Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara daftar BSU Rp600.000 bulan April 2026 buat Anda yang belum mendapatkannya.

Jika berkaca pada aturan sebelumnya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat bantuan berupa BSU dari pemerintah.

Oleh sebab itu, banyak yang berharap hal tersebut kembali dilaksanakan pada tahun 2026 ini.

Akan tetapi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

“Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

Meski demikian, Anda bisa tetap berusaha mendaftar BSU untuk jaga-jaga jika bantuan tersebut cair lagi dalam waktu dekat.

Cara Daftar ada di halaman 2...

Cara Daftar BSU Rp600.000 April 2026

Jika mengacu pada aturan sebelumnya, salah satu syarat mendapatkan BSU adalah pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, pastikan Anda sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja jika Anda termasuk golongan penerima upah.

Pemberi Kerja (Perusahaan/Badan/Sejenisnya) dapat melakukan pendaftaran melalui kanal fisik dan kanal non fisik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah Pemberi Kerja telah terdaftar menjadi peserta, maka proses lanjutan yaitu dengan mendaftarkan seluruh pekerja dengan menyerahkan data jumlah dan upah melalui formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus Pekerja Asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan dengan melampirkan paspor sebagai data pendukung.

Untuk lebih lengkapnya kunjungi link berikut ini: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-mendaftar-jadi-peserta.html

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkapkan sederet peluang dan tantangan di balik rencana pemerintah melakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis global.

Presiden Prabowo mulai menaruh perhatian pada sistem WFH seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik Timur Tengah. Terlebih RI masih mengimpor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian crude price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah membatasi penggunaan BBM cukup rasional sebagai respons awal. Apalagi, sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Thailand.

Menurutnya, langkah pembatasan pembelian BBM dengan memberlakukan skema WFH atau hari kerja berpeluang diterapkan ke aparatur negeri sipil (ASN) terlebih dahulu.

"Logikanya sederhana. Kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19 ketika banyak pegawai bekerja dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun," tutur Yusuf kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, keuntungan dari penerapan WFH atau pengurangan hari kerja adalah implementasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara. Bahkan, justru bisa menghemat belanja operasional pemerintah.

Selain itu, langkah ini juga memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global. Namun, Yusuf juga melihat ada keterbatasan dari kebijakan itu. Menurutnya, WFH atau pengurangan hari kerja pada dasarnya hanya menyasar konsumsi BBM di sektor pemerintahan.

Sementara, porsi terbesar konsumsi energi justru berasal dari masyarakat dan sektor transportasi yang lebih luas. oleh karena itu, dampak penghematannya secara nasional kemungkinan tidak terlalu besar.
Di sisi lain, tantangannya adalah saat diterapkan terlalu luas atau terlalu lama, kebijakan ini berpotensi memperlambat layanan publik dan aktivitas ekonomi tertentu, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum sepenuhnya siap.

"Karena itu, menurut saya langkah ini sebaiknya dilihat sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas. Selain penghematan energi melalui WFH, pemerintah juga perlu menunjukkan disiplin anggaran dari sisi internal birokrasi," imbuh Yusuf.

Dia mencontohkan, pemerintah dapat meninjau kembali berbagai belanja yang tidak mendesak, termasuk efisiensi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga penghematan tunjangan pejabat tinggi di kementerian dan lembaga.

"Komponen tunjangan kinerja dalam struktur penghasilan pejabat sebenarnya cukup besar, sehingga penyesuaian sementara pada kelompok jabatan tertinggi bisa menjadi sinyal solidaritas fiskal sekaligus membantu mengurangi tekanan anggaran," kata Yusuf.

Pertimbangkan Diskon Transportasi Publik

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa pembatasan penggunaan BBM lewat kebijakan WFH sah-sah saja. Asalkan, ada bantuan subsidi upah untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang.

Bhima menekankan bahwa yang harus dihindari itu pembatasan penggunaan BBM di SPBU. Sebab, hal itu bisa timbulkan penimbunan dan panic buying.

"Inflasinya terlalu tinggi jika pembelian di SPBU yang dibatasi. Sekarang pemerintah fokus saja dengan pengurangan konsumsi BBM lewat perubahan prilaku," kata Bhima.

Dia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon transportasi publik hingga Rp1. Dengan begitu, konsumsi BBM kendaraan pribadi berkurang. Selain itu, jalur-jalur sepeda di normalisasi kembali. Sebab, itu juga di masyarakat urban sangat berpengaruh ke perilaku.

"Di sisi yang lain, stimulus untuk jaga daya beli bisa dirilis secepatnya. sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dijaga. solusi nya memang geser alokasi anggaran yang belum prioritas," kata Bhima.

Sebelumnya, Prabowo meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi BBM apabila terjadi krisis. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu Prabowo menyampaikan perkembangan situasi di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM, yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada harga pangan.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pemerintah telah mengamankan sejumlah aspek fundamental, terutama terkait ketahanan pangan. Meskipun demikian, langkah antisipatif tetap perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tekanan pada sektor energi.

Kepala Negara menekankan bahwa penghematan konsumsi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak merasa terlalu aman tanpa melakukan langkah pengendalian dan antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

“Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung langkah yang diambil beberapa negara dalam menghadapi potensi krisis energi. Salah satunya adalah Pakistan yang menerapkan sejumlah kebijakan penghematan secara ketat.

“Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah, untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka dipotong menjadi hanya empat hari,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mulai mengkaji penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja demi menghemat penggunaan BBM. Ekonom menilai upaya tersebut cukup rasional.
Lakah itu mulai menjadi perhatian seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik Timur Tengah. Terlebih RI masih mengimpor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).

Adapun harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian crude price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah membatasi penggunaan BBM cukup rasional sebagai respons awal. Apalagi, sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Thailand.

Menurutnya, langkah pembatasan pembelian BBM dengan memberlakukan skema WFH atau hari kerja bisa diberlakukan untuk aparatur negeri sipil (ASN).

"Logikanya sederhana: kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19 ketika banyak pegawai bekerja dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun," tutur Yusuf kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, keuntungan dari penerapan WFH atau pengurangan hari kerja adalah implementasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara. Bahkan, justru bisa menghemat belanja operasional pemerintah.

Selain itu, langkah ini juga memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global. Namun, Yusuf juga melihat ada keterbatasan dari kebijakan itu. Menurutnya, WFH atau pengurangan hari kerja pada dasarnya hanya menyasar konsumsi BBM di sektor pemerintahan.

Sementara, porsi terbesar konsumsi energi justru berasal dari masyarakat dan sektor transportasi yang lebih luas. oleh karena itu, dampak penghematannya secara nasional kemungkinan tidak terlalu besar.
Di sisi lain, kalau diterapkan terlalu luas atau terlalu lama, kebijakan ini juga berpotensi memperlambat layanan publik dan aktivitas ekonomi tertentu, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum sepenuhnya siap.

"Karena itu, menurut saya langkah ini sebaiknya dilihat sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas. Selain penghematan energi melalui WFH, pemerintah juga perlu menunjukkan disiplin anggaran dari sisi internal birokrasi," imbuh Yusuf.

Dia mencontohkan, pemerintah dapat meninjau kembali berbagai belanja yang tidak mendesak, termasuk efisiensi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga penghematan tunjangan pejabat tinggi di kementerian dan lembaga.

"Komponen tunjangan kinerja dalam struktur penghasilan pejabat sebenarnya cukup besar, sehingga penyesuaian sementara pada kelompok jabatan tertinggi bisa menjadi sinyal solidaritas fiskal sekaligus membantu mengurangi tekanan anggaran," kata Yusuf.

Pertimbangkan Diskon Transportasi Publik

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa pembatasan penggunaan BBM lewat kebijakan WFH sah-sah saja. Asalkan, ada bantuan subsidi upah untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang.

Bhima menekankan bahwa yang harus dihindari itu pembatasan penggunaan BBM di SPBU. Sebab, hal itu bisa timbulkan penimbunan dan panic buying.

"Inflasinya terlalu tinggi jika pembelian di SPBU yang dibatasi. Sekarang pemerintah fokus saja dengan pengurangan konsumsi BBM lewat perubahan prilaku," kata Bhima.

Dia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon transportasi publik hingga Rp1. Dengan begitu, konsumsi BBM kendaraan pribadi berkurang. Selain itu, jalur-jalur sepeda di normalisasi kembali. Sebab, itu juga di masyarakat urban sangat berpengaruh ke perilaku.

"Di sisi yang lain, stimulus untuk jaga daya beli bisa dirilis secepatnya. sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dijaga. solusi nya memang geser alokasi anggaran yang belum prioritas," kata Bhima.

Sebelumnya, Prabowo meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi BBM apabila terjadi krisis. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu Prabowo menyampaikan perkembangan situasi di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM, yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada harga pangan.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pemerintah telah mengamankan sejumlah aspek fundamental, terutama terkait ketahanan pangan. Meskipun demikian, langkah antisipatif tetap perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tekanan pada sektor energi.

Kepala Negara menekankan bahwa penghematan konsumsi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak merasa terlalu aman tanpa melakukan langkah pengendalian dan antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

“Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung langkah yang diambil beberapa negara dalam menghadapi potensi krisis energi. Salah satunya adalah Pakistan yang menerapkan sejumlah kebijakan penghematan secara ketat.

“Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah, untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka dipotong menjadi hanya empat hari,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memutuskan memperpanjang batas akhir aktivasi rekening penerima Bantuan Insentif dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2025. Batas waktu yang semula ditetapkan hingga 30 Januari 2026 kini diperpanjang menjadi 30 Juni 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Puslapdik tertanggal 29 Januari 2026 yang ditujukan kepada lima bank penyalur, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Aceh Syariah.

Perpanjangan dilakukan karena masih banyak guru penerima yang belum mengaktifkan rekening. Berdasarkan laporan bank penyalur hingga akhir Januari 2026, dari 341.375 guru penerima Bantuan Insentif, masih terdapat 25.757 guru yang belum melakukan aktivasi rekening. Sementara untuk BSU, dari 253.387 guru penerima manfaat, masih ada 45.050 guru yang belum mengaktifkan rekening.

Bantuan Insentif diberikan sebesar Rp2.100.000 dan dibayarkan sekaligus. Program ini menyasar guru formal non-ASN di jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang belum memiliki sertifikat pendidik. Guru penerima wajib memenuhi kualifikasi akademik minimal D4 atau S1, memiliki NUPTK, memenuhi beban kerja sesuai ketentuan, serta tercatat aktif dalam Dapodik.

Selain itu, penerima Bantuan Insentif tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, tidak menerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerja Sama maupun Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.

Sementara itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan kepada pendidik PAUD Nonformal di bawah naungan Kemendikdasmen, seperti guru Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis, dengan besaran bantuan Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus.

Pada tahun 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan insentif bagi guru non-ASN sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan pendidik. Program ini menyasar guru formal yang aktif mengajar dan tercatat dalam sistem pendataan pendidikan nasional.

Berdasarkan informasi Puslapdik Kemendikdasmen, pemerintah juga merencanakan kenaikan nilai bantuan insentif guru non-ASN pada 2026. Besaran insentif direncanakan menjadi Rp400.000 per bulan, naik Rp100.000 dibandingkan skema sebelumnya, dan akan disalurkan langsung ke rekening bank penerima yang telah diaktivasi sesuai ketentuan.

Syarat Penerima Bantuan Insentif Guru Non-ASN

• Berstatus sebagai guru non-ASN pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, atau SMK
• Belum memiliki sertifikat pendidik
• Terdaftar aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
• Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang valid
• Memenuhi kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D4) atau Strata 1 (S1)
• Memiliki rekening bank aktif atas nama pribadi
• Tidak sedang menerima bantuan sejenis atau subsidi upah dari instansi pemerintah lainnya

Cara Cek Status Penerima Bantuan Insentif Guru Non-ASN

1. Akses laman Info GTK di https://info.gtk.kemendikdasmen.go.id/
2. Masukkan data autentik seperti NUPTK, NIK, dan kode verifikasi
3. Periksa apakah nama dan data tercantum sebagai penerima insentif
4. Jika terdaftar, unduh surat keputusan atau bukti penerima

Informasi tersebut digunakan untuk aktivasi rekening di bank mitra penyalur

6 Golongan Penerima BSU Rp600.000

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Masih aktif bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Mei 2025
• Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK daerah
• Bukan anggota TNI, Polri, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
• Bekerja di sektor atau wilayah prioritas pemerintah, termasuk guru honorer

Dengan adanya perpanjangan batas aktivasi rekening hingga 30 Juni 2026, guru penerima Bantuan Insentif maupun BSU diimbau segera memastikan status kepesertaan dan melakukan aktivasi rekening sesuai ketentuan. Langkah ini penting agar dana bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan benar-benar diterima oleh guru yang berhak, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pendidik di berbagai jenjang pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara daftar BSU Rp600.000 bulan Februari 2026 buat Anda yang belum mendapatkannya.

Jika berkaca pada aturan sebelumnya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat bantuan berupa BSU dari pemerintah.

Oleh sebab itu, banyak yang berharap hal tersebut kembali dilaksanakan pada akhir tahun 2025 ini.

Akan tetapi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

“Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

Meski demikian, Anda bisa tetap berusaha mendaftar BSU untuk jaga-jaga jika bantuan tersebut cair lagi dalam waktu dekat.

Cara Daftar ada di halaman 2...

Cara Daftar BSU Rp600.000

Jika mengacu pada aturan sebelumnya, salah satu syarat mendapatkan BSU adalah pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, pastikan Anda sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja jika Anda termasuk golongan penerima upah.

Pemberi Kerja (Perusahaan/Badan/Sejenisnya) dapat melakukan pendaftaran melalui kanal fisik dan kanal non fisik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah Pemberi Kerja telah terdaftar menjadi peserta, maka proses lanjutan yaitu dengan mendaftarkan seluruh pekerja dengan menyerahkan data jumlah dan upah melalui formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus Pekerja Asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan dengan melampirkan paspor sebagai data pendukung.

Untuk lebih lengkapnya kunjungi link berikut ini: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-mendaftar-jadi-peserta.html

Bisnis.com, JAKARTA - Kemnaker akhirnya buka suara tentang pencairan BSU Rp600.000 bulan Januari 2026.

Dilansir dari laman resminya, Kemnaker menyampaikan bahwa masyarakat diimbau untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).

Kapan BSU Rp600.000 Cair Lagi?

Belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Faried menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.

Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan subsidi upah Rp200 ribu jika tidak merevisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyarankan Jakarta untuk meniru kebijakan negara lain seperti Australia dan Brasil dalam melindungi daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup ibu kota.

"Kalau memang mau diberikan insentif, bentuknya adalah subsidi upah. Transfer cash money," kata Said dalam aksi demo yang digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

"Subsidi upah seperti di Australia, seperti di Brazil. Kalau memang dianggap Jakarta perusahaannya enggak mampu," sambungnya.

Apabila Pemprov DKI Jakarta bersikeras menetapkan UMP 2026 di angka Rp5,73 juta dan menolak kenaikan menjadi Rp5,89 juta sesuai tuntutan buruh, maka pemerintah wajib menutup selisih tersebut.

Ia mengusulkan subsidi itu diberikan bagi setiap buruh penerima upah minimum selama satu tahun anggaran, alih-alih program insentif yang dianggapnya tidak efektif.

"Kalau memang tetap Rp5,73 juta, setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta Rp200 ribu. Sampai kapan? Sampai satu tahun. Nanti tahun depan kita berunding lagi upah. Begitu Pak Gubernur DKI, begitu Pak Presiden Prabowo yang kami hormati melalui media," ujar Said.

Said menambahkan bahwa pendapatan per kapita warga Jakarta menurut data World Bank dan International Monetary Fund (IMF) mencapai US$21 ribu per tahun atau sekitar Rp28 juta per bulan.

Angka ini menunjukkan ketimpangan yang mencolok jika dibandingkan dengan UMP yang ditetapkan hanya di kisaran Rp5,73 juta, yang gajinya bahkan kalah dibandingkan buruh pabrik di Karawang atau Bekasi.

"Ini menunjukkan kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah," ujarnya.

Jakarta: Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kembali menjadi perhatian para pekerja di Tanah Air.

Meski sebagian penerima telah dinyatakan lolos verifikasi, tidak sedikit yang masih menunggu pencairan dana, khususnya untuk BSU Batch 4. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, kapan bantuan benar-benar cair dan apa penyebab keterlambatannya?

Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran BSU dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai data penerima.

Oleh karena itu, waktu pencairan bisa berbeda-beda antara satu pekerja dengan yang lainnya. Pekerja diimbau untuk rutin memantau informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Kapan BSU Batch 4 Cair?

Hingga kini, pencairan BSU Batch 4 masih berlangsung secara bertahap. Artinya, meski status penerima sudah dinyatakan lolos, dana belum tentu langsung masuk ke rekening dalam waktu bersamaan.

Untuk memastikan status pencairan, pekerja dapat melakukan pengecekan mandiri melalui laman resmi BSU Kemnaker dengan langkah berikut:

- Akses situs bsu.kemnaker.go.id
- Pilih menu Cek NIK
- Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Isi kode keamanan (captcha)
- Klik Cek Status

Pengecekan hanya bisa dilakukan secara online, sehingga pastikan koneksi internet stabil dan data NIK sesuai dengan identitas kependudukan. Umumnya, dana BSU disalurkan melalui bank anggota Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Jika membutuhkan informasi tambahan, pekerja juga dapat menghubungi layanan Kemnaker di 1500-630.

Syarat Penerima BSU 2025

BSU merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendorong stabilitas ekonomi. Pada 2025, bantuan diberikan dengan skema Rp300.000 per bulan, yang dicairkan sekaligus untuk dua bulan sehingga total diterima sebesar Rp600.000.

Agar bantuan tepat sasaran, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria penerima, di antaranya:

- Warga Negara Indonesia
- Memiliki gaji maksimal Rp3.500.000 per bulan
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
- Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri
- Sudah Lolos Verifikasi tapi BSU Belum Cair, Kenapa?

Banyak penerima BSU 2025 yang merasa bingung karena dana belum masuk meski status sudah lolos. Namun, kondisi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi Kemnaker, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi keterlambatan pencairan.
Pertama, kendala pada rekening penerima.

Masalah administrasi rekening menjadi penyebab paling umum, seperti rekening tidak aktif, data rekening ganda, nomor rekening tidak sesuai NIK, atau rekening dibekukan oleh bank. Jika mengalami hal ini, penerima disarankan segera memperbarui data melalui perusahaan tempat bekerja atau melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila kendala tidak dapat diselesaikan, pencairan BSU bisa dialihkan melalui PT Pos Indonesia.
Kedua, proses penyaluran yang dilakukan bertahap. Pemerintah menyalurkan BSU secara berlapis untuk memastikan validitas data dan menghindari kesalahan penyaluran. Akibatnya, sebagian pekerja menerima bantuan lebih cepat, sementara yang lain masih menunggu giliran.

Dengan mekanisme tersebut, penerima manfaat diminta tetap bersabar dan terus memantau informasi resmi. Pemerintah memastikan BSU Batch 4 akan tetap dicairkan sesuai ketentuan, selama penerima memenuhi seluruh persyaratan dan data dinyatakan valid.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menantang agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan kebijakan subsidi upah, alih-alih sekadar memberikan insentif bagi pekerja.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa insentif lebih cocok diberikan kepada masyarakat miskin yang cenderung tidak memiliki daya beli. Menurutnya, yang dibutuhkan buruh adalah upah layak.

“Kalau orang kerja, bukan insentif itu yang dibutuhkan, kalau mau [memberikan] subsidi upah. Kalau memang Gubernur Pramono Anung berpihak pada masyarakat Jakarta tadi, kami minta subsidi upah,” kata Said di sela-sela unjuk rasa terkait UMP 2026 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Dia menyebut bahwa skema subsidi upah telah diterapkan di sejumlah negara seperti Australia dan Brazil, yakni dengan mengalokasikan sebagian anggaran daerah sesuai dengan jumlah penerima upah minimum.

Menurutnya, hal ini dapat diterapkan di DKI Jakarta yang memiliki upah minimum provinsi (UMP) senilai Rp5.729.876 pada 2026. Subsidi upah sekitar Rp200.000 per pekerja dinilai dapat diberikan selama satu tahun.

“Misal, kalau memang [UMP] tetap Rp5,73 juta, setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh pemerintah DKI Jakarta Rp200.000. Sampai kapan? Sampai 1 tahun. Nanti tahun depan kita berunding lagi upah,” ujar Said.

Kendati demikian, pihaknya tetap memiliki tuntutan utama terkait UMP DKI Jakarta 2026, yakni agar direvisi sesuai perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp5,89 juta.

Selain itu, KSPI juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sebesar 5% di atas 100% perhitungan maksimal KHL.

“Kalau memang mau diberikan insentif, bentuknya adalah subsidi upah. Transfer cash money,” ujar Said.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Bersamaan dengan ketetapan tersebut, Pemprov DKI juga memberikan berbagai subsidi untuk pekerja antara lain transportasi umum gratis, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, hingga akses air minum melalui PAM Jaya.

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi kabar yang beredar di media sosial terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 2026. Pemerintah menegaskan hingga kini belum ada kebijakan resmi mengenai penyaluran BSU.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengimbau masyarakat waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU 2026. Dia menyoroti maraknya informasi yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menjadi modus penipuan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried dalam keterangan resminya, Rabu (7/1/2026).

Faried menjelaskan, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan lanjutan terkait penyaluran BSU pada 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” kata dia.

Kemnaker juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Langkah tersebut penting untuk mencegah kerugian dan keresahan di tengah masyarakat.

(NIA DEVIYANA)

khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri

Manado (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat mewaspadai informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono dalam keterangannya yang diterima di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, mengatakan klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut Program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri,” kata Faried.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar dia.

Sebagai informasi, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Faried menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” kata Faried.

Selain itu, Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Program Upah Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menjadi perhatian para pekerja di Indonesia. Bantuan ini disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja bergaji rendah di tengah dinamika ekonomi nasional.

Hingga awal Januari 2026, para pekerja masih menunggu kejelasan terkait kelanjutan program BSU, mengingat pemerintah belum menyampaikan pengumuman resmi mengenai jadwal pencairannya. Padahal, pada periode sebelumnya, BSU menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli pekerja sekaligus menekan risiko pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan ekonomi. Lalu, Upah BSU 2026 kapan cair dan bagaimana cara pencairannya?

Apa Itu Upah BSU?

Upah BSU 2026 merupakan bantuan tunai dari pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria tertentu. Program ini bertujuan membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. BSU biasanya disalurkan langsung ke rekening penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait.

Syarat Penerima Upah BSU 2026

Agar dapat menerima Upah BSU 2026, pekerja wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
- Memiliki upah di bawah batas tertentu sesuai ketentuan pemerintah
- Bukan penerima bantuan sosial lain yang serupa

Data penerima akan diverifikasi secara berlapis untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Cara Pencairan Upah BSU 2026

Bagi pekerja yang dinyatakan lolos sebagai penerima, cara pencairan Upah BSU 2026 umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:
1. Verifikasi Data Penerima
Pemerintah melakukan pengecekan data pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait.
2. Penetapan Penerima BSU
Setelah data dinyatakan valid, penerima akan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
3. Penyaluran ke Rekening Bank
Dana Upah BSU 2026 disalurkan langsung ke rekening bank penerima yang telah terdaftar.
4. Pencairan Melalui Bank Himbara
Pekerja dapat mengecek saldo melalui ATM, mobile banking, atau langsung ke kantor bank penyalur.

Cara Mengecek Status Penerima Upah BSU 2026

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima Upah BSU 2026, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan
- Memeriksa notifikasi dari perusahaan tempat bekerja
- Mengikuti pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan

Pastikan data pribadi dan rekening bank Anda aktif dan sesuai agar pencairan tidak terkendala. Program Upah BSU 2026 diharapkan dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan memahami syarat dan cara pencairannya, pekerja dapat mempersiapkan diri agar proses penerimaan bantuan berjalan lancar.

(Shifa Nurhaliza Putri)