Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Aturan baru itu mengatur mengenai mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri. Meski demikian, soal penerima, komponen, besaran dan waktu atas pemberian nantinya bakal diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi pasal 2 ayat (2) PMK No.13/2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pada PMK tersebut, Purbaya mengatur bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.

Namun, khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran akan dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Wajib Dibayar Langsung Ke Penerima

Otoritas fiskal juga mewajibkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan pembayaran langsung kepada penerima. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan, maka pembayaran langsung dilakukan melalui bendahara pengeluaran.

Pembayaran THR nantinya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang berdasarkan masing-masing kelompok penerima. Kemudian, nantinya SPM-LS diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun, ada pengecualian untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, serta untuk satuan kerja perwakilan luar negeri. Bagi satker-satker dimaksud, penyampaian SPM-LS ke KPPN serta penerbitan SP2D akan dilakukan sesuai dengan PMK terkait serta PMK mengenai pelaksanaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi alias SAKTI.

Pengecualian juga tercantum pada pasal 7, yang mana mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk satker badan layanan umum (BLU). Pembayaran kepada satker BLU yang berasal dari sumber penerimaan negara bukan pajak BLU dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Sisa Dana THR Dikembalikan ke Kas Negara

Kemudian, pada pasal 8, Purbaya mengatur bahwa apabila ada sisa dana THR dan gaji ke-13 maka harus dikembalikan ke kas negara.

"Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)," bunyi pasal 10 ayat (1).

Adapun sebelumnya Menkeu Purbaya menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri dari APBN senilai Rp55 triliun. Pada rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dia awalnya menyebut THR akan dicairkan pekan pertama puasa.

"[THR ASN dicairkan] minggu pertama puasa," terang Purbaya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa para ASN, PPPK, hingga pensiunan akan segera menerima THR dengan total nilai Rp55 triliun. THR juga sudah dicairkan secara bertahap.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah memberikan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait hari besar keagamaan nasional, yaitu Idulfitri 1447 H atau 2026 M, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Secara total, pemerintah menyiapkan Rp55 triliun untuk membayar THR kepada aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pensiunan.

"Dibandingkan tahun lalu [anggaran THR] ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10%," ujar Airlangga dalam konferensi pers mengenai THR 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah mulai membayar THR secara bertahap. Pencairan THR sudah dimulai sejak 26 Februari 2026 dan akan berjalan hingga sebelum hari raya idulfitri atau lebaran 2026.

Pada pekan pertama, pemerintah membayarkan THR kepada pada PNS pemerintah pusat, CPNS, PPPK, pejabat negara, anggota TNI/Polri, hingga pensiunan.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah membayarkan THR secara penuh, 100% berdasarkan seluruh komponen.

"Komponen yang dibayarkan 100% penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Airlangga.

Berikut Rincian Besaran THR 2026:

ASN Pusat dan TNI/Polri

• Total penerima: 2,4 juta orang
• Total anggaran: Rp22 triliun
  

ASN Daerah

• Total penerima: 4,3 juta orang
• Total anggaran: Rp20,2 triliun
  

Pensiunan:

• Total penerima: 3,8 juta orang
• Total anggaran: Rp12,7 triliun

Apabila dihitung berdasarkan total anggaran dan jumlah penerimanya, rata-rata THR yang diterima oleh ASN Pusat dan TNI/Polri adalah Rp9,16 juta. Lalu, rata-rata THR ASN Daerah adalah Rp4,69 juta, sedangkan rata-rata THR pensiunan adalah Rp3,34 juta.

Namun demikian, nilai THR tetap bergantung kepada nominal gaji, pangkat/golongan, jabatan, maupun nilai pensiunan yang diterima orang bersangkutan sebelumnya.

Airlangga memastikan bahwa pembayaran THR berbeda dengan gaji ke-13. Artinya, seluruh pihak yang sudah menerima THR akan tetap mendapatakan gaji ke-13, tetapi tidak dalam waktu dekat.

"Untuk gaji ke-13 seperti biasa dibayarkan pada Juni," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat maupun daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jelang hari raya lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu, yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10%," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Airlangga memerinci bahwa alokasi anggaran jumbo tersebut akan disalurkan kepada tiga kelompok. Pertama, sebanyak 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri akan menerima porsi anggaran sebesar Rp22,2 triliun.

Kedua, untuk 4,3 juta ASN di daerah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,2 triliun. Ketiga, sebanyak 3,8 juta pensiunan akan menerima guyuran dana dengan total mencapai Rp12,7 triliun.

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan skema penyalurannya sedikit berbeda dengan beberapa tahun terakhir saat pandemi, komponen THR tahun ini dipastikan cair 100% atau dibayarkan secara penuh.

Airlangga menyebutkan bahwa komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terkait waktu pencairan, pemerintah telah memulai proses penyaluran secara bertahap sejak pekan pertama, tepatnya pada 26 Februari lalu.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa pemberian THR adalah kebijakan yang terpisah dari pencairan gaji ke-13. Jika THR dicairkan jelang hari raya maka gaji ke-13 memiliki jadwal pencairan yang berbeda.

"Untuk gaji ke-13 ya seperti biasa, biasanya dibayarkan di bulan Juni," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi ASN maupun TNI-Polri senilai Rp55 triliun telah disiapkan. Jadwal pencairan THR ASN ini disiapkan pada pekan awal Ramadan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran untuk THR ASN. Namun, dia belum memutuskan tanggal berapa THR akan disalurkan.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pada pemaparan yang disampaikan dalam acara tersebut, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Purbaya mengatakan, belanja senilai Rp809 triliun itu diharapkan bisa mendorong ekonomi tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6% pada kuartal I/2026.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi ASN maupun TNI-Polri senilai Rp55 triliun telah disiapkan. Jadwal pencairan THR ASN ini disiapkan pada pekan awal Ramadan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran untuk THR ASN. Namun, dia belum memutuskan tanggal berapa THR akan disalurkan.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pada pemaparan yang disampaikan dalam acara tersebut, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Purbaya mengatakan, belanja senilai Rp809 triliun itu diharapkan bisa mendorong ekonomi tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6% pada kuartal I/2026.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.