IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Tabel ini disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025, sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan tabel konversi tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ditandatangani oleh menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS RI.

”Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5.

Penerapan ISIC Revision 5 direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020.

Sehari sebelumnya (18/12/2026), BPS mengundangkan KBLI 2025 dalam bentuk Peraturan Badan Pusat Statistik No 7 Tahun 2025. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

”Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artifiical intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada kesempatan yang sama.

Untuk mendukung transisi atas pembaruan tersebut, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode, mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha yang paling rinci (5 digit).

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut. Pertama, perubahan satu-ke-satu (one to one) di mana satu kode pada KBLI 2020 langsung dipetakan ke satu kode pada KBLI 2025.

Kedua, pemecahan satu kode pada KBLI 2020 menjadi beberapa kode yang lebih spesifik pada KBLI 2025 (one to many). Ketiga, penggabungan beberapa kode pada KBLI 2020 menjadi satu kode baru pada KBLI 2025 (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Amalia menegaskan perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Pelaku usaha tidak perlu khawatir bahwa izin yang lama menjadi tidak sah.

”Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS (Online Single Submission)/AHU(Administrasi Hukum Umum) jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI dan SEB mengenai implementasi penyesuaian KBLI 2025 hadir untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran berusaha bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

“Semua proses terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga lebih efisien dan akuntabel,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Pembaruan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan berbagai kegiatan statistik strategis ke depan.

Salah satu agenda utama yang akan mengacu pada KBLI terbaru tersebut adalah Sensus Ekonomi 2026. Dalam sensus ini, seluruh proses pencatatan dan pengelompokan aktivitas ekonomi di Indonesia akan menggunakan KBLI 2025 sebagai rujukan utama.

Sensus Ekonomi 2026 menuntut sistem klasifikasi yang mampu menangkap dinamika dan keragaman aktivitas ekonomi secara tepat dan akurat.

Melalui pembaruan KBLI 2025, BPS berharap dapat menggambarkan struktur perekonomian nasional secara lebih utuh, termasuk mencatat berbagai jenis usaha dan aktivitas ekonomi baru yang tumbuh pesat namun sebelumnya belum terakomodasi secara memadai.

BPS memastikan KBLI 2025 akan diimplementasikan secara operasional dalam seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan membantu meningkatkan ketepatan pengelompokan.

"Dengan menggunakan teknologi AI, pengklasifikasian aktivitas ekonomi di masyarakat berdasarkan KBLI 2025 akan tercatat secara lebih akurat," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12) dikutip Senin (22/12).

Selain digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026, KBLI 2025 juga menjadi dasar pemutakhiran Statistical Business Register serta dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai statistik resmi BPS.

Statistik ekonomi yang akurat menjadi kunci dalam analisis dan perumusan berbagai kebijakan. Pemerintah memerlukan gambaran yang jelas mengenai struktur perekonomian, lapangan kerja, dan potensi ekonomi nasional untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini akan tercatat melalui Sensus Ekonomi 2026.

Dengan diluncurkannya KBLI 2025, peranan BPS menjadi sangat penting dalam menyiapkan fondasi statistik yang kuat untuk memberikan arah pembangunan perekonomian nasional melalui Sensus Ekonomi 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

KBLI 2025 diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Klasifikasi ini dirancang oleh BPS untuk mengelompokkan berbagai aktivitas ekonomi ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 yang terus diperbarui mengikuti kebutuhan zaman agar bisa tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan aktivitas ekonomi.

"Penyempurnaan KBLI dilakukan setiap 5 tahun sekali agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan aktivitas ekonomi," ujar Amalia dalam konferensi pers Rilis KBLI 2025 di kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

Dalam KBLI 2025, terdapat kategori baru yang dipecah dari kategori "Informasi dan Komunikasi" dalam KBLI 2020.

Kategori tersebut adalah "Aktivitas Penerbitan, Penyiaran, serta Produksi dan Distribusi Konten", dan "Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultansi, Infrastruktur Komputer, dan Jasa Informasi Lainnya".

Pemecahan kategori tersebut mengacu terhadap rekomendasi International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 5 yang dikeluarkan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC).

"Kategori J, informasi dan komunikasi terpecah menjadi dua, yaitu kategori J dan K dimana kategori J adalah aktivitas penerbitan penyiaran serta produksi dan distribusi konten sementara kategori yang kedua adalah untuk menangkap aktivitas telekomunikasi pemrograman komputer, konsultansi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia menjelaskan dalam KBLI 2025 terdapat beberapa kategori yang tetap, tetapi ada penyesuaian nama.

"Sebagai contoh kategori C yang pada KBLI 2020 adalah industri pengolahan kemudian pada KBLI 2025 namanya disederhanakan menjadi industri," ujar Amalia.

Selain itu, terdapat kategori yang mengalami recoding atau penyesuaian karena adanya kategori baru.

"Untuk kategori berikutnya itu di-recoding kategori karena kategori J tadi pecah menjadi J dan K sehingga yang di bawahnya ada penyesuaian kode dari kategori," tambahnya.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dan sedang memasuki tahap finalisasi.

KBLI 2025 akan menjadi dasar dan referensi utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta menjadi informasi kunci bagi seluruh dunia usaha khususnya terkait layanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) dan menentukan Daftar Prioritas Investasi.

"Juga menjadi panduan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya dalam penetapan golongan atau kelompok sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya dalam memberikan layanan perizinan dan investasi," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam siaran pers, dikutip Senin (8/12/2025).

KBLI merupakan kode yang menggambarkan pengelompokan lapangan usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

KBLI menjadi panduan penting bagi seluruh pelaku usaha dan bisnis, khususnya terkait dengan layanan Perizinan Berusaha dan penetapan Bidang Usaha Investasi.

Penyusunan KBLI mengikuti standar internasional yaitu International Standard Industrial Classification (ISIC) yang dirilis oleh United Nations of Statistical Division (UNSD). ISIC telah direvisi beberapa kali, terakhir dengan versi terbaru ISIC Revision 5 yang dirilis 2024.

KBLI merupakan adaptasi ISIC untuk konteks nasional guna memastikan keterbandingan data nasional dengan standar internasional. Penyempurnaan KBLI dilakukan setiap 5 tahun sekali, merujuk pada Rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC). KBLI yang terakhir diterbitkan oleh BPS adalah KBLI 2020 (Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020).

“KBLI perlu terus dilakukan penyempurnaan sesuai rekomendasi CEISC, agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan dan kebutuhan zaman," ujar Susiwijono.

Terungkap beberapa pertimbangan perlunya penyempurnaan KBLI yakni, dinamika ekonomi global, sehingga muncul sektor usaha baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020.

Kedua, transformasi teknologi digital, pengembangan AI, monetisasi media sosial (aktivitas content creator), hadirnya aset kripto.

Ketiga, perubahan model bisnis, seperti konsep Factoryless Goods Producers (FGP). Keempat, isu lingkungan akibat perubahan iklim, seperti halnya aktivitas Carbon Capture Storage (CCS) dan lain-lain.

(NIA DEVIYANA)