Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas/Ketua KPPU RI 2015–2018

SALAH satu kerangka kebijakan moneter internasional yang paling populer sejak tahun 1960-an hingga sekarang adalah impossible trinity atau trilemma kebijakan moneter. Pendekatan ini dipopulerkan oleh ekonom International Monetary Fund (IMF), Robert Mundell (1960) dan Marcus Fleming (1963). Populer dengan Mundell – Fleming model.

Impossible trinity menyatakan bahwa suatu negara tidak mungkin bisa mencapai tiga tujuan secara bersamaan, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate), menjamin kebebasan arus modal (free capital mobility), dan memastikan independensi kebijakan moneter (independent monetary policy).

Suatu negara harus memilih untuk mencapai dua dari tiga tujuan di atas, yaitu: pertama, menjaga kestabilan nilai tukar dan menerapkan kebebasan arus modal tetapi mengorbankan independensi kebijakan moneternya. Langkahnya, bergabung dalam common currency, seperti euro atau mengaitkan nilai tukar mata uangnya dengan Dollar Amerika Serikat (AS).

Kedua, menjaga kebebasan arus modal dan independensi kebijakan moneter dari pengaruh eksternal tetapi dengan mengorbankan kestabilan nilai tukar. Pilihannya, menerapkan regim nilai tukar fleksibel (floating exchange rate regim).

Ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate regim) dan menjamin independensi kebijakan moneter untuk memastikan kontrol ketat terhadap perekonomian nasional suatu negara. Pilihan ini mengorbankan kebebasan arus modal (capital control).

Sejalan dengan tiga opsi di atas, bank sentral China, People Bank of China (PBOC) lebih memilih opsi ketiga, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar dan mengeliminir eksposur perekonomian China dari faktor eksternal. Pada saat yang sama, PBOC membatasi aliran modal antar negara.

Opsi kebijakan ketiga sangat relevan sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 yang ditandai oleh depresiasi ekstrim nilai tukar mata uang dan penurunan indeks harga saham beberapa negara di Asia. Hal ini dipicu oleh aliran hot money, yaitu aliran dana jangka pendek untuk tujuan spekulasi (speculative attact).

PBOC menerapkan pembatasan bagi bank-bank China untuk meminjam ke luar negeri dan membatasi nilai saham yang dapat dibeli oleh investor asing di pasar saham China. Kebijakan ini efektif membatasi aliran hot money dan mengurangi fluktuasi harga saham.

Kebijakan ini berlanjut hingga saat ini yang menghambat investor asing berbisnis dengan perusahaan-perusahaan China dan membatasi peredaran yuan China secara internasional. Mata uang yuan China belum secara penuh dan bebas dikonversi ke mata uang lainnya.

Sejalan dengan Eichengreen dan Kawai, 2015, PBOC membedakan suku bunga pasar uang dalam negeri, CNY (mainland) dan pasar uang luar negeri, CNH (offshore). Pemisahan tersebut untuk menjamin ketersediaan yuan China bagi para importir, tetapi pada saat yang sama, PBOC mengontrol lalu lintas devisa antar negara.

Mata uang yuan China diperdagangkan secara bebas di pasar uang dalam negeri tetapi dilakukan pembatasan transaksi di pasar uang yuan China di luar negeri. Kedua pasar uang yuan China juga berbeda dari sisi suku bunga. Selisihnya bisa mencapai 10 persen. Hal ini secara langsung menaikkan biaya transkasi (transaction cost).

Pada dasarnya, seperti yang dikemukakan oleh ekonom Prasad, 2017, PBOC telah membuka clearing centre untuk memfasilitasi transaksi antar bank di luar negeri dan pasar uang di luar China, tetapi hingga saat ini, yuan China belum tersedia dalam jumlah yang cukup di pasar uang utama dunia, seperti pusat keuangan dunia di London dan Geneva.

Akibatnya, peran yuan China dalam transaksi perdagangan dan keuangan internasional menjadi terbatas. Hal ini tercermin pada indeks penggunaan mata uang yuan China dalam transaksi internasional yang hanya 2,5. Sementara indeks penggunaan dollar AS secara internasional mencapai 66 pada tahun 2023.

Indeks penggunaan yuan China dalam transaksi internasional tidak sejalan dengan besarnya kontribusi perekonomian China terhadap perekonomian global yang mencapai 17 persen. Lebih besar dari Uni Eropa yang hanya 15 persen dengan indeks penggunaan euro 23.

Demikian juga dengan kontribusi perekonomian AS terhadap perekonomian global yang mencapai 25 persen diukur berdasarkan real Gross Domestic Product (GDP). Kontras dengan indeks penggunaan dollar AS yang mencapai sekitar 67.

Dalam hal perdagangan internasional. Nilai perdagangan China juga sudah melampaui AS yang mencapai sekitar 6,2 trilyun dollar AS tahun 2024. Sementara nilai perdagangan internasional AS hanya 5,3 trilyun dollar AS tahun 2024.

Jika diamati pada awal tahun 2000-an, nilai perdagangan internasional China hanya 447 milyar dollar AS. Pada saat yang sama nilai perdagangan internasional AS mencapai 2,0 trilyun dollar AS. Nilai perdagangan internasional China melampaui AS sejak tahun 2012.

Indeks penggunaan yuan China secara internasional hanya 2,5 disebabkan oleh rendahnya penggunaan yuan China dalam pembayaran perdaganagn barang dan jasa China. Penggunaan yuan China dalam perdagangan barang China hanya 27 persen dan 30 persen dalam perdagangan jasa.

Solusinya, dalam rangka meningkatkan pengaruh yuan China dalam transaksi internasional, ada baiknya kembali merujuk pada ekonom Mundell – Fleming, opsi terbaik bagi bank sentral China, PBOC adalah menjamin kebebasan arus modal antar negara sekaligus menjaga independensi kebijakan moneter dengan beralih ke regim nilai tukar fleksibel.

Sejalan dengan Eichengreen, 2023, PBOC sedikit mengorbankan kestabilan nilai tukarnya tanpa mengorbankan kebebasan arus modal dengan menghilangkan pembatasan nilai transaksi yuan China dengan mata uang lainnya di pasar luar negeri (offshore market).

Akhirnya, bagi perekonomian nasional, dalam jangka pendek masih akan menghadapi tantangan hegemoni dollar AS. Namun, dalam jangka menengah, porsi yuan China akan meningkat signifikan yang memerlukan langkah diversifikasi portofolio cadangan devisa Bank Indonesia (BI).

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah pejabat negara di Hambalang, Jawa Barat, untuk membahas pengelolaan keuangan dan pengawasan transaksi. Prabowo juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai bagian dari agenda rutin bulanan bersama PPATK. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan aliran dana guna mendukung transparansi pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, kata Teddy, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu,” tulis Teddy dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Dia juga menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Ini adalah komitmen kita untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas sejumlah isu strategis nasional dengan penekanan pada arah kebijakan pemerintah ke depan.

Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah masukan dari kalangan pekerja. Pemerintah disebut memberikan perhatian terhadap aspirasi serikat buruh dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Di samping itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama terkait optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah menilai kampus memiliki potensi besar untuk terlibat langsung melalui pemanfaatan kapasitas keilmuan yang dimiliki.

“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di Tanah Air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” ujar Teddy.

Upaya ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan kebutuhan riil pembangunan di daerah. Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tandasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Mensesneg Prasetyo Hadi di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini. Pertemuan tersebut membahas pengawasan terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulis akun Instagram @Sekretariat.kabinet dikutip Minggu (3/5/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Presiden Prabowo menegaskan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dieksekusi tepat waktu.

Lihat video: KADO SPESIAL PRABOWO! Bantuan Subsidi Upah Cair untuk 15 Juta Pekerja Indonesia



“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” jelas dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap beragam peluang, sebagai upaya melaksanakan mandat untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol), yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurutnya, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan dan pasti.

Namun demikian, yang paling utama, Ia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, Ia mengatakan hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, Ia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil bos-bos Danantara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026), usai hadir dan memberikan orasi di perayaan Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas). Dari pantauan SindoNews, Presiden Prabowo tampak memanggil CTO Danantara Sigit Puji Santosa.

"Diskusi ngebahas banyak hal tentang ekonomi, tentang Danantara dan lain-lain," ujar Sigit saat ditemui awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Sigit mengatakan bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan brainstorming bersama sejumlah pakar terkait sejumlah solusi.

Dia menepis pertemuan itu membahas perihal alutsista, mengingat Sigit juga berstatus Dirut Pindad.

"Program-program kita, program R&D, program edukasi, edukasional, dan lain-lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo ikut merayakan Hari Buruh. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah kado kepada buruh, mulai dari Perpres Ojol, Ratifikasi Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 188, hingga penyelesaian UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh.

PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemda, kades, dan perangkat desa mengedepankan transparansi serta akuntabilitas soal Dana Desa. Menurutnya, Dana Desa bersumber dari uang negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional.

"Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi," ujar Misbakhun dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4/2026). Kegiatan hasil kerja sama DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diikuti para kades se-Kabupaten Pasuruan.

Dalam acara yang dihadiri jajaran pemda dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Kabupaten Pasuruan itu, Misbakhun menuturkan, dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah. Dana Desa juga sebagai upaya nyata untuk mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu lantas menceritakan soal Dana Desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak UU itu diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya.

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. "Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa," ucap legislator Partai Golkar tersebut.

Namun, Misbakhun juga mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa. Menurutnya, saat ini masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Misbakhun menekankan pentingnya peran BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara. Ia mendorong para kades aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK, guna memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Ia mengingatkan bahwa desa merupakan ujung paling depan dalam pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, Misbakhun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kualitas pengelolaan Dana Desa demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur Ketua Umum Depinas SOKSI ini.

Dalam sosialisasi itu, Misbakhun juga membuka ruang untuk menyerap aspirasi dari para kades, terutama mengenai program-prgram pemerintah bagi masyarakat perdesaan. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu pun menegaskan dukungannya atau berbagai upaya penguatan perekonomian di perdesaan desa, termasuk melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Koperasi desa bisa menjadi bagian dari upaya pendistribusian barang dan jasa yang lebih merata di masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laba bank-bank jumbo tumbuh solid pada kuartal I/2026, namun belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan fungsi intermediasi.

Empat bank kategori KBMI IV yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) kompak mencatatkan kenaikan laba secara tahunan (yoy), dengan pertumbuhan yang bervariasi.

Bank Mandiri membukukan laba Rp16,21 triliun atau tumbuh 11,6% yoy dari Rp14,53 triliun. BRI mencatat laba Rp15,63 triliun atau naik 13,8% yoy dari Rp13,74 triliun.

Sementara itu, BCA mencetak laba Rp14,69 triliun atau meningkat 5,2% yoy dari Rp14,14 triliun, dan BNI membukukan laba Rp5,68 triliun atau tumbuh 5,0% yoy dari Rp5,41 triliun.

Dari sisi intermediasi, pertumbuhan kredit menunjukkan pola yang tidak seragam. BRI mencatat ekspansi kredit paling agresif dengan pertumbuhan sekitar 13,9% yoy menjadi Rp1.558 triliun dari Rp1.367 triliun. BNI bahkan mencatat lonjakan lebih tinggi sebesar 20,1% yoy menjadi Rp919 triliun dari Rp765 triliun.

Di sisi lain, BCA mencatat pertumbuhan kredit yang lebih moderat sebesar 5,6% yoy menjadi Rp993 triliun dari Rp941 triliun. Sementara itu, Bank Mandiri justru mengalami kontraksi kredit sekitar 5,9% yoy menjadi Rp1.568 triliun dari Rp1.666 triliun.

Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) juga mencerminkan dinamika tersebut. BRI mencatat kenaikan NII sebesar 11,9% yoy menjadi Rp40,15 triliun dari Rp35,88 triliun, sementara BNI naik 12,1% yoy menjadi Rp11,02 triliun dari Rp9,83 triliun.

Sebaliknya, NII BCA relatif stagnan di Rp21,15 triliun atau hanya naik sekitar 0,04% yoy, sedangkan Bank Mandiri mengalami penurunan sekitar 1,8% yoy menjadi Rp25,04 triliun dari Rp25,50 triliun.

Dari sisi biaya dana, tren efisiensi terlihat pada beberapa bank. Beban bunga BRI turun 9,3% yoy menjadi Rp12,68 triliun, dan Bank Mandiri turun 12,7% yoy menjadi Rp12,32 triliun.

Sebaliknya, BCA mencatat kenaikan beban bunga 7,3% yoy menjadi Rp3,48 triliun, dan BNI naik 15,9% yoy menjadi Rp7,97 triliun.

Likuiditas juga menunjukkan perbedaan tekanan. BCA mencatat dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,3% yoy menjadi Rp1.292 triliun dari Rp1.193 triliun, dengan CASA naik 11,2% yoy menjadi Rp1.089 triliun.

BRI menghimpun DPK Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4% yoy, dengan CASA meningkat 13,2% yoy menjadi Rp1.058 triliun.

BNI mencatat pertumbuhan paling tinggi, dengan DPK melonjak 34,3% yoy menjadi Rp1.100 triliun dari Rp819 triliun, dan CASA naik 26,6% yoy menjadi Rp731 triliun.

Sementara itu, Bank Mandiri mengalami tekanan likuiditas dengan DPK turun 1,1% yoy menjadi Rp1.730 triliun dan CASA turun 4,3% yoy menjadi Rp1.214 triliun.

Dari sisi aset, BRI mencatat pertumbuhan total aset sebesar 7,2% yoy menjadi Rp2.249 triliun, BCA naik 7,0% yoy menjadi Rp1.640 triliun, dan BNI mencatat lonjakan aset sebesar 24,4% yoy menjadi Rp1.426 triliun. Sebaliknya, total aset Bank Mandiri turun tipis sekitar 1,3% yoy menjadi Rp2.432 triliun.

Inefisiensi Fungsi Intermediasi

Melihat kinerja Bank KBMI IV, Direktur Riset Core Indonesia Etika Karyani Suwondo menilai bahwa pertumbuhan laba perbankan, khususnya bank-bank Himbara, perlu dicermati lebih dalam karena terjadi di tengah perlambatan penyaluran kredit.

“Kenaikan laba Himbara di tengah kredit yang melambat menandakan adanya gejala inefisiensi fungsi intermediasi. Laba tersebut kemungkinan besar didorong oleh penempatan dana di instrumen bebas risiko seperti SBN atau SRBI, bukan sektor riil. Tren ini semu; bank terlihat sehat secara profit, namun belum tentu menggerakkan ekonomi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut juga memperlihatkan perbedaan pendekatan yang cukup kontras dengan BCA. Menurutnya, BCA cenderung lebih skeptis terhadap daya beli dan memilih menjaga likuiditas dibanding memaksakan ekspansi kredit.

“BCA lebih memilih memarkir likuiditas yang melimpah dibanding mendorong kredit ke sektor riil yang sedang berisiko. Sementara Himbara masih membawa mandat penyaluran kredit meski permintaan belum kuat,” jelasnya.

Etika juga menegaskan bahwa BCA sangat disiplin dalam menjaga kualitas aset, meskipun konsekuensinya adalah pertumbuhan laba yang lebih moderat.

“BCA sangat disiplin menjaga kualitas aset, meski itu berarti pertumbuhan laba harus melambat demi menghindari lonjakan NPL di masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia melihat adanya pergeseran strategi industri perbankan dari fungsi intermediasi kredit ke pengelolaan aset (asset management).

“Strategi bank saat ini bergeser dari lending menjadi asset management. Dalam kondisi risiko kredit meningkat, bank akan agresif menekan bunga simpanan untuk menjaga margin. Namun, hal ini berisiko membuat nasabah memindahkan dana ke instrumen investasi lain,” katanya.

Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah bagaimana bank dapat kembali menyalurkan likuiditas yang menganggur ke sektor produktif sebelum beban bunga dana justru menekan profitabilitas.

“Strategi menjaga momentum sangat bergantung pada kemampuan bank menyalurkan likuiditas ke sektor produktif sebelum beban bunga DPK yang tinggi berbalik menekan laba operasional,” tuturnya.

Margin Tertekan, Pertumbuhan Berpotensi Moderat

Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai keberlanjutan pertumbuhan laba bank-bank Himbara masih akan berlanjut, namun dengan kecenderungan melambat.

“Penopangnya masih ada, terutama dari kredit yang mulai pulih dan likuiditas domestik, termasuk penempatan dana pemerintah di perbankan. Namun tekanan juga meningkat dari cost of fund, kompetisi DPK, serta yield SBN yang masih tinggi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan, kondisi tersebut diperparah oleh indikator ekonomi riil yang mulai melemah, seperti PMI yang turun mendekati batas ekspansi serta penurunan indeks menabung masyarakat.

“Artinya ruang ekspansi margin semakin sempit dan pertumbuhan laba ke depan berpotensi lebih moderat,” jelasnya.

Rizal juga menilai kinerja bank KBMI IV secara keseluruhan masih solid, tetapi tidak merata. Bank Mandiri dan BRI dinilai unggul karena ekspansi kredit yang agresif serta faktor basis kinerja yang lebih rendah sebelumnya.

Sementara BNI masih berada dalam fase konsolidasi kualitas kredit, dan BCA mencatat pertumbuhan lebih moderat karena strategi konservatif.

“BCA bukan melemah, tetapi memilih menjaga stabilitas dengan likuiditas kuat, CASA tinggi, dan risk appetite yang lebih rendah,” ujarnya.

Menurutnya, strategi perbankan ke depan akan semakin selektif di tengah tekanan likuiditas dan biaya dana. Bank dengan pertumbuhan tinggi berpotensi menghadapi kenaikan biaya kredit jika ekspansi tidak terkendali.

“Ke depan, fokus akan bergeser ke efisiensi, optimalisasi CASA, serta diversifikasi fee-based income. Dalam kondisi seperti ini, bank yang mampu menjaga kualitas aset dan margin, bukan sekadar volume kredit, akan lebih sustain,” katanya.

Program Pemerintah

Sementara itu, Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji, melihat kinerja bank-bank besar, khususnya Himbara, masih menunjukkan daya tahan yang kuat dan bahkan relatif lebih unggul dari sisi pertumbuhan dibandingkan BCA.

Menurutnya, pertumbuhan laba dua digit pada Bank Mandiri dan BRI mencerminkan kuatnya dukungan faktor fundamental, terutama sinergi dengan program pemerintah yang bersifat strategis.

Bank-bank Himbara dinilai menjadi motor utama dalam penyaluran kredit ke sektor prioritas, termasuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sektor produktif.

Selain itu, penguatan ekosistem digital melalui berbagai layanan transaksi juga dinilai turut menopang pertumbuhan dana murah dan aktivitas bisnis perbankan.

Di sisi lain, transmisi penurunan suku bunga acuan sepanjang 2025 membantu menjaga biaya dana tetap terkendali, sehingga margin bunga tetap terjaga.

“Kinerja bank Himbara relatif lebih baik karena ditopang sinergi dengan program pemerintah, efisiensi biaya dana, serta ekspansi kredit ke sektor produktif dan UMKM,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa tantangan tetap membayangi, terutama dari faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dunia, serta meningkatnya risiko geopolitik global yang dapat berdampak pada profil risiko perbankan.

Lebih lanjut, dia menilai perbedaan kinerja dengan BCA juga dipengaruhi oleh strategi yang lebih konservatif serta efek basis tinggi (high base effect) dari kinerja sebelumnya, sehingga pertumbuhan laba BCA terlihat lebih moderat.

Nafan menyebut ke depan bahwa masing-masing bank dinilai perlu menjaga momentum dengan mengoptimalkan penghimpunan dana murah (CASA) serta tetap selektif dalam penyaluran kredit.

Bank Himbara diperkirakan akan tetap fokus pada sektor produktif dan UMKM, sementara BCA cenderung menggarap segmen korporasi berkualitas tinggi (blue chip) dengan pendekatan yang lebih berhati-hati, tapi tidak menutup mata tetap menyelami sektor UMKM.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

SUMUT - Pengembangan kawasan Toba Caldera Resort menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mendorong perbaikan regulasi dan aksesibilitas menuju objek wisata Danau Toba.

Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Wahyu Dito menyebut pengembangan destinasi berskala besar seperti Danau Toba membutuhkan kesiapan yang menyeluruh.

“Pembangunan destinasi tidak bisa hanya diukur dari percepatan investasi jangka pendek. Infrastruktur, regulasi kerja sama, kesiapan masyarakat, serta positioning destinasi menjadi kunci,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Dari sisi investasi menurut Wahyu, sejumlah komitmen telah berjalan meski sebagian masih dalam perencanaan. Beberapa investor yang terlibat antara lain Labersa Group, Agung Concern Group, Tobanta Nauli Indah, Dunia Outbond, serta NIMO Group.

Selain itu, investasi di sektor pendukung seperti amenitas, penginapan, dan ekosistem pariwisata lokal mulai tumbuh secara bertahap.

"Salah satu kendala utama di lapangan adalah terbatasnya jangka waktu kerja sama investasi yang saat ini hanya Bangun Guna Serah 30 tahun. Hal ini dinilai menjadi tantangan dalam menarik investor", ungkapnya.

Lihat video: Nikmati Wisata Budaya Komplek Perumahan Khas Batak di Danau Toba



Plt. Direktur Utama BPODT Arditama Nusantara Putra menyatakan, telah mengusulkan revisi regulasi yang dinilai menghambat tersebut. Kajian akademis penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 202 Tahun 2022 telah diserahkan oleh Direktur Utama BPODT kepada Menteri Keuangan (Menkeu) pada 3 Desember 2025 dan mendapat respons positif.

“Saat ini proses revisi sedang berjalan, dengan harapan jangka waktu kerja sama investasi dapat diperpanjang hingga 80 tahun,” ucapnya.

Arditama menyebut kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba, termasuk Toba Caldera Resort, menunjukkan tren peningkatan, meski dampak ekonominya belum merata. Eksposur kawasan juga terdongkrak melalui sejumlah agenda internasional, seperti ajang lari lintas-alam Trail of the Kings by UTMB dan kejuaraan F1 Powerboat Lake Toba.

Kegiatan ini dinilai efektif menarik perhatian wisatawan dan media global. BPODT juga mendorong peningkatan aksesibilitas, antara lain melalui penambahan rute penerbangan ke Bandara Sisingamangaraja XII dan digitalisasi penyeberangan di Danau Toba.

Dia menegaskan, upaya promosi turut diperkuat dengan pendekatan kreatif, termasuk kerja sama produksi film bertema budaya dan pariwisata Danau Toba. Tiga film yang telah diproduksi yakni Harta Tahta Boru ni Raja, Antara Mama Cinta dan Sorga, dan Wasiat Warisan.

Film terakhir bahkan sempat menempati posisi teratas dalam Top 10 Movies in Indonesia di Netflix, platform video OTT terbesar di dunia, pada hari pertama penayangannya.

Dalam penguatan sumber daya manusia, BPODT bekerja sama dengan para pakar pendidikan dari Sumatera Utara dalam menyusun materi muatan lokal kepariwisataan berbasis Geopark. Produk dari program ini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2025.

"Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi pariwisata dan budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda di kawasan Danau Toba," katanya.

Dukungan juga datang dari lembaga komunitas Batak Center dan berbagai pihak untuk mendorong implementasinya di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMA.

Direktur Utama BPODT periode 2021-2026 Jimmy Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap masyarakat sekitar Toba Caldera Resort dengan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal.

"Kita tahu, di BPODT masih didominasi oleh tenaga kerja lokal, di luar PNS dan PPPK yang melalui seleksi pusat, setidaknya sekitar 90% merekrut penduduk sekitar Kaldera, dan akan bertambah seiring berkembangnya Toba Caldera Resort ini," ujarnya.

Jimmy menyebut, BPODT menyambut baik aspirasi dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang konstruktif dalam proses pembangunan dan menjadikannya motivasi untuk berupaya lebih lagi.

Dengan dinamikanya, pengembangan kawasan Danau Toba saat ini dinilai berada dalam fase transisi, fondasi mulai terbentuk, pertumbuhan mulai terlihat di berbagai aspek, seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap percepatan hasil pembangunan.

nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara resmi memulai langkah restrukturisasi terhadap PT Danareksa (Persero) untuk menjadi entitas pengelola aset (asset management) yang dibidik dapat mencapai Rp185 triliun.

“Dia (Danareksa) tidak holding lagi. Tapi merger menjadi satu company yang kuat dan itu akan menjadi asset management yang nomor dua terbesar. Sebagai gambaran, dana kelolaan MI Himbara saat ini mencapai Rp185 triliun," ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Langkah restrukturisasi Danareksa ditandai dengan pemisahan (spin-off) berbagai anak usaha yang tidak selaras dengan inti bisnis sebagai pengelola aset.

Poin-poin penting dalam transformasi tersebut meliputi spin off dan konsolidasi lintas sektor.

Unit bisnis seperti kawasan industri, konstruksi (karya), clearing house, dan jasa keuangan yang selama ini berada di bawah naungan Danareksa akan dilepaskan untuk dikonsolidasikan ke dalam holding sektoral masing-masing sesuai dengan kompetensi intinya.

“Jadi nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya. Jadi nanti dari hasil merger yang empat, itu ada empat asset management kita (BUMN), itu akan menjadi Danareksa,” ujar Dony.

Ia menegaskan bahwa proses pelepasan anak-anak usaha Danareksa dijadwalkan rampung sepenuhnya pada pertengahan bulan depan. Pengumuman resmi mengenai hasil konsolidasi ini ditargetkan dilakukan pada 10 Mei mendatang.

Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pasca-konsolidasi, Danareksa diprediksi akan mengelola dana yang sangat signifikan. Ini karena Manajer Investasi (MI) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dikonsolidasikan jadi satu di bawah payung Danareksa.

Dengan integrasi MI Himbara, total dana kelolaan diproyeksikan mencapai Rp185 triliun. Transformasi ini diproyeksikan bakal melambungkan posisi Danareksa sebagai perusahaan manajemen aset terbesar nomor dua di Indonesia.

​Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih fokus, efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Sekitar 10.000 buruh dari berbagai aliansi direncanakan akan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat (1/5/2026).

Demonstrasi tersebut bakal berpusat di Fly Over Makassar yang berada di sekitar Jalan AP Pettarani dan Urip Sumohardjo. Hal ini diungkapkan oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, berdasarkan konfirmasi pelaksanaan aksi oleh beberapa elemen buruh dari berbagai serikat.

“Kurang lebih hingga konfirmasi saat ini ada sekitar 10.000 buruh yang akan melaksanakan aksi 1 Mei. Beberapa serikat telah mengonfirmasi," ucapnya, Kamis (20/4/2026).

Untuk mengamankan aksi besar-besaran tersebut, aparat kepolisian akan mengerahkan sekitar 1.200 personel gabungan. Petugas akan berjaga di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan yang bisa terjadi di beberapa ruas jalan utama.

Kendati para buruh telah berkomitmen untuk menjaga ketertiban selama aksi unjuk rasa berlangsung, pihaknya tetap akan memastikan pengawalan dilakukan secara maksimal selama rangkaian peringatan May Day.

Arya menambahkan, gangguan lalu lintas seperti macet biasanya terjadi di Makassar saat ada aksi demo besar seperti ini. Oleh sebab itu dia mengimbau kepada warga untuk membatasi mobilitasnya di jalan pada 1 Mei guna menghindari penumpukan kendaraan.

“Kami menyarankan masyarakat yang tidak punya kepentingan mendesak untuk keluar rumah, sebaiknya di rumah saja supaya tidak terjebak macet," paparnya.

Sejumlah buruh dari berbagai aliasi buruh berdemonstrasi memperingati hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (1/5/2024)./Bisnis/Paulus Tandi Bone.

JAKARTA - Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi nasional dengan menggeber 13 proyek strategis fase II. Langkah ini langsung mendapat sorotan DPR yang menilai peran Danantara Indonesia krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja dalam skala besar.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan proyek ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengubah sumber daya alam menjadi nilai tambah nyata bagi ekonomi nasional.

"Hilirisasi ini memberikan nilai tambah terhadap produk-produk alam Indonesia, baik itu mineral, pertanian maupun produk yang lain," ujar Misbakhun dalam seremoni groundbreaking proyek hilirisasi nasional fase II di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, melihat proyek ini sebagai langkah besar dan pertama di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan dilakukan dengan strategi yang matang agar berjalan lancar dan memenuhi harapan pemerintah serta masyarakat luas terhadap keberhasilan hilirisasi nasional.

"Karena masyarakat Indonesia semuanya, kita semua berharap besar terhadap keberhasilan proyek hilirisasi. Terutama untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serapan tenaga kerja," ujar Anggia.

Mandiri Ekonomi dari Potensi Dalam Negeri

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, setuju dengan pembangunan 13 proyek hilirisasi fase II oleh Danantara Indonesia. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan nilai tambah sumber daya alam.

“Selama ini kita melihat sumber daya alam kita keluar dalam bentuk mentah. Ketika kita menjual bahan mentah, itu sama saja kita menjual pertumbuhan ekonomi kita ke negara lain,” kata Arief.

Arief juga menekankan pentingnya dukungan investasi besar, penguasaan teknologi, serta penguatan SDM berbasis STEM untuk memastikan keberlanjutan program hilirisasi. Ia menilai keberadaan lembaga seperti Danantara Indonesia krusial dalam mengakumulasi pembiayaan proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan smelter.

“Ini adalah cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara ekonomi. Hilirisasi harus menjadi tabungan masa depan bagi generasi mendatang, dan itu membutuhkan dukungan investasi serta kelembagaan yang kuat,” ucap Arief.

Sebelumnya Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani melaporkan pembangunan 13 proyek hilirisasi fase II telah berjalan sesuai rencana dan menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis nilai tambah.

Menurut Rosan, proyek-proyek tersebut difokuskan pada sektor strategis seperti mineral, energi, dan perkebunan. Tujuannya supaya memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Rosan menjelaskan dukungan pembiayaan yang terintegrasi melalui Danantara Indonesia telah mempercepat realisasi proyek serta menarik investasi lanjutan. Rosan juga memastikan kesiapan pendanaan dan eksekusi proyek berjalan optimal sehingga hilirisasi ini dapat berkelanjutan serta memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

JAKARTA - Kelanjutan proyek hilirisasi nasional tahap II membawa misi besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan negara. Namun, di balik target tersebut, para ekonom menilai keberhasilan program ini juga harus diukur dari sejauh mana dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo Subianto bersama CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani meresmikan (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp 116 triliun di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/04/2026). Proyek ini dibangun sebagai bagian dari percepatan transformasi industri berbasis nilai tambah sumber daya alam.

"(Ini bisa menjadi) peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi," kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurut Esther, hilirisasi nasional tahap II ini akan mampu memberikan nilai tambah dan ekonomi pengolahan dalam negeri. Selain itu lagi hilirisasi nasional tahap II ini dapat meningkatkan nilai ekspor dan menambah pendapatan negara secara signifikan. Esther mencontohkan pengolahan nikel, sawit dan tembaga.

Lebih jauh Esther juga menyoroti perlunya sentuhan inovasi dan teknologi. Penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan, termasuk pembangunan fasilitas seperti smelter, hal tersebut dapat mendorong efisiensi operasional sekaligus meningkatkan kualitas hasil produksi. "Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi proses industrialisasi, tetapi juga perjalanan menuju ekonomi yang lebih maju, adaptif, dan berkelanjutan."

Esther juga optimististis hilirisasi nasional tahap II ini mampu memberikan dampak sosial. "Penciptaan kawasan industri di daerah tentu saja akan berdampak membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani/petambang, dan kesejahteraan masyarakat lokal," kata dia.

Menjawab pentingnya sentuhan inovasi, dalam seremoni groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap (29/4), Presiden menegaskan bahwa hilirisasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terus dikaji, dengan keberanian untuk menyesuaikan rencana apabila tersedia teknologi yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih menguntungkan bagi rakyat, sehingga setiap keputusan benar-benar berbasis perhitungan objektif dan memberi dampak optimal.

Secara terpisah, Direktur Program dan Kebijakan, Center for Policy Studies Prasasti Piter Abdullah menilai hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah. Ia mencontohkan kelapa yang kerap langsung dikirim ke luar negeri tanpa proses lanjutan memiliki nilai ekonomi terbatas.

“Hilirisasi itu ya sederhananya adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah,” ujarnya.

Piter melihat percepatan pelaksanaan program hilirisasi dari fase awal hingga fase berikutnya sebagai sinyal positif. “Ini cukup agresif, karena sekali lagi hilirisasi ini sebuah proses panjang, bukan instan,” katanya.

Piter juga menilai konsistensi pemerintah dalam menjalankan tahapan tersebut menunjukkan keseriusan agar program ini memberikan dampak besar, mulai dari peningkatan penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja.