industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Prasasti Piter Abdullah Redjalam menilai perlu adanya kehati-hatian dalam rencana pemotongan komisi mitra pengemudi ojek daring (ojol) dari semula 20 persen menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojol yang diumumkan pada awal Mei 2026.

“Kalau di sisi pemerintah perlu ada kesamaan pandangan, kemudian dari industri perlu ada juga. Rekomendasi forum pakar (juga penting) supaya ada yang menjembatani antara pemerintah, regulator, dengan industri, karena industri mau tak mau perlu ada yang menjembatani,” ujar Piter dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Ia menilai saat ini regulasi terkait ojol di Indonesia sudah cukup banyak dan ketat jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam lanskap ekonomi digital, utamanya dalam pembagian komisi atas biaya layanan platform.

“Mereka (mitra pengemudi) menggunakan teknologi untuk bisa mengakses platform, bisa berhubungan dengan customer melalui platform, dan untuk itu mereka membayar terhadap penyedia platform,” ujar Piter.

Lebih lanjut, ia mengatakan diperlukan pula kajian mendalam terkait potensi dampak aturan komisi ini dengan keberlanjutan industri transportasi daring, karena harga merupakan hal yang sensitif terutama bagi pengguna layanan.

“Tingkat sensitivitas terhadap harga itu cukup tinggi. Kalau sensitivitas harga begitu tinggi, maka pengaturan tarif yang sekarang 8 persen. Ini pasti akan berdampak terhadap industri. Dan industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti,” jelas Piter.

“Artinya kalau ada penurunan komisi yang kemudian bisa berdampak kepada kenaikan tarif, kenaikan tarif bisa menyebabkan penurunan order,” imbuhnya.

Secara luas, Piter mengatakan dampak lainnya dari hal ini adalah penurunan kualitas layanan dari platform karena ruang untuk berinovasi dan berinvestasi menjadi berkurang.

“Yang kita khawatirkan adalah industrinya sendiri yang akan secara kualitas juga akan turun. Padahal ini adalah industri digital yang kita tahu berpacu dengan kecepatan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengatakan penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku industri, pemerintah dan pakar untuk membangun ekosistem industri layanan transportasi online atau dalam jaringan (daring) yang kondusif dan berkelanjutan.

“Kita berharap semua elemen, semua stakeholders membangun ekosistem ini dengan kondusif,” kata Umam dalam peluncuran hasil riset “Masa Depan Ojek Online di Indonesia” oleh PPPI dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual di Jakarta, Rabu.

Hal ini, lanjut dia, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang diumumkan pada awal Mei 2026.

Umam juga merekomendasikan adanya ruang dialog dari para pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan hingga pengambilan keputusan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terukur.

“Ini terkait dengan konteks yang secara general kami berharap ini kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah, terutama dalam penataan regulasi yang sebagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) akan diakomodir dalam Perpres (27/2026) yang akan dikeluarkan,” ujar dia.

Lebih lanjut, adalah regulasi yang jelas sebagai kepastian payung hukum yang kuat bagi industri ojol di Indonesia.

Langkah ini kemudian dapat disempurnakan dengan adanya satu komite lintas kementerian dan lembaga yang bisa mengatur dan mengelola ekosistem transportasi daring, baik itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Terkait penataan tarif, PPPI merekomendasikan pemerintah untuk tetap mempertimbangkan kondisi daerah, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, serta berbasis pada data empiris dan metode perhitungan yang tepat.

“Tarif oleh pemerintah pusat memang sebaiknya tetap mempertimbangkan capacity to pay dari masyarakat, dan tentu bisa mempertimbangkan aspek-aspek dari perspektif perusahaan aplikasi, sehingga kemudian lebih balance dalam pengaturannya di sana,” kata Umam.

Selain itu, pengaturan komisi juga diharapkan tetap mempertimbangkan antara keberlanjutan perusahaan aplikasi, stabilitas order, manfaat, insentif, perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan UMKM, kualitas layanan, dan kemampuan membayar oleh konsumen.

“Kemudian terkait status kemitraan. Memang di basis ini dari para narasumber kita mendorong model kemitraan dengan fleksibilitas, tetapi sekali lagi penguatan perlindungan minimum melalui jaminan sosial dan juga asuransi juga harus diperhatikan, harus diperkuat ke depan,” ujar Umam.

“Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat kontribusi ekosistem dan layanan transportasi daring termasuk ojek online (ojol) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai Rp565 triliun.

"Transportasi ojek online ini ternyata menyumbang hampir Rp565 triliun atau setara 2,37 persen dari PDB," kata Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan riset "Masa Depan Ojek Online di Indonesia" oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Indef, angka tersebut merupakan total dari dampak langsung dan tidak langsung dari ojol.

Rizal mengatakan dampak langsung dan tidak langsung tersebut masing-masing mencapai sekitar Rp169 triliun dan Rp396 triliun.

Porsi kontribusi terbesar berasal dari multiplier effect/spillover lintas sektor.

Kontribusi itu juga didominasi oleh ojol roda dua, yang lebih besar dibanding taksi online roda empat dengan proporsi 2,1 kali.

"Artinya, angka ini bukan angka kecil. Bayangkan, 2,4 persen terhadap PDB, angka hampir Rp565 triliun ini, ini justru memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap multiplier effect dan spillover-nya. Artinya apa? Ojek online itu memberikan nilai tambah, ini bukan multiplier lagi, nilai tambah terhadap PDB kita, berbasis pada sektor-sektor di sistem ekonomi kita," jelasnya.

Bicara mengenai nilai tambah ojol bagi berbagai sektor terkait, Rizal memberikan contoh bagaimana ekosistem layanan ini turut membantu sektor lain seperti perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga logistik.

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa transportasi daring ini turut menciptakan 2,62 juta pekerjaan turunan pada ekosistem UMKM dan ekonomi digital.

Sementara, ekosistem transportasi daring menyerap 2,91 juta mitra pengemudi dan berfungsi sebagai employment buffer bagi pekerja urban berkeahlian rendah-menengah atau bahkan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi, tentu multiplier effect atau spillover antarsektor inilah yang kemudian memberikan impact yang cukup signifikan terhadap kinerja ekonomi kita. Jadi kita bisa lihat sekarang ojek online ini ternyata punya kontribusi yang luar biasa," ujar Rizal.

Selain itu, riset tersebut juga menemukan bahwa ojol berperan dalam menekan inflasi hingga 0,16 persen melalui lalu lintas barang dan jasa serta konsumsi pengguna.

Hal ini, lanjut dia, mengindikasikan ojol turut berkontribusi dalam meningkatkan volume produksi dan menurunkan biaya distribusi, sehingga harga barang turun.

"Ojek online menekan inflasi. Jadi, lalu lalang, lalu lintas barang dan jasa ternyata menekan angka inflasi," kata Rizal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia jasa online ride-hailingMaxim Indonesia meminta adanya tinjauan strategis terhadap wacana penurunan komisi aplikator hingga 8% menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Perusahaan menilai skema komisi maksimal 15% yang saat ini diterapkan telah menjaga keberlanjutan ekosistem layanan transportasi daring.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan perusahaan mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut.

“Guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap seimbang, kondusif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Kendati demikian, Dirhamsyah memastikan perusahaan menghormati dan menghargai inisiatif pemerintah dalam mendorong kesejahteraan mitra pengemudi. Maxim, kata dia, juga terus berkomitmen menjaga margin pendapatan mitra pengemudi, aksesibilitas tarif bagi pengguna, serta keberlanjutan industri.

Dia menambahkan Maxim Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, khususnya terkait regulasi yang mengatur batas komisi aplikasi sebesar 8%.

Menurut Dirhamsyah, perusahaan baru akan menentukan langkah yang akan diambil setelah memperoleh detail keseluruhan dari draf aturan tersebut. Pasalnya, setiap platform memiliki model bisnis, kapasitas operasional, dan kemampuan finansial yang berbeda.

Karena itu, lanjut dia, penerapan kebijakan yang bersifat seragam tanpa melalui proses kajian dan diskusi yang inklusif serta partisipatif dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan dalam ekosistem industri.

Dirhamsyah mengatakan Maxim Indonesia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang inklusif bagi pelaku industri transportasi daring dan para pemangku kepentingan lainnya guna menentukan arah kebijakan yang adil dan sehat bagi seluruh pihak.

“Kami siap untuk berpartisipasi aktif untuk bekerja sama secara konstruktif dengan berbagai pihak,” katanya.

Dirhamsyah juga menegaskan kesejahteraan mitra pengemudi menjadi salah satu elemen penting yang terus didukung oleh Maxim. Saat ini, perusahaan telah meluncurkan berbagai program kesejahteraan bagi mitra pengemudi, mulai dari program insentif, penyaluran bantuan sosial, komisi 0%, hingga keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk mitra pengemudi disabilitas.

Selain itu, Maxim juga menyediakan voucher BBM gratis bagi mitra pengemudi wanita terbaik, komisi rendah untuk mitra pengemudi prioritas, serta berbagai program dukungan lainnya.

Di samping itu, Maxim secara berkelanjutan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Perusahaan meyakini kebijakan yang sehat dan mengedepankan keseimbangan ekosistem transportasi daring dapat menciptakan keberlanjutan bagi seluruh pihak, termasuk mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, ke depannya Maxim akan terus berupaya menghadirkan program-program dukungan yang lebih luas dan relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi,” ungkapnya.

KOMPAS.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memastikan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga setelah penerapan aturan komisi ojek online (ojol) sebesar delapan persen.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen GoTo dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema bagi hasil layanan transportasi daring roda dua.

Sebelumnya, berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, komisi untuk mitra pengemudi ditetapkan sebesar 92 persen. Sementara itu, bagian untuk aplikator sebesar delapan persen.

Merespons aturan tersebut, GoTo menyatakan siap menyesuaikan skema bagi hasil layanan roda dua.

Gojek menyebutkan, penyesuaian skema bagi hasil akan dilakukan sesuai arahan pemerintah. Langkah ini akan berdampak pada komponen pendapatan perusahaan dari layanan transportasi online roda dua atau GoRide.

GoTo menilai, penyesuaian tersebut sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem yang lebih berkelanjutan. Perusahaan juga berharap jumlah pesanan dari konsumen tetap stabil sehingga pendapatan total mitra pengemudi dapat tetap terjaga.

Keseimbangan antara stabilitas pendapatan mitra pengemudi dan jumlah pesanan konsumen menjadi salah satu fokus utama GoTo dalam merespons arahan Presiden.

Dalam konferensi pers di kantor GoTo pada Selasa (19/5/2026), Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan bahwa saat ini terdapat dua layanan GoRide. Adapun layanan yang paling banyak digunakan konsumen adalah GoRide Reguler.

DOK. GoTo. Direktur Utama GoTo Hans Patuwo.

“Kami akan mengatur agar tidak ada perubahan harga yang dibayar konsumen untuk layanan GoRide Reguler. Dengan demikian, kami berharap jumlah order dari konsumen tetap terjaga dan pendapatan bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” ujar Hans dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Hans menegaskan bahwa Gojek sebagai perusahaan yang lahir dan berkembang di Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan mitra pengemudi.

Menurutnya, Gojek ingin terus tumbuh bersama mitra pengemudi, pelanggan, dan Indonesia. Selain menjaga stabilitas pendapatan mitra pengemudi, GoTo juga memastikan bahwa program kesejahteraan mitra tetap menjadi prioritas.

Sejumlah program yang telah berjalan akan terus dilanjutkan. Program tersebut meliputi Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umrah gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, serta cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bakal menyesuaikan skema pembagian hasil dengan mitra pengemudi (driver) ojek online (ojol). Dengan skema baru, potongan platform turun menjadi 8 persen dan pengemudi akan menerima 92 persen dari tarif perjalanan GoRide.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 lalu.

"Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami," ujar Hans saat konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (19/5).

Hans menegaskan Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait pembagian pendapatan baru bagi pengemudi transportasi online. Kendati, kebijakan itu akan menekan pendapatan perusahaan.

"Pendapatan Gojek dari layanan GoRide yang selama ini banyak dikenal dengan nama Gojek akan mengalami penurunan.

Namun, kami melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar dan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menargetkan potongan 8 persen oleh operator terhadap para pengemudi ojek online (ojol) bisa berlaku pada Juni 2026.

"Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan)," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5) lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri ride-hailing di kawasan Asia Pasifik (APAC) terus mengalami perubahan signifikan seiring meningkatnya biaya operasional, dinamika regulasi, serta tuntutan terhadap transparansi dan perlindungan pengemudi. Dalam fase perkembangan ini, pelaku industri mulai menempatkan keseimbangan antara tarif, komisi, dan keberlanjutan ekosistem sebagai isu strategis yang menentukan arah pertumbuhan sektor mobilitas digital.

Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya aspirasi pengemudi di berbagai negara yang menuntut struktur pendapatan lebih adil, di tengah fluktuasi biaya seperti bahan bakar dan persaingan layanan yang semakin ketat.

Regional Director APAC inDrive Mark Tolley mengatakan, meningkatnya aksi dan aspirasi pengemudi di berbagai negara mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan yang lebih baik dalam industri. “Dari perspektif Asia Pasifik, aksi pengemudi yang terjadi di berbagai negara mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam ekosistem industri,” ujar Mark Tolley, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, meski tantangan di tiap negara serupa seperti tekanan biaya operasional dan struktur komisi, setiap pasar memiliki konteks berbeda dari sisi regulasi dan kondisi ekonomi. Karena itu, pendekatan industri dinilai perlu menggabungkan prinsip global dengan adaptasi lokal agar tetap relevan.

Salah satu pendekatan yang berkembang adalah model negosiasi harga antara pengemudi dan penumpang. Sistem ini dinilai memberikan fleksibilitas dalam penentuan tarif sekaligus mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Model penentuan harga berbasis negosiasi memberikan fleksibilitas bagi pengemudi untuk menyesuaikan tarif sesuai kondisi aktual, sekaligus menciptakan transparansi karena harga ditentukan melalui kesepakatan bersama,” kata Mark.

Selain itu, pelaku industri juga mulai memperkuat pola komunikasi dengan komunitas pengemudi melalui forum rutin, kanal aspirasi, hingga fasilitas interaksi di sejumlah kota. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara platform dan mitra pengemudi.

Di sisi regulasi, pemerintah disebut tetap menjadi aktor kunci dalam membentuk ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan pengemudi dinilai semakin penting untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan cepat di sektor transportasi digital.

Di Indonesia, diskusi terkait struktur tarif dan komisi juga menjadi bagian dari proses pendewasaan industri ride-hailing. Transparansi dan struktur komisi yang kompetitif dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pendapatan pengemudi dan keterjangkauan bagi pengguna.

Dari sisi perlindungan, penguatan fitur keamanan dalam aplikasi serta peningkatan standar keselamatan menjadi salah satu fokus utama industri. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan pengguna di tengah meningkatnya aktivitas layanan berbasis aplikasi.

Pelaku industri menilai pengembangan sektor ride-hailing akan semakin ditentukan oleh kemampuan menyeimbangkan aspek pendapatan, perlindungan pengemudi, dan pengalaman pengguna dalam satu ekosistem yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menegaskan langkah investasi Danantara Indonesia terhadap saham platform ojek online (ojol) murni didasarkan pada pertimbangan bisnis dan potensi keuntungan jangka panjang. Pandu mengatakan Danantara belum mengkaji peluang investasi lanjutan pada platformride hailing tersebut.

“Ya, kemarin melanjutkan perkataan Pak Rosan ya kita lihat aja, itu kan hanya investasi aja yang kita lihat yang memang seharusnya bisa menghasilkan profit yang baik,” ujar Pandu usai konferensi pers penandatanganan memorandum of understanding (MoU) PSEL antara Danantara dengan pemerintah daerah di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Pandu, hingga saat ini belum ada keputusan tambahan di luar rencana investasi tersebut. Danantara, lanjut dia, akan tetap fokus pada peluang yang mampu memberikan imbal hasil optimal.

“Ya kita lihat juga ke sana, nggak ada tambahan yang lain,” sambungnya.

Terkait kemungkinan penambahan kepemilikan saham Danantara hingga persentase tertentu di masa mendatang, Pandu menyebut pihaknya belum membahas target spesifik. “Belum mikirin sampai sejauh mana. Kita nanti lihat aja, kalau sudah ada game plan nanti kita komunikasikan ke publik,” kata Pandu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol). Salah satu tujuannya ialah menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut dia, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan.

Namun demikian, yang paling utama, pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi tersebut. “Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen, sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” kata Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan bahwa Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol) yang menetapkan batas maksimal potongan tarif bagi aplikator sebesar 8% dapat menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi digital.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menekankan bahwa kebijakan itu harus berdampak pada keadilan tarif dan transparansi harga dari sisi konsumen.

“Penurunan potongan ini seharusnya memberi ruang agar tarif lebih efisien atau kualitas layanan meningkat, bukan sekadar menaikkan margin platform,” kata Mufti dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas layanan agar tetap aman dan andal. Menurutnya, kesejahteraan pengemudi yang meningkat harus berjalan seiring dengan peningkatan standar pelayanan kepada konsumen.

Selain itu, Mufti menegaskan pentingnya transparansi dalam sistem tarif digital. Konsumen dinilai harus dapat memahami secara jelas komponen biaya yang mereka bayar, termasuk biaya pokok, potongan platform, hingga perlindungan tambahan seperti asuransi.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa perusahaan aplikator tetap harus memiliki ruang yang cukup untuk menjaga keberlanjutan bisnis, termasuk untuk inovasi teknologi dan biaya operasional, agar tidak menimbulkan risiko penurunan layanan atau distorsi pasar.

BPKN pun merekomendasikan agar kebijakan tarif dan potongan platform ditetapkan secara proporsional dan berbasis kajian objektif, termasuk mempertimbangkan biaya operasional, margin wajar, serta perlindungan konsumen.

Selain itu, transparansi algoritma dan kebijakan insentif platform juga menjadi perhatian penting agar tidak menimbulkan ketimpangan bagi mitra pengemudi maupun konsumen.

“BPKN juga mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawasi secara ketat implementasi Perpres tersebut di lapangan,” pungkas Mufti.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan penerbitan Perpres Ojol pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 lalu. Beleid tersebut salah satunya mengatur pembagian pendapatan dengan porsi 8% untuk aplikator, turun dari sebelumnya sekitar 20%.

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia merespons rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi 8%. Janji tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

Perusahaan mengungkapkan manajemen belum menerima dokumen maupun salinan regulasi resmi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang memuat kebijakan penyesuaian potongan komisi sebesar 8% tersebut.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan pihaknya perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan.

“Perlu ditekankan bahwa saat ini besaran komisi yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu yang paling kompetitif dan terendah di pasar nasional,” kata Dirhamsyah dalam keterangan pada Selasa (5/5/2026).

Terkait dinamika kebijakan saat ini, perusahaan menilai struktur komisi maksimal 15% yang Maxim terapkan merupakan ekuilibrium optimal dan paling efisien di industri.

“Formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen,” kata Dirhamsyah.

Untuk itu, Maxim Indonesia mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Dirhamsyah menyebut Maxim Indonesia telah berkomitmen dalam menjaga kesejahteraan mitra melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemberian cakupan asuransi secara penuh bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Dia menambahkan Maxim Indonesia juga bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI) yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi melalui santunan. Maxim memastikan memiliki komitmen penuh untuk selaras dengan visi pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dirhamsyah menjelaskan industri transportasi daring merupakan sebuah ekosistem kompleks, di mana struktur tarif dan komisi disusun sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan pendapatan mitra pengemudi. Intervensi yang bersifat restriktif di dalam pasar ini dikhawatirkan dapat menggeser keseimbangan tersebut ke salah satu sisi, yang pada akhirnya dapat membawa konsekuensi signifikan bagi keberlangsungan industri secara menyeluruh.

Oleh karena itu, lanjut Dirhamsyah, perusahaan menganjurkan agar setiap kebijakan strategis diambil dengan penuh kehati-hatian melalui dialog yang inklusif bersama para pelaku pasar.

Mengingat setiap platform memiliki model bisnis serta kapasitas operasional dan finansial yang berbeda, penerapan kebijakan yang bersifat seragam tanpa melalui proses tinjauan serta diskusi yang inklusif dan partisipatif dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan dalam ekosistem industri.

“Maxim Indonesia menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi lebih lanjut dan menegaskan kesiapan penuh untuk bekerja sama secara konstruktif dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah memangkas komisi perusahaan aplikasi ojek daring maksimal delapan persen mendapat respons dari pelaku industri. Manajemen inDrive Indonesia menyatakan masih mencermati implementasi aturan baru tersebut melalui komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan.

Communication Manager inDrive Indonesia Wahyu Ramadhan mengatakan, perusahaan terus mengikuti perkembangan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

“Terkait dengan Perpres yang mengatur regulasi batas komisi layanan ride-hailing sebesar delapan persen, saat ini inDrive masih terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait melalui diskusi rutin yang melibatkan berbagai pihak dari industri kami,” ujar Wahyu saat dihubungi Republika, Senin (4/5/2026).

Wahyu menegaskan inDrive berkomitmen menjaga skema komisi yang dinilai adil bagi pengemudi. Menurut Wahyu, perusahaan sejak awal mengedepankan model pembagian pendapatan yang memberikan ruang penghasilan lebih besar bagi mitra pengemudi.

“Terbukti saat ini dengan komisi terendah di pasar, kami dapat memberikan kesempatan penghasilan yang lebih tinggi bagi pengemudi kami serta tetap mempertahankan kualitas layanan transportasi yang dapat diandalkan,” kata Wahyu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan potongan maksimal perusahaan aplikator sebesar delapan persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan tersebut diumumkan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026). “Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujar Prabowo.

Selama ini, potongan komisi aplikator disebut dapat mencapai sekitar 20 persen. Melalui aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan pengemudi minimal menerima 92 persen dari pendapatan perjalanan.

Presiden juga menekankan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kesejahteraan pengemudi transportasi daring yang bekerja dengan risiko tinggi setiap hari, sekaligus memastikan adanya perlindungan jaminan sosial.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 1 April 2026 telah menjangkau 36,4 juta jiwa peserta dan keluarganya.

Dengan asumsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan jumlah keluarga di Indonesia mencapai 4,7 orang per rumah tangga, maka jumlah pekerja yang terdaftar dalam sistem perlindungan sosial terbesar di dunia itu sekitar 7,74 juta pekerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menegaskan upaya perluasan kepesertaan terus difokuskan pada pekerja sektor informal. Kelompok ini dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kesehatan, sehingga membutuhkan akses jaminan yang lebih luas dan mudah.

Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat perluasan cakupan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam mendorong kepesertaan pekerja transportasi berbasis aplikasi.

“BPJS Kesehatan siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi memperluas cakupan kepesertaan dan mempermudah akses layanan kesehatan. Harapannya, pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa khawatir jika jatuh sakit,” ujar Pujo dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (3/5/2026).

Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir memastikan seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional.

Prabowo menilai pekerja sektor informal, seperti pengemudi transportasi online, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga perlu jaminan yang pasti. “Negara harus memastikan seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, terlindungi jaminan kesehatan agar tetap produktif dan sejahtera,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Aturan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan jaminan sosial berupa kepesertaan BPJS Kesehatan kepada para mitra pengemudi.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk perluasan perlindungan sosial nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi pekerja informal. Selain itu, perlindungan melalui JKN juga dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal.

“Kita berharap undang-undang kita selalu menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.