IDXChannel- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ribuan aset tanah milik pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Selatan (Sulsel) belum tersertifikasi.

Ribuan bidang tanah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum hingga merugikan negara.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama antara KPK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar.

“KPK mencatat terdapat 27.969 bidang tanah milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang belum memiliki sertifikat, dengan estimasi nilai mencapai sekitar Rp27,5 triliun. Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berisiko menimbulkan sengketa, hilangnya aset daerah, hingga membuka celah praktik korupsi,” ujar Budi melalui pesan singkatnya, Minggu (3/4/2026).

Ia menegaskan, aset yang belum tersertifikasi sangat rentan dikuasai pihak lain tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Selain itu, potensi pemanfaatan aset juga bisa hilang apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Tanah yang belum tersertifikasi ini sangat berisiko dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain tanpa kontribusi bagi kas daerah. Di sisi lain, potensi pendapatan dari pemanfaatan aset bisa hilang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, KPK bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Sulsel mendorong percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari pengamanan aset daerah serta pembenahan tata kelola sektor pertanahan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCP) tahun 2025, rerata nilai 25 kabupaten/kota di Sulsel berada pada level merah dengan skor 61,58, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulsel mencatatkan skor 79,18.

Menurut Budi, capaian tersebut menunjukkan masih adanya celah perbaikan, terutama dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Pengelolaan BMD menjadi area dengan skor terendah. Indikator regulasi dan kebijakan baru mencapai 27 persen, sementara akuntabilitas penertiban berada di angka 46 persen. Ini menunjukkan masih banyak ruang pembenahan yang harus dilakukan,” tutur dia.

Untuk itu, KPK bersama ATR/BPN dan pemerintah daerah menetapkan Sulsel sebagai proyek percontohan (piloting project) dalam transformasi layanan pertanahan dan tata ruang melalui sembilan program unggulan.

Program tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), hingga sensus pertanahan berbasis geospasial.

Selain itu, turut didorong integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

KPK juga menyoroti persoalan di sektor perizinan dan penerimaan daerah yang masih menyimpan celah praktik korupsi, mulai dari proses perizinan yang berbelit dan kurang transparan, hingga lemahnya pengawasan penerimaan pajak dan retribusi.

“Kami berharap melalui pelaksanaan program-program ini, tata kelola aset dan keuangan daerah dapat semakin akuntabel, pendapatan asli daerah meningkat, serta layanan publik menjadi lebih baik,” ujar Budi.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut saat ini sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja.

Menurutnya kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap tanah masih sangat terbatas, dan mengakibatkan perekonomian yang belum merata hingga saat ini. Padahal akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan.

"Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Oleg Sebab itu, Nusron mengatakan program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan atas kepemilikan tersebut dengan melakukan restrukturisasi distribusi tanah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang.

"Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan," tutur dia.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan pemanfaatan tanah dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap praktik penguasaan lahan yang berlebihan oleh segelintir pihak, termasuk melalui penertiban izin dan evaluasi hak guna usaha (HGU) yang dinilai tidak produktif.

Nusron menambahkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari luas tanah yang didistribusikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan kepada penerima manfaat akan terus ditingkatkan, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga integrasi dengan ekosistem industri.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa saat ini sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja.Menurutnya kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap tanah masih sangat terbatas, dan mengakibatkan perekonomian yang belum merata hingga saat ini.

Padahal menurutnya akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan. "Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?



Oleg Sebab itu, Nusron mengatakan program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan atas kepemilikan tersebut dengan melakukan restrukturisasi distribusi tanah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang.

"Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan," tambahnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan pemanfaatan tanah dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap praktik penguasaan lahan yang berlebihan oleh segelintir pihak, termasuk melalui penertiban izin dan evaluasi hak guna usaha (HGU) yang dinilai tidak produktif.

Nusron menambahkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari luas tanah yang didistribusikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan kepada penerima manfaat akan terus ditingkatkan, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga integrasi dengan ekosistem industri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan legalitas tanah ulayat di sejumlah daerah, salah satunya di Riau. Upaya ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus menekan potensi konflik lahan.

Kementerian ATR/BPN bersama Badan Pertanahan Nasional menggelar sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini diikuti camat, kepala desa, hingga pemangku adat.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Rezka Oktoberia mengatakan, program ini bertujuan melindungi hak masyarakat adat. “Program pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat adat,” kata Rezka dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Rezka menjelaskan, pendaftaran tidak mengubah status kepemilikan tanah ulayat menjadi milik negara. Tanah tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat, sementara negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Ia menambahkan, program ini bersifat pilihan. “Keputusan tetap berada di tangan masyarakat hukum adat,” kata Rezka.

Rezka menyebut Riau masuk dalam delapan wilayah prioritas nasional pada 2026. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu lokasi awal pelaksanaan program.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra mengatakan, saat ini telah terinventarisasi tujuh bidang tanah ulayat di Pelalawan. Data tersebut menjadi tahap awal dalam proses pengadministrasian.

Nurhadi menilai penataan administrasi pertanahan dapat mengurangi potensi sengketa. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku adat.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengatakan, sosialisasi ini membantu pemerintah daerah memahami tata kelola tanah ulayat. “Melalui forum ini, kita ingin semua pihak memahami apa yang harus dilakukan agar tanah ulayat tetap terjaga, bisa diwariskan, sekaligus memiliki kepastian hukum,” kata Zukri.

Zukri menilai legalitas tanah dapat meningkatkan perlindungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat adat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyelesaian konflik pertanahan dan penataan agraria masih menjadi tantangan di daerah. Penguatan sinergi antarinstansi penting dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan.

Dalam konteks itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dan Kementerian ATR/BPN memperkuat kolaborasi dalam penanganan persoalan pertanahan. Penguatan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara jajaran Polda Sumatera Barat dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.

Kapolda Sumatera Barat Gatot Tri Suryanta mengatakan, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kolaborasi dan sinergi yang kita bangun ini bukan sekadar hubungan antar instansi, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Gatot dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Menurut Gatot, penanganan persoalan agraria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Peran Polri dan ATR/BPN dinilai saling melengkapi, terutama dalam penyelesaian sengketa dan percepatan program pembangunan.

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi, kata dia, Polda Sumbar menobatkan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia Sahabat Kapolda Sumatra Barat.

Di sisi ATR/BPN, penguatan kolaborasi diharapkan dapat mendukung pencegahan mafia tanah, penyelesaian konflik, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait pertanahan. Langkah ini juga mencakup percepatan sertifikasi tanah dan penguatan kepastian hukum.

“Sinergi dan kolaborasi sangat diperlukan terutama untuk mengurai permasalahan pertanahan dan agraria di ranah minang demi kepentingan masyarakat banyak, dengan mendukung pencegahan mafia tanah, membantu penyelesaian konflik pertanahan, edukasi, hingga sosialisasi,” kata Rezka.

Menurutnya, dukungan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Efektivitas penanganan persoalan pertanahan akan bergantung pada konsistensi koordinasi antarinstansi. Sinergi antara penegakan hukum dan tata kelola agraria dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung stabilitas pembangunan daerah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diklaim Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, merupakan aset negara.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono mengatakan berdasarkan data yang tercatat di pihaknya, bidang tanah tersebut terdaftar atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ia menjelaskan bidang tanah itu berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nomor 17 dan nomor 19. Lahan tersebut sebelumnya berasal dari Kementerian Perhubungan bekas hak pakai yang diterbitkan pada 1988.

"Kemudian, diterbitkan HPL tahun 2008 atas nama PT KAI," kata Iljas Tedjo dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Ia menegaskan lahan tersebut merupakan aset negara, sehingga harus dipertahankan.

Dalam kesempatan sama, Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan mengatakan lahan milik perseroan di kawasan Tanah Abang berada di tiga lokasi.

Dua lokasi merupakan lahan berhimpitan dengan HPL nomor 17 dan 19 yang disebut sebagai tanah bongkaran. Satu lokasi lainnya berada di Pasar Tasik.

"Tanah (milik) Kereta Api di sana ada tiga lokasi. Pertama itu ada lokasi di Pasar Tasik seluas 1,3 hektare. Kemudian ada lagi yang dua tanah berhimpitan kita sebut tanah bongkaran, itu sesuai dengan sertifikatnya HPL nomor 17 dan 19 dengan total sekitar 3 hektare," ujar Dody.

Lahan di Tanah Abang ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat berupa 500 unit rumah susun (rusun). Pembangunan ini akan melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun, lahan itu sebelumnya diklaim Hercules bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap terdapat lahan potensial seluas 37.709 hektare (ha) yang dapat digunakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menjelaskan, penyediaan lahan tersebut krusial dalam rangka mendukung pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan serta pengembangan kota satelit baru.

Dalam penjelasannya, langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan di kota-kota besar sekaligus memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," kata Nusron dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, Nusron menyebut saat ini pihaknya tengah memetakan lahan potensial tersebut tersebar di lintas pulau, mulai dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Khusus untuk pengembangan kota satelit, Kementerian ATR/BPN mematok standar kebutuhan lahan minimal berkisar antara 30-120 hektare per lokasi.

Sementara itu, pengembangan kawasan hunian tertentu yang lebih masif diperkirakan bakal menyerap lahan seluas 100 hektare atau lebih per titik.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut ketersediaan tanah dengan status clear and clean merupakan syarat mutlak agar percepatan pengembangan 3 Juta Rumah dapat tercapai.

"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ungkap Maruarar.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah mengakselerasi program 3 Juta Rumah pada tahun ini. Di mana, program ini merupakan bagian dari program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Prabowo sempat melakukan kunjungan ke area padat permukiman di bantaran rel kereta api Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/3/2026).

"Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 kilometer dari Pusat Kota Jakarta," kata Prabowo dalam akun Instagram resminya.

Prabowo memastikan akan mulai mempercepat pengembangan hunian layak khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia mengaku bertekad untuk dapat menghadirkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Insyallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk Masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan aset negara di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), meski sempat diklaim pihak lain.

Penegasan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Ara, sapaan akrab Maruarar, menyebut lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 500 unit rumah susun (rusun) bagi masyarakat. Proyek itu rencananya melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Saya senang tadi soal tanah (di lahan) Kereta Api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara, sudah disampaikan seperti itu," kata Ara kepada wartawan, Kamis (16/4).

Namun, klaim tersebut berseberangan dengan pernyataan Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, yang menyebut lahan itu bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

Perbedaan pandangan itu bahkan sempat memicu adu argumen antara Ara dan Hercules, yang terekam dalam video di akun Instagram Ara 5 April lalu.

[Gambas:Youtube]

Dalam video tersebut, Ara mempertanyakan status lahan dan menegaskan negara tidak boleh kalah dalam sengketa semacam ini.

"Ini saya menganggap bahwa hukumnya udah beres ya. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian," ujar Ara.

Saat peninjauan lokasi, perdebatan dengan Hercules pun terjadi. Ara menegaskan tujuannya untuk pembangunan rumah rakyat, bukan kepentingan pengembang.

"Bapak Hercules, saya hormati pendapatnya. Saya datang ke sini baik-baik, saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," ucap Ara.

Hercules tetap bersikukuh dengan klaimnya dan mengaku memiliki bukti kepemilikan yang lengkap.

"Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules," kata Ara.

"Kami punya bukti semua lengkap," jawab Hercules.

Hercules juga menyinggung soal hak pengelolaan lahan (HPL) dalam perdebatan tersebut.

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," ujarnya.

Ara menambahkan pemerintah akan kembali membahas pemanfaatan aset tersebut dalam rapat bersama Badan Pengelola BUMN pada Jumat (17/4), termasuk menghadirkan penjelasan teknis dari Kementerian ATR/BPN terkait status lahan di Tanah Abang.

"Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen (direktur jenderal) dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara," pungkas Ara. 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut 10 kota baru akan segera disurvei bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat pengembangan kawasan tersebut.

Dia mengatakan pihaknya akan membentuk tim bersama dengan Kementerian ATR/BPN guna melakukan survei langsung ke 10 lokasi kota baru yang telah diidentifikasi dalam rangka percepatan pembangunan perumahan rakyat.

"Kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu," kata Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Kamis.

Survei tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima data awal terkait rencana pengembangan 10 kota baru yang sedang disiapkan pemerintah. Ke-10 kota baru itu untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif.

Ara menyebutkan data tersebut diperoleh dari Menteri ATR/BPN yang telah menyerahkan sejumlah lokasi potensial untuk ditindaklanjuti. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar 10 kota tersebut antara lain Tangerang, Banten; Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya Batang, Jawa Tengah; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat pula beberapa titik lain di wilayah Jawa Timur yang turut masuk dalam daftar pengembangan kota baru tersebut.

"Kami mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru diantaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Dari Serdang, Kubu Raya. Kemudian beberapa titik lainnya di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami," ujarnya.

Meski demikian, Menteri PKP belum merinci lebih jauh mengenai lokasi-lokasi tersebut karena bergegas meninggalkan lokasi usai pertemuan dengan Menteri ATR/BPN.

Sebelumnya, pemerintah telah merancang kebijakan pemanfaatan kawasan strategis untuk pembangunan rumah rakyat guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar lahan negara di lokasi premium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Presiden juga menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk segera menyiapkan lahan yang dapat digunakan dalam pembangunan perumahan secara cepat dan terukur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan di Tanah Abang yang diklaim Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, merupakan aset negara.

Penegasan itu disampaikan setelah ia menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Ara, sapaan akrab Maruarar, menyatakan lahan di kawasan Tanah Abang tersebut merupakan aset negara melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). Lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat berupa 500 unit rumah susun (rusun). Pembangunan ini akan melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun, lahan itu sebelumnya diklaim Hercules bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

"Saya senang tadi soal tanah (di lahan) Kereta Api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara, sudah disampaikan seperti itu," kata Ara kepada wartawan.

Ia menambahkan pada Jumat besok (17/3) ia akan mengikuti rapat di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) untuk membahas pemanfaatan aset milik negara melalui BUMN dalam pembangunan rumah rakyat.

Menurut Ara, dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian ATR/BPN juga akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait status kepemilikan lahan di Tanah Abang.

"Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen (direktur jenderal) dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara," ujarnya.

Polemik soal kepemilikan tanah di Tanah Abang dengan Hercules terekam dalam video yang diunggah Ara di akun Instagramnya pada 5 April lalu. Dalam video tersebut, terlihat ada perdebatan antara Ara dan Hercules.

Dalam video, awalnya Ara terlihat berbincang dengan sejumlah pihak, salah satunya Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Ia bertanya soal lahan di Tanah Abang itu. Lantas Bobby mengatakan lahan itu kini dikuasai oleh ormas secara ilegal.

Ara pun kembali bertanya soal status lahan. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dengan kondisi itu.

"Ini saya menganggap bahwa hukumnya udah beres ya. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian," kata Ara.

Video lalu memperlihatkan Ara dan rombongan meninjau sebuah lahan. Di momen ini, Maruarar sempat berdebat dengan Hercules soal kepemilikan lahan.

Hercules meyakini lahan itu bukan punya negara. Ia mengaku memiliki bukti lengkap.

"Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules," kata Ara.

"Kami punya bukti semua lengkap," jawab Hercules.

"Bapak Hercules, saya hormati pendapatnya. Saya datang ke sini baik-baik, saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," ucap Ara.

Video kemudian memperlihatkan Hercules menjelaskan soal hak pengelolaan lahan (HPL).

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," kata Hercules.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) percepatan sertifikasi tanah wakaf ditandatangani oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. MoU tersebut diklaim untuk memberikan kepastian hukum atas aset wakaf sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan umat.

“Melalui nota kesepahaman ini, semoga kita dapat bersinergi secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026).

“Saya juga minta para Kepala Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti kesepahaman ini dengan langkah-langkah konkret di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Dia menjelaskan, sertifikasi tanah wakaf menjadi prioritas karena memiliki nilai strategis dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyambut baik kerja sama tersebut. Dia menilai percepatan sertipikasi tanah wakaf sangat penting untuk melindungi aset umat dari potensi sengketa sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan optimal bagi masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini BPN yang secara terus menerus memberikan perhatian kepada kami dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf milik NU. Mudah-mudahan MoU ini bisa memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendaftaran tanah baik pertama kali maupun pemeliharaan data untuk tanah wakaf, tanah aset badan hukum, serta tanah milik pengurus dan anggota PWNU DKI Jakarta.

Selain itu, kerja sama juga meliputi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait persiapan serta pelaksanaan pendaftaran tanah, pemberian asistensi dalam pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan, serta pengembangan bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya MoU ini, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PWNU DKI Jakarta berharap proses legalisasi tanah wakaf di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat. Kepastian hukum atas tanah wakaf diharapkan mampu memperkuat fungsi sosialnya dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

PALU - Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak stabil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan ketahanan pangan menjadi prioritas nasional. Karena itu, Kementerian ATR/BPN menerapkan pembatasan alih fungsi lahan sawah maksimal hanya 11% dari total Lahan Baku Sawah (LBS), sementara sekitar 89% sisanya wajib dilindungi.

“Dalam situasi dunia yang seperti ini, yang paling gawat adalah pangan sama energi. Jangan sampai kita punya duit, tapi tidak ada pangan yang bisa dibeli,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).

Dengan pembatasan yang dilakukan artinya hanya sebagian kecil lahan sawah yang bisa dialihfungsikan untuk kepentingan nonpertanian. Mayoritas lahan sawah harus dikunci untuk menjamin ketersediaan pangan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang mensyaratkan minimal 87% dari total LBS harus ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

“Kalau LP2B itu 87% ditambah infrastruktur dan cadangan, berarti kurang lebih sekitar 89% yang harus dilindungi,” katanya.

Secara khusus di Sulawesi Tengah, upaya perlindungan lahan pertanian capaiannya masih perlu ditingkatkan. Saat ini, realisasi LP2B di tingkat provinsi baru sekitar 68%, sedangkan di tingkat kabupaten/kota masih berkisar 41% sehingga masih jauh dari target nasional.

Terkait kebijakan alih fungsi lahan sawah, pemerintah tetap membuka ruang peralihan fungsi dalam kondisi tertentu dengan syarat ketat. Syaratnya antara lain kewajiban mengganti lahan pertanian sesuai ketentuan seperti hingga tiga kali lipat untuk lahan irigasi teknis.

Dalam Rakor yang menghadirkan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid beserta sejumlah kepala daerah di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah ini juga dilakukan penyerahan sertifikat aset milik pemerintah daerah. Menteri Nusron menyerahkan 103 Sertifikat Hak Pakai milik 8 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah.