BALI - Bea Cukai Ngurah Rai bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, Balai Laboratorium Bea serta Cukai (BLBC) Ngurah Rai, dan BNNP Bali mengagalkan penyelundupan 3,5 kilogram narkotika jenis kokain. Dalam upaya ini, seorang warga negara Kolombia bernisial SAM (29), yang baru tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Sabtu,11 Februari 2026 ditangkap.

Penangkapan SAM berawal dari kecurigaan petugas terhadap barang bawaannya ketika tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. SAM diketahui menempuh rute penerbangan Medellin-Madrid-Doha sebelum akhirnya mendarat di Denpasar.

Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Wawan Dharmawan menjelaskan pengungkapan ini bermula dari analisis intelijen terhadap profil penumpang dan pemeriksaan citra X-Ray.

“Kami menemukan indikasi adanya false compartment pada koper pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ditemukan sejumlah paket berisi serbuk putih yang disembunyikan di dalam dinding koper,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Dari hasil pengujian awal hingga uji laboratorium oleh BLBC, serbuk tersebut dipastikan mengandung narkotika golongan I jenis kokain. Total barang bukti yang diamankan mencapai 3.586,9 gram bruto, yang terbagi dalam tiga kemasan plastik yang disembunyikan di sisi belakang, kiri, dan kanan koper milik pelaku.

Lihat video: DARURAT! Narkoba Disusupkan ke Vape, Pengguna Bisa Tanpa Sadar Jadi Korban!



“Penindakan ini merupakan hasil kerja sama lintas instansi dalam mengantisipasi masuknya narkotika ke wilayah Indonesia, khususnya Bali yang merupakan destinasi internasional. Kami telah berkoordinasi dengan BNNP Bali untuk proses controlled delivery guna mengungkap jaringan yang lebih luas,” paparnya.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai R. Syarif Hidayat, menekankan pentingnya penguatan pengawasan di pintu masuk negara. Syarif juga menyampaikan modus penyelundupan semakin beragam.

“Kami terus meningkatkan kapasitas analisis dan pemeriksaan guna menghadapi berbagai modus baru. Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memberantas peredaran narkotika,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan serta Undang-Undang Narkotika. Saat ini, kasusnya masih dalam pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyelundupan narkotika tersebut.

“Penindakan ini juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, dengan mampu menyelamatkan sekitar 17.935 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika, serta berkontribusi pada potensi penghematan keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp65.175.790.000,” ucapnya.

JAKARTA - Pakar hukum Henry Indraguna menyoroti tuntutan mati terhadap Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) terkait narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Guru Besar Unissula ini menilai ada sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan maupun persidangan.

Dalam melihat kasus ini, pendekatan hukum pidana harus menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif sebagai arah baru sistem pemidanaan.

Berdasarkan informasi, Fandi bukan bandar. Justru dia disebut sebagai korban karena tidak mengetahui secara persis barang dengan ukuran tonase yang diangkut kapal tempat dirinya bekerja tersebut ternyata merupakan barang haram.

Merespons kegelisahan publik atas ancaman hukuman mati kepada Fandi, Henry mendukung sikap Komisi III DPR RI. Tuntutan hukuman mati terhadap Fandi bertentangan dengan semangat KUHP baru.

“Karena pidana mati harus diterapkan secara selektif dan hati-hati, bukan sebagai default,” ujar Henry, Jumat (27/2/2026).

Dia merujuk Pasal 98 KUHP baru yang menyatakan bahwa pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Dengan demikian, JPU wajib mempertimbangkan faktor mitigasi seperti peran minim pelaku. “Ini adalah prinsip sesuai asas hukum pidana ultimum remedium yang berarti ‘obat terakhir’ atau ‘upaya terakhir’ (last resort), di mana sanksi pidana hanya boleh diterapkan apabila upaya hukum lain (seperti hukum perdata atau administrasi) sudah gagal atau tidak mencukupi untuk menyelesaikan perkara,” ungkapnya.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menegaskan prinsip tersebut bertujuan agar hukum pidana tidak dijadikan alat utama melainkan sebagai jalan pamungkas.

Ultimum remedium merupakan gagasan filsafat hukum yang dikembangkan Cesare Beccaria dalam karyanya “On Crimes and Punishments”. Dalam konteks itu, hukuman harus menjadi upaya terakhir setelah segala bentuk pencegahan gagal, bukan alat balas dendam semata. “Pendekatan ini bertujuan menghindari penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi rakyat kecil,” ujar Henry.

Dalam konsep tersebut terdapat pembedaan keadilan distributif berdasarkan kontribusi pelaku, sehingga tuntutan mati terhadap ABK seperti Fandi dianggap tidak adil karena tidak sebanding dengan perannya.

“Apa yang dilakukan Komisi III bukanlah intervensi, melainkan pengawasan yang diamanatkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 UU MD3,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Dketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam menuntut Fandi dengan pidana mati. Fandi bekerja sebagai pelaksana yang bertugas mengawal kargo. Dia juga menghadapi potensi risiko pidana mati jika tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa dirinya bukan pelaku kejahatan penyelundupan narkoba.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan orang tua Fandi menilai tuntutan tersebut tidak selaras dengan semangat reformasi pidana. “Jadi kami bukan melakukan intervensi, tetapi mengawasi agar jaksa bekerja benar, terutama dalam kasus yang menyentuh rakyat kecil,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menyayangkan pernyataan JPU yang menyiratkan adanya intervensi dari DPR dan masyarakat terhadap kasus hukum Fandi. Di sisi lain, Kejaksaan mempertahankan tuntutan mati sebagai langkah yang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika berdasarkan bukti yang ada.

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti pertemuan Nirwana, ibunda dari Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) asal Medan yang diduga terlibat jaringan narkoba internasional dan dituntut hukuman mati, dengan Hotman Paris Hutapea . Sambil menangis, ibunda Fandi meminta Presiden Prabowo Subianto membantu anaknya agar tidak dihukum mati.

Tangis Nirwana pecah saat memohon kepada semua pihak, khususnya Presiden Prabowo Subianto , untuk membantu anaknya agar terbebas dari vonis hukuman mati. Apalagi, menurutnya Fandi tidak terlibat dan tidak tahu bahwa barang yang terdapat di dalam 67 kardus yang dimuat di kapal adalah narkoba berjenis sabu sekitar 2 ton.

"Harapan saya, anak saya mohon dibebaskan, kepada Ibu ketua hakim, kepada Bapak jaksa, kepada Bapak Presiden, tolonglah bantu anak saya. Karena anak saya tidak tahu barang itu apa isinya, kalau dia tau mana mungkin dia mau ikut," ungkap Nirwana di Sayap Suci Kopi Kelapa Gading Jakarta Utara, Jumat (20/2/2026).

Nirwana mengaku tidak ikhlas anaknya dituntut hukuman mati karena dia yakin anaknya tidak terlibat sama sekali dengan jaringan tersebut. Apalagi, posisi anaknya baru saja berlayar selama tiga hari. Sehingga, ia mempertanyakan di mana letak salah anaknya.

"Saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaringan narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Jadi di mana salahnya? Makanya, saya nggak terima anak saya, dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami," jelasnya.

Bahkan, jika anaknya memang tetap dihukum mati, ia rela untuk menggantikan posisi anaknya. Sebab, anaknya memang tidak terlibat. Dia membesarkan anaknya bukan dari hasil uang narkoba seperti yang saat ini dituduhkan kepada Fandi.

"Saya nggak mau anak saya dihukum mati. Biarlah saya yang jadi gantinya, saya rela, saya ikhlas demi anak saya. Makanya saya bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo, tolonglah bantu saya, saya orang yang tak punya, orang susah, ke mana lagi saya minta tolong kecuali sama beliau, karena dialah harapan saya satu-satunya," pungkasnya.

Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada Fandi Ramadhan, ABK asal Medan, dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Kejagung menyebut bahwa besaran tuntutan yang diajukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa tidak dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses peradilan, kata dia, juga sudah sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Tentunya penuntut umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan," kata Anang kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Anang mengungkapkan, salah satu pertimbangan jaksa agar diberikan hukuman maksimal sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Jumlah barang bukti dalam peredaran sabu tersebut mencapai 2 ton dan merupakan sindikat narkoba jaringan internasional.

"Karena yang penting bagi kita, negara dalam hal ini, komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton, enggak main-main dan itu melibatkan lintas negara, ini kan kejahatan internasional sindikatnya," ujarnya.

JAKARTA - Direktorat Interdiksi Narkotika, Kanwil Bea Cukai Jakarta, dan Bea Cukai Pasar Baru bersama Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan sekaligus membongkar laboratorium pembuatan metamfetamina/sabu di Jakarta Utara. Total barang bukti narkoba yang disita mencapai lebih dari 13 kilogram sabu.

"Pengungkapan kasus ini merupakan hasil rangkaian pengawasan barang kiriman internasional dan pengembangan informasi yang berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu, 13-15 Februari 2026. Operasi dilakukan di beberapa lokasi, yakni apartemen di kawasan Pluit dan Sunter, serta sebuah rumah makan di Jakarta Timur," ungkap Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, Selasa (17/2/2026).

Kasus bermula dari kecurigaan petugas Bea Cukai saat memeriksa barang kiriman pos asal Iran menggunakan mesin pemindai (x-ray) di Kantor Pos Pasar Baru, pada Kamis, 12 Februari 2026. Petugas menemukan kristal biru yang disembunyikan di dinding kemasan peti kulit dan setelah diuji terbukti positif mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 11,56 kilogram.

Barang bukti tersebut kemudian diserahterimakan kepada Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan controlled delivery. Dari pengembangan kasus tersebut, pada Jumat 13 Februari 2026 di sebuah apartemen di Pluit aparat mengamankan seorang warga negara Iran berinisial KKF yang bertindak sebagai penerima paket.

Pengembangan selanjutnya pada Sabtu, 14 Februari 2026 mengarah pada penangkapan tersangka lain berinisial SB warga negara Iran yang diduga berperan sebagai peracik sabu serta pengungkapan sebuah apartemen di Sunter yang difungsikan sebagai clandestine lab.

Lihat video: Prabowo Minta ke Kapolri Ikut Penggerebekan Pabrik Narkoba



Dari lokasi laboratorium tersebut, petugas menemukan tambahan sabu seberat 1.683 gram beserta berbagai peralatan produksi seperti kompor portabel, timbangan, cairan kimia, alat penggiling serbuk, dan limbah sisa pengolahan. Kemudian pada Minggu, 15 Februari 2026 tim gabungan melaksanakan olah TKP forensik.

"Temuan ini menegaskan bahwa jaringan tersebut berperan sebagai penerima barang, sekaligus memproduksi ulang narkotika di dalam negeri," tambah Syarif.

Syarif juga menegaskan pengungkapan ini memiliki makna penting bagi keselamatan publik. “Penindakan ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat. Setiap kilogram narkotika yang berhasil digagalkan peredarannya berarti kita mencegah potensi kerusakan ribuan generasi muda serta menjaga ketahanan sosial keluarga Indonesia,” ujar Syarif.

Keberadaan laboratorium narkotika di kawasan hunian padat penduduk, menurut Syarif juga menimbulkan risiko besar, seperti penyalahgunaan obat terlarang serta potensi bahaya kebakaran dan paparan bahan kimia beracun. Karena itu, pengungkapan clandestine lab dinilai memberi manfaat langsung berupa peningkatan rasa aman warga sekitar serta pencegahan risiko kesehatan lingkungan.

Seluruh barang bukti dan tersangka kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Aparat masih melakukan pendalaman guna menelusuri jaringan internasional yang terlibat.

"Sinergi lintas instansi ini diharapkan terus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan sebanyak 16 orang tersangka terkait kasus pidana cukai. Sejumlah kasus juga ditindak dengan pengenaan denda senilai Rp8,04 miliar.

Upaya penindakan maupun pengawasan tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta sejak Januari sampai dengan November 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa bahwa langkah-langkah pengawasan Bea Cukai menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keamanan masyarakat dan kesehatan ekonomi bangsa.

"Kami memastikan setiap tindakan yang dilakukan kembali pada tugas dan fungsi Bea Cukai, yakni melindungi masyarakat dari barang berbahaya serta menjaga iklim usaha nasional dan penerimaan negara. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pengamanan ini,” ujarnya dikutip melalui siaran pers, Rabu (10/12/2025).

Berdasarkan catatan Kanwil Bea Cukai Jakarta, kinerja penindakan khusus bidang kepabeanan mencapai 885 penindakan dengan komoditas utama berupa obat-obatan dan kosmetik, barang pornografi, makanan dan minuman, elektronik, dan bahan kimia.

Dari penindakan tersebut, otoritas menyebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp2,62 miliar.

Sementara itu, di bidang pengawasan cukai, sebanyak 1.094 penindakan telah dilaksanakan dengan jutaan barang bukti yang diamankan. Barang-barang yang harusnya dikenai pita cukai dan telah ditindak oleh otoritas meliputi 41 juta batang rokok ilegal, 16.323 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 3.556 liter etil alkohol, dan 11,25 liter hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Total nilai barang sebesar Rp71,41 miliar dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp37,64 miliar.

Adapun sebagai tindak lanjut terhadap proses tindak pidana di bidang cukai, saat ini telah dilakukan penyidikan dengan menetapkan 16 tersangka serta penyelesaian perkara dengan pengenaan denda senilai Rp8,04 miliar.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Akhmad Rofiq menyebut pihaknya melancarkan Operasi Macan Kemayoran yang terus menjadi call sign utama dalam upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Di luar penindakan barang kena cukai (BKC) ilegal, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga menyebut telah menggagalkan penyelundupan narkoba. Sepanjang 2025, bersama dengan Polri, BNN dan BPOM telah melakukan 78 kali penindakan bersama.

Total barang bukti yang didapatkan yakni 162,6 kilogram berupa berbagai jenis narkoba, meliputi 40,5 kg sabu, 30,7 kg ganja, dan 43.772 butir ekstasi. Bea Cukai mengeklai 284.534 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba, sekaligus menghemat biaya rehabilitasi negara hingga Rp250,8 miliar.

Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, Kanwil Bea Cukai Jakarta hingga akhir November 2025 telah menyetorkan penerimaan bea masuk dan cukai Rp3,18 triliun. Tidak hanya itu, kanwil Jakarta juga menyetorkan penerimaan pajak dalam rangka impor sebesar Rp8,22 triliun.

Realisasi tersebut telah mencapai 94,78% dari target penerimaan tahun berjalan dan sampai dengan akhir tahun proyeksi capaian akan melebihi 100%.

Sinergi tidak hanya dilakukan Bea Cukai dengan kementerian/lembaga lain, namun juga dengan antarunit di bawah Kemenkeu. Dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Jakarta, Bea Cukai turut memusnahkan barang hasil penindakan yang telah berstatus Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).

Barang yang sudah berstatus BMN melalui mekanisme perampasan itu meliputi 13,4 juta batang rokok senilai Rp16,2 miliar dengan potensi kerugian negara Rp10,5 miliar yang dihitung dari nilai cukai dan pajak rokok.

Selain itu, turut dimusnahkan 19.511 botol MMEA (12.864,82 liter) dengan nilai Rp9,9 miliar dan potensi kerugian negara Rp21,1 miliar yang dihitung dari nilai cukai, bea masuk, PPN dan PPh.

"Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk terus bekerja sama menjaga Indonesia dari ancaman barang ilegal. Pengawasan yang kuat hanya bisa berjalan jika dibarengi kepatuhan dan dukungan publik. Bea Cukai akan terus berdiri di garda depan untuk memastikan keamanan dan kesehatan bangsa,” tutup Dirjen Djaka.

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) secara resmi menamai kampanye anti-narkoba yang diperluas di Karibia dan Pasifik Timur sebagai "Operation Southern Spear." Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada hari Kamis, (13/11/2025), dan datang setelah Presiden Donald Trump menerima pembaruan opsi militer, termasuk kemungkinan serangan darat (land strikes) di Venezuela.

Hegseth menulis di platform media sosial X bahwa operasi tersebut, yang dipimpin oleh Joint Task Force Southern Spear dan U.S. Southern Command, bertujuan untuk mempertahankan tanah air AS, menghilangkan "narko-teroris" dari belahan bumi Barat, dan mengamankan AS dari obat-obatan yang membunuh warganya.

"Belahan Barat adalah lingkungan Amerika-dan kami akan melindunginya," tulis Hegseth dikutip Newsweek.

Pengumuman Hegseth ini mengikuti laporan dari CBS News bahwa Presiden Trump pada hari Rabu, (12/11/2025), telah diberi briefing mengenai opsi militer terbaru untuk operasi potensial di Venezuela, termasuk kemungkinan serangan darat. Hingga saat ini, belum ada keputusan akhir yang dibuat mengenai serangan darat.

Operasi "Southern Spear" ini menunjukkan peningkatan skala dan sifat jangka panjang misi tersebut, yang dimulai musim panas ini sebagai bagian dari upaya Pemerintahan Trump untuk menargetkan narkoterorisme di kawasan itu. Operasi ini akan melibatkan hampir selusin kapal Angkatan Laut dan sekitar 12.000 pelaut dan Marinir yang ditempatkan di area tersebut, menyusul kedatangan kapal induk USS Gerald R. Ford dan personel tambahan.

Sejak awal September, pasukan AS telah melakukan setidaknya 19 serangan terhadap kapal-kapal di perairan Amerika Selatan, menewaskan sedikitnya 76 orang. Hegseth berargumen bahwa kapal-kapal penyelundup narkoba di Karibia dan Pasifik Timur merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional AS dan operasi ini berada di bawah kewenangan perang Presiden.

Pejabat AS telah lama menuduh pemerintah Presiden Venezuela Nicolás Maduro bekerja sama dengan kelompok penyelundup narkoba dan mengorupsi pasukan keamanannya. Tuduhan ini dibantah oleh Maduro, yang menganggapnya sebagai dalih bagi Washington untuk melemahkan rezimnya.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan udara terhadap dua kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di perairan Pasifik Timur pada Minggu, (9/11/2025). Serangan ini menewaskan enam orang.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengumumkan serangan ganda ini melalui media sosial pada Senin, (10/11/2025). Hegseth menyatakan bahwa setiap kapal membawa tiga orang dan semuanya tewas.

"Kapal-kapal ini diketahui oleh intelijen kami terkait dengan penyelundupan narkotika ilegal, membawa narkotika, dan melintasi rute transit perdagangan narkotika yang terkenal di Pasifik Timur," tulis Hegseth. Ia menambahkan bahwa kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh "Organisasi Teroris yang Ditunjuk," tanpa memerinci kelompok mana yang dimaksud.

Serangan ini menjadikan total serangan yang diumumkan oleh AS sejak kampanye dimulai menjadi 19, dengan jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 75 orang.

Hegseth menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan di perairan internasional. Ia juga menegaskan kembali justifikasi di balik kebijakan keras tersebut.

"Di bawah Presiden Trump, kami melindungi tanah air dan membunuh para teroris kartel ini yang ingin merugikan negara kami dan rakyatnya," kata Hegseth.

Namun, kampanye militer ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum perang, organisasi hak asasi manusia PBB, hingga anggota parlemen AS dari kedua partai. Para kritikus berpendapat bahwa serangan mematikan terhadap kapal kecil yang diduga membawa warga sipil yang terlibat dalam perdagangan komersial narkoba, meskipun mereka adalah penyelundup, dapat dianggap sebagai eksekusi di luar proses hukum dan melanggar hukum internasional.

Pemerintahan Trump membela tindakan tersebut, mengklaim bahwa AS berada dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba dan menyebut mereka sebagai "teroris narkotika." Meskipun demikian, AS belum merilis bukti konkret yang memverifikasi klaim bahwa kapal-kapal yang ditargetkan membawa narkotika atau menimbulkan ancaman bersenjata terhadap AS.

Serangan terbaru ini dilakukan di perairan Pasifik Timur, yang merupakan rute utama bagi kokain dari produsen terbesar Amerika Selatan, setelah sebagian besar serangan awal berfokus di Laut Karibia. Aksi militer ini juga bertepatan dengan peningkatan kehadiran militer AS yang signifikan di Karibia.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) meningkatkan operasi militernya di perairan internasional. Pada Selasa, pasukan AS melancarkan serangan di Samudra Pasifik Timur yang menewaskan dua orang di atas perahu yang dituduh menyelundupkan narkoba.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan serangan ini, dengan menyatakan bahwa intelijen mengonfirmasi kapal tersebut terlibat dalam penyelundupan, transit di rute narkotika yang diketahui, dan membawa narkotika. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam operasi AS yang telah berlangsung sejak awal September.

"Kami akan menemukan dan mengakhiri SETIAP kapal yang berniat menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Amerika untuk meracuni warga negara kami. Melindungi tanah air adalah prioritas UTAMA kami," tambahnya, dikutip AFP, Rabu (5/11/2025).

Sejak operasi ini dimulai, yang ditujukan pada pengedar narkoba yang dituduh AS sebagai "kelompok teroris", total korban tewas kini mencapai sedikitnya 67 orang di wilayah Karibia dan Pasifik. Total serangan AS telah menghancurkan sedikitnya 17 kapal, termasuk 16 perahu dan satu kapal semi-submersible.

Administrasi Donald Trump secara resmi memberitahu Kongres bahwa AS terlibat dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba Amerika Latin. Ini digunakan sebagai pembenaran atas serangan tersebut, yang oleh para ahli disebut sebagai pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings).

Operasi pencegahan ini didukung oleh pengerahan besar-besaran kekuatan militer AS di sekitar Amerika Latin, termasuk kapal perang, pesawat tempur siluman F-35, dan kapal induk USS Gerald R. Ford. Namun, Washington belum mempublikasikan bukti yang membuktikan bahwa target-target yang diserang tersebut benar-benar menyelundupkan narkotika atau menimbulkan ancaman langsung terhadap AS.

Pemerintah negara korban dan keluarga korban menyatakan bahwa banyak dari yang tewas adalah warga sipil, termasuk para nelayan.

Peningkatan militer AS ini langsung memicu ketegangan regional. Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang juga menghadapi dakwaan narkoba di AS.

Ia menuduh Washington menggunakan isu perdagangan narkoba sebagai dalih untuk "memaksakan perubahan rezim" di Caracas demi merebut minyak Venezuela.

"Tidak ada penanaman narkoba di Venezuela, melainkan hanya digunakan sebagai rute transit kokain Kolombia di luar keinginan kami," ujarnya.

Kritik juga datang dari komunitas internasional. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada hari Selasa menyatakan harapannya agar tidak ada invasi darat AS ke Venezuela dan menegaskan kesediaannya untuk menengahi konflik antara kedua negara.

Vatikan Teriak

Operasi AS ini juga mengundang respons Vatikan. Paus Leo XIV turut mengkritik penempatan militer AS di Karibia.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang hak suatu negara untuk memiliki militer "mempertahankan perdamaian", Paus mengatakan bahwa kasus ini agak berbeda.

"Namun dalam kasus ini, tampaknya sedikit berbeda. Ini meningkatkan ketegangan. Saya pikir Paus yang berusia 70 tahun itu tidak berpikir bahwa dengan kekerasan kita akan menang. Hal yang harus dilakukan adalah mencari dialog," pungkasnya.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Polri mengungkap peredaran narkoba di Indonesia dengan menyita barang bukti (barbuk) seberat 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun. Narkoba yang telah diamankan Polri telah menyelamatkan 629 juta jiwa atau dua kali jumlah penduduk Indonesia.

"Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama satu tahun Oktober 2024-Oktober 2025 yang berhasil mereka sita sebanyak 214,84 ton yang nilai uangnya Rp29,37 triliun," ujar Prabowo di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

"Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan 629 juta manusia, berarti lebih dari dua kali bangsa Indonesia, hampir dua kali," sambung Prabowo.

Dia mengapresiasi sebesar-besarnya penangkapan dan penyitaan narkoba ini. Dia juga menyampaikan penghargaan kepada anggota kepolisian di mana pun yang tengah bertugas.

Diketahui, Polri telah memusnahkan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton. Jika dikonversi ke rupiah, barang bukti narkoba itu nilainya lebih dari Rp29,37 triliun.

"Total nilai konversi setara Rp29,37 triliun dan menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya.

JAKARTA - Petugas Rutan Kelas IIA Balikpapan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, berhasil menggagalkan penyelundupan paket barang diduganarkoba. Barang haram tersebut disisipkan dalam sepatu yang terbungkus permen oleh seorang pengunjung hari ini.

Kepala Rutan Balikpapan, Agus Salim menjelaskan kejadian bermula saat petugas yang bertugas di area layanan penggeledahan orang mencurigai gelagat salah satu pengunjung. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan bungkus permen berisi satu paket kecil serbuk putih yang diduga narkoba di dalam sepatu.

"Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan 1 paket kecil berisi serbuk putih yang diduga merupakan narkoba, disembunyikan dengan rapi di dalam bungkus permen," ujar Agus, Selasa (28/10/2025).

Temuan tersebut langsung diamankan oleh petugas dan dilaporkan kepada Kepala Rumah Tahanan Balikpapan. Agus menegaskan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan serta tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran yang mengancam keamanan dan ketertiban di Rutan.

"Ini bukti nyata bahwa kami tidak akan lengah. Setiap upaya penyelundupan, sekecil apa pun, akan kami tindak tegas. Rutan Balikpapan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bebas dari narkoba dan barang terlarang," kata Agus.

Selanjutnya, barang bukti dan pengunjung yang bersangkutan telah diserahkan kepada Satuan Narkoba Kepolisian Resor Balikpapan untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

"Keberhasilan ini membuktikan kembali komitmen kami dalam perang total melawan narkoba. Seperti yang selalu diingatkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi bahwa zero narkoba adalah harga mati," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kendala gembong narkoba kelas internasional, Fredy Pratama belum tertangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba), Brigjen Eko Hadi menyatakan Fredy Pratama tak kunjung tertangkap karena kerap berpindah tempat.

"Kendala utamanya, yang dikejar lari-lari. Pindah-pindah sana sini. Kalau dia nongkrong di pojokkan udah kena," ujar Eko di Bareskrim, Rabu (22/10/2025).

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya masih berupaya untuk meringkus Fredy Pratama. Salah satu upaya itu dengan meminta Interpol untuk menerbitkan status red notice untuk Fredy.

"Ada, orang lari ke luar negeri. Ada prosedurnya. Dikirim ke hubinter. Hubinter bekerja sama dengan interpol dan lain-lain. Karena orangnya tidak ada di wilayah hukum kita," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Mabes Polri sebelumnya telah mengirimkan tim ke Thailand pada Selasa (4/6/2024). Tim tersebut berangkat berbarengan dengan proses pemulangan buronan nomor satu di Thailand, Chaowalit Thongduang. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih belum meringkus Fredy Pratama.

Adapun, Fredy Pratama merupakan pria kelahiran Banjarmasin. Dia memiliki beberapa julukan seperti The Secret, Airbag, Mojopahit dan termasuk Casanova. Setiap bulannya, jaringan Fredy disebut mampu selundupkan narkotika sebanyak 100 kg hingga 500 kg per bulan.

Dalam memuluskan bisnisnya, Fredy Pratama menyelundupkan narkoba dari kawasan ‘Segitiga Emas’ menggunakan kemasan teh China yang kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kendala gembong narkoba kelas internasional, Fredy Pratama belum tertangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba), Brigjen Eko Hadi menyatakan Fredy Pratama tak kunjung tertangkap karena kerap berpindah tempat.

"Kendala utamanya, yang dikejar lari-lari. Pindah-pindah sana sini. Kalau dia nongkrong di pojokkan udah kena," ujar Eko di Bareskrim, Rabu (22/10/2025).

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya masih berupaya untuk meringkus Fredy Pratama. Salah satu upaya itu dengan meminta Interpol untuk menerbitkan status red notice untuk Fredy.

"Ada, orang lari ke luar negeri. Ada prosedurnya. Dikirim ke hubinter. Hubinter bekerja sama dengan interpol dan lain-lain. Karena orangnya tidak ada di wilayah hukum kita," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Mabes Polri sebelumnya telah mengirimkan tim ke Thailand pada Selasa (4/6/2024). Tim tersebut berangkat berbarengan dengan proses pemulangan buronan nomor satu di Thailand, Chaowalit Thongduang. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih belum meringkus Fredy Pratama.

Adapun, Fredy Pratama merupakan pria kelahiran Banjarmasin. Dia memiliki beberapa julukan seperti The Secret, Airbag, Mojopahit dan termasuk Casanova. Setiap bulannya, jaringan Fredy disebut mampu selundupkan narkotika sebanyak 100 kg hingga 500 kg per bulan.

Dalam memuluskan bisnisnya, Fredy Pratama menyelundupkan narkoba dari kawasan ‘Segitiga Emas’ menggunakan kemasan teh China yang kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia.