REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pentingnya regulasi bagi pekerja gig yang selama ini berada pada posisi rentan, agar kesejahteraan dan pendapatan mereka terlindungi.

“Di balik fleksibilitas gig economy, para pekerjanya menghadapi kerentanan yang tak boleh diabaikan. Negara bertanggung jawab memastikan mereka memperoleh perlindungan yang layak,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, gig economy telah menjadi kekuatan baru di pasar kerja Indonesia, dengan sekitar 4,4 juta pekerja di sektor transportasi, logistik, layanan kreatif, dan berbagai platform digital. Namun peningkatan pesat itu turut membawa berbagai bentuk kerentanan.

Pekerja gig, menurut Menaker, merupakan pekerjaan informal atau paruh waktu berbasis platform digital yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan tenaga kerja sementara atau freelancer dalam periode singkat. Jenis pekerjaan tersebut mencakup mitra pengemudi transportasi daring, penulis konten, desainer grafis, pengembang perangkat lunak, serta kurir.

Karena itu, Yassierli sepakat agar pekerja gig dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Regulasi yang diusulkan mencakup pemberian hak-hak dasar yang setara dengan pekerja formal, seperti jaminan sosial (kesehatan, pensiun, asuransi kecelakaan kerja), upah adil, serta perjanjian kerja yang transparan.

Selain itu, pengaturan juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan platform secara adil, termasuk terkait tarif, kualitas layanan, dan kondisi kerja.

“Platform digital juga diusulkan memiliki tanggung jawab, seperti menyediakan asuransi kesehatan, pelatihan, transparansi pendapatan, dan sistem pembayaran tepat waktu,” kata Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut, pekerja gig memiliki posisi yang rentan.

Adapun pekerja gig merupakan pekerja lepas yang berbasis platform digital seperti driver ojek online, kurir makanan, hingga desainer dan penulis lepas.

Yassierli mengatakan, jumlah pekerja gig economy saat ini sudah mencapai 4,4 juta orang. Mereka terserap di sektor transportasi, logistik, layanan kreatif, dan banyak platform digital.

FREEPIK/MACROVECTOR Ilustrasi kreator konten, profesi yang termasuk dalam gig economy.

"Di balik fleksibilitas gig economy, para pekerjanya menghadapi kerentanan yang tak boleh diabaikan,” kata Yassierli dalam Indonesian Forum and Labour Productivity (IFLP) bertema 'Gig Workers: Flexibility and Vulnerability from Multiple Perspective' di Jakarta, Selasa (25/11/2025), sebagaimana dikutip dari keterangan resmi.

Yassierli mengatakan, pemerintah memandang regulasi yang melindungi pekerja gig begitu penting.

Dasar hukum itu diperlukan untuk menjamin kesejahteraan dan pendapatan para pekerja gig.

Pada kesempatan itu, Yassierli mengakui, meski pertumbuhan gig economy begitu pesat, namun perkembangan itu diikuti banyak kerentanan.

“Negara bertanggung jawab memastikan mereka memperoleh perlindungan yang layak," tutur Yassierli.

Guru Besar Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengaku sepakat, ketentuan mengenai perlindungan pekerja gig dimuat dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Regulasi itu mencakup hak-hak dasar yang setara dengan pekerja formal seperti, hak jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, pensiun, upah yang adil, dan perjanjian kerja yang transparan.

RUU itu juga mesti memuat aturan terkait penyelesaian sengketa antara pekerja dan pihak perusahaan secara adil, termasuk terkait tarif, kondisi kerja, dan kualitas layanan.

“Platform digital juga diusulkan untuk memiliki tanggung jawab, seperti menyediakan asuransi kesehatan, pelatihan, transparansi pendapatan, dan sistem pembayaran tepat waktu," tutur Yassierli.

Di balik fleksibilitas gig economy, para pekerjanya menghadapi kerentanan yang tak boleh diabaikan. Negara bertanggung jawab memastikan mereka memperoleh perlindungan yang layak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pentingnya regulasi bagi pekerja gig yang selama ini posisinya rentan, agar kesejahteraan dan pendapatan mereka terlindungi.

“Di balik fleksibilitas gig economy, para pekerjanya menghadapi kerentanan yang tak boleh diabaikan. Negara bertanggung jawab memastikan mereka memperoleh perlindungan yang layak,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan gig economy telah menjadi kekuatan baru di pasar kerja Indonesia, dengan sekitar 4,4 juta pekerja di sektor transportasi, logistik, layanan kreatif, dan berbagai platform digital.

Namun, ia juga mengakui pertumbuhan pesat tersebut juga disertai dengan berbagai bentuk kerentanan.

Pekerja gig, kata Menaker, adalah jenis pekerjaan informal atau paruh waktu berbasis platform digital, memungkinkan perusahaan memanfaatkan tenaga kerja sementara atau freelancer dalam periode yang singkat.

Jenis pekerjaan gig antara lain mitra pengemudi transportasi daring, penulis konten, desainer grafis, pengembang perangkat lunak dan kurir.

Untuk itu, Menaker Yassierli sepakat untuk mengusulkan agar pekerja gig diajukan sebagai bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Regulasi yang diusulkan mencakup pemberian hak‐hak dasar yang setara dengan pekerja formal seperti jaminan sosial (kesehatan, pensiun, asuransi kecelakaan kerja), upah adil, serta perjanjian kerja yang transparan.

Selain itu, Yassierli menambahkan pengaturan juga mencakup penyelesaian sengketa antara pekerja dan platform secara adil, termasuk dalam hal tarif, kualitas layanan, dan kondisi kerja.

“Platform digital juga diusulkan untuk memiliki tanggung jawab, seperti menyediakan asuransi kesehatan, pelatihan, transparansi pendapatan, dan sistem pembayaran tepat waktu,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertumbuhan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir menjadikan layanan transportasi online sebagai bagian penting mobilitas masyarakat Indonesia.

Di balik kemudahan yang dirasakan pengguna, jutaan pengemudi roda dua dan roda empat menjadi tulang punggung operasional platform.

Namun, kesejahteraan para pengemudi dinilai masih menghadapi tantangan besar, mulai dari perlindungan sosial hingga struktur kemitraan yang belum sepenuhnya berkeadilan.

Shutterstock Ilustrasi transportasi online

Dorongan untuk memperbaiki aspek tersebut kembali menguat dalam audiensi Serikat Pengemudi Online Indonesia (SPOI) dengan Komisi V DPR RI.

Anggota Komisi V DPR RI Hanan A Rozak menilai perlunya kebijakan komprehensif yang secara langsung menyasar kesejahteraan sekitar empat juta pengemudi online di Indonesia.

“Regulasi harus membangun kemitraan sejati antara aplikator dan pengemudi, dengan hubungan kerja yang berkeadilan serta pembagian keuntungan yang proporsional sesuai risiko dan kontribusi masing-masing pihak,” ujar Hanan dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

Tarif jadi sorotan

Isu kesejahteraan pengemudi mengemuka setelah SPOI mengusulkan kenaikan tarif dasar per kilometer.

Ketua SPOI, Muchtar, menyebut tarif dasar yang berlaku saat ini tidak pernah disesuaikan sejak 2022, meski biaya operasional terus meningkat.

“Tarif dasar merupakan acuan perhitungan pendapatan pengemudi online. Tarif tersebut tidak mengalami kenaikan sejak 2022, padahal secara ideal perlu disesuaikan dengan inflasi serta kenaikan biaya onderdil, bahan bakar, dan komponen operasional lainnya,” ujarnya.

SHUTTERSTOCK/GeorginaCaptures Ilustrasi ojek online. Rencana merger GoTo dan Grab

Menurut Hanan, penyesuaian tarif merupakan langkah yang berdampak langsung pada kesejahteraan pengemudi.

Ia mendorong pembentukan forum tripartit yang melibatkan pengemudi online, aplikator, dan pemerintah sebagai mekanisme dialog yang lebih transparan dan berimbang.

Tekanan biaya operasional

Hanan juga menyoroti tekanan biaya operasional yang semakin besar bagi pengemudi. Selain kenaikan harga bahan bakar, pengemudi menghadapi biaya perawatan kendaraan, cicilan motor atau mobil, serta potongan aplikator yang disebut berkisar 20 sampai 30 persen.

“Yang dibutuhkan pengemudi adalah peningkatan tarif per kilometer yang lebih adil, disesuaikan dengan biaya-biaya yang mereka tanggung,” katanya.

Ia menjelaskan, istilah “potongan” seringkali disalahpahami. Hak pengemudi sebesar Rp 2.550 per kilometer sebenarnya diterima penuh, sementara potongan aplikator dibebankan kepada pengguna.

Oleh karena itu, menurut Hanan, peningkatan penghasilan tidak dapat dicapai tanpa menyesuaikan tarif per kilometer secara menyeluruh.

Dorongan revisi regulasi dan perlindungan pekerja gig

Hanan menyampaikan Fraksi Partai Golkar berkomitmen mendorong penyelesaian pembahasan RUU Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada 2026.

Revisi UU tersebut diharapkan dapat mempertegas keberadaan motor dan mobil online sebagai moda transportasi umum, sekaligus mengatasi dualisme pengawasan antara operator aplikasi dan Kementerian Perhubungan.

Stanly Ilustrasi ojek online menggunakan GPS.

Selain itu, revisi diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan dengan model bisnis sharing economy, termasuk pengakuan kendaraan sebagai aset pribadi pengemudi.

Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga telah mengusulkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig melalui surat resmi kepada Badan Legislasi DPR RI pada 12 September 2025. Usulan tersebut menempatkan pengemudi online sebagai pekerja platform digital yang memerlukan perlindungan hukum dan jaminan sosial.

Menuju ekosistem yang lebih berkeadilan

Hanan menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki kesejahteraan pengemudi online tidak berhenti pada isu pendapatan.

Ekosistem yang mendukung, memberikan perlindungan, dan menawarkan kepastian perlu dibangun agar jutaan pengemudi dapat berkembang di tengah derasnya pertumbuhan ekonomi digital.

Menurutnya, kebijakan tarif per kilometer perlu dinaikkan sementara potongan aplikator diturunkan secara proporsional, sehingga beban pengguna tetap terjaga dan pengemudi merasakan peningkatan pendapatan secara nyata.

“Peningkatan kesejahteraan tidak hanya soal tarif, tetapi memastikan adanya perlindungan, kepastian, dan kesempatan berkembang bagi jutaan pengemudi di seluruh Indonesia,” ujar Hanan.

Dengan tuntutan pengemudi yang semakin kuat, serta perhatian legislatif terhadap regulasi yang lebih adaptif, diskursus mengenai kesejahteraan pengemudi online diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan transportasi dan ekonomi digital Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa pengaturan terkait transportasi online atau ojek online (ojol) akan terlebih dahulu disusun melalui peraturan presiden (perpres) sebelum nantinya dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang.

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

Saat ditanya mengenai format aturan yang akan digunakan dalam waktu dekat, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah cenderung memilih jalur perpres untuk mempercepat penyelesaian persoalan di sektor transportasi online.

“Ya. Kemungkinan gitu [undang-undang tentang ojol],” ujarnya saat ditanya apakah regulasi transportasi online akan berbentuk perpres.

Ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan regulasi, Prasetyo menegaskan bahwa perpres menjadi pilihan paling cepat, sementara kemungkinan pengaturan dalam bentuk undang-undang akan dikaji kemudian.

“Nggak. Untuk penyelesaian dalam waktu cepat, kemungkinan yang akan dipilih adalah kita menggunakan perpres dulu. Kalau diaturnya dengan nanti, bilamana kita kemudian perlu merasa mengatur dengan undang-undang, baik misalnya itu undang-undang yang baru, atau bagian dari undang-undang yang lain, atau undang-undang yang lama, itu bagian nanti yang dikaji juga,” katanya.

Terkait masukan dari anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Saiful Huda mengenai perlunya regulasi yang mencakup pekerja gig atau informal, termasuk pengemudi online dan pekerja kreatif, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah masih berpegang pada konsep perpres sebagai dasar awal pengaturan.

“Ya tadi, sementara memang konsepnya masih dalam bentuk perpres. Kalau kemudian ke depan kita merasa perlu untuk itu dibuat undang-undang, nanti kita akan coba, kita bicara,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus menjaring masukan dari berbagai pihak terkait kerumitan status kerja di sektor transportasi online. Menurutnya, terdapat perbedaan karakteristik antara pekerja formal dan pelaku usaha atau kemitraan, sehingga perlu diatur dengan pendekatan yang tepat.

“Karena sekarang kita mendengar dari semua masukan, karena memang kondisinya seperti itu. Ada hal hal yang secara formal itu bisa dikategorikan menjadi teman-teman pekerja formal, ada juga yang bisnis yang memang tidak bisa dikategorikan itu menjadi pekerja formal. Seperti teman-teman di Ojol ini kan sifatnya mitra, antara aplikator dengan teman-teman Ojolnya, kan mitra,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari formulasi yang terbaik untuk menangani persoalan hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojek online.

“Itu sedang dicari penyelesaian terbaik lah,” ujar Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig untuk memberikan payung hukum bagi jutaan pekerja di sektor ekonomi digital yang selama ini belum terlindungi secara formal.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, draf RUU yang ia inisiasi memuat tiga tujuan, yaitu memastikan perlindungan hak dasar dan fleksibilitas pekerja, memberikan kejelasan kewajiban bagi aplikator atau platform digital, serta menjamin keselamatan publik.

“Kami sudah menyusun draf RUU Pekerja Gig yang memuat tiga tujuan besar yakni perlindungan hak dasar dan fleksibilitas pekerja, memastikan kejelasan kewajiban bagi aplikator, dan memastikan keselamatan publik,” ujar Huda dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

FREEPIK/MACROVECTOR Ilustrasi kreator konten, profesi yang termasuk dalam gig economy.

Ledakan pekerja digital tanpa payung hukum

Huda menilai, pesatnya digitalisasi di Indonesia telah melahirkan gelombang baru pekerja ekonomi gig (gig workers), dari pengemudi transportasi daring hingga kreator konten digital.

Pertumbuhan paling menonjol, kata dia, terlihat di sektor transportasi online yang melibatkan jutaan mitra pengemudi di platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Green SM, dan Lalamove.

“Selain itu, muncul pula ragam profesi digital seperti influencer, content creator, YouTuber, hingga clipper dan pekerja kreatif lainnya,” kata Huda.

Namun, Huda menyoroti absennya regulasi khusus yang melindungi para pekerja tersebut. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini tidak mengakui klasifikasi gig worker sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan formal.

“Ketiadaan payung hukum telah menempatkan jutaan pekerja gig dalam posisi rentan. Mereka bekerja keras, namun tanpa jaminan perlindungan sosial, hubungan kerja yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai,” kata Huda.

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat (Jabar), Syaiful Huda.

Klasifikasi baru dan skema bagi hasil

Menurutnya, pekerja gig memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, namun berada di posisi lemah dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi.

Mereka tidak memiliki jaminan pendapatan tetap, perlindungan kesehatan, maupun hak keselamatan kerja.

“Hubungan kerja pekerja gig perlu didefinisikan ulang. Mereka bukan sekadar mitra, tetapi juga bukan sepenuhnya pekerja tetap. Negara perlu hadir untuk mendefinisikan klasifikasi pelaku gig economy sebagai jenis pekerjaan yang sah dan dilindungi,” tegasnya.

RUU Pekerja Gig yang sedang disiapkan disebut akan memuat sejumlah ketentuan penting, antara lain penetapan status hubungan kerja yang jelas antara platform dan pekerja, kepastian pendapatan minimum, skema bagi hasil yang adil, hingga jaminan akses ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

RUU ini juga menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh pekerja.

Belajar dari negara lain

Huda menambahkan, Indonesia perlu segera bergerak agar tidak tertinggal dari negara lain yang sudah lebih dulu memiliki regulasi tentang pekerja gig.

Di beberapa negara, pemerintah telah menetapkan hak minimum bagi pekerja platform digital, termasuk upah dasar dan jaminan sosial.

“RUU ini bukan untuk membebani platform digital, tetapi memastikan tumbuhnya ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Jika pekerja terlindungi, produktivitas akan meningkat, dan sektor digital bisa berkembang lebih sehat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2024, sektor gig economy di Indonesia tumbuh lebih dari 30 persen per tahun dan menyerap lebih dari 6 juta pekerja, terutama di sektor transportasi dan jasa pengantaran.

Namun, hingga kini, status mereka masih berada di area abu-abu antara pekerja lepas dan karyawan tetap.

Sebuah langkah besar terjadi di sektor ekonomi digital Asia Tenggara, tetapi nyaris luput dari perhatian publik Indonesia. Malaysia mengesahkan Undang-Undang Pekerja Gig 2025 pada Agustus yang lalu, memberi pengakuan hukum dan perlindungan sosial bagi lebih dari 1,2 juta pekerja digital lepas. Langkah ini bukan sekadar kebijakan ketenagakerjaan baru, melainkan tonggak penting yang mengubah cara negara memperlakukan para pengemudi, kurir, dan pekerja digital independen.

Sementara itu, Indonesia masih berjalan di tempat tanpa kemajuan berarti. Di jalanan, jutaan pengemudi ojek daring dan kurir pengantaran terus menghadapi risiko tinggi, jam kerja panjang, dan pendapatan yang tidak pasti. Banyak yang kehilangan penghasilan secara tiba-tiba karena akun ditangguhkan sepihak tanpa alasan maupun mekanisme banding yang jelas. Riset LPEM FEB UI (2024) mencatat sekitar 1,23 juta pekerja gig di sektor transportasi bekerja rata-rata 54 jam per minggu dengan pendapatan sekitar Rp3,05 juta per bulan, jauh di bawah standar upah layak di kota besar. Padahal, kontribusi mereka terhadap ekonomi digital mencapai miliaran dolar setiap tahun. Namun posisi hukum mereka tetap menggantung, tidak diakui sebagai pekerja, tetapi juga tidak sepenuhnya mandiri.

Fenomena ini menunjukkan paradoks dari apa yang disebut oleh sosiolog Guy Standing (2011) sebagai the precariat, kelas pekerja baru yang hidup dalam ketidakpastian, tanpa jaminan kerja, pendapatan, atau status hukum yang jelas. Dalam konteks ekonomi digital, “kemandirian” pekerja gig sering kali hanya bersifat semu karena platform mengendalikan algoritma, insentif, hingga akses kerja. Ketimpangan relasi kuasa ini membuat mereka berada di wilayah abu-abu antara pekerja formal dan informal, sebagaimana juga diakui dalam laporan ILO World Employment and Social Outlook 2021, yang menyoroti risiko eksploitasi di ekonomi berbasis platform.

Sebagai contoh pekerja gig di platform seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDriver yang selama ini mengategorikan pengemudi sebagai “mitra”, bukan pekerja. Model ini memang memberi fleksibilitas, tetapi juga menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan kerja. Laporan Fairwork Indonesia (2021) menunjukkan sebagian besar platform gagal memenuhi lima prinsip kerja layak mulai dari upah adil, kondisi aman, kontrak transparan, representasi pekerja, hingga kebijakan yang akuntabel. Program inisiatif seperti swadaya atau benefits yang membantu akses BPJS memang patut diapresiasi, tetapi bersifat sukarela dan tidak menjamin keberlanjutan. Sebagian besar pengemudi bekerja lebih dari sepuluh jam per hari tanpa kepastian penghasilan minimum, sebuah bukti bahwa model kemitraan yang ada menyisakan celah besar dalam perlindungan.

Realitasnya, pekerjaan gig bukan lagi pilihan sementara. Menurut Bank Dunia (2024), pekerja gig menyumbang sekitar 6-7% tenaga kerja informal Indonesia, namun 60% kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan hanya sepertiga yang mampu menabung secara rutin. Tanpa perlindungan hukum, pekerjaan gig akan terus menjadi jebakan, fleksibel di permukaan, tetapi rapuh dalam kenyataan.

Pada Agustus 2025, Parlemen Malaysia mengesahkan Gig Workers Act 2025, yang oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim disebut sebagai “hadiah bagi generasi muda.” Undang-undang ini menjamin kontrak kerja tertulis, perlindungan sosial melalui Social Security Organization (SOCSO), perlindungan dari pemutusan akun sepihak, serta keterwakilan pekerja dalam dewan upah tripartit. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi OECD Employment Outlook 2023, yang menekankan pentingnya hybrid labour frameworks untuk menutup kesenjangan perlindungan antara pekerja tetap dan pekerja platform.

Sementara itu, Indonesia dengan lebih dari empat juta pekerja gig belum memiliki satu pun payung hukum yang jelas. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama DPR seharusnya menjadikan isu ini sebagai prioritas nasional yang mendesak. Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa lagi bersembunyi di balik diksi “kajian lintas kementerian” atau “koordinasi antarlembaga.” Sudah terlalu lama pekerja gig diperlakukan sebagai statistik, bukan warga negara yang berhak atas perlindungan. Dalam konteks kepemimpinan baru, publik menanti langkah nyata Menteri Yassierli untuk menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah pada pekerja bukan sekadar retorika. Tanpa dasar hukum yang tegas, jutaan pekerja akan terus hidup dalam ketidakpastian, tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Pemerintah perlu segera membangun kerangka hukum progresif yang mengakui pekerja gig sebagai kategori tenaga kerja tersendiri dengan hak, kewajiban, dan perlindungan yang proporsional. Langkah awal dapat dimulai dengan mengatur kontrak standar antara platform dan pekerja, mewajibkan kontribusi bersama untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, melarang pemutusan akun sepihak tanpa alasan jelas, serta menyediakan mekanisme banding independen. Pemerintah juga perlu membentuk forum perundingan tripartit antara Pemerintah, platform, dan perwakilan pekerja, serta mendirikan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

Kebijakan semacam ini bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga soal stabilitas ekonomi digital jangka panjang. Ekosistem digital yang sehat membutuhkan kepercayaan dan kepastian hukum, bukan sekadar inovasi teknologi. Malaysia telah membuktikan bahwa perlindungan bagi pekerja gig dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan inovasi. Jika Malaysia mampu memformalkan 1,2 juta pekerja gig, apa alasan Indonesia untuk terus menunda? Pemerintah memiliki mandat dan preseden regional untuk bertindak berani. Penundaan hanya akan memperlebar ketimpangan dan memperdalam krisis kepercayaan.

Sudah saatnya pemerintah beralih dari retorika ke aksi nyata. Pekerja gig tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan pengakuan, perlindungan, dan kesempatan untuk hidup dengan aman serta bermartabat.

Pemerintah berjanji segera membangun co-workingspace bagi anak muda, termasuk di kawasan Tanah Abang hingga Blok M, Jakarta.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, fasilitas berupa ruang kerja bersama itu bakal dibangun di 15 kota seluruh Indonesia. Proyek tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).

"Kita akan membangun di 15 kota fasilitas-fasilitas untuk anak muda, semacam co-working space. Salah satu prototipe kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah di Jakarta," ungkapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Di Jakarta nanti di Tanah Abang maupun di Blok M akan dibangun fasilitas tersebut (co-working space). Ini akan direplikasi di berbagai daerah lain, kerja sama dengan Kementerian Ekraf (Kementerian Ekonomi Kreatif)," tegas Airlangga.

Program perkotaan tersebut memang masuk dalam paket stimulus ekonomi terbaru yang berjudul "8+4+5". Tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui agenda ini adalah menyediakan platform untuk para pekerja gig serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Airlangga turut mencontohkan bagaimana pemerintah sudah menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru dalam satu semester di 2025. Hal ini ditopang masuknya investasi senilai Rp942 triliun, di mana diklaim naik Rp13,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tak cukup sampai di sana, Pemerintah Indonesia juga mendorong perjanjian Digital Economic Framework Agreement (DEFA) di tingkat Asia Tenggara (ASEAN), demi meningkatkan potensi ekonomi digital di tanah air.

"Kalau tanpa DEFA, ekonomi digital ASEAN US$1 triliun, tetapi dengan Digital Economic Framework Agreement itu akan naik menjadi US$2 triliun. Artinya, ke Indonesia bisa US$600 miliar. Kita berharap tidak hanya menciptakan market, tetapi juga para pekerja gig economy akan masuk di dalam paket kebijakan yang didorong pemerintah," beber Airlangga.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Alih-alih bermacet-macetan ke kantor setiap pagi, Gen Z kini lebih menyukai memulai hari dengan membuka laptop dari rumah atau coffeeshop. Mereka mengerjakan proyek untuk klien di belahan dunia lain dari balik meja belajar atau diselingi dengan menikmati segelas matcha di salah satu coffeshop viral. Pemandangan anak muda yang bekerja secara remote sebagai pekerja lepas kian jamak ditemui.

Bagi Gen Z, jalur karier freelance jauh lebih menarik ketimbang mengejar pekerjaan tetap di korporat. Bagi generasi yang akrab dengan dunia digital ini, bekerja di kantor secara fisik dan 9 to 5 bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan, platform online membuka peluang mencari nafkah dengan jalan yang lebih fleksibel. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah gig economy, sebuah kondisi pasar tenaga kerja yang identik dengan tenaga kerja jangka pendek atau pekerja lepas.

Gen Z dan Pilihan Karier di Luar Pakem
Perubahan dunia yang begitu cepat mendorong Gen Z berbondong-bondong terjun ke dunia freelance. Bagi sebagian besar generasi baby boomers, kerja ideal berarti gaji bulanan, kantor tetap, dan jenjang karier yang pasti.

Namun bagi Gen Z, aturan tersebut sudah bergeser dan tidak berlaku. Fleksibilitas waktu dan lokasi serta keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan (work life balance) lebih utama bagi mereka. Kerja lepas memberi mereka ruang untuk bernapas yang tak tersedia di sektor kerja konvensional, mereka bisa mengatur ritme sendiri tanpa diawasi oleh atasan ketika bekerja.

Selain itu, otonomi dalam bekerja menjadi magnet tersendiri bagi Gen Z. Sebagai freelancer, mereka bebas memilih pekerjaan sesuai passion dan menolak pekerjaan yang tidak sejalan dengan prinsip yang mereka yakini.

Sebagai generasi yang lahir di tengah tumbuh pesatnya dunia digital, Gen Z aktif memanfaatkan teknologi untuk mendukung kariernya. Platform pekerjaan freelance dan media sosial membantu mereka untuk membangun personal branding, sekaligus membuka peluang kerja lintas kota bahkan negara.

Namun, daya tarik dari freelance bukanlah tanpa kendala. Ketidakpastian pendapatan adalah harga yang harus dibayar atas fleksibilitas yang mereka milikil. Kadangkala, proyek yang mereka kerjakan bisa berlimpah, namun bisa juga sepi dan cenderung tidak ada.

Hal ini menimbulkan kecemasan finansial. Selain itu, mereka juga rawan mengalami perasaan kesepian karena bekerja secara remote dan sendiri, dalam kata lain: mereka tidak memiliki rekan kerja yang hadir secara fisik untuk dapat berbagi cerita suka dan duka.

Keterbatasan Lapangan Kerja dan Tekanan Struktural
Realitas pasar kerja Indonesia menghadapi kenyataan yang pahit, lapangan kerja formal yang terbatas membuat banyak lulusan baru kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah pekerja Informal mencapai 84 juta orang. Naik 7 juta sejak tahun 2021. Gen Z juga kerap dilabeli sebagai generasi yang gemar "pilih-pilih kerja", padahal masalah utamanya adalah minimnya kesempatan kerja yang layak.

Banyak pekerjaan menawarkan gaji pas-pasan dengan tuntutan yang tinggi: jam kerja panjang, target menumpuk, kontrak pendek tanpa kepastian menjadi karyawan tetap, hingga minim jaminan. Kondisi ini memaksa Gen Z berpikir dua kali untuk menerima pekerjaan itu.

Situasi ekonomi belakangan juga melahirkan fenomena "Job Hugging", sebuah kecenderungan untuk bertahan di satu pekerjaan meskipun tidak merasa nyaman atau puas dengan kondisi lingkungan kerjanya karena khawatir tidak mendapat peluang lain yang lebih baik di tengah ketidakpastian perekonomian.

Di sisi lain, terdapat mismatch antara dunia pendidikan dan industri. Terlalu banyak sarjana yang lulus tiap tahunnya, namun tidak terserap dengan baik di dunia kerja karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Alhasil, kondisi ini turut mendukung terciptanya pengangguran ataupun sarjana yang bekerja di luar bidang studinya.

Semua faktor di atas mendorong wirausaha dan kerja gig sebagai sebuah solusi yang konkrit. Bagi Gen Z, mengambil sektor pekerjaan gig adalah sebuah strategi bertahan hidup di tengah sengitnya situasi ekonomi.

Langkah Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
Perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja gig adalah salah satu langkah yang wajib dirumuskan. Pekerja gig sudah semestinya mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan layaknya pekerja formal.

Platform digital juga musti memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek eksploitasi, misalnya memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan batas jam kerja yang wajar. Indonesia dapat belajar dari negeri tetangga, misalnya Malaysia yang sudah memiliki undang undang khusus tentang pekerja gig.

Peningkatan kompetensi terhadap Gen Z musti menjadi prioritas. Kurikulum pendidikan dan program vokasi sudah selayaknya lebih selaras dengan kebutuhan industri. Dengan skill yang tepat, Gen Z dapat dicetak menjadi generasi berdaya saing tinggi yang mandiri.

Langkah pemerintah dengan menciptakan program Pemagangan Nasional yang bertujuan memperluas kesempatan kerja bagi 20 ribu fresh graduate memang bagus, namun hal ini perlu diiringi dengan pengawasan yang memadai agar tidak terjadi eksploitasi.

Terakhir, penyediaan ruang kolaborasi bagi pekerja gig di tiap kota menjadi hal yang kiranya musti dipertimbangkan. Selama ini memang sudah banyak bertebaran co-working space yang bisa dimanfaatkan untuk berkarya, namun masih banyak yang belum memaksimalkannya.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, kampus dan komunitas untuk melakukan pemaksimalan ruang kolaboratif yang tidak hanya digunakan sebagai wadah bekerja, namun juga ruang belajar bersama agar pekerja gig tidak berjalan sendiri.

Menatap Masa Depan
Masa depan Indonesia ditentukan oleh Gen Z hari ini. Mereka telah menjadi pelopor dalam budaya kerja baru yang lebih fleksibel, kreatif, dan digital based. Potensi ini dapat menjadi peluru yang jitu terhadap tumbuhnya perekonomian nasional apabila diimbangi dengan kebijakan dan adaptasi sosial yang tepat.

Semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan musti bergandengan menciptakan kolaborasi yang sistematis agar gig economy tidak hanya berjalan sebagai bentuk keterpaksaan atas situasi yang terjadi, melainkan juga sebagai pilihan yang bermartabat dan memadai. Fondasi masa depan Indonesia ditentukan dari sini.