Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, tampil dengan booth bertajuk 'MINERALive: Tambang yang Menghidupkan' dalam ajang Invirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Kamis (11/6). Booth ini menjadi ruang bagi perusahaan untuk memperlihatkan pendekatan nyata pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular kepada publik.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat turut mengunjungi booth tersebut dan meninjau langsung berbagai program pengelolaan lingkungan yang dipamerkan. Dalam pembukaan Invirotech 2026, ia menegaskan peran strategis dunia usaha dalam mendorong transisi menuju industri yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

"Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Kehadiran MIND ID di Invirotech 2026 dirancang untuk menunjukkan bahwa limbah yang dikelola secara tepat dapat bertransformasi menjadi sumber daya yang memberi manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi. Booth ini menampilkan tiga area utama yang merepresentasikan pendekatan pengelolaan limbah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Area pertama memperlihatkan program pengolahan sampah organik berbasis maggot yang telah berjalan di berbagai wilayah operasional MIND ID. Selama penyelenggaraan Invirotech 2026, sampah organik dari pengunjung diolah secara langsung, dengan hasil berupa volume sampah terurai dan pupuk organik yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

Pengunjung yang berpartisipasi mendapatkan pupuk organik hasil olahan tersebut sebagai ajakan nyata untuk bersama memulihkan kelestarian alam. Program ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana limbah organik dapat dimanfaatkan kembali di tingkat komunitas.

Area kedua menghadirkan demonstrasi pengelolaan sampah plastik menggunakan alat plastic press dan plastic crusher sebagai representasi implementasi program bank sampah di masyarakat. Pengunjung dapat langsung menyetorkan sampah plastik mereka untuk diolah dan disaksikan prosesnya sebagai bagian dari rantai daur ulang.

Di area yang sama, MIND ID juga memamerkan teknologi 3D printer yang memanfaatkan limbah anorganik sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk kerajinan tangan bernilai ekonomi. Inovasi ini memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, limbah industri dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

"INDO ENVIROTECH merupakan ruang yang mempertemukan gagasan dengan kebutuhan, teknologi dengan persoalan lapangan, inovasi dengan kebijakan, serta komitmen dengan implementasi," kata Jumhur.

Pada bagian atas booth, MIND ID menghadirkan instalasi bertema "awan mendung dan awan cerah" sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mendukung lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Instalasi ini merepresentasikan tujuan jangka panjang dari seluruh program pengelolaan limbah yang dijalankan, yakni menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

MIND ID meyakini bahwa pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari transformasi industri pertambangan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Bagi perusahaan, pertambangan bukan hanya soal menghasilkan mineral, tetapi juga memastikan setiap prosesnya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.

"Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya," imbuh Jumhur.

Melalui keikutsertaan di Invirotech 2026, MIND ID berharap semakin banyak dukungan publik terhadap penguatan praktik pengelolaan lingkungan berbasis inovasi dan teknologi. Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Jumhur menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

"Membangun Indonesia bukan berarti mengabaikan lingkungan. Memelihara lingkungan juga bukan berarti melupakan pembangunan. Jangan mempertentangkan pembangunan dengan lingkungan," pungkasnya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi sebagai payung hukum pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar minyak (BBM) terbarukan.

Eniya mengatakan regulasi tersebut ditargetkan segera terbit dan akan mengakomodasi penjualan BBM terbarukan hasil olahan sampah melalui skema business-to-business (B2B). “Jadi karena BBM naik harganya, nanti sampah plastik itu bisa dimanfaatkan menjadi BBM terbarukan,” kata Eniya dalam Ministerial Dialogue on Climate Change di Invirotech 2026, Jakarta, Kamis (11/6).

Rencananya, proyek BBM dari sampah ini akan dikembangkan antara lain di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya. Mengutip laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), TPA Benowo mengelola sampah dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan kini tengah membangun fasilitas pemroses sampah menjadi BBM.

Fasilitas tersebut akan menggunakan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar setara minyak diesel atau solar. Prosesnya dilengkapi dengan sistem pengolahan gas buang (flue gas treatment system) agar emisi yang dihasilkan memenuhi baku mutu yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam kesempatan yang sama, Eniya menyoroti besarnya kontribusi sektor energi, termasuk transportasi, terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia. Menurut dia, pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan emisi tersebut.

Selain mendorong transisi energi, Eniya mengajak masyarakat meningkatkan efisiensi penggunaan energi di tingkat rumah tangga melalui penggunaan peralatan elektronik hemat energi.

“Kalau beli kulkas, AC, kompor listrik, kipas angin, itu semua harus green five star. Label bintang lima menunjukkan alat itu efisien,” ujarnya.

PT Huayou Indonesia memanfaatkan sisa uap panas dari proses produksi asam sulfat untuk membangkitkan listrik melalui sistem cogeneration. Perusahaan mengklaim pemanfaatan kembali energi panas tersebut membuat rasio listrik yang diproduksi sendiri di fasilitas tersebut mencapai 77,69 persen pada 2025.

Director of Public Affairs PT Huayou Indonesia Stevanus menjelaskan, proses produksi asam sulfat yang digunakan dalam teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) menghasilkan uap panas (steam) yang kemudian dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi.

"Steam ini sebagian kami pakai untuk produksi HPAL dan sebagian besar uap sisa, dalam tanda kutip waste, kami manfaatkan untuk pembangkitan listrik," kata Stevanus dalam diskusi CEO Talks: Industrial War Room: Winning the War on Waste through Circular Innovation di Jakarta, Kamis (11/6).

Huayou Indonesia mengoperasikan tiga pabrik asam sulfat dengan kapasitas masing-masing 800 ribu ton per tahun. Ketiga pabrik tersebut menghasilkan sisa uap panas sekitar 200 ton per jam yang dimanfaatkan melalui sistem cogeneration untuk menghasilkan listrik berkapasitas sekitar 50 megawatt (MW).

Menurut Stevanus, pemanfaatan limbah panas tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan meningkatkan efisiensi energi di fasilitas pengolahan nikel. Berdasarkan paparan perusahaan, rasio listrik yang diproduksi sendiri di fasilitas tersebut mencapai 77,69 persen pada 2025 berkat pemanfaatan kembali energi panas dari proses produksi.

Perusahaan juga mengklaim pemanfaatan limbah panas tersebut berperan dalam penurunan 31 persen emisi karbon, dari 9,11 ton CO2 ekuivalen per ton nikel pada 2023 menjadi 6,31 ton CO2 ekuivalen per ton nikel pada 2025. "Yang membuat kami menjadi salah satu penghasil nikel dengan jejak karbon paling rendah di dunia," ujar Stevanus.

Selain itu, perusahaan mencatat pemanfaatan kembali energi panas telah membantu perusahaan dalam menghemat konsumsi listrik sekitar 961 juta kilowatt-jam (kWh) dan mengurangi emisi sekitar 785.300 ton CO2.

Huayou menyebut perusahaan telah menginvestasikan sekitar Rp1,07 triliun untuk mendukung operasi yang lebih ramah lingkungan. "Perusahaan tidak segan atau tidak pelit untuk mengeluarkan investasi yang berkenaan dengan pemanfaatan energi," kata Stevanus.

Ke depan, perusahaan menargetkan peningkatan pemanfaatan sistem cogeneration. Berdasarkan paparan perusahaan, rasio listrik yang diproduksi sendiri ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 96 persen.

PT Huayou Indonesia merupakan perusahaan asal Cina yang mulai beroperasi di Indonesia sejak 2018 dan menjadi bagian dari ekosistem industri baterai nasional. Perusahaan memiliki investasi di kawasan industri nikel di Morowali, Halmahera, dan Kolaka yang menjadi pusat pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku industri pertambangan terus membuktikan, kawasan operasional tambang dapat menjadi ruang inovasi bagi penerapan ekosistem sirkular yang memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Dalam pembukaan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (Invirotech) 2026, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong penerapan teknologi bersih dan mempercepat ekonomi sirkular untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup.

Menurut dia, teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri, sekaligus lingkungan.

Melalui pameran, forum diskusi, coaching clinic, workshop, business matching, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya, INDO ENVIROTECH menjadi wadah untuk melihat bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai persoalan nyata lingkungan hidup.

“Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular,” ujar Jumhur dalam pembukaan INDO ENVIROTECH 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan, teknologi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. “Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya,” ujarnya.

Dalam praktiknya, sejumlah pelaku industri tambang telah mulai menerapkan program pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, juga penciptaan nilai tambah bagi lingkungan.

Salah satu contoh datang dari Anggota Grup MIND ID PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) melalui program Bank Sampah Pintar yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang terstruktur, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat dikonversi menjadi tabungan emas Logam Mulia.

Sampah organik diolah menjadi berbagai produk bermanfaat seperti kompos, kasgot, biocleaner, dan maggot. Sepanjang 2025, program ini mencatat serapan sekitar 63 ton sampah anorganik, yang memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan limbah di lingkungan sekitar masyarakat.

Inisiatif lain dijalankan anggota Grup MIND ID yaitu PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui Program Bara Agro Sirkular, yang mengoptimalkan lahan non-produktif bekas aktivitas tambang ilegal menjadi kawasan agrikultur terpadu.

Program ini menerapkan konsep 9R dan sistem sirkular terintegrasi, di mana limbah dari satu aktivitas dimanfaatkan sebagai input bagi aktivitas lainnya. Sebagai contoh, kotoran puyuh diolah menjadi pupuk organik untuk perkebunan, sementara maggot hasil pengolahan limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan perikanan.

Anggota Grup MIND ID berikutnya yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) mengembangkan Pusat Transformasi Bersama (PTB), fasilitas pengolahan sampah berbasis daur ulang yang dibangun melalui kolaborasi dengan yayasan masyarakat di sekitar wilayah operasional Gresik, Jawa Timur.

Melalui program ini, limbah kayu dan besi dari aktivitas konstruksi smelter diolah menjadi produk seperti meja dan kursi, yang kemudian disalurkan untuk mendukung program sosial, termasuk bagi anak-anak yatim dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini meminimalisir limbah konstruksi yang terbuang ke lingkungan.

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan, pengelolaan limbah di sektor pertambangan berperan mengurangi dampak lingkungan, sekaligus juga mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan, industri pertambangan dan kelestarian lingkungan adalah hal yang saling mendukung, dan dapat diimplementasikan melalui inovasi dan kolaborasi yang tepat.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan penghargaan Kalpataru 2026 kepada 16 individu dan kelompok yang dinilai berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Para penerima mengembangkan beragam inisiatif, mulai dari pengelolaan sampah, restorasi mangrove, perlindungan hutan adat, pelestarian satwa liar, hingga pemberdayaan masyarakat.

Kalpataru merupakan penghargaan tertinggi pemerintah di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada individu atau kelompok atas dedikasinya menjaga kelestarian lingkungan. Tahun ini, penghargaan diserahkan dalam ajang Envirotech 2026 yang menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan Kalpataru, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti "pohon kehidupan", diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan.

"Dengan acara seperti ini, kita ingin orang 'iri' melihat ada yang mendapat penghargaan karena berbakti pada lingkungan, lalu terdorong untuk ikut berpartisipasi," kata Jumhur di Jakarta, Kamis (11/6).

Selain memberikan penghargaan, KLH berkomitmen untuk mendukung program para penerima Kalpataru. Menurut Jumhur, dukungan pemerintah tidak selalu harus berbentuk bantuan anggaran, tapi memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga filantropi yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan.

"Banyak perusahaan maupun lembaga filantropi yang bersedia mendukung kegiatan pelestarian lingkungan. Pemerintah akan membantu menjembatani kebutuhan para pegiat lingkungan dengan para pihak yang ingin berkontribusi," ujarnya.

Kalpataru 2026 terdiri atas tiga kelompok penghargaan, yakni Kalpataru Adya, Kalpataru Yuvan, dan Kalpataru Lestari. Kalpataru Adya diberikan kepada perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina lingkungan. Sedangkan Kalpataru Yuvan diberikan kepada generasi muda yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Dan, Kalpataru Lestari diberikan kepada penerima Kalpataru pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai konsisten menjaga keberlanjutan lingkungan dan menginspirasi masyarakat.

Para penerima Kalpataru 2026 berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan beragam inovasi, mulai dari gerakan sedekah sampah berbasis masjid dan sekolah, rehabilitasi mangrove pascatsunami, perlindungan hutan adat, konservasi satwa endemik, pengembangan wisata mangrove, hingga restorasi lahan kritis dan konservasi penyu.

Daftar Peraih Kalpataru 2026:

• Kalpataru Adya

Kategori Perintis Lingkungan:

1. Ananto Isworo (DIY) - Inisiator shadaqah sampah berbasis eco-masjid dan gerakan shadaqah sampah di sekolah
2. Wibi Nugraha (Sumatera Utara) - Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pembibitan dan penanaman mangrove berbasis silvofishery
3. Jamaluddin (Sulawesi Selatan) - Gerakan literasi lingkungan dan aksi sadar Iklim

Kategori Pengabdi Lingkungan:

1. Abdul Hadi (Aceh) - Penyelamat mangrove di lahan kritis pasca tsunami Aceh
2. Taufik Ismail (Kalimantan Timur) - Penyelamatan Fungsi Lingkungan Hidup di Kawasan Pesisir dan Pengembangan Eco Wisata Kawasan Mangrove

Kategori Penyelamat Lingkungan:

1. Pejuang Muda Wija to Cerekang (Sulawesi Selatan) - Perlindungan Kawasan Hutan Adat Cerekang
2. Yayasan Pelestarian Flora dan Fauna Bangka Belitung (Kep. Bangka Belitung) - Perlindungan satwa liar dan pelestarian keanekaragaman hayati endemik Bangka Belitung

Kategori Pembina Lingkungan:

1. Komang Astika (Bali) - Pionir biorock di Desa Pemuteran
2. Miswanto (Kepulauan Riau) - Pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat
3. Shanty Meta Febrinalisa (DKI Jakarta) - Kenalkan virus minim sampah dan koperasi kompos untuk pengelolaan sampah komunal

• Kalpataru Yuvan

1. Marsella Wahyu Muntia (Jawa Tengah) - Restorasi lahan kritis dan pemberdayaan remaja melalui Gerakan WARSA-KELANA serta inovasi pupuk bioorganik

• Kalpataru Lestari

1. Bening Saguling Foundation (Jawa Barat) - Penerima Kalpataru 2020 kategori Penyelamat
2. Agus Bei (Kalimantan Timur) - Penerima Kalpataru 2017 kategori Perintis
3. Kelompok Pelestari Penyu Kurma Asih (Bali) - Penerima Kalpataru 2017 kategori Penyelamat
4. Wutmaili Romuty (Maluku) - Penerima Kalpataru 2018 kategori Pengabdi
5. Kelompok Tani Sadar Sendiri (Papua) - Penerima Kalpataru 2014 kategori Penyelamat

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan perlunya langkah percepatan yang terintegrasi untuk mengatasi persoalan sampah nasional yang terus meningkat.

Pemerintah mencatat timbunan sampah di Indonesia saat ini mencapai hampir 142 ribu ton per hari, sementara tingkat pengelolaan sampah masih jauh dari target yang ditetapkan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengatakan kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional.

“Berdasarkan data timbunan sampah nasional yang ada sekarang ini mencapai 141.926 ton per hari. Jadi bisa dibayangkan itu seluruh Indonesia seperti itu. Sehingga ini menjadi panggilan atau wake up call kita,” ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, hingga saat ini tingkat pengelolaan sampah nasional baru berada di kisaran 26 persen. Artinya, masih terdapat kesenjangan sekitar 74 persen yang harus diatasi agar target pengelolaan sampah dapat tercapai.

Dia menjelaskan pemerintah bahkan telah memajukan target penuntasan persoalan sampah menjadi 2028, sehingga dibutuhkan langkah percepatan yang terstruktur, masif, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor.

“Dibutuhkan langkah percepatan yang sangat terstruktur, masif dan terintegrasi dengan kolaborasi semua pihak,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, KLH tengah mendorong penerapan peta jalan atau roadmap pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir yang nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Laksmi menjelaskan strategi pengelolaan sampah akan dibangun melalui tiga tahapan utama, yakni pengelolaan di hulu, pengolahan di tingkat menengah, dan pengelolaan di hilir.

Pada tahap hulu, pemerintah akan memperkuat kebijakan pengurangan sampah oleh produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR). Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, KLH tengah menyiapkan regulasi lanjutan berupa peraturan menteri.

Selain itu, pemilahan sampah dari sumbernya akan menjadi fokus utama karena dinilai sebagai fondasi dari seluruh sistem pengelolaan sampah. Pemerintah juga akan mendorong pengolahan sampah organik di tingkat sumber serta memperluas layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah.

“Pemilahan sampah dari sumber ini menjadi dasar terkait dengan pengelolaan sampah secara keseluruhan,” ujarnya.

Pada tahap pengolahan menengah, KLH akan mengoptimalkan pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal di berbagai daerah.

Menurut Laksmi, banyak fasilitas pengelolaan sampah yang telah tersedia, tetapi belum beroperasi secara optimal sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan volume sampah.

Selain itu, pemerintah akan mengembangkan berbagai fasilitas pengolahan sampah skala kawasan dan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, komposting, hingga pelet arang.

“Kita akan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah untuk skala kawasan dan kota dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti RDF, biogas, composting, kemudian juga pelet arang dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara pada tahap hilir, pemerintah akan menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA). Ke depan, hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA setelah melalui proses pemilahan dan pengolahan sebelumnya.

Laksmi menilai sistem yang selama ini berlaku menyebabkan TPA cepat penuh karena seluruh jenis sampah dibuang tanpa pemisahan.

“Selama ini sampah yang masuk TPA semuanya tercampur sehingga umur TPA menjadi pendek karena cepat penuh seperti yang terjadi di Bantar Gebang dan di tempat lainnya,” ujarnya.

KLH juga akan mendorong transformasi pengelolaan TPA menuju sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan dan memenuhi standar pengelolaan modern.

Di samping itu, pemerintah berupaya mempercepat pengolahan sampah residu dan timbunan sampah lama di TPA melalui berbagai teknologi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), insinerator, pirolisis, dan teknologi pengolahan lainnya.

Persoalan emisi gas metana dari TPA juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut Laksmi, gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah berkontribusi terhadap perubahan iklim sehingga pengelolaannya akan menjadi bagian dari strategi penurunan emisi nasional.

“Nanti penurunan gas metana ini juga bisa menjadi target dari aksi iklim di Indonesia,” katanya.

Selain aspek teknis, KLH menilai keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memperkuat program edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga.

Pemerintah juga akan memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah, memperhatikan peran sektor informal seperti pemulung dan pengelola sampah mandiri, serta mendorong penguatan pembiayaan, regulasi, dan penegakan hukum di sektor persampahan.

“Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus diperkuat tidak hanya dari aspek teknis dan teknologi, tetapi juga dari aspek nonteknis melalui edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pembiayaan, regulasi, dan penegakan hukum,” tandas Laksmi.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menggelar program pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan sebagai upaya perusahaan mendorong ekonomi sirkular di Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan di tengah tantangan pengelolaan sampah dan limbah yang semakin kompleks, pihaknya menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah material sisa menjadi sumber daya bernilai.

Menurut dia, penerapan ekonomi sirkular menjadi salah satu upaya perusahaan dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui pendekatan ekonomi sirkular, lanjutnya, Pertamina mendorong pengelolaan sampah dan limbah yang tidak hanya berfokus pada pengurangan timbulan, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Roberth menambahkan salah satu program tersebut adalah community involvement and development (CID) Pelita atau Pengelolaan Lingkungan Terpadu Borneo, yang dijalankan Pertamina Patra Niaga Kilang Balikpapan.

Program ini mengolah sampah plastik rumah tangga seperti kemasan saset dan bungkus makanan menjadi produk bernilai guna seperti roster, paving block, dan lembaran LDPE (LDPE sheet) tanpa melalui proses pembakaran.

Selain itu, program ini juga mendorong pengolahan sampah organik menjadi kompos serta pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun padat, sabun cair, dan lilin.

Inisiatif tersebut tidak hanya membantu mengurangi timbulan sampah dan limbah rumah tangga, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan material yang sebelumnya tidak memiliki nilai.

Di Jawa Timur, melalui Fuel Terminal Madiun, Pertamina mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah Pesanggrahan dan aplikasi digital Sokrosok.

Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam proses pengumpulan dan penjemputan sampah anorganik sekaligus meningkatkan transparansi pencatatan administrasi bank sampah melalui sistem digital.

Sampah anorganik yang telah terkumpul juga diolah kembali menjadi berbagai produk bernilai ekonomi melalui kegiatan workshop 3R (reduce, reuse, recycle), seperti plakat, kipas, meja, gantungan kunci, dan sapu plastik.

Program Kampung Iklim (Proklim) Pesanggrahan tercatat mengurangi 16.000 kg sampah organik dan 1.380 kg sampah anorganik.

Program ini juga berkontribusi menekan emisi metana 2.013 kilogram per tahun serta menyerap karbon hingga 13.000 kilogram per tahun.

Dari sisi ekonomi, kelompok masyarakat ini mencatat peningkatan pendapatan kumulatif sebesar Rp14,6 juta serta penghematan biaya listrik sekitar Rp700 ribu per bulan melalui pemanfaatan energi surya.

Program ini melibatkan sekitar 40 anggota aktif dan memberikan manfaat tidak langsung kepada lebih dari 3.000 masyarakat di sekitar wilayah Pesanggrahan.

Kurnia Fidia Wati, salah satu tokoh penggerak Proklim Pesanggrahan, mengatakan kolaborasi masyarakat dan Pertamina Patra Niaga telah membangun budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Bersama Pertamina Patra Niaga, kami membuktikan bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi gerakan kolektif yang membawa manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG - Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menggelar kegiatan Aksi Bersih Lingkungan Kampung Sehati di sepanjang Jl. Mayor Zen Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Jumat (5/6). Kegiatan ini melibatkan masyarakat, relawan, pemerintah kelurahan dan kecamatan serta mitra pengelola bank sampah Beringin sebagai bentuk kolaborasi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah.

Pada kesempatan tersebut, Pusri juga menyerahkan bantuan alat kebersihan kepada masyarakat sebagai dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Setelah pembekalan teknis, peserta bersama-sama melaksanakan aksi bersih lingkungan dengan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah di sejumlah titik yang telah ditentukan. Sampah yang terkumpul pada kegiatan hari ini sebanyak 2 ton, yang kemudian dikelola agar memberikan nilai tambah sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

VP TJSL Pusri, Rahmawati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

"Peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong budaya gotong royong, meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah, serta memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang," ujar Rahmawati.

Lurah Sungai Selayur turut mengapresiasi dukungan dan keterlibatan Pusri dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara perusahaan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran lingkungan serta menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Selain aksi bersih lingkungan, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah Beringin sebagai salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Melalui kegiatan ini, Pusri berharap dapat terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kurban adalah ibadah, tetapi pada saat yang sama juga merupakan peristiwa ekonomi besar. Setiap Iduladha, jutaan hewan berpindah dari kandang peternak ke pasar, dari pasar ke masjid, dari masjid ke rumah-rumah warga. Di dalamnya ada transaksi, distribusi, logistik, tenaga kerja, konsumsi, dan solidaritas sosial.

Namun, setelah daging dibagikan, sering kali yang tertinggal adalah plastik, darah, jeroan, air limbah, dan sisa organik yang belum dikelola dengan baik. Di sinilah pentingnya gagasan tentang “kurban hijau” (green qurban) yang semakin mengemuka di tengah ancaman krisis lingkungan dan perubahan iklim, sekaligus perlu dibaca sebagai jalan menuju ekonomi sirkular Idul Adha.

Gagasan ini penting karena kurban selama ini lebih sering dilihat dari dua sisi, yakni ibadah dan filantropi sosial. Kurban adalah bentuk ketaatan spiritual sekaligus solidaritas kepada sesama. Namun, dalam konteks hari ini, kurban juga perlu dibaca sebagai rantai nilai ekonomi yang memiliki dampak sosial dan ekologis.

Pertanyaannya bukan hanya apakah daging kurban sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga bagaimana hewan itu dipasok, siapa yang memperoleh nilai ekonomi, bagaimana limbahnya dikelola, dan apakah prosesnya meninggalkan beban bagi lingkungan.

Siklus Ekonomi

Data Kementerian Pertanian menunjukkan skala ekonomi kurban yang tidak kecil. Menjelang Iduladha 2026, potensi ketersediaan hewan kurban nasional disebut mencapai sekitar 3,24 juta ekor, sementara kebutuhan diperkirakan sekitar 2,35 juta ekor.

Permintaan hewan kurban juga diproyeksikan naik sekitar 3,82% dibanding 2025. Rinciannya antara lain, ketersediaan kambing sekitar 1,4 juta ekor untuk kebutuhan 1,08 juta ekor, serta domba 935.690 ekor untuk kebutuhan 466.086 ekor.

Angka ini memperlihatkan bahwa kurban bukan sekadar peristiwa ritual tahunan, tetapi juga siklus ekonomi yang menggerakkan peternak, pedagang, transportasi, pakan, jasa pemotongan, panitia masjid, hingga usaha kemasan dan logistik.

Masalahnya, ekonomi kurban kerap masih bergerak dalam pola linear. Mulai dari hewan dibeli, disembelih, daging dibagikan, lalu sisa dan limbah dianggap sebagai urusan akhir. Pola ini mirip dengan model ekonomi lama yang dikenal sebagai take-make-dispose, yakni mengambil sumber daya, mengolahnya, menggunakannya, lalu membuang sisanya.

Dalam konteks Iduladha, pola linear itu tampak dalam penggunaan plastik sekali pakai secara masif, limbah pemotongan yang dibuang sembarangan, serta sisa organik yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Ekonomi sirkular menawarkan cara pandang berbeda. United Nations Environment Programme (UNEP) Finance Initiative menjelaskan, ekonomi sirkular sebagai pendekatan yang memprioritaskan pengurangan, penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang produk serta material, sebagai alternatif atas model linear take-make-dispose yang tidak lagi memadai dalam dunia dengan sumber daya terbatas dan tekanan lingkungan yang meningkat (unepfi.org, 2026). Dalam bahasa yang lebih sederhana, ekonomi sirkular berusaha memastikan agar nilai suatu produk tidak cepat berakhir sebagai sampah.

Dalam konteks kurban, ekonomi sirkular tidak berarti mengubah makna ibadah, justru memperbaiki tata kelolanya. Kurban hijau berbasis ekonomi sirkular dapat dimulai dari hulu.

Mulai membeli hewan dari peternak lokal, memperpendek rantai pasok, memastikan kesehatan hewan, dan memberi harga yang wajar bagi peternak kecil. Dengan begitu, uang kurban tidak hanya berhenti sebagai transaksi sesaat, tetapi ikut memperkuat ekonomi desa dan peternakan rakyat.

Pada tahap distribusi, ekonomi sirkular mendorong penggunaan kemasan yang dapat terurai, digunakan ulang, atau berasal dari produk lokal, seperti besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lain. Ini bukan soal romantisme tradisional, melainkan soal mengurangi beban sampah plastik sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil.

Jika dikelola baik, kurban hijau dapat menghubungkan ibadah dengan ekonomi lokal, ketika peternak mendapatkan pasar, perajin kemasan memperoleh permintaan, warga menerima manfaat, dan lingkungan tidak menanggung beban berlebih.

Pada tahap pascakurban, prinsip sirkular menjadi lebih penting. Darah, kotoran, sisa organik, tulang, kulit, dan bagian lain dari proses pemotongan tidak seharusnya langsung diperlakukan sebagai sampah.

Tentu tidak semua bisa dimanfaatkan sembarangan karena harus mengikuti standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, sebagian limbah organik dapat diarahkan menjadi kompos, pupuk organik, bahan pakan maggot, biogas, atau produk turunan lain.

Dari sini terlihat bahwa kurban hijau bukan sekadar mengganti plastik dengan besek, tetapi merupakan perubahan cara berpikir, dari mengelola sisa sebagai beban menjadi melihatnya sebagai sumber daya; dari transaksi tahunan menjadi penguatan ekonomi lokal; dari ibadah yang selesai pada pembagian daging menjadi ibadah yang memperhatikan keseluruhan rantai dampaknya.

Lebih dari itu, ekonomi sirkular juga kini menjadi bagian dari agenda global keberlanjutan, yang hadir dalam diskusi tentang produksi dan konsumsi berkelanjutan, ekonomi hijau, pengurangan limbah, ketahanan pangan, dan transisi pembangunan rendah karbon.

Jika biasanya agenda ini dibicarakan dalam forum internasional, laporan lembaga global, pertemuan pemerintah, atau strategi korporasi, maka kurban hijau menunjukkan bahwa norma global keberlanjutan juga dapat diterjemahkan ke dalam praktik lokal-keagamaan.

Dalam kajian Hubungan Internasional, proses semacam ini dapat dipahami sebagai lokalisasi norma. Norma global tidak selalu masuk ke masyarakat dalam bentuk yang kaku, melainkan diterjemahkan melalui nilai, bahasa, dan praktik setempat.

Ekonomi sirkular yang di tingkat global dibicarakan dalam istilah efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan rantai nilai berkelanjutan, di tingkat lokal dapat hadir melalui bahasa ibadah, gotong royong, kemaslahatan, dan keberkahan.

Diplomasi Ekologis

Inilah kekuatan Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim besar, jaringan masjid yang luas, tradisi gotong royong yang kuat, serta pengalaman panjang dalam filantropi sosial, Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak harus selalu dimulai dari kebijakan besar negara atau investasi industri hijau.

Keberlanjutan juga bisa tumbuh dari praktik warga, komunitas agama, lembaga zakat, panitia kurban, peternak rakyat, dan ekonomi lokal. Dengan kata lain, kurban hijau dapat menjadi diplomasi ekologis dari bawah.

Diplomasi ekologis dari bawah bukan diplomasi dalam arti normatif. Melainkan merupakan cara masyarakat menunjukkan kepada dunia bahwa nilai keberlanjutan dapat dihidupkan melalui praktik sosial dan keagamaan.

Ketika masjid mengurangi plastik, panitia kurban mengelola limbah, peternak lokal diperkuat, dan warga belajar memilah sisa organik, pesan yang muncul adalah bahwa agama tidak bertentangan dengan agenda lingkungan global, justru dapat menjadi sumber etika untuk menjalankannya.

Tantangannya, gagasan ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai slogan. Melainkan membutuhkan dukungan kebijakan, tata kelola, riset, serta edukasi publik dari berbagai pihak, mulai pemerintah, kampus, lembaga filantropi, hingga media.

Karena itu, kurban hijau dan ekonomi sirkular Iduladha mengingatkan bahwa ibadah tidak berhenti pada niat baik dan pembagian daging. Ibadah juga memiliki jejak sosial, ekonomi, dan ekologis.

Jika jejak itu dikelola dengan baik, kurban dapat menjadi lebih dari ritual tahunan yang dapat menjadi model kecil tentang bagaimana ekonomi lokal, solidaritas sosial, dan agenda global keberlanjutan bertemu dalam satu praktik yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Sebanyak 85 perusahaan masuk Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk proyek sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE) tahap dua. Ini merupakan tahap awal untuk bisa mengikuti lelang. Jumlah peserta tersebut meningkat hampir empat kali lipat dari tahap satu yang sebanyak 24 perusahaan.

CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara Fadli Rahman mengatakan, peningkatan jumlah peserta ini mencerminkan besarnya potensi bisnis WtE, yang juga artinya peluang aliran investasi buat Indonesia. Daya Energi Bersih Nusantara alias Denera adalah holding usaha baru yang dibentuk oleh Danantara untuk mengurus proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ini.

Fadli meyakini daya tarik proyek ini akan semakin menguat bila dijalankan dengan tata kelola yang baik. “Untuk itu kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra WtE ini dilakukan secara transparan dan kompetitif,” kata Fadli yang juga Direktur Investasi Danantara Investment Management, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (26/5).

Dia menjelaskan, perusahaan yang masuk dalam DPT berasal dari dalam dan luar negeri. Terdapat perusahaan asal Korea Selatan dan Jepang, dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan sampah menjadi energi. Kedua negara dikenal mengembangkan teknologi insinerasi modern dengan standar emisi ketat. Selain itu, terdapat perusahaan-perusahaan asal Cina, Eropa, India, dan Singapura.

Meski diramaikan dengan perusahaan dari luar negeri, Fadli mengatakan, teknologi pengolahan yang akan digunakan harus relevan dengan kondisi lokal Indonesia. Sebab itu, seleksi akan bertumpu pada pengalaman teknis dan rekam jejak perusahaan dalam pengelolaan sampah, bukan negara asal perusahaan.

Praktisi dan pemerhati energi Feiral Rizky Batubara menilai, pendekatan terhadap proyek ini perlu ditempatkan dalam konteks penyelesaian darurat sampah nasional. Menurutnya, fungsi utama WtE adalah instrumen penyelamatan lingkungan, sementara listrik yang dihasilkan merupakan manfaat tambahan dari proses tersebut.

Keberhasilan proyek WtE akan sangat ditentukan oleh transparansi tata kelola, kepastian regulasi, dan keberlanjutan pembiayaan hijau. “Proyek seperti Waste-to-Energy ini membutuhkan kombinasi teknologi, pembiayaan, dan tata kelola yang benar-benar matang,” ucapnya.

Di tahap berikutnya, 85 perusahaan ini akan dievaluasi dari aspek teknis, kesiapan biaya, kesesuaian teknologi, hingga kemampuan operasionalnya di lapangan. Adapun pemerintah membidik pembangunan fasilitas WtE di lebih dari 30 titik di berbagai wilayah Indonesia.

Pelaku industri stainless steel mengungkapkan adanya peluang ekonomi sirkular dari produk berbahan baja tahan karat atau stainless steel. Ini artinya, industri ini potensial jadi industri berkelanjutan. Dengan demikian, penambangan terus-menerus nikel untuk membuat produk stainless steel baru bisa diredam.

Chief Representative of Walsin Lihwa di Indonesia, C. S. Hsia menjelaskan bahwa produk stainless steel dapat didaur ulang untuk menjadi produk stainless steel serupa maupun produk lainnya. Walsin Lihwa merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang kawat, kabel, stainless steel, serta investasi teknologi dan teknologi.

“Idealnya, mendaur ulang nikel dalam baja tahan karat adalah untuk mengolahnya menjadi produk serupa. Memurnikannya hingga mencapai titik di mana Anda dapat membuat nikel untuk baterai, terlalu boros energi,” kata dia dalam diskusi publik di Jakarta, pada Senin (25/5).

Namun, Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi D. Kusuma mengatakan, siklus tersebut dapat terbentuk bila industrialisasi nikel terbangun dengan baik. “Kalau pengembangan industrinya terkontrol sejak tahap penambangan, pada suatu kondisi kita tidak akan butuh lagi atau berkurang kebutuhannya untuk mencari feedstock (nikel) baru,” ujar dia.

Masalahnya, industri nikel di Tanah Air baru mencapai produk setengah jadi. Mayoritas produk ini diekspor ke negara lain untuk diproses menjadi produk jadi. Sekitar enam dari sepuluh ton nikel yang masuk ke rantai pasok global berasal dari Indonesia.

“Saat ini, kita mengekspor sebagian besar baja tahan karat dan mengimpornya dalam bentuk peralatan dapur, keran, dan perlengkapan logam yang terbuat dari bahan tersebut,” ucap dia. Problem yang sama juga ditemukan pada produk mineral lainnya.

Laporan ESI bertajuk ‘Dominance without Depth: The Smelting Superpower that Imports its own Metal’ mengungkap, struktur industri hilirisasi nikel masih terkonsentrasi di level hulu, seperti peleburan dan produksi baja dasar. Fasilitas pemrosesan berhenti pada produksi lempengan baja.

Padahal, menurut perhitungan ESI, manfaat ekonomi industri lanjutan jauh lebih besar. Sebagai perbandingan, ESI memperkirakan, investasi senilai US$1,5 miliar di satu smelter biasanya menyerap 3.000 sampai 5.000 pekerja. Sedangkan jika dana yang sama dialirkan untuk industri atau manufaktur tahap lanjut, berpotensi menciptakan 15.000 sampai 20.000 pekerja.

ESI merekomendasikan kepada pemerintah beberapa kebijakan agar hilirisasi nikel di dalam negeri bisa mencapai produk akhir stainless steel. Pertama, restrukturisasi insentif fiskal untuk menjangkau industri manufaktur lanjutan. Kedua, mengubah kawasan industri menjadi pusat pengembangan rantai pasok domestik dan UMKM. Kemudian, membangun perusahaan nasional dan ekosistem riset untuk mendukung transfer teknologi dan inovasi dalam negeri.

BANDUNG - Dalam upaya merumuskan arah organisasi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JDB) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Sutan Raja, Soreang, Bandung. Kegiatan yang diikuti lebih dari 150 anggota ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi serta memperkokoh peran industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan .

Di acara yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026, Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo menyampaikan, kondisi industri AMDK saat ini yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global.

Menurutnya, industri AMDK saat ini dihadapkan pada tantangan pengelolaan sumber daya air, pengawasan terhadap produk ilegal, serta percepatan implementasi ekonomi sirkular . Di saat yang sama lanjutnya, dinamika global seperti krisis geopolitik turut berdampak pada kenaikan biaya energi, bahan baku, dan gangguan rantai pasok.

Industri AMDK di Antara Tekanan Energi dan Logistik, Menunggu Keberpihakan Negara



Dia mengatakan kondisi tersebut menuntut industri untuk semakin adaptif, efisien, dan inovatif. “Kami berharap DPD AMDATARA JDB ini dapat menjadi contoh soliditas organisasi di daerah,” ujarnya.



Menjawab tantangan itu, Karyanto menegaskan AMDATARA terus mendorong sejumlah agenda strategis. Di antaranya, penguatan kepatuhan terhadap standar BPOM dan SNI, implementasi ekonomi sirkular dan skema Extended Producer Responsibility (EPR), peningkatan ketahanan rantai pasok, serta penguatan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten merupakan kontributor utama industri AMDK nasional. Karenanya, penguatan organisasi di wilayah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan industri terus berkembang dengan menjunjung tinggi kualitas, keamanan produk, serta keberlanjutan lingkungan.

Musda I AMDATARA JDB ini secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPD periode 2026–2031. Zainal Abidin dari PT Tirta Investama dipercaya sebagai Ketua DPD didampingi Aryanto dari CV Aditya Tirta Mandiri sebagai Wakil Ketua, Anda Juanda dari PT Tirta Gracia Semesta Mandiri sebagai Sekretaris, serta Oki Setiawan dari PT Patisa Chakra Mandiri sebagai Bendahara. Penguatan tata kelola organisasi juga didukung oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Windoedjaja dari CV Tirta Astro dan Hendra Kosasih dari PT Super Wahana Techno.

Klarifikasi Danone Soal Isu Visual Balita pada Kemasan Produk Air Minum



Saat itu, Ketua DPD AMDATARA JDB terpilih, Zainal Abidin menyampaikan, apresiasi atas dukungan yang diberikan serta komitmennya untuk memperkuat peran asosiasi di tingkat daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada DPP AMDATARA, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya Musda ini,” katanya.

DPD AMDATARA Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, lanjutnya, siap menjalankan agenda asosiasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri AMDK yang berkelanjutan.

“Melalui Musda ini, kami berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, melahirkan kepengurusan yang visioner, serta meningkatkan kontribusi industri AMDK dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke depan,” ucapnya.

Hadir dalam Musda I AMDATARA JDB ini berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiah Dwidaningsih, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan Pintaria, Kepala Balai Besar POM Bandung I Made Bagus Geremetta, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa Bandung Hendra Yetty, serta perwakilan Kementerian, Pemerintah Daerah, supplier pendukung, dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMDATARA.