Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia akhirnya buka suara terkait kabar pembelian saham aplikator transportasi daring atau ojek online (ojol).

Tim Komunikasi Danantara menyatakan pihaknya secara berkelanjutan terus mengevaluasi berbagai peluang pasar guna memberikan dampak sosial-ekonomi.

Meskipun tidak secara spesifik mengonfirmasi atau membantah rincian terkait dengan transaksi terhadap aplikator tertentu, Danantara menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah investasinya.

“Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan,” ungkap Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Isu masuknya Danantara ke dalam struktur kepemilikan aplikator ojol pertama kali mencuat melalui pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam audiensi bersama buruh pada peringatan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026), Dasco mengeklaim bahwa pemerintah melalui Danantara Indonesia telah mengambil bagian saham di aplikator ojol.

Dasco menyebut langkah tersebut bertujuan untuk menurunkan biaya potongan yang semula berada di kisaran 10% hingga 20% menjadi hanya 8%.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi sesuai target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur agar pembagian pendapatan bagi pengemudi naik menjadi minimal 92%, sedangkan aplikator hanya diperbolehkan mengambil maksimal 8%.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia,” ucap Prabowo di hadapan massa buruh pekan lalu.

Selain masalah potongan tarif, pemerintah juga mewajibkan penyediaan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, serta asuransi bagi para pengemudi ojol melalui payung hukum baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara memastikan terus mengevaluasi dan disiplin menilai berbagai peluang investasi. Pernyataan ini disampaikan di tengah mencuatnya kabar pembelian saham aplikator ojek online oleh sovereign wealth fund tersebut.

Kabar Danantara membeli saham aplikator ojol sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan komisi pengemudi ojol menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi oleh Antara, Sabtu (2/5/2026).

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah lewat Danantara, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan dan pasti.

Namun demikian, yang paling utama, dia mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi driver ojol.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20% atau 10% ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengemudi ojol dengan aplikator, menurutnya, hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek online menjadi 8%.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%, harus di bawah 10%," ujar Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah melalui Danantara masuk ke aplikator ojek online (ojol) dinilai bukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat posisi strategis komunitas pengemudi dalam lanskap sosial-ekonomi Indonesia.

Managing Director Head of Equity Capital Market Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, mengatakan pengemudi ojol di Indonesia selama ini dipandang sebagai kekuatan yang signifikan karena jumlahnya yang besar, solidaritas yang tinggi, serta kemampuan mobilisasi yang cepat.

“Ini bukan langkah yang mengejutkan dari Danantara. Pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia dianggap sebagai kekuatan yang signifikan dan telah dimanfaatkan, baik secara sukarela maupun tidak, sebagai kendaraan politik,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Dia menambahkan, dengan jumlah sekitar 4 juta pengemudi, komunitas ojol merepresentasikan kelompok besar yang dapat memengaruhi opini publik, merespons kebijakan pemerintah melalui aksi kolektif, hingga berdampak pada dinamika pemilu.

Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang sebelumnya diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam audiensi bersama buruh pada peringatan Hari Buruh di Kompleks Parlemen, Jumat (1/5/2026), Dasco menyebut pemerintah melalui Danantara telah mengambil bagian saham di aplikator ojol.

Dasco menyampaikan upaya ini sebagai langkah untuk menguntungkan pengemudi ojek daring.

"Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator [ojol] dan mengambil bagian saham," katanya.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

Mengenai tuntutan status pengemudi ojek dari mitra menjadi pekerja, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut mengungkapkan hal itu masih disimulasikan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.

"Nah, tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia,” tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

“Kita juga mengatur dan telah menekan Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” ungkap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk memberlakukan sistem Work From Home (WFH) sehari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta memicu kekhawatiran di kalangan pengemudi ojek online (driver ojol).

Kebijakan WFH sehari dalam sepekan tersebut diproyeksi akan memangkas pendapatan harian mitra pengemudi ojol, terutama pada layanan angkutan penumpang atau ride hailing.

Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Raden Igun Wicaksono menjelaskan mayoritas pengguna jasa ojek online saat ini adalah karyawan swasta dan ASN. Sehingga, penghasilan bagi para pengemudi sangat bergantung penuh pada mobilitas pekerja di perkotaan.

“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia memperkirakan akan terjadinya penurunan pendapatan sebesar 10% sampai dengan 30%, penurunan pendapatan ini memang memberatkan para pengemudi ojol yang notabene pendapatannya hanya dari hasil sebagai pengemudi ojol saja.” ujar Igun kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Proyeksi penurunan pendapatan itu juga diikuti dengan adanya beban potongan dari aplikator. Tekanan pendapatan dan kewajiban pembayaran biaya operasional tambahan diyakini akan semakin memberatkan kondisi para mitra ojol.

Igun menambahkan, para mitra pengemudi ojol juga dikenakan biaya tambahan oleh aplikator sebesar Rp20.000 per hari agar bisa memperoleh algoritma order, apabila menolak membayar maka akan terjadi penurunan pesanan yang cukup signifikan.

Sejalan dengan hal itu, Garda Indonesia mencatat akumulasi dari penurunan order, potongan komisi aplikator, dan biaya akses algoritma menciptakan kerugian pendapatan yang sangat tajam hingga 80%.

“Dari semua faktor penurunan pendapatan tersebut, maka asosiasi mengakumulasikan total penurunan pendapatan sebesar 50% sampai dengan 80% khususnya yang tidak mengambil skema member atau tidak bersedia membayar kepada perusahaan aplikator akan kehilangan pendapatan 80% sampai dengan 100%” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang tengah mengkaji serius penerapan WFH untuk menekan konsumsi BBM di tengah fluktuasi harga energi global. Langkah strategis ini muncul menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“PascaLebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.

Rencana tersebut dipastikan akan mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, hingga pemerintah daerah secara nasional. Pemerintah berupaya melindungi postur APBN dari tekanan fiskal yang semakin nyata akibat beban subsidi energi.

Adapun, kekhawatiran terhadap beban anggaran meningkat seiring posisi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari. Saat harga minyak dunia menembus level US$100 per barel, melampaui asumsi dalam APBN.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mengkaji aturan Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) pada Lebaran 2026. Regulasi tersebut rencananya akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum diterbitkan secara resmi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menghadap Presiden setelah kunjungan kenegaraan selesai. Pertemuan tersebut juga untuk melaporkan hasil diskusi dengan pihak aplikator terkait skema BHR.

“Hari Senin mungkin kami bisa temui nanti, atau hari Selasa. Nanti dari situ akan kami laporkan semua terkait dengan pertemuan kami dengan aplikator,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenaker, Jumat (27/2/2026).

BHR 2026 Disebut Lebih Besar dan Lebih Luas

Yassierli menegaskan bahwa hasil pembahasan sementara dengan aplikator mengarah pada kesepahaman untuk memperluas penerima manfaat serta meningkatkan nilai BHR dibanding tahun sebelumnya.

“BHR yang jelas kan komitmen dari aplikator, maka kan kita selalu komunikasi, akan lebih baik. Lebih baik itu dalam artian nilainya lebih besar,” tambahnya.

Meski demikian, besaran pasti BHR belum diumumkan. Menurutnya, setiap aplikator memiliki kategori dan kriteria berbeda, termasuk terkait tingkat keaktifan pengemudi. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Terkait status aturan, apakah nantinya akan bersifat wajib atau sekadar imbauan melalui surat edaran (SE), Yassierli menyebut hal itu masih menunggu konsultasi dengan Presiden.

“Ya kita tunggu, kan saya baru mau konsultasi dengan Pak Presiden dahulu,” tambahnya.

BHR Minimal 75 Persen dari Rata-rata Penghasilan?

Di sisi lain, buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritik skema BHR tahun lalu yang dinilai tidak layak. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut realisasi di lapangan jauh dari harapan.

“Bantuan hari raya itu cuma Rp50.000, bahkan banyak yang tidak dapat. Jadi perusahaan Grab, Gojek itu hanya memberikan Rp50.000,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/2/2026).

Ia mengusulkan formula baru berbasis rerata pendapatan pengemudi selama satu tahun. “Jadi 75% dari rata-rata pendapatan pengemudi ojek selama setahun. Dibagi 12, dapat rata-rata sebulan, dikali 75%. Minimal itu formula yang harus diberikan, bukan Rp50.000. Itu basa-basi dan menghina,” ujarnya.

Menurut Said, skema 75 persen tersebut sejalan dengan komponen penyusun upah pada umumnya yang terdiri dari 75 persen gaji pokok dan 25 persen tunjangan tetap. Sejumlah perusahaan aplikator memastikan program BHR akan tetap berlanjut pada 2026, meski skema detailnya masih disusun bersama pemerintah.

CEO GoTo Hans Patuwo menyatakan bahwa pihaknya akan kembali memberikan bonus kepada mitra dengan kinerja baik.

“Yang kita lakukan tahun lalu, tahun ini juga akan dijalankan. Jadi untuk mitra-mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberi bonus hari raya, untuk agar teman-teman mitra saat merayakan hari raya bisa lebih tenang, lebih nyaman,” kata Hans dalam konferensi pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026) lalu.

Sementara itu, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menegaskan bahwa BHR diberikan berdasarkan indikator tertentu.

“BHR merupakan itikad baik Grab, bukan merupakan tunjangan rutin maupun kewajiban upah,” kata Tirza kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Polemik Status dan Kriteria

Di tengah pembahasan tersebut, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai kebijakan BHR masih bersifat imbauan, bukan kewajiban hukum bagi perusahaan aplikator. Ketua SPAI Lily Pujiati menilai sejumlah syarat seperti persentase penyelesaian order berpotensi diskriminatif.

"Platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Dengan demikian, arah kebijakan BHR Ojol 2026 kini berada di tahap finalisasi. Pemerintah memberi sinyal kenaikan nilai dan perluasan penerima, sementara kalangan buruh mendorong skema minimal 75 persen dari rata-rata penghasilan. Keputusan akhir akan ditentukan setelah konsultasi dengan Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti mengenai kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online alias ojol. Pemerintah diminta untuk mengikat BHR dengan regulasi.

Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, meskipun pemerintah terkesan mendukung kesejahteraan pengemudi ojol, kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan.

Dengan demikian, aplikator penyedia jasa transportasi daring disebutnya tidak terikat mekanisme yang jelas dalam pemberian bonus untuk para pengemudi.

“Regulasi itu mengikat. Kalau hanya kebijakan yang diserahkan kepada aplikator itu kan tidak mengikat, aplikator yang mau memberikan itu haknya, tidak ada kewajiban,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kepastian dalam pemberian BHR ojol, mengingat terdapat potensi konflik antara aplikator dengan pengemudi bilamana besaran bonus yang diberikan dinilai tidak layak.

Dia juga menyoroti bahwa kekosongan regulasi ini belum terselesaikan meskipun tahun ini bukan kali pertama pemerintah mendorong pemberian BHR ojol.

Timboel berpendapat bahwa pemerintah semestinya telah berembuk dengan aplikator dan serikat pengemudi ojol sejak pelaksanaan pemberian BHR pertama kali pada tahun lalu.

Di samping itu, hubungan kerja sebagai mitra juga telah mengecualikan pengemudi ojol sebagai penerima tunjangan hari raya (THR) apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR keagamaan.

“Kekosongan itu harus diisi. Kepastian hukum harus disampaikan pemerintah, sehingga ada kepastian apakah pengemudi ojol dapat BHR menurut kriterianya, perusahaan aplikator harus memberikan BHR kepada siapa, dan sebagainya,” tegas Timboel.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa bonus hari raya atau BHR untuk pengemudi ojek online (ojol) akan berlanjut pada periode Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker telah duduk bersama dengan pihak aplikator ojek daring untuk mematangkan aspek teknis pemberian BHR ini.

“Kita sudah lakukan diskusi. Alhamdulillah, respons mereka baik, mereka berkomitmen [memberikan BHR untuk pengemudi ojol],” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyinggung kebijakan bonus hari raya alias BHR untuk pengemudi ojek online maupun kurir yang dinilai tidak diberikan secara layak, karena terdapat pengemudi yang hanya menerima Rp50.000.

Dia lantas mengusulkan skema perhitungan BHR ojol berbasis rerata pendapatan masing-masing pengemudi. Menurutnya, para pengemudi ojek daring bisa mendapatkan sekurang-kurangnya 75% dari rerata pendapatan bulanan selama 1 tahun.

“Jadi 75% dari rata-rata pendapatan pengemudi ojek selama setahun. Dibagi 12, dapat rata-rata sebulan, dikali 75%. Minimal itu formula yang harus diberikan, bukan Rp50.000. Itu basa-basi dan menghina,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Lisadarti mengatakan, pihaknya sedang menyusun Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait pemberian bantuan hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol). Lisa menyampaikan, besaran BHR sendiri masih menunggu hasil keputusan bersama antara Kemenaker dan perusahaan aplikator ojol.

"BHR ini harus ada kesepakatan dan persetujuan dari para aplikator. Kalau seandainya pemerintah menetapkan langsung, ada penolakan, nanti malah ramai lagi karena yang akan membayar aplikator, bukan kami Kementerian Ketenagaan Kerja," ujar Lisa dalam acara Iftar & Media Gathering inDrive Indonesia 2026 di Restoran Aroem, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lisa mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan memanggil seluruh aplikator untuk membahas nominal BHR kepada para pengemudi ojol pada Kamis (26/2/2026). Lisa berharap nominal dan surat edaran Menaker terkait BHR sudah bisa terbit usai pertemuan tersebut.

Lisa menyampaikan, pertemuan besok juga akan membahas waktu pemberian BHR. Berkaca pada Lebaran tahun lalu, BHR untuk ojol diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya sih tujuh hari sebelum Lebaran, tapi ada skema untuk 14 hari sebelum hari Lebaran," kata Lisa.

Lisa mengatakan, keputusan mengenai besaran BHR, penerima, hingga waktu pemberian BHR akan diputuskan usai pertemuan tersebut. Lisa mengatakan Kemenaker akan mendengar masukan dari para aplikator terkait hal tersebut.

"Ada sebagian aplikator yang belum siap kalau 14 hari. Tapi ada juga yang sudah siap juga untuk 14 hari tersebut. Jadi kita tunggu saja pengumumannya seperti apa," kata Lisa.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa pengaturan terkait transportasi online atau ojek online (ojol) akan terlebih dahulu disusun melalui peraturan presiden (perpres) sebelum nantinya dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang.

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

Saat ditanya mengenai format aturan yang akan digunakan dalam waktu dekat, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah cenderung memilih jalur perpres untuk mempercepat penyelesaian persoalan di sektor transportasi online.

“Ya. Kemungkinan gitu [undang-undang tentang ojol],” ujarnya saat ditanya apakah regulasi transportasi online akan berbentuk perpres.

Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan regulasi, Prasetyo menegaskan bahwa perpres menjadi pilihan paling cepat, sementara kemungkinan pengaturan dalam bentuk undang-undang akan dikaji kemudian.

“Nggak. Untuk penyelesaian dalam waktu cepat, kemungkinan yang akan dipilih adalah kita menggunakan perpres dulu. Kalau diaturnya dengan nanti, bilamana kita kemudian perlu merasa mengatur dengan undang-undang, baik misalnya itu undang-undang yang baru, atau bagian dari undang-undang yang lain, atau undang-undang yang lama, itu bagian nanti yang dikaji juga,” katanya.

Terkait masukan dari anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Saiful Huda mengenai perlunya regulasi yang mencakup pekerja gig atau informal, termasuk pengemudi online dan pekerja kreatif, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah masih berpegang pada konsep perpres sebagai dasar awal pengaturan.

“Ya tadi, sementara memang konsepnya masih dalam bentuk perpres. Kalau kemudian ke depan kita merasa perlu untuk itu dibuat undang-undang, nanti kita akan coba, kita bicara,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus menjaring masukan dari berbagai pihak terkait kerumitan status kerja di sektor transportasi online. Menurutnya, terdapat perbedaan karakteristik antara pekerja formal dan pelaku usaha atau kemitraan, sehingga perlu diatur dengan pendekatan yang tepat.

“Karena sekarang kita mendengar dari semua masukan, karena memang kondisinya seperti itu. Ada hal hal yang secara formal itu bisa dikategorikan menjadi teman-teman pekerja formal, ada juga yang bisnis yang memang tidak bisa dikategorikan itu menjadi pekerja formal. Seperti teman-teman di Ojol ini kan sifatnya mitra, antara aplikator dengan teman-teman Ojolnya, kan mitra,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari formulasi yang terbaik untuk menangani persoalan hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojek online.

“Itu sedang dicari penyelesaian terbaik lah,” ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah berencana menyusun aturan mengenai transportasi online melalui peraturan presiden (perpres) sebagai langkah awal.

Langkah ini dipilih agar persoalan yang melibatkan ekosistem transportasi online dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat.

"Ya. Kemungkinan gitu (dibentuk perpres)," kata Prasetyo usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa penggunaan perpres menjadi opsi paling cepat untuk mengatur masalah yang hingga kini terus berkembang.

“Untuk penyelesaian dalam waktu cepat, kemungkinan yang akan dipilih adalah kita menggunakan perpres dulu,” ucapnya.

Kendati demikian demikian, Prasetyo menyebut pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk membahas pengaturan lebih komprehensif dalam bentuk undang-undang.

Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa saat ini, fokus pemerintah adalah menetapkan aturan melalui perpres terlebih dahulu.

"Ya tadi, sementara memang konsepnya masih dalam bentuk perpres. Kalau kemudian ke depan kita merasa perlu untuk itu dibuat undang-undang, nanti kita akan coba, kita bicara," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah sedang mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait polemik yang melibatkan pengemudi dan aplikator transportasi online.

Menurutnya, karakteristik hubungan kerja di sektor ini tidak sepenuhnya sama dengan pekerja formal.

"Karena sekarang kita mendengar dari semua masukan, karena memang kondisinya seperti itu. Ada hal-hal yang secara formil itu bisa dikategorikan menjadi teman-teman pekerja formil, ada juga yang bisnis yang memang tidak bisa dikategorikan itu menjadi pekerja formil," ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa hubungan antara pengemudi ojol dan aplikator memang bersifat kemitraan, sehingga pemerintah berupaya menemukan formula terbaik untuk mengatur relasi tersebut.

"Seperti teman-teman di ojol ini kan sifatnya mitra, antara aplikator dengan teman-teman ojolnya, kan mitra. Itu sedang dicari penyelesaian terbaik lah," tandas Prasetyo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan aturan baru untuk mengatur kesejahterahan pengemudi ojek online (Ojol), juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar aplikator.

"Sedang dikomunikasikan semua," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Merdeka, Jumat (24/10/2025).

Penyusunan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang meminta agar dua perusahaan penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

Menurut Prasetyo Hadi dari draft aturan yang disiapkan masih dipelajari, dan akan dikomunikasikan ke semua pihak termasuk aplikator.

"Ya makanya kan dari draft itu, kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak, kami cari jalan keluar.

Namun menurutnya nanti bentuk aturan itu akan berupa Peraturan Presiden (Perpres), yang akan dikeluarkan dalam dalam waktu dekat.

Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki Ilustrasi Ojek Online

"Mungkin Perpres, biar lebih cepat," katanya.

"Sudah ada tinggal ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua," tambahnya.

Sebelumnya dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Prabowo mau berdiskusi dengan perusahaan besar ojek online untuk mencari solusi terbaik untuk pengemudi, maupun aplikator.

"Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi. Demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptkan lapangan kerja yang terjadim untuk para pengemudi online," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mendesak pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan bagi pengemudi online. Garda menilai persaingan antar Gojek, Grab, dan Maxim yang jor-joran soal tarif membuat nasib pengemudi tertekan.

Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi konkret untuk menjamin kesejahteraan para pekerja transportasi daring.

Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai carut-marut ekosistem transportasi digital saat ini terjadi karena persaingan antarperusahaan aplikator yang tidak sehat dan berfokus pada profit semata.

“Perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025).

Igun menilai, kekacauan dalam ekosistem transportasi daring kian parah karena perusahaan aplikator dinilai mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, sementara Kementerian Perhubungan justru dianggap pasif dan lebih condong membela kepentingan aplikator ketimbang melindungi para pengemudi ojek online.

Untuk itu, Igun berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas melalui penerbitan aturan baru yang berpihak kepada pengemudi.

Dia berharap kepala negara dapat bersikap adil dan tegas dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mampu melindungi pengemudi dari persaingan tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan.

“Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” kata Igun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, yang digelar di Gedung Utama Komplek Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025), menegaskan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

Dia menyebut pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia untuk mencari solusi bagi para pengemudi.

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. Gojek sendiri mencatat lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

Isu kesejahteraan pengemudi ojek online terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Di sisi lain, perusahaan aplikator mengklaim telah menerapkan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan disebut menemui hambatan regulasi.