Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk percepat belanja pada Desember 2025. Kemenkeu mencatat dana Pemda di perbankan masih tinggi mencapai Rp218 triliun per akhir November 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp795,6 triliun hingga akhir November 2025. Realisasi tersebut setara 91,5% dari pagu anggaran.

Suahasil menjelaskan khusus di bulan November saja, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp82 triliun ke kas daerah. Kendati demikian, guyuran likuiditas dari pusat ini belum mampu memacu akselerasi belanja daerah secara optimal.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja APBD per November 2025 tercatat sebesar Rp922,5 triliun. Angka ini mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 12,9% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).

"Realisasi belanja yang di atas Rp922,5 triliun itu baru 65,3% dari pagu. Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di bulan Desember ini supaya manfaat bagi masyarakat bisa lebih cepat dan lebih tinggi lagi," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (18/12/2025).

Belanja Modal Anjlok

Berdasarkan komponennya, seluruh pos belanja APBD kompak mengalami penurunan kinerja. Sorotan utama tertuju pada Belanja Modal yang terkontraksi paling tajam, yakni minus 32,6% (YoY) menjadi Rp92 triliun, jauh di bawah realisasi tahun lalu yang mencapai Rp136,5 triliun.

Penurunan juga terjadi pada Belanja Barang dan Jasa yang terkoreksi 8,9% menjadi Rp265,7 triliun, serta Belanja Pegawai yang turun tipis 1,7% menjadi Rp376 triliun.

Kondisi ini menyebabkan dana Pemda yang mengendap di perbankan masih cukup tinggi. Posisi dana simpanan Pemda di perbankan per akhir November 2025 tercatat sebesar Rp218,2 triliun.

Meski demikian, Suahasil mencatat adanya sedikit pergerakan positif dari sisi penggunaan kas. Dia menjelaskan bahwa Pemda membelanjakan Rp114 triliun pada bulan November, lebih besar dibandingkan inflow transfer pusat yang sebesar Rp82 triliun.

"Karena itu kita bisa lihat di stok saldo rekening Pemda terjadi penurunan. Kalau akhir Oktober itu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Rp230,1 triliun, maka pada akhir November ini menjadi Rp218,2 triliun," jelasnya.

Empat Arahan Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah supaya mempercepat penyerapan anggaran belanja di APBD 2025.

Lewat surat bernomor S-662/MK.08/2025 yang diterbitkan pada akhir Oktober 2025 lalu, Purbaya ingin penyerapan anggaran dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025.

Apalagi, menurut Purbaya, berdasarkan pemantauan sampai September 2025, terjadi peningkatan dana parkir di perbankan, padahal dana transfer ke daerah (TKD) yang telah disalurkan pusat mencapai Rp644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan triwulan III 2025 mengalami kenaikan," demikian tulis Purbaya dalam surat yang dikutip Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Bekas Ketua Dewan Komisioner LPS itu kemudian mengeluarkan 4 dorongan kepada kepala daerah terkait lambatnya proses penyerapan APBD.

Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda). Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo enggan menyatakan saldo pemerintah daerah atau pemda yang bersemayam di perbankan merupakan dana mengendap atau menganggur.

Menurutnya, dana itu sebatas saldo kas pemda yang tercatat di bank nasional, BPD, ataupun BPR karena aktivitas keluar masuk dana. Nilainya per akhir September 2025 kata dia sebesar Rp 315,57 triliun.

"Jadi mohon maaf kami tidak ingin menggunakan istilah dana mengendap, dana menganggur, pikiran kita jadinya oh ini yang bikin ini itu," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

"Karena seperti kita pun punya rekening, seperti pemda punya rekening di bank umum dan BPD, hanya sebagian kecil di BPR," tegasnya.

Perry menegaskan, data pemda di perbankan itu pun tidak ada perbedaan antar instansi, karena seluruhnya terlaporkan secara jelas di Sistem ANTASENA, sistem pelaporan terintegrasi yang dibangun bersama oleh BI, OJK, dan LPS.

"Totalnya per September Rp 315,57 triliun, dan kalau ditanya ke OJK sama, LPS sama, karena sumber reporting-nya sama, kami hanya catat sesuai report perbankan, dan itu yang tentu saja kami sampaikan ke Kementerian Keuangan yang perlu data itu sebagai koordinasi," papar Perry.

Lain halnya dengan Perry, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cenderung memberikan fokus khusus bagi saldo pemda yang hanya bersemayam di perbankan. Sebab, baginya bila makin meningkat menandakan pemda tak membelanjakan anggarannya untuk pembangunan ekonomi.

Ia bahkan secara khusus telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan menyinggung tingginya dana simpanan pemda di perbankan.

Surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Pemerintah pusat ia tegaskan juga telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan, sumber data dana mengendap pemerintah daerah di perbankan, yang sebelumnya sempat menjadi polemik antara pemerintah pusat dan daerah seluruhnya bersumber dari pasokan data Bank Pembangunan Daerah atau BPD.

Data kas pemda yang hanya bersemayam di perbankan dan belum terbelanjakan itulah yang ia sampaikan langsung kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Kalau data rekening pemda di BPD ya kami terima dari BPD dan itu yang kami sampaikan, dan itu sama data pemerintah daerah, uangnya pemda di BPDitu reportnya ke kami dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuanga," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sebagaimana diketahui, Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah beberapa waktu lalu memang sudah menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK dan berpolemik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas pemda hingga masalah selisih waktu pencatatan.

"Bank daerahnya meng-inputnya salah," kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," ucap Tito.

Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru," paparnya.

Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

"Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun," ucap Tito.

Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

"Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

"Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat," tegasnya.

"Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga," papar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah supaya mempercepat penyerapan anggaran belanja di APBD 2025.

Lewat surat bernomor S-662/MK.08/2025 yang diterbitkan pada akhir Oktober 2025 lalu, Purbaya ingin penyerapan anggaran dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025.

Apalagi, menurut Purbaya, berdasarkan pemantauan sampai September 2025, terjadi peningkatan dana parkir di perbankan, padahal dana transfer ke daerah (TKD) yang telah disalurkan pusat mencapai Rp644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan triwulan III 2025 mengalami kenaikan," demikian tulis Purbaya dalam surat yang dikutip Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Bekas Ketua Dewan Komisioner LPS itu kemudian mengeluarkan 4 dorongan kepada kepala daerah terkait lambatnya proses penyerapan APBD. Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda). Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanjaAPBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Belanja Maksimal

Di lain kesempatan, Purbaya juga telah meminta agar pemerintah daerah (Pemda) membelanjakan anggarannya secara maksimal, tidak hanya menumpuk uang di perbankan.

Purbaya merasa banyak pihak yang anggap dirinya punya sentimen negatif ke Pemda. Padahal, dia mengaku juga sudah meminta hal yang sama ke kementerian/lembaga.

Dengan demikian, sambungnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi belanja bisa sinkron sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

"Jadi, kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi kerja yang benerlah, abisin itu duit," ucap Purbaya diikuti tawa dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan mengakui bahwa transfer ke daerah (TKD) turun sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026). Dia mengklaim tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan tersebut keluar sebelum dirinya belum jadi menteri keuangan.

Hanya saja, Purbaya menduga kebijakan pemotongan TKD besar-besaran pada tahun depan itu terjadi karena belanja Pemda selama ini yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, dia meminta Pemda terlebih dahulu memperbaiki belanjanya.

Purbaya ingin melihat bukti terlebih dahulu. Jika belanja daerah sudah baik maka dia siap melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto agar kembali menaikkan TKD.

"Tanpa track record [rekam jejak], lets say [bilang lah] triwulan ke depan, saya pasti yang ngomong begitu digebuk duluan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu [anggota DPD] tolong bicara dengan Pemda untuk diperbaiki semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau enggak, ya saya digebuk duluan," ungkapnya.

Protes Pemda

Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

"Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026," ujar Al Haris usai pertemuan.

Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

"Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

"Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan terkait perbedaan data dana mengendap pemerintah daerah (pemda) yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan data BI, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 233 triliun per Agustus-September 2025.

Sedangkan Kemendagri mencatatkan jumlah yang lebih kecil, yakni Rp 215 triliun atau lebih rendah Rp 18 triliun dari data bank sentral.

Menurutnya, perbedaan data terjadi bukan karena uang mengendap terlalu lama di perbankan, tetapi karena perbedaan waktu pencatatan.

Sementara dana pemda bersifat dinamis alias bisa berubah sewaktu-waktu seusai pemakaian masing-masing pemda.

"Rp 18 triliunnya sudah terpakai oleh daerah-daerah ini. Jangan salah ya, jumlah daerah itu kan 512 daerah. Ada 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Jadi Rp 18 triliun dalam waktu 1 bulan berbeda itu sangat mungkin sekali," ujar Tito saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Dia mencontohkan, di Provinsi Jawa Barat, data BI menunjukkan simpanan pemda mencapai Rp 4,1 triliun.

Sementara data Kemendagri hanya sebesar Rp 2,7 triliun. Namun setelah diverifikasi, ternyata Rp 3,8 triliun merupakan milik Pemprov Jawa Barat dan Rp 300 miliar milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit dan layanan umum lainnya.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian," kata Tito.

Selain perbedaan waktu pencatatan, Tito juga menyoroti adanya kesalahan input data oleh sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Akibatnya, beberapa daerah tercatat memiliki saldo kas yang jauh lebih besar dari kenyataan.

Misalnya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, laporan BI mencatat saldo Rp 5,1 triliun.

Padahal, kata Tito, APBD Banjarbaru hanya sekitar Rp 1,6 triliun, dengan sisa kas Rp 800 miliar.

Setelah ditelusuri, ternyata BPD Kalimantan Selatan (Kalsel) keliru mencatatkan dana milik Provinsi Kalimantan Selatan sebagai milik Kota Banjarbaru.

Kesalahan serupa juga dialami pada pencatatan dana Kabupaten Telawut, Sulawesi Utara.

BI mencatat saldo Rp 2,6 triliun, padahal APBD daerah tersebut hanya Rp 800 miliar dengan sisa kas Rp 62 miliar.

Setelah diperiksa, BPD Kalimantan Tengah (Kalteng) ternyata salah mencatat sehingga dana milik Kabupaten Barito Utara masuk sebagai saldo milik Telawut.

"Kenapa bisa terjadi perbedaan ini? Setelah kita cek, rupanya kesalahan dari BPD Kalteng. Kenapa? Karena Kalteng ini meng-input kode daerah Telawut ke dalam pelaporan rekening BI yang punya kode daerah sendiri juga. BI ini punya kode rekening 4 angka. Di daerah punya kode daerah dari Kemendagri, 4 angka juga. Ini salah input," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan soal beda jumlah anggaran daerah yang tersimpan di perbankan berdasarkan data daerah dan data dari BI.

Pasalnya, terdapat selisih dana sebesar Rp 18 triliun pada dua sumber catatan tersebut.

Purbaya bilang, jika ada selisih Rp 18 triliun, mengapa hal itu tidak terdokumentasikan. Dia pun menduga ada pencatatan yang kurang teliti dalam sistem administrasi keuangan daerah.

"Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan Rp 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Itu saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat," jelas Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi daerah di Jakarta, dilansir YouTube Kemendagri, Selasa (21/10/2025).

"Kalau di pemerintah kurang Rp 18 triliun, mungkin pemerintahnya kurang teliti itu yang penulisnya. Kalau BI itu pasti sudah di sistem semuanya, jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana, yang selisih Rp 18 triliun itu," tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi buka suara mengenai temuan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa terkait akumulasi dana pemerintah daerah (pemda) yang belum terpakai dan justru mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun hingga akhir September 2025.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025), Purbaya membeberkan, lambatnya penyerapan anggaran bukan karena disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di masing-masing daerah.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi pun angkat suara mengenai hal itu. Dirinya mengatakan, masing-masing pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil, dan transfer pemerintah pusat ke daerah (TKD), memang terlebih dahulu disimpan pihaknya di bank.

Eri menjelaskan, dana daerah yang tersimpan di dalam perbankan tersebut bukannya tidak diserap oleh pemerintah kota. Dirinya mencontohkan, tender atau pelelangan terhadap proyek-proyek infrastruktur, baru dilakukan pihaknya secara terbuka kepada publik di awal tahun.

Dirinya juga menyatakan, pemerintah daerah juga tidak diperbolehkan untuk memberikan uang muka atau deposit kepada pihak yang terpilih memenangi pelelangan tersebut untuk mengerjakan proyek infrastruktur.

"Awak dewe iki [kita ini] mengadakan lelang di depan, wong durung onok [kan belum ada] uang masuk kan? Kita nunggu PAD dulu masuk, baru kita lelang. Sehingga lelangnya itu bisa di bulan April, bulan Maret, maka selesainya di bulan November. Ketika kita sudah memberikan pelelangan itu, maka secara otomatis tidak kita berikan uang muka, tapi biasanya kan onok [ada] proyek 30% [pekerjaan] dibayar, proyek 60%, 50% dibayar. Tidak ada uang muka semua karena itulah di perpres [peraturan presiden] selalu mengatakan cari yang profesional," ungkap Eri di Surabaya, Senin (27/10/2025).

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) juga menyebut bahwa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), juga tidak langsung diterima pemerintah daerah pada awal tahun anggaran (TA). Menurutnya, berbagai Dana Perimbangan tersebut baru diterima pemda pada saat pertengahan TA.

"Terkait DAU apa [pendapatan] yang dari pusat terkait dengan [dana] bagi hasil dan macam-macam, itu kita juga nggak bisa. Ketika ditransfer, transfernya mudune [turunnya] nggak nang nggone [di tempatnya] awal, turunnya juga di tengah-tengah [tahun anggaran]," beber Eri.

Eri juga memaparkan bahwa sektor pendapatan lainnya yang diterima pemerintah kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang didapat dari bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga baru diterima pihaknya setiap triwulan sekali. Alokasi bagi hasil pendapatan yang diterima dari PKB dan BBNKB tersebut, kata Eri, juga tidak bisa secara langsung diserap oleh pemerintah kota.

"Kan nggak iso [bisa] langsung masuk, langsung saya keluarkan, kan nggak. Maka, inilah yang uang-uang itulah yang sehingga bisa dilihat oleh teman-teman, di mana pun semua kota, termasuk Surabaya, nang [di] November ketika proyek iki mari [selesai] ya pasti mari [selesai]," tegas Eri.

Selanjutnya, Eri menegaskan bahwa dana Pemkot Surabaya yang mengendap di perbankan juga terdiri atas dana belanja wajib dan juga dana eksisting untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional pemerintah kota. Seperti, pembayaran rekening listrik, air, dan gaji para pegawai.

"Satu untuk bayar [rekening] listrik, bayar banyu [air], terus mari ngono [setelah itu] bayar gaji [pegawai]. Yang belanja wajib itu harus tersimpan, tidak boleh digunakan. Nilainya itu sekitar 400 sampai 500 [miliar] perbulan, kudu ono [harus ada]. Lah, kok bayar listrik gak oleh [boleh]. Ini harus tersimpan terus," ungkap Eri.

"Kalau setiap dalam hal keuangan itu kudune [harusnya] mempertahankan nyimpennya selama dua bulan. Karena apa? Karena dua bulan ini agar bisa terbayar. Tapi lek kendel [kalau berani] pokok e sak ulan wis [satu bulan sudah] langsung dibayar, ditokno [dikeluarkan]," lanjutnya.

Eri menyebut bahwa dirinya setuju dengan perkataan Menteri Purbaya mengenai temuan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut, di mana terdapat pemerintah daerah yang menyimpan kas daerah miliknya di bank pembangunan daerah (BPD) wilayah lain.

"Yang salah itu adalah ketika duit iku mlebu [itu masuk], dijarno [dibiarkan] mulai Januari. Lah, iku sing nggak oleh [itu yang tidak boleh]. Sing [Yang] kedua seperti Pak Menteri [Purbaya] bilang, 'nang [di] Surabaya duit didekek nang nggone [ditaruh di tempat] bank Jakarta." Nah, iku sing [yang] salah," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) buka suara mengenai arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penempatan dana pemerintah daerah (pemda).

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mendukung penuh instruksi pemerintah pusat tersebut untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

"Setuju sekali [anggaran pemerintah daerah disimpan di bank daerah]. Karena itu bisa membangun daerah dengan lebih baik, daripada diendapkan tidak berguna, kita gunakan dana itu," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2035).

Terkait salah satu kabupaten di Kaltim yang memiliki dana mengendap terbesar nasional, Seno mengaku, telah mendapat klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Kubar, sekaligus berkomitmen segera menyalurkan dana tersebut sesuai arahan pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Kutai Barat masuk dalam daftar pemerintah daerah yang memiliki dana mengendap terbesar, yaitu mencapai Rp3,2 triliun, dibawah Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun, Provinsi Jawa Timur Rp 6,8 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,1 triliun, Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun dan Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun tegas membantah adanya pengendapan dana yang disengaja.

"Tidak ada dana yang sengaja diendapkan. Anggaran yang masih ada di bank adalah karena tahun anggaran belum ditutup, berakhir 15-16 Desember, dan banyak kegiatan masih berjalan. Pembayaran proyek dilakukan per termin berdasarkan progres," tegasnya.

Dia mengungkapkan bahwa pengelolaan kas daerah Samarinda mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.

"Ini adalah bentuk kehati-hatian menjaga cash flow dan likuiditas kas daerah agar tidak terjadi gagal bayar," tegasnya.

Andi Harun menekankan bahwa saldo yang tersisa merupakan bagian dari mekanisme pembayaran bertahap kepada rekanan dan kontraktor.

Persoalan dana mengendap ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa banyak pemda justru menempatkan dananya di Bank Jakarta, bukan di BPD masing-masing wilayah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian memaparkan data Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan total dana mengendap mencapai Rp233 triliun, dengan rincian: simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.

Lantas, pemerintah pusat meminta agar seluruh pemda segera mengalihkan dananya ke BPD setempat.

Adapun, kebijakan ini bertujuan ganda, yaitu memperkuat institusi perbankan daerah sekaligus memastikan dana publik dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program strategis di tingkat lokal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan investigasi duit pemerintah daerah (pemda) Rp234 triliun yang mengendap di bank bakal membuka siapa pihak bermain bunga deposito.

Purbaya menyebut masalah itu memang bukan ranah Kementerian Keuangan. Akan tetapi, ia mengingatkan pihak-pihak yang bermain akan segera terungkap dalam investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya enggak tahu, itu urusan mereka (pemda). Nanti yang investigasi bukan saya kan. Enggak (bukan Kemenkeu), enggak ada urusan, mungkin BPK (yang menginvestigasi)," ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

"Biasanya kan setiap pemda ada auditnya, kan? Mungkin tahun-tahun kemarin lepas dari BPK itu, tapi kan mereka (BPK) akan lihat juga pada waktu uangnya (pemda) lebih ditaruhnya di mana, bunganya seperti apa, masuk akal apa enggak," jelas Purbaya.

Ia menceritakan proses audit pernah dirasakan ketika dirinya menjabat sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya juga dipanggil BPK untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penempatan dana tersebut.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan LPS di bawah kepemimpinannya kala itu juga menyimpan uang di rekening giro.

Namun, simpanan itu serasa deposito karena bunganya lebih tinggi dari rekening giro biasa.

"Begitu ada beberapa rekening, satu bank dengan bank yang lain berbeda, kita dipanggil (BPK) untuk menjelaskan kenapa beda. Kalau enggak bisa menjelaskan, ya dianggap merugikan negara, kira-kira begitu. Jadi, pemda juga ada risiko itu kalau enggak hati-hati me-manage uangnya," wanti-wanti Purbaya.

Sang Bendahara Negara sebelumnya mengutip data Bank Indonesia (BI), di mana duit pemda senilai Rp234 triliun ternyata menganggur di perbankan per September 2025.

Temuan itu dibantah beberapa kepala daerah, mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

Menurutnya, endapan dana pemda di bank cukup mengganggu perekonomian. Uang yang seharusnya digunakan untuk menggerakkan perekonomian itu malah ditempatkan di bank hanya demi mendapatkan bunga.

"Pemerintah pusat, akan kita investigasi itu kenapa deposito segitu banyak. Pemerintah (pemda) kan tugasnya bukan mengumpulkan bunga dari tabungan, tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Berdasarkan data BI yang dirilis 15 Oktober 2025, berikut pemda dengan simpanan tertinggi di bank per September 2025:

1. Provinsi DKI Jakarta - Rp14,68 triliun2. Provinsi Jawa Timur - Rp6,84 triliun3. Kota Banjarbaru - Rp5,17 triliun4. Provinsi Kalimantan Utara - Rp4,71 triliun5. Provinsi Jawa Barat - Rp4,17 triliun6. Kabupaten Bojonegoro - Rp3,61 triliun7. Kabupaten Kutai Barat - Rp3,21 triliun8. Provinsi Sumatera Utara - Rp3,11 triliun9. Kabupaten Kepulauan Talaud - Rp2,62 triliun10. Kabupaten Mimika - Rp2,49 triliun11. Kabupaten Badung - Rp2,27 triliun12. Kabupaten Tanah Bumbu - Rp2,11 triliun13. Provinsi Bangka Belitung - Rp2,10 triliun14. Provinsi Jawa Tengah - Rp1,99 triliun15. Kabupaten Balangan - Rp1,86 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan urusan sinkronisasi data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan kepada Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan, tidak ada rencana menggelar pertemuan dengan pemda maupun BI untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut Purbaya, koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.

“Enggak, bukan urusan saya itu. Biar saja BI yang kumpulkan data, saya cuma pakai data dari bank sentral,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Ia menjelaskan, perbedaan data simpanan menjadi tanggung jawab BI karena bersumber dari laporan perbankan.

Purbaya menilai, ada sejumlah daerah yang menempatkan dananya bukan dalam bentuk deposito, melainkan di rekening giro yang bunganya lebih rendah. Menurutnya, hal itu dinilai kurang efisien dan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tanya saja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka bilang akan monitor semua akun satu per satu. Ada yang mengaku uangnya bukan di deposito, tapi di checking account, malah lebih rugi lagi,” ujarnya.

Diketahui, terdapat perbedaan data simpanan dana pemda yang disampaikan Kementerian Keuangan melalui data BI dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BI mencatat dana simpanan pemda mencapai Rp233,97 triliun per 30 September 2025. Sementara itu, data Kemendagri yang diperoleh dari 546 pemda per 17 Oktober 2025 menunjukkan nilai sebesar Rp215 triliun.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp18,97 triliun antara data kedua instansi tersebut.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa data posisi simpanan perbankan yang dimiliki BI bersumber dari laporan bulanan seluruh kantor bank.

“Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya, BI melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan,” ujar Ramdan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, data posisi simpanan perbankan secara agregat kemudian dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) di situs resmi Bank Indonesia.

Sebelumnya, dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025), Purbaya meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menelusuri penyebab selisih data dana simpanan pemda di perbankan.

Purbaya menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki akses langsung terhadap laporan kas daerah sehingga dapat melakukan investigasi atas perbedaan tersebut. Ia menduga adanya kemungkinan kelalaian pencatatan oleh sejumlah pemda.

Enggak, bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral saja

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan urusan sinkronisasi data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan kepada Bank Indonesia (BI) sehingga tidak ada rencana menggelar pertemuan dengan pemda atau BI untuk membahas soal itu.

Menurut dia, koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.

"Enggak, bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral saja," kata Purbaya di Jakarta, Kamis.

Perbedaan data simpanan itu menjadi tanggung jawab BI karena bersumber dari laporan perbankan.

Ia menilai ada daerah yang menempatkan dananya bukan dalam bentuk deposito, melainkan di rekening giro yang bunganya lebih rendah sehingga dinilai kurang efisien dan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka ngomong akan monitor semua akun satu per satu, ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di checking account, malah lebih rugi lagi," terangnya.

Diketahui, terdapat perbedaan data terkait simpanan dana pemda yang disampaikan Kementerian Keuangan melalui data BI dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BI mencatat dana simpanan pemda mencapai Rp233,97 triliun per 30 September 2025, sementara data Kemendagri yang diperoleh dari 546 pemda per 17 Oktober 2025 menunjukkan nilai sebesar Rp215 triliun.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp18,97 triliun antara data kedua instansi tersebut.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan data posisi simpanan perbankan yang dimiliki BI bersumber dari laporan bulanan seluruh kantor bank.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya, BI melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan," ujar Ramdan di Jakarta, Rabu (22/10).

Dirinya menambahkan, data posisi simpanan perbankan secara agregat kemudian dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) di situs resmi Bank Indonesia.

Sebelumnya, dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10), Purbaya meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menelusuri penyebab selisih data dana simpanan pemda di perbankan.

Purbaya menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki akses langsung terhadap laporan kas daerah, sehingga dapat melakukan investigasi atas perbedaan tersebut. Ia menduga adanya kemungkinan kelalaian pencatatan oleh sejumlah pemda.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak perlu ada pertemuan dengan para kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), untuk mengurai polemik data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.

Polemik berawal dari temuan Purbaya soal Rp234 triliun duit pemda nganggur di bank per September 2025, yang bersumber dari data Bank Indonesia (BI). Namun, temuan itu dibantah beberapa kepala daerah.

"Enggak (pertemuan dengan kepala daerah), bukan urusan saya itu. Biar saja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

Purbaya menegaskan para gubernur seharusnya bertanya langsung kepada BI. Ia menekankan data yang dikumpulkan bank sentral itu juga bersumber dari sejumlah pihak perbankan.

Sang Bendahara Negara bahkan mengingatkan para gubernur terkait potensi pengecekan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada (gubernur) yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito, tapi di checking account atau giro. Malah lebih rugi lagi, bunganya lebih rendah, kan? Kenapa taruh di checking account, di giro kalau gitu? Pasti nanti akan diperiksa BPK itu," pesan Purbaya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sampai merilis beberapa video pernyataan di Instagram @dedimulyadi71 hanya untuk membantah klaim pemerintah pusat. Dedi bahkan menantang balik Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tak menimbulkan opini negatif di masyarakat.

Dedi mulanya melakukan cross check kepada Bank BJB, tempat di mana Pemda Jabar mengklaim menyimpan kasnya selama ini. Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan tak ada uang nganggur atau deposito Rp4,17 triliun selayaknya temuan Purbaya.

KDM akhirnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BI pada Rabu (22/10) untuk mengecek temuan uang mengendap. Ia didampingi Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, di mana menurutnya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp2,62 triliun di Bank BJB.

Sekda Herman juga menegaskan tidak ada simpanan selain di Bank BJB. Mendengar klaim tersebut, Dedi mengancam bakal memecat Herman andai data yang diungkapkan ternyata berbeda dengan catatan bank sentral.

"Ada gak duit Rp4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di 30 September (2025), ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp3,8 triliun. Sisanya, dalam bentuk deposito BLUD. Jadi, uang yang diendapkan itu tidak ada karena uang yang Rp3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing," jelasnya dalam Instagram @dedimulyadi71 usai bertemu BI.

"Jadi, saya merasa gak enak nih. Soalnya, tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada ... Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi di dana deposito untuk diambil bunganya," tegas Dedi Mulyadi.

Bantahan juga datang dari Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Ia menegaskan saldo RKUD milik Pemda Sumut hanya Rp990 miliar.

Sejauh ini, hanya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengamini temuan Menkeu Purbaya.

"Beliau (Purbaya) menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi lonjakan di akhir tahun," jelas Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

"Bahkan, Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan (Purbaya), 'Tambah dong Rp10 triliun, yang mau ditransfer, segera ditransfer'. Jadi, kami bukan mengatakan enggak (membantah temuan Purbaya), tapi memang betul, 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa enggan mempermasalahkan polemik perbedaan data mengendap Pemda dengan yang dicatat oleh Bank Indonesia. Meski ia mewanti-wanti salah langkah pengelolaan kas itu bisa berujung temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Purbaya menegaskan, selama ini pengawasan data dana mengendap yang dilakukan Kementerian Keuangan murni berasal dari data yang dicatat oleh Bank Indonesia. Data yang dimiliki Bank Indonesia diperoleh langsung dari laporan tiap bulannya oleh perbankan melalui sistem yang terintegrasi.

"Bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data bank sentral aja," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

"Jadi tanya aja ke BI Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka ngomong kan monitor semua akun satu per satu," tegasnya.

Kendati begitu, Purbaya mengingatkan, setiap dana yang diperoleh Pemda seharusnya langsung segera bisa digunakan secara cepat untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Bila hanya mengendap maka masyarakatnya sendiri yang rugi.

Apalagi, dana yang terlalu lama mengendap disebut-sebut sejumlah kepala daerah hanya ngendon di rekening giro. Bila tersimpan dalam checking account, ia menekankan, justru akan membuat dana yang tersimpan malah minim terkelola dengan baik bila tak segera dibelanjakan untuk pembangunan.

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account, malah lebih rugi lagi bunganya lebih rendah kan, pasti nanti akan diperiksa BPK itu," tutur Purbaya.

Sebagaimana diketahui, BPK juga memang selalu memantau data dana mengendap pemda ada di perbankan. Pemantauan ini dilakukan karena untuk mengawal setiap dana yang ditransfer pemerintah pusat ke pemda supaya dibelanjakan kembali untuk pembangunan di daerahnya.

"Ini selalu menjadi isu yang perlu dikawal, karena Kementerian Keuangan juga pernah dulu mensinyalir bahwa banyak anggaran daerah itu yang diendapkan dalam perbankan, sehingga gak berputar dananya," kata Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Ahmad Adib Susilo dalam dalam Seminar Nasional di Perbanas Institute Jakarta, Kamis (27/2), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

"Jadi, pemerintah pusat mentransfer dana ke daerah, tapi tidak diputar sehingga gak bisa mendukung pertumbuhan daerah. Disimpan di dalam perbankan, nah itu kondisi yang perlu dicermati," tutur Adib.

BPK mengatakan dugaan kasus uang yang diendapkan di perbankan itu terus menjadi pembahasan. Adib mengklaim temuan ini kerap terlihat saat menyusun maupun mengevaluasi APBN.