Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan akan memperjuangan anggaran yang diperuntukkan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat yang sampai saat ini progresnya masih terus berjalan.

Andre yang mengumpulkan seluruh kepala dan satuan kerja Kementerian PU wilayah Sumbar menyampaikan bahwa telah mendapatkan sejumlah data dan kondisi yang dialami para balai dan satker yang mendapat wewenang dalam melakukan pemulihan dampak bencana alam.

Intinya, pemulihan ini butuh dukungan dan anggaran dari pemerintah pusat.

“Sekarang saya telah mengetahui kondisi di sisi para balai dan satker. Selanjutnya saya memastikan untuk kebutuhan anggaran yang masih kurang, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat,” katanya usai rapat di Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menyampaikan pada Selasa (12/5) besok diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Kondisi pengerjaan pemulihan yang dilakukan para balai dan satker wilayah di Sumbar akan turut disampaikan, sekaligus meminta agar Sumbar tetap menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan dampak bencana alam, pada sisi infrastrukturnya.

“Saya akan bahas ini dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Andre juga bilang dari anggaran yang ada di masing-masing balai dan satker itu, kondisi pengerjaan di lapangan terbilang sudah cukup bagus. Hal ini menunjukan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tetap memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan Sumbar.

“Triliunan anggaran diberikan pemerintah pusat ke Sumbar untuk penanganan pascabencana dan program rehabilitasi-rekonstruksi. Mulai dari anggaran tahun 2025, maupun untuk tahun 2026 yang sedang berjalan ini,” ujarnya.

Di satu sisi, Andre menjelaskan alasan pentingnya melakukan rapat bersama para balai dan satker dari Kementerian PU wilayah Sumbar itu, agar masyarakat mendapat informasi dan mengetahui secara terbuka kontribusi pemerintah pusat dalam membangun kembali infrastruktur Sumbar yang rusak akibat bencana.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja seluruh balai Kementerian PU wilayah Sumbar yang dinilai cepat melakukan pendataan kerusakan hingga pelaksanaan penanganan di lapangan.

“Saya juga minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota juga sama-sama berjuang untuk melakukan pemulihan dampak bencana ini, karena ada seharusnya kewenang provinsi, tapi malah tetap dikerjakan pusat,” ungkapnya.

Andre menyatakan kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terkesan mengabaikan kondisi pascabencana ini, padahal seperti jalan ada kewenangan provinsi, kabupaten dan kota. “Jadi untuk pemerintah daerah jangan diam saja, ayo sama-sama berjuang,” pinta dia.

Dari data yang disampaikan di dalam rapat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang mencatat untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air di Sumbar, pihaknya menyiapkan rencana anggaran Rp4,26 triliun.

Anggaran tersebut mencakup penanganan tanggap darurat, pengendalian sungai dan pantai, rehabilitasi irigasi hingga penyediaan air baku di sejumlah daerah terdampak bencana.

Lalu untuk penanganan tanggap darurat saja, BWS Sumatra V Padang mengalokasikan Rp344,18 miliar dengan progres pekerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 55%.

Selanjutnya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar menjelaskan total anggaran penanganan SPAM pascabencana mencapai Rp614,85 miliar. Program tersebut mencakup pemulihan sistem air minum di sejumlah daerah terdampak seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, Solok hingga Pasaman Barat.

Di sektor rehabilitasi fasilitas publik, Satker Prasarana Strategis (PS) Kementerian PU Sumbar mencatat pemerintah terus menggenjot rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren hingga sarana olahraga pascabencana.

Sehingga pemerintah mengalokasikan Rp90,54 miliar untuk rehabilitasi 39 fasilitas kesehatan tahap I dan Rp17,5 miliar untuk tahap II sebanyak 10 unit. Selain itu, rehabilitasi prasarana peribadatan mencapai Rp124,5 miliar untuk 44 unit.

Satker PS berkomitmen untuk proyek strategis lain terus berjalan seperti pembangunan Pasar Painan senilai Rp117,5 miliar dan revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang dengan nilai proyek sekitar Rp 340 miliar.

Kemudian ada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar mendata total alokasi pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar hingga 2026 mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan gantung, penanganan longsor hingga percepatan proyek strategis seperti Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang.

Selain itu, BPJN Sumbar juga mencatat kemantapan jalan nasional di Sumbar telah mencapai 92% dari total panjang jalan nasional sekitar 1.517 kilometer.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada 2025 sebesar 3,37%. Capaian ini tertinggal jauh dari rata-rata nasional sebesar 5,11%.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan melihat pada struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Tapi, perekonomian Sumbar didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 22,12%.

"Sektor pertanian memang menjadi penyumbang perekonomian di Sumbar ini. Namun kami juga mencatat ada lapangan usaha jasa lainnya yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yakni sebesar 8,50%," katanya dikutip dari data resmi BPS, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi itu juga tercatat pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,09%. Namun, sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh sebesar 4,14%.

"Untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,01% dan 1,40%," ujarnya.

Nurul menjelaskan jika diperinci, ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 1,69% secara yoy dibanding triwulan IV-2024. Tertinggal dari capaian nasional sebesar 5,39%

Dia menyebutkan, untuk lapangan usaha jasa Keuangan serta lapangan usaha jasa lainnya, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 15,58% dan 11,96%, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,66%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,63%. Lalu untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,37%.

Selanjutnya, kalau dilihat secara qtq, ekonomi Sumbar sampai dengan triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,39%. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 18,98% dan 9,98%, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 5,83%.

Sebaliknya lapangan usaha Industri pengolahan dan informasi dan komunikasi terkontraksi dalam yaitu sebesar 6,57% dan 4,14%. Sementara itu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,84%.

Sedangkan untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar 1,16%, serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar 0,75%.

"Bencana alam yang terjadi pada triwulan VI-2025 itu memang turut memengaruhi perekonomian di Sumbar," jelasnya.

Nurul menyampaikan melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada tahun 2025 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,54%, diikuti Riau sebesar 22,88%, Sumatra Selatan sebesar 13,71%, Lampung sebesar 9,98%, Kepulauan Riau sebesar 7,27%, Jambi sebesar 6,66%, Sumatra Barat sebesar 6,71%, Aceh sebesar 4,90%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,22%, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,13%.

Lalu, untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 6,94%, diikuti Sumatra Selatan sebesar 5,35%, Lampung sebesar 5,28%, Jambi sebesar 4,93%, Bengkulu sebesar 4,80%, Riau sebesar 4,79%, Sumatra Utara sebesar 4,53%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,09%, Sumatra Barat sebesar 3,37%, dan Aceh 2,97%.

Sementara itu, Bank Indonesia melihat ekonomi Provinsi Sumbar memiliki peluang untuk tumbuh positif pada triwulan I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulftri serta didorong mulai pulihnya penanganan pascabencana.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan momen Ramadan dan Idulftiri pergerakan ekonomi akan terlihat bagus, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.

“Tapi bicara soal sektor perdagangan ini, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dari sekarang adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya.

Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu, telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian.

Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar. Majid melihat apabila persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Tapi, kalau pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.

“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.

Kemudian hal yang juga menjadi penentu pendorong pertumbuhan perekonomian itu, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Di mana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Nagari menyatakan 80% komposisi penyaluran kredit/pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 didominasi ke sektor UMKM dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa Bank Nagari menjadi perbankan penopang perekonomian di Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan dari pembukuan kinerja tahun 2025, untuk kredit/pembiayaan sebesar Rp25,27 triliun atau terkoreksi 1,10% dari Desember 2024.

“Penyebab hal ini terjadi, dikarenakan belum optimal permintaan kredit/pembiayaan seiring melemahnya daya beli, pertumbuhan ekonomi yang rendah,” katanya, dikutip dari data resmi Bank Nagari, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan melihat dari kinerja penyaluran itu, peran dari Unit Usaha Syariah (UUT) Syariah, maka untuk pembiayaan syariah itu sebesar Rp4,63 triliun dan tumbuh 14,66% dari Desember 2024.

“Kinerja syariah bertumbuh sangat baik, didorong oleh edukasi pemahaman masyarakat dalam mendapatkan layanan transaksi syariah. Bahkan secara nasional, UUS Bank Nagari menjadi salah satu perbankan yang memiliki kinerja yang baik,” ujarnya.

Gusti Candra mengatakan bila dilihat lebih rinci lagi, untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Bank Nagari tahun 2025 sebesar Rp1,38 triliun dengan jumlah 7.506 debitur. Hal ini terdiri dari penyaluran KUR konvensional Rp1,11 triliun kepada 5.861 debitur dan KUR syariah Rp265,82 miliar kepada 1.645 debitur.

“Jadi untuk kinerja tahun 2025, komposisi kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan produktif menurun menjadi 79,66%. Hal ini bisa terjadi, karena Sumbar dilanda bencana alam, dimana UMKM juga ikut merasakan dampaknya,” jelas dia.

Kemudian penyaluran KPR FLPP Bank Nagari sepanjang 2025, jumlah 548 unit dengan jumlah pinjaman Rp85,77 miliar. Dirut bilang penyaluran KPR FLPP ini juga menjadi perhatian yang serius bagi Bank Nagari, karena hal ini turut mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto yakni membangun 3 juta rumah.

Selain itu penyaluran kredit program SIMAMAK (Solusi Mengatasi Masalah Keuangan) juga menunjukan kinerja yang baik, dimana untuk penyaluran kredit SIMAMAK Januari sampai dengan Desember 2025 Rp10,774 miliar

“Untuk penyaluran SIMAMAK ini pagi subsidi bunga/margin sebesar Rp1,125 miliar,” tutupnya.

Dengan adanya kinerja sepanjang tahun 2025 yang terbilang memiliki tantangan yang cukup berat ini, Bank Nagari masih mampu menunjukan kinerja yang baik sepanjang tahun 2025 dan berhasil membukukan laba perusahaan sebesar Rp493,74 miliar (unaudited).

Namun dia mengakui bahwa laba itu terkontraksi -8,24%, dan penurunan laba perbankan ini, diungkapkannya terjadi hampir merata kepada seluruh perbankan, termasuk bagi bank pembangunan daerah (BPD).

“Tapi dari kondisi itu, Bank Nagari masih mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Buktinya, penyaluran KUR/pembiayaan kepada UMKM menunjukkan kinerja tidak terlalu buruk,” sebutnya.

Dia menjelaskan dari laba itu, dapat dilihat untuk total aset Bank Nagari sebesar Rp.33,61 triliun atau tumbuh 1,97% dari Desember 2024. Tekanan terbesar berada di kredit/pembiayaan sebesar Rp.25,27 triliun yang terkoreksi 1,10% dari Desember 2024, dikarenakan belum optimal permintaan kredit/pembiayaan seiring melemahnya daya beli, pertumbuhan ekonomi yang rendah.

“Kami dari perbankan bekerja saja rasional, dan tidak ingin memaksakan diri agar penyaluran kredit tetap berjalan, sementara kondisi ekonomi pelaku UMKM dan pelaku usaha secara umum lagi tidak baik-baik saja, terutama adanya dampak bencana alam di penghujung tahun 2025. Jadi, kalau dipaksakan, perbankan berpotensi mengalami kerugian,” jelasnya.

Kemudian untuk dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp26,84 triliun atau tumbuh 0,58% dari Desember 2024. Gusti Candra bilang pertumbuhan ini dipengaruhi kondisi ekonomi yang mengharuskan masyarakat makan tabungan di samping pertumbuhannya diseimbangkan dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan (optimalisasi LDR).

“Kondis ini pun kami tidak mau memaksakan diri untuk menghimpun deposito yang banyak. Tapi kalau untuk tabungan dan giro, maka kami ambil semua,” tegasnya.

Oleh karena itu, adanya laba bersih yang diperoleh Bank Nagari sebesar Rp493,74 miliar itu, menunjukan bahwa kinerja perbankan mengalami tantangan yang cukup tinggi.

“Pada hari Jumat pekan lalu, kami pun melakukan rapat dengan OJK, dan ternyatakan OJK menyampaikan sebagian besar perbankan termasuk BPD tertekan pada 2025. Sedangkan Bank Nagari tidak terlalu buruk, tapi yang penting Bank Nagari masih memberikan kontribusi,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau salah satu lokasi bencana di Sumatra Barat, Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025). Dia mengatakan pembangunan hunian sementara dapat dituntaskan dalam satu bulan.

Dia tampak menyapa warga sekitar yang terdampak di lokasi. Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada Kepala BNPB dan pejabat kabupaten setempat agar hunian sementara Segeran dituntaskan dalam waktu satu bulan.

"Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Hunian sementara [tuntas] sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu tinggal di tenda," katanya dikutip akun YouTube @Sekretariat Presiden.

Prabowo menyampaikan setelah itu akan dibangun hunian tetap. Selain itu, menurutnya kondisi sudah mulai membaik meskipun masih memperihatinkan.

"Saya bersyukur kehadiran saudara membaik walaupun kita semua masih prihatin tapi kita bekerja keras memulihkan keadaan," katanya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, serta meminta warga agar tidak pesimis menghadapinya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi untuk membantu korban yang terdampak.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025), Presiden akan menuju tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Di Kabupaten Agam, Prabowo akan mendarat di helipad Lapangan Sepak Bola Ipensi Ngungun.

Lokasi Posko Pengungsian SD 05 juga terlihat mulai tertata rapi dan sudah ada tenda pengungsian dan juga umbul-umbul tulisan Polri Untuk Masyarakat. Ada beberapa tenda Polri yang berada di lokasi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Posko Pengungsian SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat untuk melihat korban bencana alam.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025), Presiden akan menuju tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Di Kabupaten Agam, Prabowo akan mendarat di helipad Lapangan Sepak Bola Ipensi Ngungun.

Dalam kunjungan Prabowo ke Agam, tampak seorang pria tua dengan pakaian lusuh berusaha menyalam orang nomor 1 di Indonesia ini. Pria tersebut mengadukan segala keluh kesahnya langsung kepada presiden sambil menangis.

Presiden Prabowo menepuk pundak pria tersebut berkali-kali untuk memberikan penguatan kepada korban bencana alam.

Lokasi Posko Pengungsian SD 05 juga terlihat mulai tertata rapi dan sudah ada tenda pengungsian dan juga umbul-umbul tulisan Polri Untuk Masyarakat. Ada beberapa tenda Polri yang berada di lokasi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

“Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025).

Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 17.00 WIB.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya masuk wilayah terdampak banjir Sumatra, khususnya wilayah Aceh Tamiang.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan turun akan membantu semua warga yang terdampak banjir.

"Saya minta maaf kalau masih ada yg belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yg belum ya, listrik sudah mulai. Ya, kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal," katanya.

Bisnis.com, AGAM - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatra Barat, mendapat bantuan sejumlah alat untuk penanganan dampak bencana alam yang ada di daerah itu dari PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera UPT Kota Padang.

Manager UPT Padang Teguh Dwi Rahmansyah mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut berupa genset, pompa air, gerobak, chainsaw, cangkul, sepatu bot dan lainnya, dan alat-alat tersebut memang diperuntukkan membantu percepatan penanganan dampak bencana alam di Agam.

Pasalnya, daerah tersebut menjadi daerah terdampak terparah akibat dilanda bencana alam di Sumbar.

“Bantuan ini disalurkan untuk Nagari/Desa Bayur, Paninjauan, Koto Malintang, Koto Gadang dan Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Semoga alat-alat yang kami salurkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kondisi di Agam bisa perlahan pulih,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

Dia menyatakan alasan PLN turut andil dalam memberikan bantuan sejumlah alat penanganan bencana ini, karena sejumlah PLN bersama Pemkab Agam telah berkoordinasi terkait sejumlah kebutuhan Pemkab dalam penanganan bencana saat ini.

Mengetahui adanya kebutuhan sejumlah alat-alat, salah satunya gerobak, PLN pun bertindak cepat dan kemudian menyalurkannya di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Alam di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam.

“Kami berharap alat-alat tersebut bisa membantu masyarakat nantinya saat membersihkan area pasca bencana yang melanda di sejumlah desa di Agam,” ujarnya.

Dia mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu wujud tanggung jawab PT PLN terhadap masyarakat yang terdampak bencana, dan bantuan ini sangat bermanfaat sekali.

Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan dalam melakukan penanganan dampak bencana alam ini, Pemkab Agam membuka dari bagi berbagai pihak yang ingin membantu Agam.

Pasalnya, kata dia, dari sejumlah daerah terdampak bencana alam di Sumbar, Agam merupakan daerah yang terparah dampaknya, serta banyaknya masyarakat yang menjadi korban banjir dan longsor.

“Bantuan ini adalah hal yang kami inginkan, terima kasih kepada PT PLN Persero UIP3B Sumatra UPT Padang atas bantuan yang telah diberikan. Ke depan kami juga akan melihat kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan dan itu akan disampaikan kepada PT PLN, dengan cara ini dapat membantu meringankan beban masyarakat,” sambungnya.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy menerima bantuan uang tunai sebanyak Rp5 miliar dari selebritis sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

“Bantuan dari Raffi Ahmad ini berupaya uang yang dikirim melalui perwakilan Tim Rans Entertainment yang diserahkan secara simbolis ke saya sebagai Wagub Sumbar,” kata Vasko dalam keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan dana bantuan dari Founder & Chairman Rans Entertainment itu akan dipergunakan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota Sumbar.

Vasko mengakui bahwa dalam melakukan penanganan dan pemulihan dampak bencana alam ini, pemerintah daerah membutuhkan banyak anggaran. Adanya bantuan itu, lanjutnya, sangat membantu, mengingat anggaran daerah sangat minim dan sulit untuk gerak cepat dalam penanganan bencana alam tersebut.

Usai menerima bantuan tersebut, Vasko langsung menghubungi sumando urang Minang (menantu orang Minang) itu, yakni Raffi Ahmad melalui panggilan video.

Hal ini dilakukan wagub untuk menyampaikan rasa terima kasih secara langsung kepada Raffi Ahmad atas kepedulian terhadap kondisi bencana alam yang terjadi di Sumbar.

“Saya juga telah menyampaikan ke Raffi Ahmad terkait rencana pemanfaatan dana tersebut,” tegasnya.

Dia mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal paling mendesak, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Di dalam sambungan video call itu, Raffi Ahmad menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk empati keluarganya kepada masyarakat Sumbar yang tengah menghadapi masa sulit.

“Pak Wagub, mohon sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sekeluarga turut berduka atas musibah yang terjadi. Kami mohon maaf belum bisa hadir langsung, InsyaAllah setelah ini kami bisa datang,” ujar Raffi.

Bisnis.com, PADANG – Kementerian Pertanian RI mengirimkan bantuan logistik melalui jalur laut untuk korban bencana alam di Provinsi Sumatra Barat yang jumlahnya mencapai 250 ton.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Idha Widi Arsanti menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat terdampak bencana di Sumatra termasuk di Sumbar.

“Pengiriman bantuan dari Kementan ini melalui jalur laut dan menggunakan KRI Banda Aceh, dan hal ini berkat kerjasama dengan TNI juga, sehingga bantuan logistik ini bisa sampai di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Selanjutnya, bantuan ini akan didistribusikan oleh pemerintah daerah di Sumbar,” katanya di Padang, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan untuk mengalokasikan bantuan dari Kementan ini, sumber pembiayaannya berasal dari hasil konsolidasi Kementan bersama BUMN sektor pangan dan mitra strategis lainnya dengan total senilai Rp75 miliar dan disalurkan untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Hari ini, sebanyak 250 ton bantuan kami serahkan kepada Pemprov Sumbar dan diterima langsung oleh Gubernur Mahyeldi. Semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah,” ujarnya.

Idha juga memastikan stok pangan, khususnya beras untuk kebutuhan tanggap darurat, hingga beberapa hari kedepan masih dalam kondisi aman. Oleh karena itu, bantuan ini diberikan agar masyarakat terdampak bencana alam, bisa dengan mudah untuk mendapatkan kebutuhan pangan.

“Atas arahan Mentan Andi Amran Sulaiman, stok beras disiapkan tiga kali lipat dari kebutuhan normal untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terima 250 ton bantuan logistik dari Kementerian Pertanian RI yang dibawa melalui jalur laut menggunakan KRI Banda Aceh untuk masyarakat terdampak bencana alam yang dikirim menggunakan KRI Banda Aceh.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sangat terbantu adanya kepedulian dari Kementan tersebut serta pihak lainnya yang terlibat. Karena, dengan adanya kepedulian dan gerak cepat Kementan untuk korban terdampak bencana ini, bisa meringankan beban saat ini, yang masih merasakan dampak dari bencana hidrometeorologi.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat di Sumbar menghadapi musibah bencana alam. Kami akan mendistribusikannya secara cepat dan tepat sasaran nantinya ke daerah yang terdampak bencana alam,” sebutnya.

Bantuan yang diserahkan terdiri dari 64 jenis produk kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Setelah diserahkan kepada gubernur, dan bantuan tersebut langsung dijemput oleh masing-masing pemerintah daerah terdampak.

Berdasarkan data Posko Terpadu Kebencanaan Provinsi Sumbar hingga Minggu (7/12) tercatat 16 kabupaten dan kota dan 50 kecamatan terdampak bencana alam. Kondisi terparah berada di Kabupaten Agam, Kota Padang, Padang Panjang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun jumlah masyarakat terdampak hampir seperempat juta orang, yakni 247.402 jiwa. Dimana diantaranya terdapat korban meninggal dunia 228 orang, hilang 98 orang, luka-luka 112 orang, mengungsi 20.604 orang, dan total masyarakat terdampak 247.402 jiwa.

Selain itu bencana dahsyat ini juga turut mengakibatkan kerusakan signifikan pada ribuan rumah masyarakat dan ratusan fasilitas publik, mulai dari rumah rusak ringan 3.831 unit, rumah rusak sedang 1.032 unit, rumah rusak berat 1.572 unit, rumah terendam banjir:35.213 unit, dan rumah hanyut atau hilang 735 unit.

Sedangkan untuk dampak pada pelayanan dasar, dilaporkan sebanyak rumah ibadah terdampak 148 unit, fasilitas kesehatan 66 unit, kantor pemerintahan 28 unit, dan sekolah 338 unit.

Bisnis.com, PADANG - Harga sejumlah komoditas di pasar terpantau mengalami kenaikan pasca bencana alam yang terjadi di 16 kabupaten dan dan di Provinsi Sumatra Barat pada November 2025 dan kondisi menjadi perhatian serius tim pengendali inflasi daerah (TPID).

Salah seorang warga Padang, Mifta mengatakan harga cabai merah saat ini di pasar mencapai Rp70.000 per kilogram dan harga bawang merah Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi,dibandingkan momen sebelum terjadi bencana alam.

“Dulu itu cabai merah kisaran Rp50.000 per kilogram dan bawang merah Rp25.000 per kilogram. Jadi kondisi harga sembako ini memang terasa naiknya semenjak terjadi bencana alam,” katanya, Jumat (5/12/2025).

Menanggapi kondisi ini, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi, dimana akan tiba momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) seiring adanya bencana alam yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar, penting untuk melakukan sejumlah langkah strategis agar inflasi benar-benar terkendali.

“Kami telah rapat bersama Bank Indonesia untuk membahas sejumlah upaya agar inflasi tetap terjaga. Apalagi bencana alam ini dampaknya sangat dirasakan dari sektor ketersediaan pasokan pangan serta komoditas lainnya. Kalau tidak terkendali, inflasi penutupan tahun 2025 ini tidak sesuai harapan,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Padang secara kumulatif hingga November 2025 sebesar 3,38% (ytd), berada di batas atas sasaran inflasi. Mencermati kondisi tersebut, pengendalian inflasi Kota Padang difokuskan pada ketersediaan dan stabilitas pasokan komoditas pangan.

Banjir bandang dan longsor telah menyebabkan kerusakan lahan dan terganggunya distribusi, sehingga harga cabai merah dan bawang merah meningkat cukup signifikan di Kota Padang. Namun, sejalan dengan pemulihan jalur distribusi yang terus dilakukan, harga berbagai komoditas berangsur turun.

“BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca ke depan cenderung lebih kondusif. Kondisi ini dapat mendukung pemulihan pasokan komoditas hortikultura. Kami berharap ada kabar baik kedepannya,” ucap dia.

Selain itu, Bulog dan Dinas Pangan Provinsi Sumbar mengungkapkan bahwa stok beras dan komoditas pangan lainnya dalam kondisi mencukupi. Bantuan pangan juga terus mengalir ke masyarakat dengan proses distribusi yang terus diakselerasi.

Begitu pun Perum Bulog, dari data yang ada terlihat pasokan tambahan telah disiapkan guna mengantisipasi potensi lonjakan permintaan. Sementara itu, Pertamina juga menyatakan bahwa stok BBM dan LPG cukup aman, serta mengutamakan penyaluran LPG ke daerah-daerah yang terdampak bencana.

Menurutnya salah satu cara yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang perlu dilakukan secara intensif, termasuk melalui kerja sama dengan Bapanas untuk membantu mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

“Pasokan cabai merah dari Jawa serta produksi dari sentra lokal, seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Maigus.

Dikatakannya TPID Kota Padang dan seluruh stakeholders berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan Kota Padang, melalui berbagai langkah strategis, yakni menjaga ketersediaan pasokan dan harga komoditas pangan serta membuka opsi penambahan pasokan dari provinsi lain.

Selain itu, TPID Kota Padang juga terus berkoordinasi dengan Pertamina, Bulog, serta dinas terkait, untuk memastikan stok bahan pokok, BBM, dan LPG tetap aman dan terdistribusi merata.

Melalui berbagai upaya tersebut, TPID Kota Padang optimis bahwa inflasi Kota Padang pada akhir tahun 2025 akan tetap terjaga dan berada dalam koridor sasaran 2,5% atau 1%.

Bisnis.com, PADANG — Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi sumatra Barat mencatat korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor bertambah hingga Sabtu (29/11) pukul 18.00 WIB yakni menjadi 90 jiwa.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan laporan resmi dari kabupaten dan kota yang terdampak.

"90 [korban] ditemukan meninggal dunia, dan sampai sekarang proses pencaharian masih dilakukan, karena data yang ada, 86 orang masih dinyatakan hilang," kata Arry dalam keterangan resmi, Sabtu (29/11/2025).

Arry menjelaskan dari penambahan jumlah korban meninggal dunia ini, Kabupaten Tanah Datar melaporkan ada korban 2 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi hilang. Padahal, sebelumnya, laporan korban jiwa dan orang hilang dari Tanah Datar, nihil.

Melihat kondisi itu, dia menegaskan bahwa data korban akan terus diperbarui sesuai kondisi terkini. Dengan bertambahnya korban dari Tanah Datar, maka jumlah total korban bencana hidrometeorologi hingga saat ini berjumlah 90 orang meninggal dunia dan 86 orang masih dinyatakan hilang.

"Jadi dari 16 kabupaten dan kota terdampak, terdapat 9 daerah yang melaporkan nihil korban jiwa maupun orang hilang. Sementara, 7 daerah lainnya melaporkan adanya korban jiwa atau orang hilang. Jumlah terbanyak, tercatat di Kabupaten Agam," jelasnya.

Adapun, perincian sebaran korban per kabupaten dan kota yakni di Kabupaten Agam 74 jiwa meninggal, 78 orang dilaporkan hilang. Lalu, Kota Padang Panjang 7 jiwa meninggal, Kota Padang 5 jiwa meninggal.

Selanjutnya di Kabupaten Tanah Datar: 2 jiwa meninggal, 1 hilang, Kabupaten Pasaman Barat 1 jiwa meninggal, 6 hilang. Kabupaten Padang Pariaman masih dilaporkan 1 orang hilang, serta Kota Solok 1 jiwa meninggal.

“Hingga saat ini, berdasarkan data yang masuk, jumlah korban terbanyak ada di Kabupaten Agam, dengan 74 korban meninggal dan 78 orang masih dalam pencarian,” jelas Arry.

Dia mengungkapkan bahwa perkembangan data korban, kerusakan, hingga kebutuhan penanganan darurat akan terus diperbarui secara berkala melalui Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi Sumbar.

Bisnis.com, PADANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam di 16 kabupaten dan kota terus bertambah hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 12.00 Wib.

Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan, bencana alam terus meluas hingga 16 kabupaten dan kota. Data terbaru daerah yang baru dilanda banjir adalah Kota Payakumbuh. Namun, yang terdampak parah dan menelan korban jiwa terbanyak, yakni Kabupaten Agam.

“Agam dan Padang daerah terdampak parah, tapi Agam dilaporkan bencana alam menimbulkan kerugian besar serta korban jiwa. Hingga siang ini, total korban meninggal dunia 88 jiwa, 74 jiwa diantaranya berasal dari Agam,” katanya, Sabtu (29/11/2025).

Selain di Agam, korban jiwa juga banyak ditemukan di Kota Padang Panjang yakni yang berada di titik gerbang Padang Panjang yang berada di jalur kembar, di sana terdapat tujuh orang meninggal dunia. Kemudian, di Kota Padang korban jiwa mencapai lima orang, di Kabupaten Pasaman satu orang, dan di Kota Solok satu orang.

“Proses penanganan masih terus dilakukan hingga hari ini bersama tim gabungan yakni SAR, BPBD, TNI, dan Polri,” tegasnya.

Ilham menyampaikan kondisi proses penanganan bencana alam di Sumbar untuk hari ini turut didukung oleh cuaca karena sejak pagi hingga siang cuaca terlihat sangat cerah dengan suhu 30 derajat Celcius.

Dia berharap dengan cerahnya cuaca, penanganan dampak bencana alam dan proses pencarian korban dapat lebih mudah dilakukan. Kondisi cuaca cerah juga turut membuat debit air sungai mulai turun bila dibandingkan pada Jumat (28/11) kemarin.

“Semoga cuaca cerah ini terus berlangsung dan tidak lagi terjadi bencana banjir bandang susulan,” harap dia.

Sementara itu, 85 orang masih dilakukan pencarian atau hilang. Data sementara, bencana ini juga mengakibatkan kerugian sebesar Rp9,6 miliar, atas kerusakan bangunan rumah, infrastruktur lainnya, serta ada lahan pertanian juga yang turut merasakan dampak dari banjir bandang dan tanah longsor.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Alam menyikapi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Ranah Minang dalam beberapa hari terakhir ini.

Status tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur nomor : 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan keputusan tersebut mulai berlaku sejak 25 November sampai 8 Desember 2025 dan surat tanggap darurat bencana alam ini telah ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy tertanggal 25 November 2025.

Dia menyampaikan sejauh ini ada sebanyak 13 kabupaten dan kota di Sumbar yang terdampak, kondisi ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi.

“Tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari, keputusan ini juga dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan,” tegasnya.

Arry menjelaskan penetapan status tanggap darurat provinsi untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fleksibel, terutama dalam mobilisasi logistik, alat berat, serta sumber daya manusia.

“Selain itu, penetapan status ini juga menjadi dasar pengusulan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, Pemprov Sumbar memprioritaskan tujuh langkah penanganan yakni pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.

Lalu melakukan evakuasi masyarakat terancam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam, perlindungan kelompok rentan, pengendalian terhadap sumber ancaman bencana, serta penyiapan dan pendistribusian bantuan logistik.

“Kami juga perlu memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat. Sinergi antara BPBD, Dinas Sosial, BMCKTR, TNI/Polri, serta pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan di lapangan,” tegasnya.

Untuk memudahkan koordinasi, Pemprov juga menetapkan Kantor BPBD Sumbar sebagai Posko Tanggap Darurat sekaligus Command Center Provinsi. Di lokasi ini seluruh informasi, koordinasi operasi lapangan, hingga pelaporan kejadian bencana akan dihimpun dan disinkronkan.

“Posko di BPBD akan menjadi titik kendali utama. Semua perkembangan situasi akan dikoordinasikan dari sana agar penanganan berjalan lebih cepat, terarah, dan satu komando,” tutupnya.

Kerugian Ditaksir Rp4,9 Miliar

Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat hingga Selasa (25/11) ini total kabupaten dan kota yang dilanda bencana alam mencapai 13 daerah yang turut merendam ribuan unit rumah.

Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan 13 daerah yang ini dilanda bencana alam yang beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon kayu tumbang, yang disebabkan cuaca ekstrim yang tengah melanda sebagian besar wilayah Sumbar.

“Penanganan bencana alam dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan sejauh ini beruntung tidak ada korban jiwa akibat bencana alam akibat cuaca ekstrem ini,” katanya.

Adapun 13 daerah yang dilanda bencana alam itu, Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

Ilham menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi ini tidak yang merendam ratusan unit rumah saja, tapi juga menyebabkan sejumlah titik jalan amblas, dan bangunan yang rusak, lahan pertanian juga tidak luput dilanda banjir, serta infrastruktur lainnya, sehingga dampak kerugian dengan total yang ditaksir Rp4,9 miliar lebih.

“Kami melihat dampak bencana di November ini merupakan dampak yang parah sepanjang tahun 2025 ini,” jelasnya.

Menurutnya dari 13 kabupaten dan kota itu, dampak yang parah terlihat di Kabupaten Padang Pariaman, karena bencana banjir telah menyebabkan 3.326 unit rumah yang terendam banjir yang dihuni 10.042 jiwa. Dari ribuan rumah itu, 13 unit diantaranya hanyut dibawa banjir, dan 15 unit rumah rusak.

“Kami mencatat akibat cuaca hujan dengan intensitas tinggi itu menyebabkan banjir setinggi 30 cm hingga 150 cm di beberapa wilayah Kabupaten Padang Pariaman,” sebutnya.

Selanjutnya di wilayah Kabupaten Agam bencana tanah longsor juga tergolong parah, dimana untuk panjang jalan yang tertimbun longsor mencapai 10 meter, serta jalan amblas juga terjadi dengan panjang mencapai 200 meter.