Jakarta (ANTARA) - Platform layanan transportasi daring berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia menegaskan bahwa rumor yang mengatakan perusahaan akan hengkang dari Indonesia adalah tidak benar.

“Grab menegaskan bahwa rumor mengenai rencana keluar dari Indonesia adalah tidak benar,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Neneng mengatakan Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab selama lebih dari 10 tahun.

“Selama lebih dari satu dekade, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia,” ujar Neneng.

Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia.

“Komitmen ini tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran online, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi,” katanya.

Adapun sebelumnya, beredar rumor di internet bahwa Grab sedang mengevaluasi dampak finansial dari pembatasan komisi 8 persen pada layanan transportasi daring, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online atau ojol yang diumumkan pada awal Mei lalu.

Rumor tersebut mengatakan Grab tengah membahas pengenaan biaya yang lebih besar kepada konsumen dan mitra, meskipun ada perkiraan di mana kebijakan tersebut dapat memicu penurunan permintaan.

Selain itu, salah satu opsi terakhir yang dilaporkan sedang dibahas adalah penarikan sebagian dan keluarnya Grab dari pasar transportasi daring Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Neneng memastikan Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan, karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia membantah rumor yang beredar mengenai rencana Perusahaan keluar dari Indonesia.

"Grab menegaskan bahwa rumor mengenai rencana keluar dari Indonesia adalah tidak benar," ujar CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi melalui siaran pers, dikutip Kamis (4/6/2026).

Neneng menekankan bahwa Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab. Kami telah hadir untuk Indonesia selama lebih dari 10 tahun dan kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia," kata Neneng.

Selama lebih dari 1 dekade, lanjut Neneng, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia. Komitmen ini tecermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan pengantaran online, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Neneng menegaskan Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat," tandasnya.

Grab membantah rumor di media sosial yang menyebut perusahaan mempertimbangkan untuk keluar dari pasar Indonesia. Rumor ini menyebut penyebabnya kebijakan biaya komisi aplikator ojol turun dari 20% menjadi 8%.

"Rumor itu tidak benar," kata CEO Grab Indonesia Neneng dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, Rabu malam (3/6).

Ia menegaskan Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab, kami telah hadir untuk Indonesia selama lebih dari 10 tahun dan kami berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia," ujar dia.

Selama lebih dari satu dekade, kata dia, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia.

Neneng juga menyebutkan, Grab berkontribusi terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan pengantaran online, menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta program untuk Indonesia senilai lebih dari Rp 100 miliar bagi Mitra Pengemudi.

"Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan, karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat," ujar Neneng.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, rumor tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram ecommurz yang selama ini dikenal membagikan konten terkait startup. Dalam unggahan itu, disebut bahwa penyebab Grab mengkaji wacana untuk keluar dari pasar Indonesia yakni kebijakan penurunan komisi menjadi 8%. Namun kabar ini dibantah perusahaan.

Pada awal Mei, Neneng telah menyampaikan bahwa perusahaan masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang memuat penurunan komisi menjadi 8%, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan ini.

"Usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace," kata Neneng dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, pada awal Mei (4/5).

Grab akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan itu. "Guna memastikan kebijakan itu dapat mencapai tujuan dalam melindungi mitra pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri,” Neneng menambahkan.

Selain itu, Grab menyatakan akan menutup program langganan Akses Hemat bagi mitra pengemudi transportasi roda dua atau GrabBike. Hal ini diambil karena perusahaan menilai perlu adanya penyesuaian.

“Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi,” kata Neneng dalam pernyataan tertulis yang diterima Katadata.co.id, dua pekan lalu (20/5).

Neneng menjelaskan, penutupan program langganan ini juga dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Dampak Komisi 8% ke Diskon Aplikasi Ojol

Sejumlah ekonom memperkirakan diskon platform ojek online akan berkurang, jika komisi turun dari 20% saat ini menjadi 8%. Lalu, bagaimana dengan pendapatan pengemudi ojol?

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community atau Idiec Tesar Sandikapura memperkirakan perusahaan menyesuaikan model bisnis guna menjaga keberlanjutan operasional dan investasi teknologi, jika penurunan komisi 8% mulai diterapkan.

“Dampaknya bisa berupa efisiensi biaya, pengurangan subsidi maupun promo hingga evaluasi terhadap skema insentif,” kata Tesar kepada Katadata.co.id, Senin (11/5).

Hal itu akan membuat biaya yang dikeluarkan konsumen menjadi lebih besar. “Perubahan struktur komisi dapat berdampak pada harga layanan maupun perilaku konsumen,” Tesar menambahkan.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda dan Ekonom Prasasti Policy Center Piter Abdullah juga memproyeksikan diskon platform ojol akan berkurang, yang akan berdampak terhadap jumlah permintaan layanan.

Platform juga berpotensi menaikkan tarif layanan, guna mempertahankan margin. Tarif ojol saat ini merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Rinciannya sebagai berikut:

Analis, yang menolak disebutkan namanya, juga mengatakan bahwa aplikator berpotensi mengurangi pengeluaran promosi, yang populer dikenal sebagai insentif atau diskon konsumen.

Persentase pengemudi yang lebih tinggi tidak menjamin pendapatan pengemudi yang lebih tinggi, jika kebijakan itu mengurangi jumlah perjalanan, permintaan, insentif, dan investasi platform,” kata analis itu dikutip dari The Strait Times, pekan lalu.

“Mengatur pembagian komisi sebelum memahami bagaimana pendapatan dihasilkan adalah kesalahan mendasar,” analis itu menambahkan, seraya memperingatkan bahwa permintaan layanan berpotensi menurun.

Dampak Komisi Turun Jadi 8% ke Penghasilan Ojol

Berdasarkan hitungan The PRAKARSA, penurunan komisi menjadi 8% bisa meningkatkan pendapatan pengemudi ojol. Hal ini berdasarkan simulasi survei terhadap 660 pengemudi ojol di Jakarta dan Yogyakarta.

“Penurunan komisi dari 20% ke 8% bisa menambah pendapatan kasar pengemudi ojol rata-rata sebesar Rp 2,1 juta per bulan dari pendapatan order,” kata peneliti kebijakan sosial The PRAKARSA Pierre Bernando Ballo.

Namun, Pierre mengatakan hitungan bisa terjadi jika aplikator tidak melakukan penyesuaian tarif layanan maupun mengurangi promosi.

Sementara itu, Nailul menilai pemerintah perlu mempertimbangkan skema pembayaran transportasi online, ada dua harga, yaitu harga ke konsumen dan harga ke pengemudi. Harga ke konsumen terdiri dari biaya perjalanan, biaya platform, biaya lainnya, termasuk asuransi swasta. Sedangkan biaya untuk pengemudi hanya biaya perjalanan.

Oleh karena itu, penurunan potongan aplikator tidak lantas menaikkan penghasilan mitra driver ojol. “Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan yakni kenaikan tarif biaya perjalanan,” kata Nailul.

Di satu sisi, aplikator berpotensi mengurangi diskon kepada penumpang seiring menurunnya komisi yang diperoleh. Hal ini akan menurunkan permintaan layanan. “Pendapatan agregat pengemudi akan turun juga. Kecuali penumpang sudah tidak bergantung pada promo lagi,” ujar dia.

Piter juga menyampaikan, diskon dan promosi yang berkurang bisa menurunkan jumlah penumpang. “Ini perlu dipertimbangkan, karena berpotensi menjadi bumerang. Ketika jumlah penumpang turun, maka penghasilan mitra berpotensi turun,” ujar dia.

JAKARTA - Grab menepis kabar yang menyebut mereka akan meninggalkan Indonesia. Perusahaan layanan transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi tersebut menegaskan tetap berkomitmen tumbuh bersama masyarakat Indonesia serta mendukung penguatan ekonomi digital nasional.

Penegasan tersebut disampaikan CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu (3/6/2026). Neneng menekankan, Indonesia memiliki peran strategis bagi perjalanan dan perkembangan Grab selama lebih dari satu dekade terakhir. Grab Indonesia Tutup Program Langganan Akses Hemat untuk Driver GrabBike

Menurut Neneng, Grab akan terus menjalankan operasionalnya di Indonesia dengan tetap menghormati kebijakan pemerintah. Juga mendukung berbagai program yang mendorong ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Indonesia merupakan ekosistem yang sangat penting bagi Grab. Kami telah hadir lebih dari 10 tahun dan berkomitmen untuk terus berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selama beroperasi di Indonesia, Grab mengklaim telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat. Perusahaan juga menyebut berkontribusi terhadap sekitar setengah dari industri ride-hailing dan layanan pengantaran online di Indonesia.

Selain itu, Grab menyatakan telah membantu menciptakan sekitar 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ). Dukungan kepada mitra pengemudi juga terus dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Grab menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, mitra pengemudi, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Perusahaan menilai Indonesia bukan hanya pasar yang penting.

Indonesia juga menjadi bagian dari perjalanan panjang Grab dalam membangun layanan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan klarifikasi resmi ini, Grab berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait keberlangsungan operasional perusahaan di Indonesia.

Pada perayaan hari buruh lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait pemotongan besaran fee aplikator ojek online (ojol) menjadi 8% dari yang sebelumnya 20%. Kebijakan ini kerap dilihat sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan driver.

Namun, persoalan ini sejatinya hanyalah puncak gunung es. Di baliknya, terdapat trilema kepentingan antara driver, aplikator, dan konsumen yang sulit dipenuhi secara bersamaan.

Dalam ekosistem ojol, ketiga aktor ini punya kepentingan berbeda yang saling bertentangan. Aplikator membutuhkan margin yang cukup untuk menjaga profitabilitas demi memastikan keberlanjutan bisnis.

Di sisi lain, driver menginginkan pendapatan yang lebih besar dan mensejahterakan, sementara konsumen menginginkan tarif yang murah dengan layanan yang baik. Masalahnya, kebijakan yang menguntungkan satu pihak hampir selalu membawa konsekuensi bagi pihak lain.

Dari sisi driver, penurunan fee aplikator adalah tuntutan yang sudah lama disuarakan. Dengan komisi aplikator yang lebih kecil, secara langsung porsi pendapatan driver dari setiap order perjalanan akan meningkat.

Dalam jangka pendek, ini bisa menjadi “angin segar” bagi driver yang selama ini tertekan oleh skema bagi hasil yang dirasa kurang mensejahterakan.

Namun logika ekonomi tidak berhenti di situ. Aplikator bukan sekadar perantara yang mengambil potongan tanpa kontribusi, ada banyak biaya yang harus mereka tanggung, mulai dari pengembangan aplikasi, biaya pemasaran, hingga subsidi untuk menjaga supply dan demand tetap seimbang. Biaya-biaya ini tidak kecil dan berperan penting dalam ekosistem ojol.

Sejak pecahnya startup bubble pada 2023, model bisnis startup yang dulu mengandalkan “bakar uang” untuk merebut pasar sudah tak lagi relevan. Aplikator kini dituntut untuk mengembangkan model bisnis yang lebih sustain dan berorientasi pada profit.

GoTo Group bisa jadi contoh nyata, mereka baru mencatat profit pertamanya di kuartal I-2026, empat tahun setelah melantai di bursa.

Di sinilah kepentingan aplikator mulai berbenturan dengan kepentingan driver. Jika margin mereka tergerus, aplikator cenderung akan melakukan penyesuaian. Sayangnya, pilihan tak banyak. Aplikator dapat menaikkan tarif ke konsumen, atau efisiensi operasional yang berpotensi menurunkan kualitas layanan.

Apa pun pilihan yang diambil, kenaikan pendapatan driver dari penurunan fee bisa bersifat sementara atau bahkan terkompensasi oleh kebijakan lain dari aplikator.

Di sisi lain, konsumen juga sama pentingnya dalam trilema ini. Selama ini, keberhasilan model bisnis ojol di Indonesia sangat bergantung pada tarif yang relatif terjangkau. Harga murah bukan hanya strategi pemasaran, tetapi strategi yang mendorong tingginya permintaan.

Jika aplikator merespons penurunan fee dengan menaikkan tarif, maka konsumen akan menghadapi harga yang lebih mahal. Konsumen akan dihadapkan pada besarnya biaya transportasi yang harus mereka keluarkan.

Saat ini saja, berdasarkan survei BPS pada 2025, beban biaya transportasi menunjukkan pengeluaran yang lebih tinggi dari nilai ideal yang ditentukan World Bank sebesar 10% dari biaya hidup. Seperti di Bekasi (14%) dan Depok (16,3%).

Karena itu, potensi kenaikan tarif tersebut bisa berdampak langsung pada penurunan frekuensi penggunaan atau bahkan subtitusi ke moda transportasi lain yang lebih murah. Penurunan permintaan pada akhirnya juga kembali berdampak ke driver.

Secara relatif, penurunan permintaan juga menjadi lebih tinggi seiring potensi penambahan jumlah driver aktif imbas peningkatan fee yang mereka terima. Dengan begitu, jumlah order akan berkurang, waktu tunggu semakin lama, dan pada akhirnya pendapatan harian bisa kembali tertekan.

Sebaliknya, jika aplikator memilih untuk menahan kenaikan tarif, maka tekanan tidak akan hilang, melainkan hanya dialihkan ke sisi lain. Biasanya ke driver, dapat melalui pengurangan bonus, perubahan algoritma distribusi order, atau pengetatan syarat insentif. Pada akhirnya, driver tetap jadi pihak yang paling banyak menanggung beban penyesuaian.

Lebih jauh, persoalan trilema ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam dari ketenagakerjaan Indonesia, yakni: infromalitas.

Data BPS menunjukkan adanya lonjakan informalitas pekerja dari 56% pada 2020 menjadi 59,4% di tahun 2025. Menjadi driver ojol merupakan pilihan terakhir seiring terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal yang lebih mensejahterakan.

Pada laporan tahunannya, GoTo mencatat memiliki lebih dari 3 juta mitra driver, sementara Grab menyebut memiliki 700-800 ribu driver aktif per bulan.

Sebagai pembanding, jumlah tenaga kerja di industri makanan dan minuman hanya sebesar 1,39 juta orang. Survei Litbang Kompas menunjukkan 70% driver bekerja setiap hari, dengan separuhnya mencatat jam kerja di atas 9 jam dan sepertiga driver bekerja lebih dari 12 jam, jauh melampaui rata-rata pekerja formal Indonesia sebesar 41 jam per minggu.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak ada solusi sederhana dalam mengatur ekosistem ojol. Menurunkan fee aplikator memang terlihat sebagai kebijakan yang berpihak pada driver, tapi tanpa desain yang matang, ia hanya memindahkan beban dari satu pihak ke pihak lain.

Karena itu, perdebatan tidak seharusnya berhenti di besaran fee aplikator, melainkan bergerak lebih jauh untuk memahami dinamika keseluruhan ekosistem.

Untuk itu, kunci utamanya adalah transparansi. Driver berhak tahu bagaimana tarif dan insentif ditentukan, publik juga berhak menilai apakah margin yang ditetapkan aplikator memang wajar atau berlebihan.

Selain itu, perlu disadari bahwa perlindungan driver dapat dilakukan dengan kebijakan yang lebih fundamental seperti jaminan sosial, asuransi kerja, dan akses pembiayaan. Dengan begitu, kesejahteraan driver tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika tarif dan insentif platform.

Akhirnya, trilema ojol adalah cerminan dari tantangan yang lebih luas dalam ekonomi digital. Ia menghadirkan persoalan tentang bagaimana membagi nilai secara adil di antara aktor yang memiliki peran, risiko, dan kekuatan tawar yang berbeda. Ketergantungan antarpihak harus diposisikan sebagai bekal utama untuk membangun sinergi dalam upaya mencapai tujuan melewati persimpangan.

Perusahaan teknologi raksasa Grab Holdings bersiap memperkuat kendalinya di saham PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA). Aksi tersebut dilakukan dengan Grab yang akan mengonsolidasikan keuangan SUPA lewat anak usaha Grab yaitu GXS Bank.

Skenarionya, kepemilikan saham Singtel Alpha Investments Pte. Ltd di Superbank ke GXS Bank. Adapun GXS Bank merupakan anak usaha Grab di bidang perbankan digital.

Berdasarkan data kepemilikan saham SUPA per Mei 2026, Singtel Alpha Investments menggenggam sebanyak 7,36% dari total saham SUPA yang beredar. Sementara itu, proses pengalihan itu diperkirakan rampung pada Mei 2026.

Usai aksi itu, kepemilikan langsung dan tidak langsung Grab di Superbank akan meningkat menjadi lebih dari 50%.

“Dengan demikian, kinerja keuangan Superbank akan dikonsolidasikan ke dalam segmen layanan keuangan Grab,” tulis manajemen Grab dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (25/5).

Superbank merupakan bank digital di Indonesia yang didukung oleh sederet perusahaan teknologi besar seperti Grab, Emtek, Singtel, KakaoBank dan GXS Bank. SUPA melantai di Bursa Efek Indonesia pada Desember 2025 dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 1,6 miliar.

Aksi penawaran umum perdana saham atau IPO memperkuat struktur permodalan Superbank dan mengangkat statusnya menjadi bank KBMI 2. Klasifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut diberikan kepada bank dengan modal inti Rp 6 triliun hingga Rp 14 triliun.

Status KBMI 2 mencerminkan basis modal yang lebih kuat sekaligus memberi ruang lebih besar bagi Superbank untuk memperluas penyaluran kredit dan pengembangan produk.

Meski terjadi konsolidasi, Singtel tetap menjadi investor strategis untuk mendukung GXS Bank dan Superbank dalam memperluas inovasi serta inklusi keuangan di Indonesia.

Grab telah menjadi investor di Superbank sejak 2022. Menurut perusahaan, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan basis konsumen yang terus tumbuh dan semakin terdigitalisasi menjadi salah satu pasar layanan keuangan digital terbesar di dunia.

Ekosistem bisnis Grab dan OVO di sektor transportasi daring, pengantaran makanan, dan pembayaran digital dinilai menjadi keunggulan distribusi bagi Superbank. Selain itu, besarnya data transaksi di ekosistem Grab memperkuat kemampuan analisis kredit Superbank.

Transaksi ini juga sejalan dengan strategi GXS Bank untuk memperluas bisnis di Asia Tenggara sekaligus memperdalam kolaborasi antara Superbank dengan operasional GXS Bank di Singapura dan Malaysia.

Sejak meluncurkan aplikasi pada Juni 2024, Superbank tumbuh pesat dengan melayani lebih dari 6 juta nasabah di seluruh Indonesia dan mencatat lebih dari 1 juta transaksi harian. Hingga April 2026, sekitar 60% nasabah Superbank tercatat memiliki akun Grab dan/atau OVO.

Superbank juga membukukan laba tahunan penuh pertamanya pada tahun buku 2025. Pada April 2026, aset perseroan tumbuh 72% secara tahunan menjadi Rp 24 triliun atau sekitar US$ 1,4 miliar. Pendapatan bunga bersih juga meningkat 84% secara tahunan.

Mulai Mei 2026, hasil keuangan Superbank akan sepenuhnya dikonsolidasikan ke dalam segmen layanan keuangan Grab. Perseroan juga akan memperbarui panduan keuangan grup dalam paparan kinerja kuartal kedua 2026 pada Agustus mendatang.

Presiden sekaligus Chief Operating Officer Grab Alex Hungate mengatakan pihaknya bangga dengan pertumbuhan profitabel yang dicapai Superbank dalamdua tahun terakhir.

“Konsolidasi ini bertujuan memperdalam model tersebut dan memperluas dampaknya, sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang kami untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Alex.

Direktur Utama Superbank Tigor M. Siahaan menyambut baik langkah konsolidasi tersebut karena dinilai dapat memperkuat kolaborasi dalam ekosistem perusahaan.

“Dengan dukungan yang semakin terintegrasi dari Grab, kami optimistis dapat mempercepat inovasi produk, memperluas akses layanan keuangan digital, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih mulus, aman, dan relevan bagi jutaan nasabah di Indonesia,” kata Tigor.

Berdasarkan data pemegang saham per Mei 2026, Elang Media Visitama menjadi pemegang saham terbesar SUPA dengan kepemilikan 27,60%. Disusul Kudo Teknologi Indonesia sebesar 16,67%, A5-DB Holdings 15,95%, KakaoBank 8,55%, Singtel Alpha Investments 7,36%, Tiga Sira Sejahtera 2,83%, dan Glas Trust 1,92%.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) merespons rencana pemerintah yang akan kembali menggulirkan subsidi pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko menilai pemerintah perlu memprioritaskan penyaluran subsidi motor listrik kepada perusahaan ride hailing seperti Gojek hingga Grab agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol).

“Untuk subsidi motor listrik juga perlu dipikirkan prioritasnya. Misalnya, korporasi transportasi seperti Gojek bisa menjadi prioritas utama agar manfaatnya lebih besar,” ujar Moeldoko dikutip Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit yang ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026.

Pelaksanaan stimulus kendaraan listrik tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit kendaraan. Pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota apabila penyerapan pasar bergerak lebih cepat dari proyeksi awal.

Meski demikian, Moeldoko menilai skema subsidi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi pengemudi ojek online yang menggunakan kendaraan untuk kebutuhan operasional harian.

“Jangan sampai kuota 100.000 unit habis oleh first buyer yang sebenarnya mungkin tidak terlalu membutuhkan subsidi,” jelasnya.

Selain itu, Periklindo juga meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan insentif kendaraan listrik agar tidak berubah setiap tahun. Kepastian regulasi dinilai penting untuk mendukung perencanaan investasi dan strategi bisnis pelaku industri kendaraan elektrifikasi.

Sebagai pengingat, pemerintah sempat menggulirkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada 2024 yang dinilai mampu mendongkrak penjualan kendaraan listrik roda dua. Namun, penghentian subsidi pada 2025 membuat pasar motor listrik kembali melambat.

“Selain itu, subsidi juga diharapkan lebih terencana dan tidak berubah setiap tahun. Idealnya, kebijakan berlaku minimal tiga tahun sebelum dievaluasi kembali agar dunia usaha bisa menyusun perencanaan dengan baik,” pungkasnya.

Adapun implementasi subsidi motor listrik pada 2024 melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tercatat mampu mengakselerasi pasar kendaraan listrik roda dua di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), realisasi penyaluran subsidi motor listrik mencapai 62.541 unit sepanjang 2024. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11.532 unit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persaingan usaha yang semakin ketat membuat tantangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak lagi sebatas permodalan. Perubahan pola belanja masyarakat ke platform digital juga mendorong pelaku usaha mencari cara baru untuk memperluas pasar dan menjaga penjualan tetap tumbuh.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan UMKM semakin bergeser, mulai dari akses promosi, integrasi ke platform digital, hingga peluang bertemu langsung dengan konsumen. Untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menggelar BCA UMKM Fest 2026 yang tahun ini dikolaborasikan dengan Pagelaran Sabang Merauke di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, pada 20-23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan ribuan UMKM dari berbagai sektor seperti makanan dan minuman, fesyen, kecantikan, hingga hobi.

Selain digelar secara luring, festival juga berlangsung secara daring melalui platform Grab dan Blibli pada 1 Agustus hingga 20 September 2026.

Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat produk lokal Indonesia.

“BCA berupaya menghadirkan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi pengunjung, di mana budaya tidak hanya hadir di atas panggung pertunjukan, tetapi juga terasa melalui karya, produk, dan kreativitas para pelaku UMKM,” kata Antonius dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, dukungan terhadap UMKM kini tidak hanya berupa pembiayaan usaha, tetapi juga pendampingan pemasaran, onboarding ke platform digital, hingga edukasi pengembangan bisnis.

BCA juga mencatat program pendampingan UMKM mulai diarahkan untuk memperluas akses pasar ekspor. Pada 2025, sebanyak 19 UMKM binaan BCA mengikuti Trade Expo Indonesia dan membuka peluang bisnis ke 33 negara dengan potensi transaksi mencapai Rp110,9 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Super Bank Indonesia Tbk (IDX: SUPA) atau Superbank, bank dengan layanan digital yang didukung Grab, Emtek, Singtel, KakaoBank, dan GXS Bank, melanjutkan momentum pertumbuhan bisnis yang kuat pada awal kuartal II 2026. Hingga April 2026, Superbank membukukan laba sebelum pajak (profit before tax/PBT) sebesar Rp 142 miliar atau tumbuh signifikan 1.528,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kinerja positif tersebut mencerminkan keberhasilan strategi pertumbuhan berbasis ekosistem yang dijalankan secara disiplin dan prudent pasca-initial public offering (IPO) pada Desember 2025.

Pertumbuhan bisnis Superbank ditopang ekspansi kuat di berbagai lini utama. Total aset meningkat 71,5 persen secara tahunan menjadi Rp 24 triliun, sejalan dengan penyaluran kredit yang mencapai Rp 12,2 triliun atau tumbuh 55,4 persen.

Pertumbuhan kredit itu salah satunya didorong semakin luasnya penetrasi produk Pinjaman Atur Sendiri (PAS) melalui berbagai touchpoint strategis dalam ekosistem digital.

Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 98,4 persen secara tahunan menjadi Rp 15,1 triliun. Kondisi itu mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan inovasi Superbank.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) meningkat 84,5 persen menjadi Rp 671 miliar, seiring pertumbuhan bisnis yang sehat dan efisiensi operasional berbasis digital-first.

Momentum pertumbuhan tersebut juga diperkuat semakin dalamnya integrasi Superbank dengan ekosistem digital para pemegang sahamnya.

Superbank terus menghadirkan layanan perbankan yang seamless dan relevan melalui berbagai inovasi berbasis ekosistem, termasuk peluncuran “Kartu Untung” bersama KakaoBank serta integrasi PAS yang memungkinkan pengguna dalam ekosistem Grab dan OVO mengakses layanan pinjaman secara langsung tanpa perlu berpindah aplikasi atau mengunduh aplikasi Superbank secara terpisah.

Inovasi itu melengkapi berbagai integrasi strategis sebelumnya, seperti pembukaan rekening langsung di aplikasi Grab sejak Juni 2024 serta layanan “OVO Nabung by Superbank” yang terus memperluas akses layanan keuangan digital secara aman, praktis, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Grab Indonesia mengumumkan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi mitra ojek online (ojol) atau pengemudi GrabBike. Tujuannya, agar ojol menerima penghasilan lebih baik.

"Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi. Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak," tulis Grab dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5).

Sementara itu, layanan GrabBike Hemat bagi konsumen tetap ada, tetapi dengan tarif yang berbeda. Akan ada kenaikan tapi dipastikan tetap lebih terjangkau bagi pelanggan.

"Penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat," imbuh Grab.

Kemudian, untuk layanan perjalanan lain seperti GrabBike Standar dipastikan tidak ada perubahan, terutama dari sisi tarif bagi konsumen.

"Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga," kata Grab melanjutkan.

Dalam keterangan tersebut, Grab Indonesia memastikan kesejahteraan pengemudi ojol merupakan prioritas utama. Salah satunya dengan terus mengupayakan pendapatan pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

Selain itu, Grab Indonesia memastikan akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, di antaranya Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Grab menanggung iuran bagi mitra berprestasi, serta asuransi kecelakaan tambahan.

Kemudian, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).

"Grab Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike) nantinya akan berjalan dengan lancar," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, Jakarta – Kebijakan platform Gojek dan Grab yang menghentikan program paket hemat memicu reaksi beragam dari masyarakat. Langkah korporasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna setia terkait potensi lonjakan biaya mobilitas harian yang kian mahal.

Penghapusan fitur ini berlatar belakang desakan pembenahan struktur tarif demi menjaga kesejahteraan mitra pengemudi (driver) di tengah tekanan ekonomi makro.

Bagi konsumen kelas pekerja dan komuter, kehadiran paket murah selama ini menjadi katup penyelamat anggaran transportasi. Penghapusan skema ini memaksa pengguna menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka.

Rinel (23), seorang pengguna setia Gojek, mengakui fitur hemat sangat membantu mobilitasnya di tengah keterbatasan daya beli. Kehilangan opsi bertarif rendah ini membuatnya cemas, mengingat kenyamanan layanan ojol selama ini menjadikannya pilihan utama dibanding moda transportasi

“Harga yang murah dan nyaman membuat saya terus memakai gojek di bandingkan aplikasi ojek onlinenya,” kata Rinel kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Kekhawatiran senada diungkapkan oleh Ayeisha (24). Sebagai konsumen, dia menyayangkan hilangnya opsi dengan pengeluaran lebih rendah tersebut. Meski tidak akan berhenti menggunakan layanan ojol secara total karena faktor kebutuhan, dia memilih strategi mitigasi dengan memangkas intensitas perjalanan.

"Saya pribadi tidak akan berhenti layanan Gojek/Grab, hanya mengurangi frekuensi penggunaannya saja," ungkap Ayeisha.

Opsi beralih ke moda transportasi lain juga mulai dipertimbangkan oleh pengguna. Shafis (23) menyatakan hilangnya paket murah membuka kemungkinan baginya untuk mencari alternatif platform atau beralih menggunakan transportasi umum. Kendati demikian, faktor kecepatan tetap membuat layanan reguler ojol sulit ditinggalkan sepenuhnya selama kenaikan tarif biasa tidak terlampau drastis.

“Masih pakai ojol kalau tarif biasa tidak naik banget, karena butuh cepatnya,” kata Shafis.

Meski demikian, tidak semua pengguna mengeluh. Dukungan terhadap aspek kesejahteraan ini disuarakan oleh Clau (23) dan Fauzan (23). Clau merasa iba mendengar keluhan para pengemudi mengenai potongan komisi yang sangat besar dari program hemat tersebut.

Sementara itu, Fauzan menilai penghapusan kebijakan ini merupakan langkah tepat agar para mitra pengemudi tetap sejahtera dan mampu bertahan di tengah kenaikan biaya operasional akibat harga BBM yang merangkak naik.

“Semoga setelah ini ada perbaikan tata kelola transportasi online secara menyeluruh,” kata Fauza.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Grab Indonesia menutup Program Langganan Akses Hemat bagi mitra transportasi daring atau pengemudi ojek online (ojol) GrabBike sebagai bagian dari penyesuaian layanan dan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem bisnis transportasi digital. Meski demikian, layanan GrabBike Hemat bagi konsumen dipastikan tetap tersedia.

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah perusahaan menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik bagi mitra pengemudi.

“Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi. Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Dari sisi konsumen, Grab memastikan layanan GrabBike Hemat tetap beroperasi dengan skema penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur. Perusahaan juga menegaskan belum ada perubahan tarif untuk layanan GrabBike Standard.

“Grab Indonesia menegaskan bahwa layanan GrabBike Hemat untuk konsumen akan tetap tersedia dengan penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat. Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga,” tuturnya.

Grab menilai penyesuaian tersebut perlu dilakukan mengingat industri ride hailing masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tarif layanan, pendapatan mitra pengemudi, dan keberlanjutan bisnis platform digital.

Neneng menegaskan kesejahteraan mitra pengemudi tetap menjadi prioritas perusahaan. Karena itu, Grab menyatakan akan melanjutkan sejumlah program kesejahteraan yang telah berjalan, mulai dari Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran ditanggung perusahaan bagi mitra berprestasi, asuransi kecelakaan tambahan, beasiswa GrabScholar untuk anak mitra pengemudi, program umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, hingga kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).

Lebih lanjut, Grab juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol dengan membatasi potongan aplikator maksimal 8% serta memberikan perlindungan BPJS Kesehatan.