JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai pilar ekonomi daerah di tengah meningkatnya tekanan global dan risiko perubahan iklim.

Upaya tersebut dibahas dalam BUMD Leaders Forum yang diselenggarakan Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta bersama Bank Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi di tengah dinamika global yang tidak menentu.

“Saya mengharapkan agar dalam 1 tahun ke depan BUMD melakukan konsolidasi dan saya juga memberikan ruang kesempatan karena saat ini banyak BUMD-BUMD Jakarta yang sekarang ini sudah tidak menjadi pemain lokal antara lain Bank Jakarta, PAM Jaya, Dharma Jaya dan lain-lain dan itu saya yakin akan bisa memberikan banyak manfaat bagi Jakarta,” ujar Pramono dalam siaran pers, Jumat.

Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap faktor eksternal, termasuk situasi geopolitik dan ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung pada April hingga September 2026.

“Tetapi saya juga menyampaikan karena sekarang ini kondisi geopolitik sedang struggling dan sebentar lagi ada El Nino diperkirakan dari April sampai September ini, maka saya minta juga mereka mempersiapkan itu,” tuturnya.

Menurut Pramono, konsolidasi yang kuat serta pembangunan budaya perusahaan yang transparan dan profesional menjadi kunci agar BUMD mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan tersebut.

“Maka demikian mudah-mudahan konsolidasi BUMD dan membangun corporate culture yang lebih terbuka transparan dan dikelola secara profesional, saya yakin BUMD Jakarta makin siap,” tegasnya.

Selain penyelarasan visi, forum ini juga membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan kinerja dan pembiayaan BUMD.

Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyampaikan, fokus utama diarahkan pada peningkatan daya saing, kesehatan perusahaan, serta kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, forum ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan pada Desember 2025. Dalam pertemuan tahun ini, terdapat tiga topik utama yang dibahas.

“Topik pertama yaitu akselerasi kinerja investasi dan kemandirian finansial melalui creative financing dan sinergi pembiayaan. Untuk Triwulan I tahun 2026, Alhamdulillah telah ditandatangani fasilitas kredit Bank Jakarta untuk 3 BUMD, yaitu PT Bank Jakarta, PT Perumda Dharma Jaya, dan juga Food Station Tjipinang,” ungkapnya.

Topik kedua berkaitan dengan optimalisasi kinerja investasi dan pengembangan bisnis melalui sinergi penjaminan proyek strategis.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu poin yang mengemuka adalah penjaminan proyek BUMD oleh PT Jamkrida Jakarta serta optimalisasi penjaminan kredit Bank Jakarta melalui lembaga tersebut.

Sementara itu, topik ketiga menyoroti peningkatan produktivitas aset strategis sebagai pendorong investasi dan sumber pendapatan baru.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pengembangan properti seperti hotel, hunian campuran (mix-used), fasilitas park and ride, hingga infrastruktur seperti pengolahan air limbah, distribusi, dan pengolahan pangan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan kredit antara PAM Jaya dan Bank Jakarta.

Melalui komitmen kolaborasi yang dituangkan dalam Collaboration Charter, BUMD diharapkan dapat memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran BUMD untuk terus memacu daya saing agar tidak hanya dominan di pasar domestik. Ia ingin entitas usaha milik Pemprov DKI Jakarta mulai berani melakukan ekspansi ke level yang lebih luas.

Demikian yang disampaikan Pramono dalam acara BUMD Leaders Forum 26 "Synergy For Resilience" Memperkokoh Peran BUMD Sebagai Pilar Ekonomi Dalam Ekosistem Jakarta Global City, di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026).

"Tidak menjadi pemain lokal, jago kandang, tapi bertarung keluar di antaranya misalnya Bank Jakarta, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan yang lain-lain dan itu akan saya yakin akan bisa memberikan manfaat juga bagi Jakarta," tegas Pramono di hadapan direksi dan komisaris BUMD.

Di tengah ambisi penguatan peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City, Pramono juga mengingatkan adanya tantangan eksternal yang nyata. Ia menyoroti kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu serta ancaman fenomena El Nino yang diprediksi melanda pada periode April hingga September.

"Maka saya minta juga mereka harus mempersiapkan diri. Dengan demikian, mudah-mudahan konsolidasi BUMD dan membangun corporate culture yang lebih terbuka, transparan, dikelola secara profesional," imbuhnya.

Sebagai informasi dalam acara yang mempertemukan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Prov DKI Jakarta, Uus Kuswanto, Wakil Koordinator Staff Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Prov DKI Jakarta, Suharini Eliawati, Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta serta sejumlah Pejabat Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA - BUMD DKI Jakarta Perumda Dharma Jaya menargetkan 1.416 titik bazar pada 2026 untuk memperluas akses masyarakat terhadap protein hewani. Hingga Maret 2026, pihaknya telah merealisasikan 480 titik bazar .

“Kami menargetkan minimal setara, bahkan melampaui capaian 1.200 titik tahun sebelumnya. Hingga Maret, kami sudah menjangkau 480 titik,” ujar Direktur Utama Dharma Jaya Raditya Endra Budiman, Selasa (14/4/2026).

Dengan rata-rata pelaksanaan enam titik per hari, dia optimistis target tersebut dapat terlampaui. Untuk mendukung distribusi, Dharma Jaya menambah armada menjadi empat kendaraan distribusi daging berpendingin, meningkat dari dua unit sebelumnya.

Dharma Jaya juga memastikan harga daging yang dijual tetap berada di bawah harga pasar guna membantu menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. “Kami ingin masyarakat mendapatkan daging berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Ini yang mendorong tingginya antusiasme masyarakat,” katanya.

Selain melayani warga Jakarta, perusahaan juga mengakomodasi permintaan wilayah penyangga secara selektif.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, langkah yang dilakukan Perumda Dharma Jaya merupakan bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi.

Perluasan titik bazar hingga menjangkau ratusan lokasi menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam memastikan akses masyarakat terhadap protein hewani yang terjangkau dan berkualitas.

“Kami mengapresiasi upaya Dharma Jaya yang konsisten memperluas jangkauan distribusi. Ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jakarta dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,” ucapnya.

Peningkatan armada distribusi dan konsistensi harga di bawah pasar menunjukkan kesiapan BUMD dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Suharini, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD seperti Dharma Jaya menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pangan yang kuat. “Dengan dukungan infrastruktur distribusi yang semakin baik, kami optimistis program ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan,” ungkapnya.

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran dianugerahi TOP Pembina BUMD 2026 dalam ajang nasional yang diselenggarakan Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan sejumlah lembaga independen.

Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Nasution Hamka dihubungi dari Palangka Raya, Senin (13/4) malam, mengatakan bersamaan dengan itu, Bank Kalteng juga meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2026 Predikat Bintang 5 (Excellent), sedangkan Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah turut meraih penghargaan TOP CEO BUMD 2026.

"Capaian ini merupakan hasil dari sinergi antara manajemen dan pemegang saham khususnya Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam mendorong kinerja sehat dan berkelanjutan," katanya.

Hamka menekankan sebagai lembaga perbankan, perusahaannya menjalankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam setiap aspek bisnis yang dijalankan.

"Dukungan dan arah strategis dari Gubernur Kalimantan Tengah selaku pemegang saham pengendali, bersama seluruh pemegang saham, menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kinerja Bank Kalteng,” ujar dia.

Hamka menambahkan sinergi tersebut menjadi fondasi dalam memastikan Bank Kalteng tetap tumbuh secara profesional, akuntabel dan mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.

Penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap aspek kinerja bisnis, inovasi, tata kelola serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah lebih dari 1.170 BUMD di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah menjelaskan Predikat Bintang 5 (Excellent) merupakan level tertinggi yang diberikan kepada BUMD dengan kinerja unggul, kepemimpinan kuat, inovasi berkelanjutan berbasis teknologi, serta kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.

"Penghargaan ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan," katanya.

Capaian tersebut ditopang kinerja keuangan Bank Kalteng yang tumbuh solid sepanjang tahun buku 2025. Berdasarkan laporan kinerja audited, Bank Kalteng mencatat total aset mencapai Rp20,4 triliun (tumbuh signifikan dari Rp16,8 triliun pada 2024), Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp13,8 triliun, penyaluran kredit tumbuh menjadi Rp11,7 triliun, serta laba bersih mencapai Rp368,5 miliar.

Kinerja tersebut mencerminkan penguatan fundamental bisnis, pengelolaan risiko yang prudent atau bijaksana, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Kalteng.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inovasi tersebut merupakan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan Top BUMD Award 2026 yang mengusung tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Hotel Raffles Jakarta pada Senin (13/4/2026).

Yusharto menyampaikan, BUMD memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai penggerak ekonomi lokal. Terkait hal tersebut, penguatan inovasi menjadi langkah krusial agar BUMD mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan serta menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Menurut Yusharto, implementasi otonomi daerah menuntut adanya kemandirian daerah, termasuk dalam aspek pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, BUMD diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

“BUMD harus mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dan fungsi bisnis. Inovasi menjadi kunci agar keduanya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Yusharto juga menyampaikan, pengelolaan BUMD telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pembinaan dan pengawasan BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan jumlah lebih dari seribu BUMD di Indonesia dan total aset yang mencapai ribuan triliun rupiah, peran BUMD dinilai semakin strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, optimalisasi peran tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk penguatan permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



Kemendagri juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan BUMD ke depan. Di antaranya adalah percepatan digitalisasi, penguatan struktur permodalan, peningkatan kualitas tata kelola, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penting bagi BUMD untuk mampu menentukan posisi strategisnya di tengah persaingan usaha, memperluas jaringan kerja sama, serta meningkatkan kualitas layanan agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah.

Dalam hal ini, Kemendagri turut mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam pengelolaan BUMD guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Hal ini mencakup upaya pencegahan terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan, seperti penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan yang tidak transparan.

"Pemerintah daerah sebagai pemilik dan juga BUMD sendiri perlu melakukan pemetaan terhadap portofolio usahanya, BUMD mana yang harus di dorong lebih cepat, mana yang sebagai penunjang dan mana yang perlu bertahan," ungkapnya.

Ajang Top BUMD Award 2026 diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja BUMD, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong transformasi BUMD yang lebih inovatif, profesional, dan berdaya saing.

"Saya mengharapkan agar kita dapat melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk menjadikan BUMD serta mengembalikan fungsinya sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan perekonomian daerah," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra menilai penguatan infrastruktur gas bumi di wilayah Jawa Barat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

"Penguatan infrastruktur gas di Jawa Barat akan menjadi motor penggerak ekonomi yang vital, mengingat posisi provinsi tersebut sebagai pusat industri nasional," jelasnya, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, lanjut Hangga, panggilannya, pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mengakselerasi infrastruktur gas bumi di Jabar.

Fokus utama percepatan pengembangan infrastruktur gas bumi di Jawa Barat mencakup optimalisasi liquefied natural gas (LNG), compressed natural gas (CNG), pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), dan penguatan jaringan pipa gas.

"Kelengkapan infrastruktur diperlukan untuk merespons lonjakan kebutuhan energi industri dan rumah tangga di wilayah dengan tingkat konsumsi tertinggi di Indonesia tersebut," ujar Hangga saat bertemu Direktur Utama PT Migas Utama Jabar (Perseroda) Ghema Akbar C di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ghema menekankan urgensi pemanfaatan CNG sebagai solusi inovatif untuk menekan ketergantungan pada LPG.

Ia menjelaskan distribusi CNG melalui tabung merupakan langkah strategis untuk memberikan alternatif energi yang lebih ekonomis bagi sektor komersial dan rumah tangga di Jawa Barat.

Menurut Ghema, pemanfaatan sumber gas untuk domestik bukan hanya soal efisiensi biaya, melainkan upaya mewujudkan kedaulatan energi daerah, yang mandiri dan berkelanjutan.

Hangga menambahkan inisiatif perseroda itu sejalan dengan visi Astacita pemerintah pusat dalam mencapai swasembada energi.

Ia juga menegaskan Kementerian ESDM bersama SKK Migas memastikan aspek perizinan tidak menjadi hambatan bagi implementasi proyek.

Pertemuan juga membahas sinergi Migas Utama dan BUMN, PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga hilir serta memastikan distribusi gas melalui jaringan pipa tetap andal dan stabil bagi masyarakat.

Dari sisi tata kelola, Ghema menegaskan komitmen MUJ menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) di setiap tahapan pengembangan proyek.

Hangga menekankan profesionalisme BUMD adalah kunci dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika geopolitik global.

"Melalui dukungan kebijakan yang tegas, model pengembangan infrastruktur gas di Jawa Barat ini diharapkan dapat menjadi percontohan nasional dalam mewujudkan kemandirian energi menuju visi Indonesia Emas 2045," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Komisi II DPR RI menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjalankan perannya, termasuk soal tata kelola, pengendalian internal, kinerja perseroan, hingga penyaluran kredit.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dalam kunjungan kerja (kunker) ke PT Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan BUMD, Rabu (1/4/2026).

"Beberapa isu seperti pengelolaan kredit juga menjadi perhatian [kami]. Kami menekankan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat bagi keberlangsungan perekonomian di bawah," kata Bahtra.

Dia mengatakan keberadaan BUMD di daerah bukan sekadar entitas bisnis, namun juga menjadi motor penggerak perekonomian.

Oleh karena itu, lanjutnya, Bank Sumut harus berperan mendukung perekonomian daerah, di samping menjadi penyedia layanan publik yang profesional. Salah satunya dengan pemerataan distribusi kredit/pembiayaan hingga ke sektor kecil.

DPR RI menekankan agar Bank Sumut merangkul pelaku ekonomi menengah ke bawah lewat pembiayaan agar dampak penyaluran kredit dapat dirasakan masyarakat secara merata.

"Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir orang di kalangan atas. Kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar dampaknya terasa nyata bagi seluruh rakyat Sumatera Utara," kata Bahtra.

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir dalam kunker tersebut juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah, pengelolaan keuangan yang baik, serta tata pemerintahan yang efektif sebagai acuan penguatan BUMD di seluruh daerah.

Bima Arya mengungkapkan saat ini pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model tata kelola baru melalui Undang-Undang BUMD.

Beberapa poin yang ditonjolkan yakni pemisahan antara fungsi finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemilik modal, serta akses permodalan dan pengelolaan aset yang fleksibel.

"Itu semua bermuara pada tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih akuntabel," kata Bima Arya.

Adapun Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) selaku pemegang saham pengendali Bank Sumut mengatakan BUMD khususnya Bank Sumut selama ini telah berjalan selaras dengan program-program pemerintah.

Gubernur Sumut Bobby Nasution pun mengatakan bahwa provinsi tersebut memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal.

"Kecenderungannya memang BPD (Bank Pembangunan Daerah) ini terkesan lebih mengandalkan pemerintah daerah dan jajarannya untuk bertahan dan mendapatkan dividen. Karena itu kami menyampaikan bahwa Sumut sebagai provinsi besar dengan 33 kabupaten/kota memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal," ujar Bobby dalam agenda kunker tersebut.

Dia juga menyampaikan saat ini posisi Bank Sumut masih berada di bawah sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Jawa. Namun, kinerja Bank Sumut masih lebih baik dibandingkan BPD lain di Sumatra.

Bobby pun berharap kehadiran para legislator ke Bank Sumut dapat mendorong peningkatan tata kelola serta kinerja perseroan.

"Ini tentu menjadi kekuatan sekaligus catatan penting agar Bank Sumut dapat meningkatkan dividen, sehingga BUMD ini menjadi perusahaan yang mandiri," ujarnya.

Kami sampaikan pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak (gaji) karyawan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib membayar gaji karyawan secara penuh meski menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu.

Dia menegaskan hal itu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja agar tidak disalahgunakan oleh perusahaan yang berpotensi mengurangi pendapatan karyawan selama masa penerapan WFH.

"Kami sampaikan pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak (gaji) karyawan," kata Menaker di Jakarta, Rabu.

Menurut Menaker, pengaturan WFH tidak boleh dijadikan alasan untuk menerapkan skema pengupahan seperti "no work no pay" yang merugikan pekerja dan bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan melalui kanal pengaduan Lapor Manaker yang dapat dimanfaatkan pekerja untuk melaporkan pelanggaran terkait kebijakan tersebut.

Laporan yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan guna memastikan perusahaan mematuhi ketentuan serta tidak mengurangi hak pekerja dalam penerapan kebijakan itu.

Menaker menyebut penerapan WFH diharapkan menjadi momentum nasional untuk mendorong pola kerja baru yang lebih adaptif, efisien, serta mendukung produktivitas tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja.

Kebijakan itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan energi melalui pengurangan mobilitas harian, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan di berbagai sektor.

"Jadi, kita ingin menjadikan momentum saat ini sebagaimana arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) cara baru, cara lebih bijak dalam optimalisasi pemanfaatan energi menuju kepada ketahanan energi nasional," ucapnya.

Meski begitu, penerapan WFH diserahkan kepada masing-masing perusahaan dengan fleksibilitas pengaturan, namun tetap harus mengacu pada prinsip utama yaitu perlindungan hak pekerja.

Menaker menegaskan pula pengawasan akan diperketat dan sanksi dapat diberikan apabila ditemukan pelanggaran, sehingga kebijakan WFH dapat berjalan efektif, adil dan memberikan manfaat bagi pekerja serta perusahaan.

"Sanksi, tentu kita berbicara nanti adalah ketika WFH ini dilaksanakan tapi hak-hak pekerja atau buruh dikurangi," kata Menaker.

Yassierli mengimbau pemimpin perusahaan swasta, BUMN hingga BUMD untuk menerapkan kegiatan WFH kepada karyawan sehari dalam seminggu. Perusahaan tersebut dapat menerapkan WFH yang berlaku efektif sejak hari ini per 1 April 2026.

"Kami ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi himbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," tutur Menaker.

Imbauan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi merilis aturan terkait dengan pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk pekerja di perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

Pelaksanaan WFh ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Beleid tersebut resmi diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada 31 Maret 2026.

Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

"Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, BUMD, diimbau menerapkan WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan," kata Yassierli dalam keterangan pers, Rabu (1/4/2026).

Lebih lanjut, Yassierli menyatakan bahwa pelaksanaan WFH mengikuti sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam beleid terbaru yang diterbitkan Kemnaker.

Adapun, ketentuan yang dimaksud antara lain adalah pertama, upah atau hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Kedua, pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan

Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajiban

Keempat, perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga

Kelima, Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan tenaga farmasi); sektor energi (BBM, gas dan listrik); sektor infrastruktur dan pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih, pengangkutan sampah); sektor ritel atau perdagangan (pasar dan tempat perbelanjaan)

Kemudian, sektor industri dan produksi (pabrik yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin & industri), sektor jasa perhotelan, pariwisata, keamanan dan hospitality; sektor makanan, minuman, kafe dan usaha kuliner; sektor transportasi dan logistik; sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan nonbank, pasar modal dan bursa efek). Teknis WFH diatur oleh masing-masing perusahaan.

Hemat APBN

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengeklaim kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN maupun swasta yang mulai berlaku besok, Rabu (1/4/2026), bakal menghemat APBN senilai Rp6,2 triliun.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' itu bakal ikut menghemat APBN melalui belanja kompensasi BBM.

"Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengeklaim total pembelanjaan masyarakat untuk BBM juga berpotensi dihemat sebesar Rp59 triliun dari WFH satu hari seminggu itu.

Penghematan BBM ini, lanjutnya, dilakukan salah satunya dengan memastikan distribusi BBM melalui aplikasi MyPertamina. Batas wajar pembelian BBM itu adalah 50 liter per kendaraan.

"Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraaan. Tetapi ini tidak berlaku untuk kendaraan umum," jelasnya.

Beberapa strategi lain untuk mengamankan energi di dalam negeri termasuk adopsi kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026. Airlangga menyebut PT Pertamina (Persero) sudah siap untuk mengimplementasikan pencampuran (blending).

"Dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter, dan ini dalam satu tahun tentu dalam enam bulan ada penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel diperkirakan nilainya Rp48 triliun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta perusahaan menerapkan skema kerja dari rumah atau Work From Home(WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah penguatan ketahanan energi nasional.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja yang diterbitkan pada 31 Maret 2026.

Dalam beleid tersebut, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan WFH selama satu hari kerja dalam satu minggu, dengan pengaturan teknis disesuaikan kondisi masing-masing perusahaan.

Kemnaker menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi hak pekerja, termasuk upah dan cuti tahunan, serta tetap harus menjaga kinerja dan produktivitas perusahaan.

“Bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFH, tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya,” sebagaimana tercantum dalam surat edaran yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Selasa (31/3/2026).

Namun demikian, kebijakan WFH dikecualikan bagi sejumlah sektor yang memerlukan kehadiran fisik, antara lain sektor kesehatan, energi, transportasi dan logistik, industri manufaktur, hingga sektor jasa seperti perhotelan dan perdagangan.

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga mendorong perusahaan menjalankan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Langkah tersebut mencakup penggunaan teknologi hemat energi, penguatan budaya efisiensi energi, serta pengendalian konsumsi listrik dan bahan bakar melalui kebijakan operasional yang terukur.

“...teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan,” demikian salah satu poin dalam surat edaran itu.

Kementerian Ketenagakerjaan juga meminta pelibatan pekerja dan serikat buruh dalam merancang dan menjalankan program efisiensi energi, termasuk mendorong inovasi dalam penggunaan energi yang lebih produktif dan adaptif.

Bisnis.com, BANDUNG-- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melakukan rotasi sejumlah direksi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Bank Sumedang dan PDAM Tirta Medal.

Rotasi dilakukan untuk mengisi jabatan Direktur Operasional dan Dewan Pengawas dengan seleksi terbuka bagi nama-nama yang sudah mendaftar pada awal 2026 lalu.

“Proses seleksi yang transparan dan objektif ini, terpilih jajaran pengawas dan manajemen yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan daerah,” kata Dony.

Ia mengatakan seleksi dilakukan terbuka agar menjadi langkah penguatan tata kelola BUMD yang profesional dan akuntabel. Selain dirinya, Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila pun ikut mewawancarai para calon direksi di dua perusahaan pelat merah itu.

Menurutnya, BUMD menjadi salah satu pilar penting dalam pemerintahan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga ia meminta para calon direksi untuk bisa memberikan pembenahan pada proses bisnis pada perusahaan daerah.

Dony mengaku, memang ada banyak tantangan yang ada dalam tubuh BUMD. Sehingga perlu adanya inovasi dan integritas dari para calon direksi BUMD dalam menjalankan tugasnya.

"Harus bisa menjalankan tugas dengan baik, karena menjalankan amanah ini merupakan bagian dari ibadah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau berencana menambah penyertaan modal pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau dan PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sektor penjaminan kredit dan perbankan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, mengatakan kebijakan tersebut difokuskan pada sektor strategis yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

“Fokus kita adalah memperkuat BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan kredit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penambahan penyertaan modal untuk Jamkrida akan dilakukan pada 2026 agar dapat segera memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sementara itu, penanaman modal pada BRK Syariah direncanakan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan serta kondisi keuangan daerah.

Menurut dia, setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses kajian dan evaluasi yang matang.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan penyertaan modal. Kolaborasi tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan permodalan yang kuat, kami berharap BUMD dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, peran BRK Syariah dan Jamkrida diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembiayaan serta penjaminan kredit di daerah.

“Kami optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan penambahan modal BRK Syariah sebesar Rp260 miliar melalui rancangan peraturan daerah (ranperda). Penambahan ini dilakukan untuk menjaga posisi Provinsi Riau sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi minimal 51%. Adapun penambahan modal untuk Jamkrida diusulkan sebesar Rp50 miliar.