#30 tag 24jam
Bea Keluar Nikel Ditunda, Bahlil Cari Formula Cengli untuk Negara dan Industri
Menteri ESDM Bahlil menunda bea keluar nikel untuk mencari formula adil bagi negara dan industri, sambil mendorong hilirisasi dan pertumbuhan industri baterai. [341] url asal
#bea-keluar-nikel #bahlil-lahadalia #formulasi-bea-keluar #kebijakan-pemerintah #insentif-smelter-nikel #windfall-tax-nikel #penghiliran-komoditas #industri-baterai-listrik #insentif-industri-baterai
(Bisnis.Com - Ekonomi) 11/05/26 14:40
v/217797/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda rencana pengenaan bea keluar (BK) ekspor produk turunan nikel.
Dia menuturkan pemerintah terbuka dengan masukan dari para pemangku kepentingan, khususnya pengusaha. Oleh karena itu, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus saling menguntungkan.
Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan formulasi penghitungan bea keluar nikel yang berkeadilan.
"Saya pikir semuanya kami akan akomodir, dan ini kami pending [tunda] dulu sambil kami bikin formulasi yang baik. Formulasi yang baik seperti apa? Yang bijak, baik untuk negara maupun untuk teman-teman swasta," tutur Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Bahlil mengemukakan pengenaan bea keluar nikel dilakukan karena produk penghiliran komoditas tersebut belum dikembangkan hingga tingkat yang lebih hilir, yakni masih di kisaran 40%. Padahal, pemerintah telah memberikan berbagai insentif kepada perusahaan smelter nikel, misalnya tax holiday.
"Cengli [untung pengusaha] dong, kami minta you bangun dong sampai di ujung. Kalau you nggak mau berarti kami akan kenakan pajak lain gitu loh," kata Bahlil.
Rencana pengenaan bea keluar nikel pertama kali diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia memastikan pemerintah akan segera mengenakan bea keluar dan pajak tambahan alias windfall tax atas komoditas nikel dan batu bara.
"Oh iya nanti ada [windfall tax dan bea keluar nikel]. Tetapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM, saya terima saja pokoknya duitnya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Terkait besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengusaha, Purbaya belum memerinci persentase pastinya. Kendati demikian, Bendahara Negara itu menjamin bahwa formulasi tarif yang ditetapkan akan mampu mengompensasi beban subsidi APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.
Di sisi lain, Purbaya meyakini bahwa kebijakan ini tidak akan mematikan industri. Sebaliknya, pemerintah akan mengiringi regulasi ini dengan pemberian insentif untuk mendorong ekosistem hilirisasi yang lebih dalam, terutama bagi industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri yang menyerap nikel sebagai bahan baku utamanya.
"Kami akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif tertentu supaya nikelnya juga laku. Pokoknya nanti produk yang memakai bahan dalam lagi, dia akan mendapat insentif lebih," jelas Purbaya.
Bahlil: RI-Filipina Bakal Bahas Kerja Sama Nikel di KTT Asean 2026
Pemerintah Indonesia akan membahas potensi kerja sama nikel RI-Filipina dalam KTT Asean 2026. [331] url asal
#ktt-asean #kerja-sama-nikel #nikel-ri-filipina #ekosistem-baterai #energi-asia-tenggara #nikel-indonesia #nikel-filipina #prabowo-subianto-filipina #b2b-nikel #pasokan-nikel #windfall-tax-nikel #bea-k
(Bisnis.Com - Ekonomi) 06/05/26 15:24
v/213166/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap potensi kerja sama antara Indonesia dengan Filipina pada sektor nikel di tengah upaya pemerintah dalam mengembangkan ekosistem baterai nasional.
Bahlil menjelaskan, potensi kemitraan itu akan menjadi salah satu topik yang dibahas saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke FIlipina untuk menghadiri KTT Asean pada 6-8 Mei 2026.
"Isunya itu ada dua. Yang pertama adalah isu pangan, yang kedua adalah energi. Di mana energi kita akan membangun satu kekuatan energi di kawasan Asia Tenggara," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Rabu (6/5/2026).
Dia memaparkan, nikel merupakan salah satu komoditas energi yang dapat dikonversi menjadi baterai. Bahlil menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah berupaya mengembangkan ekosistem baterai di kawasan Asia Tenggara dari hulu ke hilir.
Bahlil melanjutkan, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan pihak manapun secara business-to-business (B2B). Dia mengatakan, banyak sektor industri di Indonesia yang membutuhkan pasokan nikel, termasuk dari Filipina.
Adapun, Bahlil tidak memperinci bentuk potensi kerja sama tersebut. Namun, dia menegaskan hal tersebut bukan berarti Indonesia akan melakukan penanaman modal.
"Bukan berarti kerja sama untuk kita melakukan investasi di sana, tapi mereka mungkin bisa memasok kalau kita kekurangan. Kalau kita kekurangan, bisa dipasok idari mana saja," kata Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan segera mengenakan bea keluar dan pajak tambahan alias windfall tax atas komoditas nikel dan batu bara.
Purbaya menyampaikan bahwa rencana pengenaan tarif ganda untuk komoditas nikel tersebut saat ini masih dalam tahap pematangan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
"Oh iya nanti ada [windfall tax dan bea keluar nikel]. Tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM, saya terima saja pokoknya duitnya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Terkait besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengusaha, Purbaya belum merinci persentase pastinya. Kendati demikian, bendahara negara itu menjamin bahwa formulasi tarif yang ditetapkan akan mampu mengompensasi beban subsidi APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.
Dongkrak Penerimaan Negara, Purbaya Kaji Windfall Tax Nikel hingga Bea Keluar Batu Bara
Pemerintah siapkan instrumen baru seperti windfall tax nikel dan bea keluar komoditas untuk perkuat penerimaan negara, serta cegah praktik under-invoicing. [316] url asal
#penerimaan-negara #pengawasan-ekspor #windfall-tax-nikel #bea-keluar-komoditas
(Kompas.com - Money) 05/05/26 20:31
v/212293/
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah instrumen baru untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menutup potensi kebocoran di sektor komoditas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, salah satu opsi yang dikaji adalah pengenaan windfall tax untuk komoditas nikel.
Menurut dia, kebijakan ini ditujukan untuk menangkap keuntungan luar biasa yang diperoleh perusahaan akibat lonjakan harga global, bukan semata dari peningkatan kinerja usaha.
“Nanti ada (windfall tax), tetapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Selain pajak tambahan, pemerintah juga membuka opsi penerapan bea keluar untuk komoditas seperti nikel dan batu bara.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan ekspor, khususnya dalam mengatasi praktik pelaporan harga di bawah nilai sebenarnya (under-invoicing).
Purbaya menjelaskan, selama ini minimnya instrumen pungutan membuat pengawasan ekspor menjadi terbatas.
“Selama ini kalau ekspor batu bara, karena enggak ada bea keluar, Bea Cukai enggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi under-invoicing di situ besar sekali,” kata dia.
Dengan adanya bea keluar, pemerintah dapat memperketat pemeriksaan fisik maupun dokumen di pelabuhan sebelum barang dikirim ke luar negeri.
Menkeu Purbaya menilai langkah ini penting untuk mengurangi potensi kerugian negara dari praktik ekspor ilegal atau manipulasi nilai.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan menghambat hilirisasi.
Purbaya menegaskan, dukungan terhadap industri turunan nikel tetap menjadi prioritas, termasuk pengembangan ekosistem baterai dalam negeri.
“Nikel itu bahan baku baterai, kita akan dorong industri baterai di dalam negeri dengan berbagai insentif,” ujarnya.
Bendahara negara ini menambahkan bahwa, penguatan penerimaan dari sektor komoditas juga dibutuhkan untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah tekanan belanja seperti subsidi energi yang masih tinggi.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan penguatan pengawasan ekspor, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan industri nasional.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)