#30 tag 24jam
Update Bansos Maret 2026! Ini Daftar Bantuan yang Cair Jelang Lebaran
Pemerintah menyalurkan bansos Maret 2026 menjelang Lebaran, termasuk PKH, BPNT, bantuan pangan, dan PIP. BSU dan BLT Kesra belum ada kepastian. [688] url asal
#bansos-maret-2026 #bantuan-sosial-lebaran #bansos-idulfitri #bantuan-pangan-2026 #program-keluarga-harapan #pkh-2026 #bpnt-kartu-sembako #bantuan-beras-minyak-goreng #program-indonesia-pintar #pip-202
(Bisnis.Com - Ekonomi) 09/03/26 11:50
v/158952/
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada Maret 2026, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Bantuan ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran.
Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran sekitar Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Stimulus tersebut mencakup berbagai program, mulai dari diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, hingga penyaluran bantuan sosial.
Berikut daftar bansos yang cair pada Maret 2026 menjelang Lebaran, lengkap dengan rincian bantuan yang diterima masyarakat.
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Pada tahun 2026, program ini menyasar sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran mencapai Rp28,7 triliun.
Hingga awal 2026, sekitar 8,9 juta KPM telah menerima penyaluran tahap awal dengan nilai bantuan lebih dari Rp6 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menambahkan sekitar 1 juta penerima baru melalui pembaruan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun kelompok penerima tambahan ini masih menunggu proses administrasi sebelum bantuan disalurkan.
Besaran bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori penerima, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, maupun penyandang disabilitas.
BPNT atau Kartu Sembako
Bantuan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau kartu sembako juga menjadi salah satu bansos yang dicairkan pada Maret 2026.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp43,8 triliun untuk program ini dengan target 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar:
- Rp200.000 per bulan
Karena pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali, maka pada tahap pertama penerima akan mendapatkan total: - Rp600.000 sekaligus
Dana bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-Warong atau agen bank mitra pemerintah.
Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan melalui laman resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.
Bantuan Beras dan Minyak Goreng
Selain bantuan tunai dan non-tunai, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan (Bapang) berupa bahan pokok. Program ini merupakan hasil keputusan rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pada awal 2026.
Bantuan diberikan sekaligus untuk dua bulan (Februari–Maret 2026). Rincian bantuan yang diterima setiap keluarga penerima manfaat adalah:
- 20 kilogram beras (10 kg per bulan)
- 4 liter minyak goreng MinyaKita (2 liter per bulan)
Penyaluran beras dilakukan oleh Perum Bulog dengan total alokasi mencapai ratusan ribu ton beras secara nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11,92 triliun untuk program bantuan pangan ini.
Program Indonesia Pintar (PIP)
Selain bantuan untuk kebutuhan pangan, pemerintah juga mencairkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan membantu biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Bantuan PIP diberikan satu kali dalam setahun dengan nominal yang berbeda sesuai jenjang pendidikan.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
- SD/sederajat: Rp450.000 per tahun
- SMP/sederajat: Rp750.000 per tahun
- SMA/SMK/sederajat: hingga Rp1.800.000 per tahun
Dana bantuan ini disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di bank penyalur resmi.
Untuk jenjang SD dan SMP, dana biasanya disalurkan melalui Bank BRI, sedangkan untuk SMA/SMK disalurkan melalui Bank BNI.
Update BSU Rp600.000 Maret 2026
Di sisi lain, banyak masyarakat juga menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000. Namun hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi penyaluran BSU pada 2026.
Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16 juta pekerja atau buruh. Selain BSU, masyarakat juga banyak mencari informasi mengenai BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang sebelumnya memberikan bantuan hingga Rp900.000.
Namun hingga Maret 2026, belum ada tanda-tanda pemerintah akan kembali menyalurkan program tersebut. Program BLT Kesra diketahui memiliki jadwal penyaluran tahap terakhir pada 31 Desember 2025. Jika dana bantuan tidak dicairkan hingga batas waktu tersebut, kemungkinan besar anggarannya akan dikembalikan ke kas negara.
Secara umum, terdapat beberapa bansos yang dipastikan cair pada Maret 2026 menjelang Lebaran, yaitu:
- PKH untuk keluarga kurang mampu
- BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp600.000 per tahap
- Bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng
- Program Indonesia Pintar (PIP) hingga Rp1.800.000 per siswa per tahun
Sementara itu, BSU Rp600.000 dan BLT Kesra Rp900.000 masih belum memiliki kepastian pencairan pada tahun 2026. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi melalui kanal resmi pemerintah agar terhindar dari hoaks atau penipuan yang mengatasnamakan program bantuan sosial.
Ini Catatan Ekonom Agar Stimulus Jumbo Idulfitri Tak Bikin APBN Boncos
Indef memberi sejujmlah catatan agar pemerintah fokus pada kualitas, bukan kuantitas, dalam stimulus Idulfitri 2026 agar APBN tidak terbebani. [712] url asal
#idulfitri-stimulus #apbn-stimulus #stimulus-ekonomi #bansos-idulfitri #pertumbuhan-ekonomi #kuartal-i-2026 #indef-rekomendasi #fiskal-kebijakan #belanja-pemerintah #diskon-transportasi #ekonomi-indone
(Bisnis.Com - Ekonomi) 08/02/26 18:49
v/129800/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta menggeser orientasi dari kuantitas ke kualitas dalam menggelontorkan APBN untuk stimulus ekonomiIdulfitri 2026.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menggelontorkan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi hingga bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada liburan Idulfitri tahun ini. Harapannya, momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 lalu saat Natal dan Tahun Baru berlanjut ke kuartal I/2026.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% year on year (YoY), yang ikut mengakselerasi pertumbuhan sepanjang tahun 5,11% (YoY), patut dicatat sebagai capaian tertinggi pascapandemi.
Namun, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman mengatakan lonjakan pertumbuhan di akhir tahun ini dinilai perlu dibaca secara proporsional. Sebab, pertumbuhan pada tiga bulan terakhir 2025 itu pada dasarnya mencerminkan kombinasi faktor musiman yang kuat konsumsi akhir tahun, realisasi belanja pemerintah yang menumpuk di penghujung tahun, serta efek basis rendah di beberapa sektor.
"Artinya, pertumbuhan tinggi tersebut bukan sepenuhnya sinyal akselerasi struktural, melainkan puncak siklus jangka pendek. Jika pemerintah mencoba 'memaksa' momentum ini berlanjut ke kuartal I/2026 melalui stimulus besar-besaran, risikonya adalah kebijakan menjadi pro-siklus, bukan penyeimbang siklus," terang Rizal, dikutip Minggu (8/2/2026).
Rizal memaparkan bahwa tantangan utama dalam memacu pertumbuhan pada kuartal I/2026 berbeda dengan kuarta IV/2025. Hal tersebut lantaran pola historis yang menunjukkan pelemahan musiman akibat normalisasi konsumsi pascalibur dan keterbatasan belanja pemerintah di awal tahun.
Stimulus, lanjutnya, boleh dipertimbangkan tetapi bukan dalam skema agresif untuk mengejar angka pertumbuhan semata. Menurut Rizal, apabila stimulus difokuskan hanya untuk menjaga headline growth, dampaknya cenderung dangkal dan cepat habis, sementara beban fiskalnya bersifat permanen.
Ekonom lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu berpesan, kebijakan fiskal seharusnya berfungsi sebagai shock absorber, bukan growth accelerator jangka pendek. Kuncinya, bagi Rizal, adalah untuk pemerintah menggeser orientasi stimulus dari pengeluaran besar (kuantitas) ke tepat sasaran (kualitas).
"Pemerintah tidak perlu mengulang pola injeksi luas, melainkan mengarahkan belanja pada titik-titik dengan efek multiplier tinggi dan leakage rendah, seperti perlindungan daya beli kelompok bawah, percepatan belanja kementerian/lembaga yang sudah siap eksekusi, dan dukungan selektif ke sektor padat karya yang sedang melemah. Dengan pendekatan ini, efek ke PDB tetap ada, tetapi tekanan terhadap defisit dan pembiayaan bisa lebih terkendali," paparnya.
Dengan demikian, dia memandang opsi yang lebih rasional adalah menjaga pertumbuhan di kisaran yang sehat sambil memastikan ruang fiskal tetap lentur untuk menghadapi risiko global dan domestik.
Siapkan stimulus
Pada pemberitaan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% (YoY). Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan pada kuartal IV tertinggi sejak pascapandemi. Namun, sepanjang tahun ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi 2025, khususnya pada akhir tahun lalu, menunjukkan efektivitas stimulus yang digelontorkan pemerintah. Pemerintah pun akan menggelontorkan stimulus serupa pada kuartal I/2026 untuk menjaga momentum libur Natal dan Tahun Baru.
"Jadi program yang digelontorkan pemerintah itu membuahkan hasil di kuartal keempat. Nah, dengan hal tersebut maka pemerintah juga mendorong di kuartal pertama [2026]," terang Airlangga kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Airlangga menyebut stimulus yang akan disiapkan serupa dengan yang digelontorkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Misalnya, diskon tiket transportasi, bantuan sosial serta kebijakan program work from anywhere (WFA).
Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan pemerintah bakal fokus memanfaatkan momentum mobilitas masyarakat guna memacu pertumbuhan ekonomi.
"Karena di bulan Desember mobilitas itu mendorong konsumsi dan ini suatu hal yang bisa kami tarik pelajaran dari sana,".
Apabila dibandingkan dengan 2024, terang Airlangga, pertumbuhan ekonomi 2025 banyak didorong oleh peran pemerintah. Selain stimulus-stimulus yang sebelumnya disebutkan, pemerintah turut membebaskan sejumlah pajak guna memberi keleluasaan ke pemerintah.
Contohnya, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, transportasi (untuk pesawat), serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) dengan gaji di bawah Rp10 juta.
Politisi Partai Golkar itu juga memerinci lebih lanjut sederet insentif yang rencananya digulirkan. Salah satunya adalah untuk transportasi.
Pemerintah menyiapkan diskon sebesar 30% untuk tiket kereta api maupun kapal, serta pesawat hingga 18%. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat juga rencananya dinaikkan dari tahun lalu dari hanya sebesar 6% ke 100%.
"Diskon tiket real-nya nanti sekitar 17%-18% dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal kan 6% yang ditanggung, tetapi kalau yang kali ini full," katanya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)