru tidak sepenuhnya terserap.

Ia menyebut gejala serupa juga terjadi pada molase atau tetes tebu. Harga molase yang sebelumnya berada di kisaran Rp 1.900 per liter, menurut dia, turun hingga sekitar Rp 1.000 per liter pada Maret 2026.

Berdasarkan proyeksi 2025, luas panen tebu eksisting mencapai 563.357 hektare dengan produktivitas Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 4,74 ton per hektare atau setara 69,35 ton tebu per hektare. Dari capaian tersebut, produksi GKP diperkirakan sebesar 2,67 juta ton.

Adapun kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton, terdiri atas 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan struktur kebutuhan tersebut, pembenahan sektor pergulaan dinilai tidak cukup hanya melalui tambahan pasokan, tetapi juga harus dibarengi penataan hulu dan hilir secara menyeluruh.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan langkah pengendalian melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), disertai pengawasan distribusi yang lebih ketat. Langkah itu diposisikan sebagai upaya menutup kebocoran gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi rumah tangga.

Di saat yang sama, Kementerian Pertanian juga mempercepat pembenahan sektor hulu. Salah satu titik yang disorot adalah dominasi tanaman tebu tua yang sudah tidak lagi produktif dan selama ini menahan laju peningkatan hasil.

Amran mengatakan, sekitar 70 hingga 80 persen tanaman tebu nasional saat ini sudah tidak layak dipertahankan. Pemerintah menilai peremajaan kebun tebu menjadi syarat mendasar jika target swasembada gula konsumsi ingin dicapai dalam waktu dekat.

“Kami telah menganggarkan Rp 1,7 triliun untuk program bongkar ratoon, dengan target peremajaan sekitar 300 ribu hektare secara bertahap,” kata Amran.

Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten tahun 2027 itu swasembada gula putih, kemudian kita lanjutkan untuk industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk peremajaan lahan tebu (bongkar ratoon) sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam rapat kerja dengan DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program bongkar ratoon seluas 100.000 hektare setiap tahun guna menggantikan tanaman tebu tua yang sudah tidak produktif di berbagai daerah.

"Kami anggarkan (tahun) 2025 itu Rp1,7 triliun dan itu hibah APBN untuk bongkar ratoon untuk masyarakat. Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten tahun 2027 itu swasembada gula putih, kemudian kita lanjutkan untuk industri," kata Amran.

Ia menegaskan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sehingga penguatan subsektor perkebunan tebu menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Ia menyebutkan kebutuhan gula nasional yang mencapai sekitar 6,7 juta ton masih jauh dari produksi dalam negeri sebesar 2,67 juta ton, sehingga diperlukan langkah percepatan peningkatan produksi secara signifikan.

Salah satu kendala utama adalah kondisi ratoon yang sudah tua, di mana sekitar 70-80 persen dari 500.000 hektare tanaman tebu tidak lagi layak sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas secara nasional.

Oleh karena itu, dia mengatakan pihaknya akan melakukan peremajaan tebu sekitar 300.000 hektare secara bertahap, setiap tahun ditargetkan bisa dilakukan 100.000 hektare.

"Salah satu persoalan utama adalah rendahnya produktivitas akibat tanaman tebu ratoon yang sudah tua dan rusak, dengan sebagian besar tidak lagi layak sehingga perlu dilakukan peremajaan secara masif," ujar Amran.

Mentan menjelaskan idealnya peremajaan lahan dilakukan minimal 25 persen setiap tahun, namun saat ini realisasinya masih sekitar 10 persen sehingga perlu percepatan melalui dukungan anggaran.

Program peremajaan itu dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan BUMN seperti PTPN untuk memastikan peningkatan produktivitas berjalan optimal di lapangan.

Ia optimistis jika program tersebut konsisten dijalankan, Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi pada 2027 dan selanjutnya memperkuat produksi gula untuk kebutuhan industri.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan pemanfaatan molase menjadi etanol guna meningkatkan nilai tambah serta mengatasi persoalan kelebihan pasokan yang belum terserap pasar.

Mentan juga menyoroti pentingnya pengendalian gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, karena hal tersebut dapat menekan harga dan merugikan petani tebu di dalam negeri.

Dengan pendekatan holistik mulai dari peremajaan, penguatan regulasi, hingga pengembangan industri turunan, pemerintah optimistis sektor gula nasional dapat bangkit dan berdaya saing kuat di masa depan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mencapai swasembada gula putih pada 2027 masih menghadapi persoalan struktural di sektor hulu, terutama dominasi tanaman tebu tua yang menekan produktivitas nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sekitar 70% hingga 80% tanaman tebu saat ini merupakan ratoon tua yang sudah tidak produktif, dengan umur mencapai 7 hingga 20 tahun. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas gula nasional.

Dia menjelaskan, secara historis produktivitas tebu Indonesia pernah mencapai 14 ton gula per hektare pada era 1930-an. Namun, setelah kemerdekaan, produktivitas tersebut turun menjadi sekitar 4,9 ton per hektare.

Menurutnya, penurunan produktivitas itu tidak terlepas dari minimnya peremajaan tanaman. Idealnya, sebanyak 25% lahan tebu dibongkar setiap tahun untuk menjaga produktivitas. Namun, realisasi saat ini baru sekitar 10%.

“Masalah utamanya adalah ratoon. Itu 80% sudah tua dan tidak dipelihara dengan baik,” kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Sebagai upaya perbaikan, pemerintah mengalokasikan program bongkar ratoon seluas 100.000 hektare per tahun. Untuk 2025, anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,7 triliun yang bersumber dari APBN dan disalurkan dalam bentuk hibah kepada petani.

Meski demikian, implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Dari target 100.000 hektare pada tahun lalu, realisasi serapan baru mencapai sekitar 30%. Kondisi itu antara lain dipengaruhi keterlambatan pelaksanaan program serta petani yang telah lebih dulu memelihara tanaman lama.

Pemerintah berencana melanjutkan program bongkar ratoon secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut.

Dengan skema tersebut, Amran meyakini target swasembada gula putih pada 2027 dapat tercapai, sebelum kemudian dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan gula industri.

Di sisi lain, dia menilai perbaikan sektor hulu tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, upaya peningkatan produksi juga perlu diiringi pengendalian distribusi gula rafinasi serta penguatan kebijakan tata niaga.

“Kalau ini konsisten, kami pastikan swasembada gula putih tercapai,” ujarnya.