Pemerintah menyiapkan peluang pasar baru bagi petani tebu, singkong, dan jagung melalui implementasi program bioetanol E20 yang akan membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter (KL) etanol setiap tahun.

Kebutuhan etanol tersebut dipastikan akan diserap pemerintah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan bertindak sebagai off taker atau pembeli utama etanol yang diproduksi petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta KL, maka kita akan menerapkan program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta KL. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6/2026).

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat pasokan energi nasional, tetapi juga membuka pasar baru yang lebih pasti bagi hasil produksi pertanian dalam negeri.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus mendorong tumbuhnya industri bioenergi nasional dari hulu hingga hilir.

Program E20 sendiri merupakan kebijakan pencampuran bensin dengan 20 persen etanol yang dikembangkan pemerintah sebagai kelanjutan dari keberhasilan program biodiesel B10 hingga B50 pada sektor solar.

Selain memberikan manfaat bagi petani, program tersebut juga dirancang untuk mengurangi impor bensin yang masih cukup besar setiap tahunnya.

Bahlil mengungkapkan kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.

Sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 14,3 juta KL sebelum tambahan produksi dari Kilang Balikpapan.

Setelah kilang tersebut beroperasi penuh, kapasitas produksi bensin nasional bertambah sekitar 5,5 juta KL sehingga impor diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Pemerintah menilai penggunaan bioetanol melalui program E20 menjadi salah satu solusi untuk memangkas ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil secara bertahap.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani karena hasil panen mereka memiliki pasar yang jelas melalui skema pembelian pemerintah.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional menuju ketahanan energi dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebut kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20. Di mana, pemerintah membutuhkan 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (28/6).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Sabtu (27/6).

Bahlil menjelaskan begitu kilang Balikpapan diresmikan pada Januari 2026 maka produksi bertambah 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter.

Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun.

[Gambas:Youtube]

Untuk itu, pemerintah menyiapkan Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, dibutuhkan 4 juta kiloliter (KL) etanol untuk mendukung implementasi program E20, yakni pencampuran 20 persen etanol pada bensin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan konsumsi bensin nasional yang mencapai sekitar 40 juta KL per tahun.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta KL, dan dari 40 juta KL itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta KL jadi impornya hampir 25 juta KL," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Namun, seiring beroperasinya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, kapasitas produksi nasional bertambah sekitar 5,5 juta KL per tahun.

Alhasil, kebutuhan impor bensin RI kini menyusut menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Kendati kebutuhan impor bensin sudah berkurang, namun pemerintah perlu terus menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

Maka dari itu, disiapkan program E20, yang mengombinasikan bensin dengan etanol dari bahan baku pertanian. "Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta KL maka kita akan menerapkan program E20, yang idenya berangkat dari kesuksesan program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta KL," ucap Bahlil.

Ia memastikan pemerintah bakal bertindak sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani maupun pelaku usaha di sektor hulu.

Menurut Bahlil, skema tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor bensin, tetapi juga membuka pasar bagi hasil produksi petani serta mendorong berkembangnya industri bioetanol di dalam negeri.

Sebelumnya, ia sempat mengungkapkan bahwa kebijakan E20 ditargetkan mulai diterapkan pada 2028.

Kebijakan itu diperkirakan bakal menekan impor bensin hingga 4 juta KL per tahun.

Bahlil menyatakan, pemerintah akan terus mendorong pengurangan impor BBM, termasuk melalui pengembangan energi alternatif berbasis nabati.

Program E20 pun terinspirasi keberhasilan mandatori biodiesel yang saat ini sudah mencapai B40, dan akan berkembang menjadi B50 pada Juli 2026, alias campuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan solar.

"Sekalipun lifting kita katakanlah enggak mencukupi, kita harus konversi dia untuk bauran energi dengan energi nabati. Kalau B50 (campuran solar dengan minyak sawit) bisa memenuhi kebutuhan solar kita, kenapa bensin tidak?," ucapnya dalam diskusi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, kebijakan penggunaan bensin bercampur etanol bukanlah hal baru, sebab sejumlah negara sudah lebih dahulu menerapkannya, seperti Amerika Serikat dan Brasil.

Bahlil bilang, penerapan campuran etanol ini bertujuan mengurangi impor BBM sehingga kebutuhan devisa untuk membeli bahan bakar dari luar negeri dapat ditekan. "Ini terjadi di Amerika, di Brasil, dan beberapa negara lain. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor kita. Agar devisa kita itu tidak keluar," ucap dia.

IDXChannel - Pemerintah mempercepat implementasi program bioenergi melalui biodiesel 50 persen atau B50 dan mandatori etanol E20 sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Upaya ini dinilai mampu menekan impor energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, implementasi B50 menjadi fokus utama dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, di mana program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor biofuel.

“Arahan Bapak Presiden, yaitu biofuel. B50 jalan kita stop impor solar 5 juta ton. Nah ini capaian yang luar biasa. Karena akan membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya dalam pertemuan dengan jajaran PTPN dan Danantara di Jakarta, dikutip Kamis (16/4/2026).

Selain biodiesel, pemerintah juga mempercepat pengembangan etanol sebagai bagian dari bauran energi nasional melalui mandatori E20. Amran mengatakan, Indonesia membutuhkan sekitar 8 juta ton etanol untuk mendukung program tersebut.

“Yang paling terakhir adalah etanol. Kita menuju mandatori E20. Kita butuh 8 juta ton etanol. Artinya apa? Suatu saat kita mandiri karena Brasil sekarang sudah bisa E70, E100,” kata dia.

Amran menegaskan jika seluruh ekosistem bioenergi ini berjalan optimal, maka dampaknya akan signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, angka kemiskinan serta pengangguran bisa ditekan sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa meningkat.

“Kalau ini semuanya mandiri, insyaallah, menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, kemudian pengangguran kita turunkan, kesejahteraan meningkat, Indonesia emas kita rebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Business 2 Danantara Setyanto Hantoro menyampaikan kesiapan BUMN dalam mendukung implementasi program bioenergi, khususnya biodiesel dan etanol.

Menurut Setyanto, program biodiesel B40 yang saat ini berjalan telah berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, bahkan membuka peluang ekspor di masa depan.

“Dan dengan B40 sekarang sebetulnya kita sudah enggak impor solar. Nanti kalau B50 kita bahkan ekspor solar. Jadi yang sekarang B40 sudah terpenuhi,” ujar dia.

Untuk mendukung implementasi E20, pembangunan fasilitas produksi etanol juga terus dipercepat. Saat ini, satu pabrik telah beroperasi, sementara satu lainnya telah memasuki tahap groundbreaking di Jawa Timur. Empat pabrik tambahan juga akan segera dibangun, sehingga total menjadi enam fasilitas produksi.

“Yang berikutnya adalah untuk yang gasolin, untuk bensin ya, itu nanti menuju E20. Tadi dengan Pak Mentan sudah sepakat kita akan groundbreaking beberapa, yang sudah ada sekarang baru satu pabrik, yang kedua sudah di groundbreaking di Jawa Timur, kemudian menyusul empat lagi, jadi totalnya enam. Itu untuk memenuhi E20 nantinya,” kata dia.

(Dhera Arizona)